Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasarhukum suatu gugatan wanprestasi. Dasar hukum gugatan berupaPasal 1243 BW sama sekali tidak diuraikan sebagai dasarargumentasi gugatan a quo. Mengingat gugatan a quo adalahperbuatan ingkar janji, maka bentuk perjanjian seperti apa yang telahdilanggar oleh Para Tergugat?? Bagaimana jenis wanprestasi yangdituduhkan kepada Para Tergugat??

Bagaimana mungkin Penggugat menyimpulkan dengan sepihaknamun tidak menguraikan proses hutang yang dimaksud??c. Bagaimana kalau ternyata jumlah hutang tersebut telah dibayaroleh Tergugat I??d. Berdasarkan keadaan tersebut, dapat diindikasikan mengenaiitikad buruk Penggugat, oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan aquo ditolak atau sekurangkurangnya dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard);Bahwa Posita angka 5 adalah tidak benar.

Posita angka 5gugatan a quo pada inti mencoba untuk menguraikan proses jumlahhutang yang telah disimpulkan pada posita angka 4 sebelumnya.Mengenai dalil tersebut kami tanggapi sebagai berikut :a. Dengan penguraian jumlah hutang setelah disimpulkan secarasepihak pada Posita angka 4 diatas, kami patut mempertanyakan alurberpikir (logika) Penggugat. Bagaimana bisa kita mengambil suatukesimpulan tanpa ada uraian kalimat premis terlebih dahulu??b.

Penggugat sama sekali tidak berupaya menguraikan prosesterbentuk nominal hutang melalui proses penawaran harga(Quotation), yang dilanjutkan dengan penerbitan Purchase Order(PO) hingga Delivery Order (DO) serta Surat Tagihan (Invoice).Disamping itu, Penggugat juga selalu mengacu pada Surat Tagihan(Invoice) yang belum tentu kebenarannya.e.

Positaangka 12 dan 13 gugatan a quo kembali menguraikan dan mengulangnominal hutang yang tidak jelas asal muasalnya. Bahkan hal yang lebihsewenangwenang dan semenamena adalah Penggugat menambahkanbiaya denda sebesar 6% per tahun dan biaya jasa advokat. Mengenai daliltersebut kami tanggapi sebagai berikut :a. Kembali kami pertanyakan dan tegaskan, bagaimana mungkinPara Tergugat diminta untuk membayar hutang yang tidak jelasangka nominal hutangnya??

Jaksa Penuntut Umum tidakdiuraikan perbuatan materiil tentang unsur kesengajaan yang dilakukanoleh Terdakwa untuk memberikan keterangan palsu, tetapi PenuntutUmum hanya menguraikan bahwa Terdakwa dalam keterangannya telahmenyampaikan fakta pelaksanaan eksekusi atas tanah berdasarkanPutusan Perdata Nomor : 54/PDT/G/1981 tanggal 10 Desember 1991tidak bersesuaian dengan isi dari putusan tersebut dan berbeda denganBerita Acara Penyerahan yang dibuatkan oleh Terdakwa sendiri selakupetugas Juru Sita pada

dimana undangundang menentukan supaya memberikanketerangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepadaketerangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsudiatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun olehkuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu,Bila kita rinci secara teliti kutipan diatas telah dengan jelas dan meyakinkanbahwa dakwaan kami penuntut umum telah memenuhi ketentuan17sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 Ayat (2) huruf b, mengingatdakwaan telah menguraikan

yang menyatakan penuntutumum telah keliru menerapkan pasal 242 KUHP karena tidak adanyapenetapan Majelis Hakim haruslah dikesampingkan.Selanjutnya dengan tetap konsisten terhadap alasan pengajuan keberatan(eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 Ayat (1) KUHAP, kamiPenuntut umum merasa tidak perlu menanggapi kseluruhan keberatandalam eksepsi penasehat hukum terdakwa terhadap halhal yang menurutkami yang telah masuk dalam materi perkara seperti diantaranya saudarapenasehat hukum terdakwa telah menguraikan

pembahasan mengenairumusan delik dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP yakni unsur kesengajaanyang seharusnya kita bahas dalam pembuktian nanti baik dalam persidanganmaupun dalam tuntutan Penuntut umum, terlebih yang dimaksud dalam pasal143 ayat 2 hurup b hanya mengatur tentang Uraian secara jelas, cermatdanlengkapmengenaitindak pidanayang didakwakan denganmenyebutkan waktu dan tempat tindak pidanaitu dilakukan , kaitanya21dengan perkara Aquo kami Penuntut umum telah dengan menguraikan tindakpidana yang

secara jelas, cermat danlengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan serta kami penuntutumum juga telah menguraikan waktu dan tempat pidana dilakukan,sehingga pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakandakwaan penuntut umum harus dibatalkan tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan.27Lebih lanjut dapat kami simpulkan juga bahwa saudara Penasehathukum dalam uraiannya, yang substansial adalah keberatan atasterjadinya kesalahan dalam penerapan hukum sehubungan denganpenerapan pasal 242 KUHP

Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menguraikan :a. Telah dilakukan perbuatan melawan hukum pemagaran di atas tanah GirikC. 1976 Persil Ill Sl seluas 13.810 m2 atas nama Nasihun bin H. Simanyang setempat dikenal dengan JI. Manunggal Il Rt. 003/Rw. 04, Kel.Cilincing, Jakarta Utara milik Nasihun bin H.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menguraikan bahwa Tergugat telahmelakukan suatu perbuatan perbuatan melawan hukum, namun Penggugatsama sekali tidak menyebutkan dan menguraikan dasar hukum berupaketentuan pasal undangundang mengenai perbuatan a quo. Sehinggagugatan Penggugat hanya menguraikan kejadian yang mendasari gugatan(feiteliike ground) namun tidak menguraikan dasar hukumperaturanperundangundang (rechtsground), padahal keduanya secara formil harusterpenuhi secara komulatif.

Bahwa dalam gugatan Penggugat menguraikan bahwa Tergugat telah .wel'akukan suatu perbuatan perbuatan melawan hukum, namundan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dan menguraikan dasarhukum berupa ketentuan pasal undangundang mengenai perbuatan aquo. Sehingga gugatan Penggugat hanya menguraikan kejadian yangmendasari gugatan namun tidak menguraikan dasar hukum peraturanperundangundang, padahal keduanya secara formil harus terpenuhisecara komulatif.

Bahwa dalam gugatan Penggugat menguraikan bahwa Tergugat llltelah melakukan suatu perbuatan perobuatan melawan hukum, namundan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dan menguraikandasar hukum berupa ketentuan pasal undangundang mengenaiperbuatan a quo. Sehingga gugatan Penggugat hanya menguraikankejadian yang mendasari gugatan namun tidak menguraikan dasarhukum peraturan perundangundang, padahal keduanya secaraformil harus terpenuhi secara komulatif.

Bahwa dalam gugatan Penggugat menguraikan bahwa Turut Tergugat telahmelakukan suatu) perbuatan perobuatan melawan hukum, namun danPenggugat sama sekali tidak menyebutkan dan menguraikan dasar hukumberupa ketentuan pasal undangundang mengenai perbuatan a quo.Sehingga gugatan Penggugat hanya menguraikan kejadian yang mendasarigugatan namun tidak menguraikan dasar hokum peraturan perundangundang, padahal keduanya secara formil harus terpenuhi secara komulatif.Gugatan yang demikian adalah tidak memenuhi

Adanya fundamentum petendi/posita, yang menguraikan 2 hal, yaitu:Feitelijike Gronden yakni : bagianbagian yang menguraikan tentangkejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang terjadi sehingga iamengajukan gugatan kepada pengadilan, dan Rechtelijke gronden yakni:bagianbagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanyahak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;3.

Tentang Latar Belakang PerkaraDengan ini Pemohon Kasasi/Pemohon akan menguraikan duduk persoalanperkara Permohonan Pembatalan Perkawinan pada tingkat pengadilanNegeri Semarang di dalam permohonannya akan diuraikan di bawah ini:Bahwa Pemohon/Pemohon Kasasi adalah orang tua atau ibu kandungdari KristianaNawangsari: Bahwa Pemohon/Pemohon Kasasi mewakili anak kandungnyaKristianaNawangsari untuk mengajukan Permohonan PembatalanPerkawinan terhadap Termohon/Termohon Kasasi yaituYusepkristianto; Bahwa KristianaNawangsari

Bahwa pada kesempatan ini kami akan menguraikan ketentuan Pasaldalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yangmenjelaskan tentang Pembatalan Perkawinan;2. Bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, ketentuan mengenai pembatalan perkawinan diatur padaBab IV yakni Pasal 22 sampai dengan Pasal 28:3.

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan faktafakta yang terjadidalam persidangan perkara permohonan pembatalan perkawinan yangkami ajukan, terlebin dahulu kami uraikan halhal berikut ini: Bahwa Pemohon Kasasi akan menguraikan secara singkat prosesawal dimulainya pemeriksaan perkara permohonan pembatalanperkawinan yang diajukan; Bahwa pada sidang pertama pemeriksaan perkara permohonanpembatalan perkawinan, sebelum dibacakan di muka sidang, MajelisHakim telah memberikan kesempatan kepada PemohonKasasi

Eksepsi Kewenangan Absolut :Bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang sama sekalimemeriksa dan mengadili perkara Aquo, karena perkara ini bukanlahperbuatan Melawan Hukum akan tetapi murni perkara warisan, karenaposita gugatan Para Penggugat telah tertulis dan terbaca dengan jelas didalam surat gugatannya Para Penggugat pada posita angka 1,2,3,4 dan5 pada halaman 2 dan 3, secara jelas dan terang menguraikan danHalaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.Pyamenerangkan secara terperinci

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dimana sesungguhnya positagugatan Para Penggugat telah menguraikan dua permasalahanberbeda yang tunduk pada kewenangan Pengadilan yang berbedayaitu satu sisi posita menerangkan dan menguraikan tentang warisanyaitu gugatan waris yang tunduk pada UU No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 dan disatu sisi positamenerangkan dan menguraikan tentang gugatan penguasaan danPeradilan hak

Bahwa gugatan Para Penggugat obscuure libel, karena pada positaangka 3 gugatan Para Penggugat menguraikan bahwa AmagqRinawan melihat konsidi keponakannya yaitu Tergugat 1 yang hiduptidak menentu dan merasa kasian, maka Amaq Rinawan menyuruhkeponakannya tersebut untuk tinggal sementara di tanah ObyekSengketa adalah keterangan yang mengadaada dan tidak jelas danseolaholah Para Penggugat sangat mengetahui keadaan pastiTergugat 1 pada tahun tersebut, oleh karenanya patutlah gugatanPara Penggugat dinyatakan

Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Lible);Menimbang, bahwa dalam eksepsi nya Kuasa Tergugat 1 sampaidengan Tergugat 4 menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Kabur, dengandasar sebagai berikut:> Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dimana sesungguhnya positagugatan Para Penggugat telah menguraikan dua permasalahan berbedaHalaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN.Pyayang tunduk pada kewenangan Pengadilan yang berbeda yaitu satu sisiposita menerangkan dan menguraikan tentang warisan

1 dan anaknya yaitu Tergugat 2 dan Tergugat 3bersikeras tidak mau dan mengatakan serta mengklaim bahwa obyek sengketaadalah miliknya yang diperoleh dari nenek moyangnya yang bernama A.Melayu..., dalil dalam posita ini tidak ada didukung dengan keterangan asalusul tanah objek sengketa dalam gugatannya, sehingga menimbulkankerancuan historis perkara in casu;Menimbang, bahwa dengan melihat formulasi gugatan dari ParaPenggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Para Penggugattidak jelas menguraikan

No. 16 K/Pdt/201 1Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :TeGugatan penggugat Dinilai Kabur dan Tidak Jelas ( Obscuur Libel)Bahwa atas formulasi gugatan Penggugat dalam perkara tidak jelas dankabur, dikarenakan di bagian posita Penggugat menguraikan peristiwahukum yang tidak ada korelasinya dengan perbuatan melawan hukum,dimana Penggugat di bagian perbaikan gugatannya menguraikan telahmembatalkan Ikatan Jual

Atas ketidakjelasan Penggugat menguraikan formulasi gugatannya membuktikan atasgugatan dalam perkara ini dinilai tidak jelas dan kabur (obscuur libel),sehingga dapat berakibat gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima olehMajelis Hakim yang merneriksa dan mengadili perkara ini..

Namun, dalam gugatannyaPenggugat tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang telahdilakukan oleh Para Tergugat.Bahwa baik dalam posita gugatan maupum perbaikan gugatannya,Penggugat justru hanya menguraikan mengenai kerugian yangdiderita olen Penggugat karena adanya pembatalan jual beli antaraPenggugat dengan Sdr. Pohan dan Irwan Wijaya.

No. 23/PDT/2014/PT TTEyang sama itu tidak benar, yang benar terbanding tidak pernah mengatakan ObyekSengketa itu sama, Terbanding menjawab ada perbedaan dalam luas danbatas,sedangkan Pembanding menguraikan bukti P.1 dan bukti P.3 ada perbedaantandatangan dari Adece Tak (Alm. Suami Penggugat).

dibuat, bukti itu bisadipidana, karena bukti P.3 dan T.1 itu bukti kepemilikan Obyek Sengketa yangbenar, dimana fakta dalam persidangan saksisaksi dari Terbanding yaitu saksiJen Panace dan Lodewik Aramin yang turut dalam menandatangani T.1membenarkan bahwa bukti T.1 mereka yang menandatagani dan mencap jempolpada tahun 1980, Terbanding menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriLabuha dalam putusannya ini sudah sangat tepat dan benar ;Bahwa terhadap angka 3 (tiga) memori banding Pembanding menguraikan

buktibukti surat apabila dihubungkan dengan keterangan saksisaksi Konstan Kajualdan Magdalena Golomi terdapat kesesuaian , itu tidak tepat dan benar, karenaketerangan kedua saksi tersebut tidak mengetahui luas dan batas Obyek Sengketa,sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak ada hubungannya dengan buktibukti surat yang diajukan oleh Pembanding, otomatis gugatan Penggugat tidakdapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha ;Bahwa Pembanding menguraikan dalam memori angka 4 (empat

