37 tahun, agama Islam, pendidikanSLTP, pekerjaan lbu Rumah Tangga, bertempat tinggal diDusun Bangket Daya, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik,Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telan mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyabertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor8

Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2022/ PA.Sel dari pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkaraHal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nmor 8/Padt.P/2022/PA.Sel3.

Jembatan Merah Nomor8, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-114 AH.04.05-2022 tertanggal 29 Maret 2022 ;

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan NegeriTakengon bahwa Penasehat HukumTerdakwa dan Penuntut Umumpadatanggal13 Februari 2020telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 6 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PNTkn tersebut;2.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 18 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn kepada Terdakwa untuk memepelajari berkas perkaratanggal 6 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn dalam tenggangwaktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;4.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 19 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn kepada Penuntut Umum untuk memepelajari berkasperkara tanggal 6 Februari 2020 Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Tkn dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;5.

pidanapenjara paling lama 4 (empat) Tahun;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim Tingkat Bandingfakta fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur unsur daripasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 sehingga Terdakwa harusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaputusan Pengadilan NegeriTakengon tanggal 6 Februari 2020 Nomor8

Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan , SekarangTidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti DiSeluruh Wilayah Republik Indonesia; sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2018telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor8

Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di register perkaraPengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 15 Januari 2018 Nomor8/Pdt.G/2018/PA.TSe, gugur;2.

selanjutnya disebut pemohon;melawanRabasia binti Haneng, umur 43 tahun, Agama Islam,pendidikan terakhir SD, pekerjaan kreditbarang, bertempat tinggal di Dusun Mangempang,Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe,Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannyabertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register Nomor8

Begitu pula, termohon tidak datangmenghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagaikuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor8/Pdt.G/2011/ PA Mrs tanggal 18 Januari 2011 dantanggal 11 Februari 2011 yang dibacakan di persidangantelah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan.Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semuaberita acara persidangan perkara ini harus dianggap telahtermasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini.TENTANG

Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid.B/2019/PN Msh, danterhadap permohonan upaya hukum banding tersebut telah diberitahukansecara seksama kepada Terdakwa tanggal 12 April 2019 sebagaimana RelaasPemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/Pid.B/2019/PN Msh ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukumbanding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telahmengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohitanggal 11 April 2019 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor8

/Akta Pid.B/2019/PN Msh, dan terhadap Memori Banding Jaksa/PenuntutUmum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwatanggal12 April 2019 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor8/Pid.B/2019/PN MshHalaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/PID/2019/PT AMBMenimbang, bahwa terhadap Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana masingmasingRelaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas untuk Terdakwa tanggal 12 April2019 Nomor 8/Pid.B

/2019/PN Msh, kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 22April 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor8/Pid.B/2019/PN Msh,terhitung tanggal 10 April 2019 dalam tenggang waktu7 (tujuh) hari kerja, untuk mempelajari berkas perkara; sebelum berkasperkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telahdiajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syaratsyarat yangditentukan

kekeliruan dengan tidak menerapkan atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya, Majelis Hakim JudexFactie Pengadilan Tingkat Pertama telah mengesampingkan hukumpembuktian dengan cara tidak memperhatikan secara seksamaadanya kekuatan pembuktian dan alatalat bukti yang diperoleh dalampersidangan ;Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Judex Factie PengadilanTinggi Ambon mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmiPutusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 10 April 2019 Nomor8

SMRselaku Pembanding dan II / semula Tergugat dan II telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Nnk tanggal 22 Februari 2017;4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding hari Kamis tanggal 9 Maret 2017kepada Harsul, S.H. selaku kuasa Terbanding / semula Penggugat yangdibuat oleh S.M.

BAP mempelajri berkas perkara (inzage) perkara Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Nnk, pada hari Selasa 4 April 2017 oleh Hasrul, S.H. kuasaTerbanding / semula Penggugat;10. BAP mempelajri berkas perkara (inzage) perkara Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Nnk, pada hari Kamis 6 April 2017 oleh Marhabang danDra.

SMRMenimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama pertimbanganhukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Nnk tanggal 22 Februari 2017, menurut Majelis Hakim TingkatBanding sudah diuraikan secara tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan penambahan pertimbangan hukumterkait memori banding dari para Pembanding / semula Tergugat dan TergugatIl, yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Bahwa sesuai memori banding dari para Pembanding / semula Tergugat dan Tergugat Il yang menyatakan bahwa perkara ini sebelumnya sudahdisidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Nunukan dengan Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Nnk tanggal 8 Oktober 2015 dimana gugatan tidak dapatditerima, mengapa sekarang gugatan dimenangkan?

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Nnk, tanggal 22 Februari 2017;3.

Dari datadata yang ada kami simpulkan PENGGUGAT salah dalam halmenyebutkan obyek perkaranya sehingga gugatan menjadi tidak jelas(ERROR IN OBJECTO);Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim berkenan memberikanputusannya sebagai berikut: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt

Menghukum Turut Tergugat Il untuk memproses peralihan hak yang telahdilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya menerbitkansertipikatnya;10.Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yangsampai dengan pengucapan putusan ini sejumlah Rp2.454.000,00 (duajuta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);Membaca, Risalah tanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 23 Agustus2019, perihal Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 14 Agustus 2019

, masingmasing kepada TurutTergugat dan Tergugat yang tidak hadir dipersidangan pada saat putusandibacakan;Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto,berisi pada pokoknya bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 KuasaTergugat Ill menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriPurwokerto Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 14 Agustus 2019;Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuatoleh Jurusita

Putusan Pengadilan Negeri tentang duduk perkara dalam halaman 2 (dua)terjadi kesalahan pemuatan/pengetikan, dalam putusan tersebut tertulissurat gugatan tanggal 18 April 2018 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 18 April 2018dalam register Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Pwt, seharusnya dalam suratgugatannya tanggal 12 Februari 2018 dalam register perdata nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt;2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 14 Agustus 2019 yang dimohonkanbanding;3.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Patitersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapanPanitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 Juni 2018,sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor8/Akta.Pid.Bd/2018/PN Pti dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 21 Juni 2018, sebagaimana tertera

didalam AktaPemberitahuan permintaan banding, Nomor 8/Akta Pid.Bd/ 2018/PN Ptioleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Patitersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 Juni2018, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor8/Akta.Pid.Bd/2018/PN Pti dan permintaan banding tersebut telahHalaman 5 .

sebagaimana tertera didalam AktaPemberitahuan permintaan banding, Nomor 8/Akta Pid.Bd/ 2018/PN Ptioleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggalPati, 22 Juni 2018 telah mengajukan Memori banding dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22Juni 2018 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2018 sebagaimana terteradidalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor8

BanyumasAgama : IslamPekerjaan : SwastaTerdakwa tidak ditahan;Pengadilan Negeri Purwokerto;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pid.C/2019/PN Pwt tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pid.C/2019/PN Pwt tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum,kemudian Penyidik atas kuasa Penuntut

Semarang.Pasal 8Bahwa, Semua Biaya Perkara yang timbul akibat dari perkara ini (Wanprestasi),dibayarkan secara tanggung renteng (biaya ditanggung bersamasama), antaraPihak Penggugat dan Pihak Tergugat, yang besar atau nominalnya akandiketahul setelah ada putusan perkara dari Pengadilan Negeri KabupatenSemarang.Selanjutnya Hakim memeriksa isi kesepakatan perdamaian tersebutdan kemudian menanyakan kembali kepada kedua belah pihak yangbersengketa perihal isi kesepakatan perdamaian terhadap perkara Nomor8

Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 411.00,00 (empat ratus ribu sebelas ribu rupiah) yangsecara tanggung renteng dibayar masingmasing sebesar Rp 205.500,00(dua ratus lima ribu lima ratus rupiah).Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, oleh kamiMakmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor8/Pdt.G.S/2019/ PN Unr. tanggal 7 Mei 2019, putusan mana diucapkan padahari