), apabiladihubungkan keterangan saksi Pengguggat/Pembanding satu dengan lainnya danIjuga antara bukti P.2 maka ada kesesuaian, sehingga obyek sengketa adalah milikPenggugat, itu tidak tepat dan benar, karena saksi tidak dapat menerangkan batasbatas yang ada dalam bukti P.2, sehingga tidak ada kesesuaian antara saksisaksidan bukti P.2, olehnya itu obyek sengketa bukan milik dari Pembanding dandilarang untuk masuk dalam obyek sengketa ;Bahwa Pembanding menguraikan dalam memori angka 5 (lima), mengenaipembuktian

Dakwaanya TIDAK DENGAN CERMAT...Menguraikan fakta ini, karena dengan tidak terurainya dengan cermat fakta tersebutdiatas SANGAT BERLOGIKA SECARA HUKUM seseorang ataupun PihakPegawai Kantor Pos Sendiri telah MEMAINKAN SEBUAH PERAN YANGMENCOBA MENJEBAK TERDAKWA dengan cara memasukkan sendiri uangtersebut ke dalam Tas milik Terdakwa yang terletak di dekat Dingding dan sempatditinggalkan Terdakwa sewaktu Terdakwa bertelepon ke kamar mandi.Putusan Nomor 10/Pid.Sus./2014/PN.SDK halaman 8 dari 36 halamanBahwa

Sehingga secara Hukum pula Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalamperkara ini adalah ERROR IN PERSONA, dimana tidak dijelasnya siapa yang jaditersangka yang sangat bertentangan dengan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.Bahwa selanjutnya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini semakinkabur dan sangat tidak jelas, dimana pada alinea terakhir halaman dua DakwaanJaksa Penuntut Umum menguraikan Dakwaannya sebagai Berikut:....................0:Terdakwa mengambil Uang Milik Kantor Pos Sidikalang tanpa ijin

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaanya sebagaimana alineaterakhir tersebut diatas, TELAH PULA MENGURAIKAN SESUATU HAL YANGTIDAK RELEVAN DENGAN PERKARA INI, dengan menguraikan hal baru yangsama sekali tidak berhubungan yaitu SEJAK BULAN SEPTEMBEBR 2013TERDAKWA KERAP BERFOYAFOYA DAN BERGAYA HIDUP MEWAH, secaraLogika hukum jika ternyata dan terbukti Terdakwa telah diyakini mengambilsejumlah uang pada tanggal 4 januari 2014 lalu apa hubungannya dengan gayahidup Terdakwa jauh hari sebelum

Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sama sekali tidakdengan lengkap, cermmat, jelas menguraikan tindak Pidana yang telahdilakukan oleh Terdakwa, hal mana Dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebutharuslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM (Vide Pasal 143 Ayat (3)KUHAP).2.

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini jelas dan terangKABUR serta TIDAK JELAS karena telah menguraikan sesuatu yangsangat tidak relevan dengan pokok perkara oleh karenanya haruslahdinyatakan BATAL DEMI HUKUM.3.

Bahwa gugatan Penggugat pada angka 9 halaman 3 tidak jalas dancermat dalam menguraikan peristiwa hukum gugatan karena uraiangugatan Penggugat menyatakan perbuatan para Tergugat ini jugadilakukan dengan beberapa orang pemilik tanah disekitamya.

Bahwagugatan Penggugat tersebut di atas yang menguraikan peristiwa Pemiliktanah orang lain dalam gugatannya adalah hal yang keliru sehinggamenjadikan peristiwa hukum gugatan Penggugat tidak jelas karena tanahmilik orang lain tersebut tidak ada hubungan secara langsung sama sekalidengan gugatan penggugat oleh karena itu gugatan tersebut harusdinyatakan untuk tidak dapat diterima.

Bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas jelasmengada ada dan tidak benar sama sekali serta membingungkan karenadalam gugatan Penggugat tidak menguraikan perbuatan masingmasingpara Tergugat terhadap tanah sengketa tersebut akan tetapi penggugatmenguaraikan perbuatan para tergugat terhadap tanah disekitarnya, danselain itu gugatan Penggugat menyatakan para Tergugat keluar dari tanahyang diserobotnya adalah tidak benar sama sekali karena Para tergugatHal 14 dari 34 Hal Putusan Nomor 42/Padt.G/2019/PN

DanYurisprudensi Makamah Agung RI tanggal 21 81974 Nomor 565K/Sip1973 menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan tidaksempurna.Bahwa gugatan Penggugat pada angka 9 halaman 3 tidak jalas dan cermatdalam menguraikan peristiwa hukum gugatan karena uraian gugatanPenggugat menyatakan perbuatan para Tergugat ini juga dilakukan denganbeberapa orang pemilik tanah disekitamya.

Bahwa gugatan Penggugattersebut di atas yang menguraikan peristiwa Pemilik tanah orang lain dalamgugatannya adalah hal yang keliru sehingga menjadikan peristiwa hukumgugatan Penggugat tidak jelas karena tanah milik orang lain tersebut tidakada hubungan secara langsung sama sekali dengan gugatan penggugat olehkarena itu gugatan tersebut harus dinyatakan untuk tidak dapat diterimaBahwa gugatan Penggugat menguraikan peristiwa hukum dalam gugatannyatidak jelas dan cermat dimana di angka 7 halaman 3 penggugat

Pirah hanya meninggalkan satusatuahli waris yaitu tergugat berkedudukan sebagai cucu keponakan.Sedangkan Penggugat dalam menguraikan batasbatas dalam tanahpersil 40 a S.1 seluas 1590 M2, persil 40 a. S1 seluas 1000 M2,Persil 40 a S.1 seluas 870 M2, dalam penyebutan batasbatasnyaadalah penyebutan yang sangat' keliru dengan fakta yangsebenarnya. Sehingga yang disebutkan dalam surat kuasa penggugattelah kabur.

Bahwa penggugat dalam membuat surat gugatan tidak jelas,cermat baik dalam membuat Surat Kuasa, identitas para pihak,maupun menguraikan obyek sengketa pada pokok perkara karenapenggugat dalam menguraikan tidak jelas, cermat menguraikansatu persatu, tentang C Desa No. berapa, atasS nama siapa, danhanya lain menyebut persil, luas dan tidak menyebut obyeksengketa terletakdimana dan telah memberikan batasbatas yang keliru danbertentangan dengan fakta yang sebenarnya, karena tanah yangdimiliki/dikuasai

Bahwa penggugat dalam membuat gugatan tidaklah memenuhi saratSarat yang ditentukan dalam UndangUndang baik sarat formilmaupun materiil, serta penggugat tidaklah menguraikan secarajelas mengenai obyek sengketa dan sejarahnya serta positagugatan tidak jelas mengenai subyek maupun obyeknya.Dalam pokok perkara :1. Bahwa pihak tergugat tetap bertahan pada dalil eksepsinya, danselanjutnya bahwa eksepsi tergugat tersebut mohon dianggaptermuat pula dalam pokok perkara ini.2.

mana, Kabupaten mana serta alas hak apayang akan diperjuangkan dalam gugatan penggugat, dalam hal inipenggugat tidaklah menguraikan secara jelas, cermat dan terangtentang subyek maupun obyek sengketa secara detail, maka tergugatberkeberatan atas gugatan penggugat tersebut serta tergugatberpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur/obscuur lible, maka sudahsepatutnya gugatan penggugat di tolak.4.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan persilpersiltanah sawah yang disengketakan, yang membujur ke barat denganbatasbatasUtara : MartowiryoTimur : KasanmunawarSelatan : MangundisastroBarat : ParitDalam hal ini Penggugat tidaklah menguraikan secara jelas,cermat mengenai tanah C desa No. berapa, persil No. berapa, luasberapa, ataS nama Siapa, serta terletak di desa mana, Kecamatandan Kabupaten mana, serta penyebutan batasbatas yang kelirusehinga telah kabur gugatan penggugat.Yang membujur keselatan

Tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwa II sehingga surat dakwaantersebut menjadi kabur (obscuur libel)Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidanayang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwa II sehingga suratdakwaan tersebut menjadi kabur (obscuur libel)Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari baikdari

PerkaraPDM16/Epp.2/SBB/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 sebagaimanatersebut diatas bahwa dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telahtepat dalam menguraikan mengenai waktu tindak pidana dilakukan karena halint berkaitan dengan halhal mengenai azas legalitas, penentuan recidive,alibi, kadaluarsa, kepastian umur Terdakwa atau korban, serta halhal yangmemberatkan Terdakwa.

Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanayang didakwakanMenimbang, bahwa selanjutnya untuk syarat Materril yang kedua yaituMemuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanayang didakwakan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan secara satupersatu yang dimaksud dengan cermat, jelas dalam surat dakwaan yangdisangkakan atau didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadaTerdakwa/Tersangka;a.

Skynindo.Bahwa seharusnya GUGATAN ini diajukan oleh TV Formosa sendiriBUKAN PENGGUGAT dalam perkara ini.Bahwa berdasarkan dalildalii PENGGUGAT yang menyatakan padapokoknya bahwa TERGUGAT tanpa jijin dengan itikad tidak baik danmelawan hukum telah menyiarkan dan/atau mendistribusikan siaransiaranskynindo milik PENGGUGAT selaku pemegang hak siar serta dalildalilmengenai itikad tidak baik dan melawan hukum TERGUGAT yangmengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian dengan dalil daligugatan yang tidak menguraikan

ADANYA KERUGIAN PADA DIRI PENGGUGAT ADALAH TIDAK BENARBerdasarkan halhal tersebut diatas, terbukti bahwa TERGUGAT tidakmelakukan iktikad tidak baik dan tidak pernah melakukan perbuatanyang bersifat melawan hukum sehingga tidak ada kerugian yangditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT pada diriPENGGUGAT.Selain itu PENGGUGAT pun tidak sanggup menguraikan secara terperincikerugiankerugian yang diderita akibat perbuatan TERGUGAT yangdianggap melaggar hukum, sehingga terbukti bahwa tuntutan

:Bahwa PENGGUGAT seharusnya dapat menguraikan tentang alaasanatau indikasi maupun bukti yang menunjukan persangkaan yang beralasanbahwa TERGUGAT akan menggelapkan barangbarang atau hartakekayaannya dengan maksud untuk menggelapkan barangbarang atauharta kekayaannya dari kepentingan PENGGUGATBahwa tidak ada fakta yang beralasan bhawa TERGUGAT akanmenjauhkannya dari kepenetingan PENGGUGATHal. 15 Putusan Perk.

No.21/Pdt.Sus/HAK CIPTA/2018/PN NIAGA Jkt PstBerdasarkan Pasal 227 HIR tersebut, PENGGUGAT harus dapatmembuktikan terlebih dahulu adanya alasanalasan tersebut diatassebelum mengajukan permohonan sita jamina kepada Pengadilan Niagapada pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun faktanya PENGGUGATsama sekali tidak menguraikan alasan pengajuan sita jaminan terhadapharta kekayaan TERGUGAT dan tidak menyertakan buktibukti untukmemperkuat alasanalasan tersebut.

No.21/Pdt.Sus/HAK CIPTA/2018/PN NIAGA Jkt Pstgugatan yang tidak menguraikan mengenai pelanggaran hak cipta yangtelah dilanggar oleh TERGUGAT yang masuk dalam ranah Hukum Perdatabiasa akan tetapi secara nyata gugatan diajukan ke Pengadilan Niagapada pegadilan Negeri Jakarta Pusat yang masuk ruang lingkup HukumPerdata Khiusus yang terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual, seharusnyadengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang telah diaturdalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana yang telah didalilkan

Nomor 3789 K/Pdt/2016Lebih lanjut Terlawan Ill juga akan menguraikan doktrin hukum mengenaiEksepsi Prosesuil yang disampaikan oleh :a. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudulHukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, EdisiKelima, Cetakan Kedua, Tahun 1999, halaman 97, disebutkan: EksepsiProsesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanyagugatan.

Bahwa dalam posita angka 5 perlawanan a quo, Pelawan mendalilkantelah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ParaTerlawan, namun Pelawan sama sekali tidak dapat menguraikan hukumyang mana yang telah dilanggar oleh Terlawan Ill yang menjadi dasaradanya perbuatan melawan hukum;Untuk lebih jelasnya, Terlawan Ill akan mengutip posita angka 5perlawanan Pelawan sebagai berikut: Bahwa perbuatan Terlawan Il, Illdan IV tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum karenapelelangan tersebut

Lebih lanjut Pelawan seharusnya dapat menguraikan hukum mana yangtelah dilanggar oleh Terlawan III dan menguraikan unsurunsur perbuatanmelawan hukum yang telah dilakukan oleh Terlawan Ill. Namun padafaktanya Pelawan dalam perlawanannya tidak dapat menyebutkan hukummana yang telah dilanggar oleh Terlawan Ill serta tidak dapatmenguraikan secara terperinci unsurunsur perbuatan melawan hukumyang telah dilanggar oleh Terlawan Ill;4.

Bahwa ketidakmampuan Pelawan untuk menguraikan hukum mana yangtelah dilanggar oleh Terlawan Ill mengakibatkan perlawanan menjadi kaburatau obscuur libel. Hal ini sesuai dengan pendapat dari M. Yahya Harahap.S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 449yang menyatakan sebagai berikut:a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Bahwa sebagaimana pada posita gugatan Penggugatpada angka 1 (satu) telah menguraikan bahwa antara Penggugat denganTergugat memiliki kesepakatan atas tukar menukar tanah dan bangunanmilik Penggugat yang terletak di Jalan Cempaka Putih No.27, KelurahanSukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dengan tiga unit RukoTiban Bay View Blok A2 No.10,11,dan 12 serta uang tunai Rp.1.100.000.000, ( satu milyar seratus juta rupiah), namun Penggugattidak secara jelas menguraikan pada dalil gugatanya kesepakatan

Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 ( satu ) harusla ditolak ataudikesampingkan, sebab pada dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugathanya menguraikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memilikikesepakatan atas tukar menukar Tanah dan Bangunan milik Penggugat yangterletak di Jalan Cempaka Putih No.27, Kelurahan Sukajadi, Kota Batamdengan 3 ( tiga ) unit Ruko Tiban Bay View serta uang tunai Rp.1.100.000.000( satu milyard seratus juta rupiah ), namun Penggugat pada dalil Gugatanyatersebut tidak

menguraikan secara jelas kesepakatan yang mana dan tertanggalberapa, Penggugat hanya menguraikan kesepakatan atas tukar menukardimaksud tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat padatanggal 30 Maret 2017, padahal antara kesepakatan dengan surat pernyataanadalah 2 ( dua ) hal yang berbeda, dimana surat kesepakatan adalah dibuat danditandatangani oleh 2 ( dua ) Pihak, sedangkan surat pernyataan hanya dibuatsepihak atau 1 ( satu ) orang saja.4.

Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 (dua) telah menguraikan danmengakui bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2017Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pat.G/2020/PN Btmtelah menandatangani 2 (dua) buah surat Perjanjian jualbeli Ruko, dan disisilain Penggugat pada dalil gugatanya angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) telahmenerangkan dan mengakui bahwa Penggugat pernah membuat danmemberikan Akta Kuasa Menjual kepada Tergugat dihadapan Tergugat IIselaku Notaris, yakni Akta

secara jelas menguraikan pada dalil gugatanya kesepakatan yangmana dan tertanggal berapa, karena terhadap adanya kesepakatan yangdi dalilkan Penggugat, Penggugat hanya menyatakan kesepakatan yangdimaksud tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 30 Maret 2017.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang dibuat dan ditandatanganioleh Penggugat dan Tergugat pada Hari Rabu Tanggal 06 November 2019,Penjanjian Pinjaman ini menguraikan bahwa Tergugat telah menerimaDana Pinjaman sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh JutaRupiah);2.

Bahwa pada tanggal 6 April 2020 Tergugat menandatangani Addendum ke1 (Satu) Perjanjian Pinjaman yang menguraikan bahwa Tergugat telahmenerima Pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.250.000.000 (Dua RatusLima Puluh Juta Rupiah); dengan jangka waktu pembayaran tanggal 6November 2019 sampai 8 April 2020.

Addendum ke 1 (Satu) PerjanjianPinjaman yang menguraikan Pada tanggal 8 April 2020 Tergugatmemberikan pergantian sertifikat tanah yang awalnya sebidang tanah danrumah yang beralamat di Perumahan Griya Persada Blok D7, No.1,Kelurahnan Sukadamai, Kecamatan Cikarang Selatan, Kab. Bekasi.,bersertifikat atas nama Uti Sriana. Diganti menjadi sebidang tanahsertipikat SHGB No.879 dengan Luas tanah 127 M2 yang beralamat diPerumahan Wahana Pondok Gede Kav. No. G.114A. Kelurahan JatiRanggon. Kec.

Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat Addendum ke2 (dua) PerjanjianPinjaman tertanggal Rabu O06 Mei 2020 menguraikan bahwa Tergugatmenyatakan tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam Tergugat dariPenggugat sesuai tanggal jatuh tempo pengembalian yaitu pada tanggal30 April 2020 dan Tergugat menyepakati untuk menjual aset sebidangtanah sertipikat SHGB No.879 dengan Luas tanah 127 M2 yang beralamatdi Perumahan Wahana Pondok Gede Kav. No. G.114A. Kelurahan JatiRanggon. Kec. Jati Sampurna.

tertutup yang ada rumahnya , di jalan umum , atau dalam kereta apiatau trem yang berjalan;4 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak , memanjat, ataudengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;5 jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukansemata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;Menimbang, bahwa Jaksa dalam surat dakwaannya mencatumkan pasal 53KUHP yang merupakan percobaan suatu tindak pidana sehingga Majelis Hakimdalam menguraikan

unsur pasal yang didakwakan akan terlebih dahulu menguraikanpasal 53 KUHP terlebih dahulu, kemudian setelah menguraikan pasal 53 KUHPMajelis Hakim akan menguraikan unsur pokoknya pasal 365 Ayat (2) Ke1 Dan Ke3KUHP;Ad.1.

Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan PelaksanaanItu, Bukan Semata Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;Menimbang, bahwa Jaksa dalam surat dakwaannya mencatumkan pasal 53KUHP yang merupakan percobaan suatu tindak pidana sehingga Majelis Hakimdalam menguraikan unsur pasal yang didakwakan akan terlebih dahulu menguraikanpasal 53 KUHP terlebih dahulu, kemudian setelah menguraikan pasal 53 KUHPMajelis Hakim akan menguraikan unsur pokoknya 285 KUHP;Ad.1.

Dalam hal ini Penggugat tidak memilikipersona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri karena Penggugatbukanlah orang yang berhak, oleh karenanya tidak mempunyai hak dankapasitas hukum untuk mengajukan gugatan.4 Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (obscuur libel), halmana terlihat dari :a Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas letak dan batasbatas objek tanah yang disengketakan.b Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dalam dalilgugatannya perihal perjanjian

kredit antara Penggugat dan Tergugat I, baiknomer perjanjian, tanggal perjanjian, dan para pihak yang bertandatanganserta halhal yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang dimaksud.c Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dalam dalilgugatannya perihal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) antara Penggugat danTergugat I serta Tergugat IV baik nomer, tanggal, para pihaknya dan isinyayang dimaksud.DALAM KONPENSI :1 Bahwa apa yang diuraikan

Hanya sajaPenggugat tidak bisa menguraikan secara jelas tentang jumlah pinjaman,jangka waktu pinjaman dan perjanjian kreditnya. Sehingga menurut kamiposita 2 gugatan ini tidak jelas atau kabur (obscuur libel).4 Bahwa posita 3 gugatan Penggugat adalah benar, dimana memang benarPenggugat melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat I dihadapanhal 9 dari 23 hal Put.No.436/Pdt/2015/PT.SMG10Tergugat IV.

Disini Penggugat juga tidak bisa menguraikan secara jelaskapan perjanjian kredit dilakukan, berapa jumlah kredit yang diperjanjikan,dan kapan berakhirnya perjanjian kredit yang dilakukan.

setelah Pengadilan tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan,alatalat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokertotanggal 2 April 2015 , Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Pwt,memori banding dari kuasaPembanding/Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding I/Tergugatl,maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusanPengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuatdan menguraikan

Ridwan Alias Kitab Ginting, inilah yang menjadipermasalahan yang rumit dari client kami ;Bahwa apabila dicermati posita gugatan Penggugat tersebut di atas,ternyata Penggugat tidak secara cermat menguraikan tentang letak,ukuran dan batas batas dari objek sengketa dan di samping itu juga,Penggugat tidak menguraikan secara rinci berapa banyak tanamankelapa sawit dan pohon pinang yang ditanam dan yang telahmenghasilkan di atas objek sengketa ;Bahwa dengan demikian, objek sengketa obscuur libel, sehingga

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium litis consortium) ;Bahwa selanjutnya, Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman5 pada pokoknya menguraikan ;Dari uraian diatas kami sebagai PH dapat kami simpulkan kerugian kamibaik secara materil dan immaterial sebagai berikut ;a. Kerugian materil kerusakan lahan client kami yakni : erosi danlongsor jika diuangkan Rp.1.000.000.000, (Satu miliar rupaih) ;b.

atau pihakyang menguasai barangbarang tersebut untuk menjamin agar putusanhakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, namuntindakan penyitaan tersebut harus berdasarkan dengan alasan yangcukup tentang adanya kekhawatiran pihak Tergugat yang secara nyataakan mengalihkan benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugatdan di samping itu juga benda yang akan disita benar benar dapatdipastikan status kepemilikannya dan bukan milik pihak ketiga ;Bahwa akan tetapi ternyata Penggugat tidak menguraikan

Petitum Gugatan Obscuur Libel;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketakabur (obscuur libel) karena Penggugat tidak cermat menguraikan tentang letak,ukuran dan batasbatas objek sengketa dan juga tidak menguraikan secara rinciberapa banyak tanaman kelapa sawit dan pohon pinang yang ditanam di objeksengketa;Bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat sebagaiberikut;Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat bukanlah mengenaisengketa kepemilikan hak atas tanah objek

Nomor1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 dinyatakan tidak dapatditerima, karena Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium);Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel);Dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menguraikan secara jelas danterang fundamentum petendi tentang perbuatan hukum Tergugat X, XI,Hal.13 dari 45 hal. Put.

No.137 PK/Pdt/20142 Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel), karena dalildalilgugatan saling bertentangan;Dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menguraikan secara jelas danterang peristiwaperistiwa hukum dan hubunganhubungan hukum antarapihakpihak yang melakukan perbuatan hukum terkait dengan bidangbidang tanah yang telah dibeli oleh Tergugat V. Dalam hal ini Penggugathanya mengatakan Akta Jual Beli Nomor 288/SKTN/X/1993 tanggal 2Oktober 1993 dari Girik C.

Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Maret 1975 dan Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 216 K/Sip/ 1974 tanggal 27 Maret 1975 dinyatakan tidak dapatditerima, karena Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium);Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel);Dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menguraikan fundamentum petenditentang perbuatan hukum Tergugat XIII dan XV yang koherenmempunyai hubungan hukum dengan Tergugat VI.

Nomor 616 K/Sip/1973tanggal 5 Juni 1975, vide Rangkuman Yurisprudensi MahkamahAgung R.I., Cetakan Kedua, 1993, halaman 306);Eksepsi Tergugat X:Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel);Dalam surat gugatan a quo, Penggugat tidak menguraikan fundamentumpetendi (posita) tentang kwalifikasi perbuatan Tergugat X, terlebih lagi tidakdiuraikan tentang sebab akibat dari perbuatan Tergugat X yang merugikanPenggugat.

Seharusnya jika Penggugat menganggap Tergugat X telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat atasobjek sengketa, maka untuk memenuhi kelengkapan formal surat gugatan,Penggugat berkewajiban menguraikan fundamentum petendi (posita),diserahkanpula petitum yang jelas dan terang mengenai tuntutan hukum Penggugatkepada Tergugat X, sehingga dari padanya Tergugat X dapat mengerti tentangduduk perkara, kwalifikasi perbuatan dan tuntutan hukum.