Terggugat Rekonpensi untuk membayarongkos perkara senilai Rp. 6.269.000, (Enam juta dua ratus enam puluhsembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut diatas pihakPara Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding dengan pernyataan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, sesuai dengan Akte PermohonanBanding Nomor : 9/Pdt.Bdg/2015/PN Mpw tanggal 5 Agustus 2015, serta telahdicantumkan dalam Register Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor8

pencabutan pernyataan banding dariPembanding/semula Penggugat diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Baratsebelum perkara banding tersebut diputus, maka permohonan banding tersebut dapatdikabulkan; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan banding tersebutmaka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan serta memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk mencatat pencabutan banding dari ParaPembanding semula Para Penggugat pada Register banding perkara Nomor8

Lahir Lapao, 01 April 1964, AgamaIslam, Status Kawin, pekerjaaan Wiraswasta, WargaNegara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ghoyui,Kelurahan Ghoyui, Kecamatan Urei Faisei, KabupatenWaropen, Provinsi Papua;Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN Sru, tersebut sebagai.......... PENGGUGAT;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MINA NUMBERI, SH. Advokat /Pengacara, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Saireri(LBH SAIRERI), JI.

BankPembangunan Daerah Papua Kantor CabangPembantu Urfas beralamat di Jalan Inpres Urfas,Distrik Urai Faisei, Kabupaten Waropen;Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PN Sru, tersebut sebagai.............. TERGUGAT;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ALEXANDER SIMSON MEBRI, dkkyang merupakan Pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua diJayapura dan PT.

Membebankan biaya perkara ini Sesuai peraturan yang berlaku;Subsider:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ( exaequo etbono);Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Penggugat telahhadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pulamenghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas penggilan Nomor8/Pdt.G/2022/PA Tlm pada tanggal 06 Januari 2022.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2022/PA.Tlm dari Penggugat;2.

disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat di persidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 5 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Tlg,tanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut :halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor8/Pdt.G/2021/PA Tlg dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara.3.

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;Bahwa kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019, yang dimohonkan kasasitersebut;Mengadili sendiri:Halaman 6 dari 10 hal. Put.

PALU tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor8/Pdt/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Kdi., tanggal5 November 2018:MENGADILI SENDIRI:Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2020Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi.

mengakibatkan terkendalanya Pemohondalam memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon untukmenunaikan ibadah suci haji;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi.

Pemohon yang benar adalah Amuntai,9 Juli 1958;Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bin.Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Wek Il Kec.Padangsidimpuan Utara Kota Padngsidimpuan.Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PadangsidimpuanNomor 8/Pdt.P/2019/PN Psp, tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor8/Pdt.P/2019/PN Psp tanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera danJurusita Pengganti dalam perkara ini;Setelah

membaca, mempelajari berkas permohonan Pemohon;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertangal 28Februari 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuanpada tanggal tertangal 28 Februari 2019 dengan register permohonan Nomor8/Pdt.P/2019/PN Psp, mengemukakan halhal sebagai berikut :1.

Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, disebutkan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupunwali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikahnya adalah bahwaPemohon pada tanggal 04 Nopember 1965 menikah dengan seorang lakilakibernama XXXX, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah dengan Nomor8/956/1965, yang dikelurkan oleh KUA Kecamatan Sawahan

Nomor 11 Tahun2007, permohonan Pemohon tentang perubahan biodata tentang namaPemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor8/956/1965 tanggal 04 Nopember 1965, patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohontersebut, maka Majelis Hakim menetapkan menurut hukum bahwa namaPemohon yang tertulis/tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 8/956/1965tanggal 04 Nopember 1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya

, dari XXXX, menjadi XXXX;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan biodata dimaksud adalahperubahan nama Pemohon berkaitan dengan biodata pernikahansebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dengan Nomor8/956/1965 tanggal 04 Nopember 1965, maka sesuai dengan ketentuan pasal34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI.