GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUR LIBEL) :1.Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat antara posita denganpetitum terjadi pertentangan dimana didalam posita Para Penggugatmengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat s/dIV tetapi di dalam petitum minta agar Turut Tergugat s/d V jugamelakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan ParaPenggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscure libel) dan gugatan tidakdapat diterima ;Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat antara Posita

denganpetitum terjadi pertentangan dimana di dalam posita Para Penggugatmenuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum karena adanyaSurat Nomor : 013/RLF/SB/III/07, tertanggal 9 Maret 2007 jo.

Tangerang, serta biayapengurusan perkara secara tunai sebesar Rp. 1.500.000.000, denganadanya pertentangan antara posita dengan petitum tersebut makaHal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1675 K/Pdt/2009.gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscure libel) dangugatan tidak dapat diterima ;3.

No. 1675 K/Pdt/2009.maupun para Turut Tergugat karena para Penggugat bukanlah pemilik yangsah atas tanah tersebut ;Bahwa terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum dimanadidalam posita Para Penggugat menganggap sebagai yang menempati danmenguasai tanah eks (bekas) PTP XI dan menuduh Para Tergugat dan ParaTurut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta menuntut gantirugi karena ada surat permohonan pengosongan/penggusuran dari kuasahukum ahli waris TB.

Sehingga Gugatan yang diajukan Penggugatdisebut "Gugatan cacat formil atau obscuur Libel", tidak jelas atau kabur,karena adanya pertentangan antara posita dan petitumnya maka gugatanyang diajukan oleh Penggugat seyogyanya harus ditolak setidaktidaknyatidak dapat diterima oleh Majelis hakim yang menangani perkara ini ;Hal. 20 dari 29 hal. Put.

Selain itu, terdapat pertentangan antara amar putusanpada poin pertama dengan poin kedua, dimana pada poin pertama Majelis HakimPengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli menyatakan bahwa Terdakwa Syaiful BahriSinaga alias Pak Naga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umumdan perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, namun padapoin kedua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli justru hanyamenjatuhkan

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri TebingTinggi Deli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum, maka cukuplah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing TinggiDeli menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) tanpa perlu lagi mempertimbangkan"unsur menguasai uang milik saksi Suwondo yang dianggap Majelis HakimPengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli termasuk dalam ruang lingkup hukumperdata;Bahwa adanya pertentangan

dalam pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut menunjukkan bahwa MajelisHakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah melakukan kekeliruan yaitutidak menerapkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ataumenerapkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tidaksebagaimana mestinya;Bahwa pertentangan yang terdapat dalam putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 297/Pid.B/2014/PN.Tbt tanggal 23 Juli 2014baik

Selain itu, pertentangan yangterdapat baik dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Nomor : 297/Pid.B/2014/PN.Tbt tanggal 23 Juli 2014 telah menyebabkan putusan tersebutmenjadi kurang jelas dan sulit dimengerti, yang mana hal tersebut dapat dipandangsebagai kelalaian dalam acara ("vormverzuim") sehingga Putusan tersebut harusdinyatakan dibatalkan (vide SEMA No. 03 Tahun 1974) ;2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak menerapkanPasal 376 KUHP atau menerapkan Pasal 376 KUHP tidak

Pertentangan dalildalil tersebut menunjukkan bahwaPEMBANDING tidak cermat dan asalasalan. Oleh karena itusebagaimana PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3097 K.Sip/1983yang dapat menjadi Yurisprudensi dalam perkara a quo menyatakanbahwa:dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antaradalil yang satu dengan dalil lain, dinyatakan sebagai gugatanyang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas.Dengan demikian gugatan harus dinytakan tidak diterima.

Perselisihan perburuhan, ialah pertentangan antara majikan atauperkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikatburuh berhubung dengan tidak adanya persesesuaian pahammengenai hubungan kerja, syarat syarat kerja dan/atau keadaanperburuhan.d. tindakan tersebut pada Pasal 6 undangundang ini, ialah salahsatu dari perbuatan perbuatan sebagai berikut :1.dari pihak majikan menolak buruhburuh seluruhnya atausebagian untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibatperselisinan perburuhan, dilakukan

Bahwa dalam perkara aquo antara Termohon Il Intervensi danPemohon tidak terjadi pertentangan berhubung dengan tidak adanyapersesuaian paham mengenai hubungan kerja, syaratsyarat kerjadan/atau keadaan perburuhan. Bahwa yang terjadi pada waktu itu. Termohon Il Intervensimengundurkan diri secara tertulis atas kKemauan sendiri dengan tidakmenuntut uang pesangon atau sejenisnya.

Bahwa di satu pihak pengunduran diri secara tertulis atas kemauansendiri dengan tidak menuntut uang pesangon atau sejenisnya dariTermohon Il Intervensi bukan pertentangan dengan Pemohonberhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenaihubungan kerja, syaratsyarat kerja dan/atau keadaan perburuhan.

Bahwa di lain pihak bagi Pemohon pengunduran diri secara tertulis ataskemauan sendiri dengan tidak menuntut uang pesangon atausejenisnya dari Termohon Il Intervensi bukan pertentangan denganTermohon Il Intervensi berhubung dengan tidak adanya persesuaianpaham mengenai hubungan kerja, syaratsyarat kerja dan/atau keadaanperburuhan.

bahwa dengan uraian dan faktafakta tersebut, makamajelis menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohonsebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifikasi telah terjadinyaperselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena adanyaTermohon selalu marahmarah tanpa alasan yang jelas serta Termohon tidakmenghargai Pemohon sebagai Suami, pada akhirnya Termohon meninggalkanPemohon' sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang dan sudah tidak salingmemperdulikan, hal mana menunjukkan adanya pertentangan

saksi kenal dekat dengan Pemohon karenateman sekerja dan juga kenal dengan Termohonnamanya TERMOHON Pemohon dan Termohon pasangansuami isteri yang menikah pada sekitar 4 tahun yanglalu dan kumpul dirumah orang tua Termohon ;e Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak ;e Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudahberpisah kurang lebih 3 bulan lamanya, disebabkankarena orang tua Termohon turut campur dalam urusanrumah tangga Pemohon dengan Termohon ;e Bahwa untuk menghindari pertentangan

keterangan mereka bernilaisebagai alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan309 R.Bg ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonanPemohon yang dipertegas dengan keterangannya didepanpersidangan, didukung kebenarannya dengan keterangandari dua orang saksi yang diajukan Pemohon, MajelisHakim berpendapat bahwa~ disebabkan oleh orang tuaTermohon yang turut campur dalam urusan rumah tanggaPemohon dan Termohon menyebabkan rumah tangga Pemohondan Termohon menjadi goyah, walau upaya untukmenghindari pertentangan

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sejak masuk tahun 1979 sudah sering terjadiperbedaan pendapat dan pertentangan, hal ini dikarenakan Termohon selalu sukamenghamburhamburkan uang hasil kerja Pemohon, bahkan tanpa sepengetahuanPemohon sering keluar rumah untuk halhal yang tidak perlu tanpa jin Pemohon sebagaisuami Termohon, Termohon juga ternyata memakai uang untuk usaha sampai puluhanjuta jumlahnya untuk kepentingan yang Pemohon tidak pernah mengerti, karena semuakebutuhan keluarga telah dicukupi

Pemohon, dan apabila Pemohon mencobamenanyakan, maka terjadi pertentangan dan pertengkaran karena nasihat Pemohon tidakdihiraukan Termohon ; 4.

Akan tetapi dalamperkara in casu antara kepastian hukum dan keadilan adalah mustahildiakumulasikan karena akan terjadi pertentangan. Judex Facti (PengadilanTinggi Agama Semarang) hanya mempertimbangkan dari sisi kepastianhukum yaitu masalah bukti, akan tetapi dari sudut keadilan dan manfaat,pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Agama Semarang) keliru dansama sekali tidak diperhatikan.

Bila ada pertentangan antara penegakanhukum dan keadilan, maka keadilan yang harus dimenangkan;Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarangharus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara inidengan pertimbangan berikut ini:Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalamfundamentum menjelaskan adanya perselisihnan dan pertengkaran, terakhirtanggal 6 April 2012 (Putusan PA halaman 2 alinea 5) dan dalampertengkaran itu Penggugat mengaku dipukul dan ditampar

Sumber Abadi Sentratama secara resmi sah menjadi suatu BadanHukum, pada tanggal 24 April 2008, setelah mendapat pengesahan dari MenteriHukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan Nomor AHU20729 AH.01.01Tahun 2008;Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak jelas mengenai dasar fakta (fedelijeground) mengakibatkan kerancuan, obscuur, sehingga terjadi pertentangan,yakni antara validitas bukti pada uraian posita dengan petitum gugatan,konsekwensi dari ketidak jelasan dan adanya pertentangan fakta hukum tersebutHal

berhubungan layaknya suamiistri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di Dusun KrajanRT.003 RW. 012 Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jemberbelum mempunyai anak ; Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan denganbaik, akan tetapi sejak awal menikah yang lalu, rumah tangga Pemohon danTermohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon tidak adakecocokan yang disebabkan adanya pertentangan

agarmau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;or Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohondan Termohon adalah suami isteri yang sah ; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 1 tahun 3 bulan hidup bersama rumah tangga diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan karena sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon tidak adakecocokan yang disebabkan adanya pertentangan

Namun sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat tidakmendapatkan kebahagiaan hidup yang sebenarnya;Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatmulai sejak awal perkawinan, di mana Tergugat tidak terbuka dan tidak jujurterhadap Penggugat;Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatsering kali terjadi pertentangan faham antara Penggugat dengan Tergugat.Pertentangan faham tersebut sering kali memuncak menjadi perselisihan danpertengkaran yang tajam.

denganalasan sebagai berikut, Bahwa putusan Pengadilan Agama Depok No : 79/Pdt.G/2009/P A.Dpkyang sudah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi AgamaBandung pada bagian pertimbangan hukumnya berbunyi sebagaiberikut;Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat dengan alasan pokok yang dapat disimpulkan bahwa sejakawal perkawinan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat danTergugat yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan tidak terbukaterhadap Penggugat sering terjadi pertentangan

Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli1969, Nomor 117 K/Kr/1968, yaitu halhal yang menghapuskan pidanadalam moodtoestand harus dilinat adanya:1) Pertentangan antara dua kepentingan hukum;2) Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban;3) Pertentangan antara dua kewajiban hukum;Bahwa di persidangan terungkap bahwa saksi pelapor MADE PUTRAADNYANA menyerahkan cek dan BG kepada Terdakwa dengan sukarela,tanpa paksaan, yang mana uangnya akan diinvestasikan atau dikelola

yang berlokasi di Bongan Tabanan, dan Terdakwa telah menujukan buktiSertifikat Hak Milik Nomor 1238 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3542, yangmana setelah dikelola, uang pokok beserta bunga yang wajar akandikembalikan kepada anak saksi pelapor MADE PUTRA ADNYANA dariisteri kedua yang tinggal di Lombok, begitu pula keterangan saksisaksiyang dimaksud pada poin 5, jadi tidak ada pertentangan kepentingan,Hal. 11 dari 16 hal. Put.

Hal mana yang malah terkesan bahwa dalildalil Penggugat dalam gugatannya, diajukan secara amburadul dan asalasalan olehkarena alasan yang mendasari Gugatan a quo tidak jelas.TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM GUGATANPENGGUGAT.Bahwa setelah perubahan gugatan, pada posita kel1 gugatannya, Penggugatmenambahkan dalil bahwa Tergugat menitipkan anak ketiganya, i.e., KASTH SEMESTARAYA kepada orang tua Tergugat, tanpa seizin Penggugat, sehingga mempersulitPenggugat untuk bertemu dengan anak

Hal mana yangmenunjukkan visavis, terdapat pertentangan antara posita dengan petitum pada Gugatana quo, yang mengakibatkan petitum ke3 Gugatan Penggugat gugur dengan sendirinya.Sehingga hal yang demikian, terang juga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.5.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUURLIBEL).Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana terurai di atas, bahwa alasan yangmendasari Gugatan Penggugat tidak jelas dan terdapat pertentangan antara posita denganpetitumnya, maka secara keseluruhan, Gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan yang kabur( abscuur libel ) serta tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.6.

PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.Bahwa berdasarkan argumentasiargumentasi sebagaimana terurai di atas, bahwa alasanyang mendasari Gugatan a quo tidak jelas, dan terdapat pertentangan antara posita denganpetitum Gugatan Penggugat serta Gugatannya yang kabur, maka, mengakibatkan seluruhpetitum Gugatan Penggugat turut menjadi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.Dengan demikian, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi persyaratanformil serta TIDAK DAPAT DITERIMA Niet Ontvankelijke

Gugatan Penggugat terdapat pertentangan (kontradiksi) antara posita danpetitum dengan alasan sebagai berikut:Bahwa pada posita gugatan Penggugat tanggal 21 Mei 2012 angka 2halaman 23, Penggugat mendalilkan memiliki 3 bidang tanah yang terletakdi RT 26 Kelurahan Silaberanti yang masingmasing luasnya 20.000 M? atauluas seluruhnya 60.000 M?

sebagai milik Penggugat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, terdapat pertentangan(kontradiksi) mengenai luas tanah yang terkena pembangunan sistem tata airdan wisma atlet adalah seluas 40.000 M? dan juga menyatakan seluas 68.056M? sedangkan di petitum, Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Klas A Khusus Palembang menyatakan tanah seluas 60.000 M?

Pada gugatan Penggugat terdapat pertentangan antara posita dan petitum,dengan alasan sebagai berikut:a.Pada posita gugatan Penggugat tanggal 21 Mei 2012 angka 2 halaman23, Penggugat mendalilkan memiliki 3 bidang tanah yang terletak di RT26 Kelurahan Silaberanti yang masingmasing luasnya 20.000 M? atauluas seluruhnya 60.000 M?;.

Berdasarkan halhal tersebut di atas, terdapat pertentangan mengenailuas tanah yang terkena pembangunan sistem tata air dan wisma atletadalah seluas 40.000 M? dan seluas 68.056 M? sedangkan di petitum,Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Klas A Khusus PalembangHal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pat/2014menyatakan tanah seluas 60.000 WM?

gugatan yang diajukan Penggugat telah tepat denganUndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diproses diHal. 13 dari 18 hal.Put.Nomor 788 K/Pdt.SusPHI/2012Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana UndangUndang No. 2 Tahun 2004tentang Peradilan Hubungan Industrial.Kontraversi Atau Saling Bertentangan Dalam Pertimbangan Hukum Antara PutusanSela Dengan Putusan Akhir.Bahwa sebaliknya bila diperhatikan pertimbangan Judex Facti dalam Putusan Akhir,maka akan terlihat jelas kontraversi atau pertentangan

ada gugatan Penggugat adalah merupakan perselisihanPemutusan Hubungan Kerja sehingga masuk kompetensi UndangUndang PeradilanHubungan Industrial atau UndangUndang No. 2 Tahun 2004 dan juga masuk dalamUndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Bahwa akan tetapi, sebaliknya apabila diperhatikan pertimbangan Putusan Selatersebut diatas dan dihubungkan dengan Pertimbangan Judex Facti dalam putusanAkhir atau pokok perkara, maka sangat jelas sekali adanya kontraversi karena telahmenimbulkan pertentangan

penanganan perkara masukkompetensi UndangUndang Peradilan Hubungan Industrial atau UndangUndangNo. 2 Tahun 2004 dan juga masuk dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, sementara sebaliknya dalam pertimbangan Putusan Akhirjustru telah membuat pertimbangan hukum lain yang bertolak belakang denganPutusan Sela, dengan menyatakan hukum penanganan perkara yang diajukanPenggugat harus tunduk pada Ketentuan yang diatur dalam UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Bahwa dari pertentangan

pertimbangan tersebut diatas, menjadi timbul pertanyaan,ada apa dengan Hakim yang memutuskan perkara ini, karena kedua pertimbangantersebut jelas jelas telah menimbulkan pertentangan hukum yang justru menimbulkankontraversi dan atau ketidakpastian hukum, oleh karenanya Judex Facti telah salahmenerapkan hukum dalam memutus perkara, sehingga sangat beralasan hukumapabila putusan Judex Facti dalam perkara ini untuk dibatalkan.Berdasarkan alasan alasan yang dikemukakan diatas, maka adalah sangat beralasanbagi

Nomor 788 K/Pdt.Sus/2012Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana UndangUndang No. 2 Tahun 2004tentang Peradilan Hubungan Industrial.Kontraversi Atau Saling Bertentangan Dalam Pertimbangan Hukum Antara PutusanSela Dengan Putusan Akhir.Bahwa sebaliknya bila diperhatikan pertimbangan Judex Facti dalam Putusan Akhir,maka akan terlihat jelas kontraversi atau pertentangan pertimbangan hukum antaraPutusan Sela dengan Putusan Akhir.Bahwa dalam putusan Sela secara jelas jelas Judex Facti telah menyimpulkan

ada gugatan Penggugat adalah merupakan perselisihanPemutusan Hubungan Kerja sehingga masuk kompetensi UndangUndang PeradilanHubungan Industrial atau UndangUndang No. 2 Tahun 2004 dan juga masuk dalamUndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Bahwa akan tetapi, sebaliknya apabila diperhatikan pertimbangan Putusan Selatersebut diatas dan dihubungkan dengan Pertimbangan Judex Facti dalam putusanAkhir atau pokok perkara, maka sangat jelas sekali adanya kontraversi karena telahmenimbulkan pertentangan

penanganan perkara masukkompetensi UndangUndang Peradilan Hubungan Industrial atau UndangUndangNo. 2 Tahun 2004 dan juga masuk dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, sementara sebaliknya dalam pertimbangan Putusan Akhirjustru telah membuat pertimbangan hukum lain yang bertolak belakang denganPutusan Sela, dengan menyatakan hukum penanganan perkara yang diajukanPenggugat harus tunduk pada Ketentuan yang diatur dalam UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Bahwa dari pertentangan

pertimbangan tersebut diatas, menjadi timbul pertanyaan,ada apa dengan Hakim yang memutuskan perkara ini, karena kedua pertimbangantersebut jelas jelas telah menimbulkan pertentangan hukum yang justru menimbulkankontraversi dan atau ketidakpastian hukum, oleh karenanya Judex Facti telah salahmenerapkan hukum dalam memutus perkara, sehingga sangat beralasan hukumapabila putusan Judex Facti dalam perkara ini untuk dibatalkan.Berdasarkan alasan alasan yang dikemukakan diatas, maka adalah sangat beralasanbagi

kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.Menimbang, bahwa dengan uraian dan faktafakta tersebut, makamajelis menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohonsebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifikasi telah terjadinyaperselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena adanyaTermohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon serta Termohontidak mau berhenti bekerja, pada akhirnya pada bulan Juni 2020 Termohonmeninggalkan Pemohon, hal mana menunjukkan adanya pertentangan

masingmasing tanggal 15 April 2020 dan tanggal 17April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriNganjuk tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, putusan JudexFacti yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima merupakan putusanyang sesuai dengan hukum acara perdata yang mensyaratkan antara positadan petitum harus konsisten dan tidak boleh ada pertentangan

, jika dalamgugatan antara posita dan petitum terjadi pertentangan, maka gugatantersebut termasuk dalam kategori gugatan yang kabur dan tidak dapatdibenarkan, putusan Judex Facti telah didukung pula oleh cukuppertimbangan;Bahwa dengan dijadikannya Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Surabaya sebagai pihak Turut Tergugat I, makadengan sendirinya di dalam hukum kepada Turut Tergugat maupun kepadaKhoiri sebagai Turut Tergugat II tidak dapat dituntut ataupun dihukum untukmelakukan

N.2 054/Pdt.G/2016/PAJS.3.Membebankan biaya perkara kepada PemohonDan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yangseadil, adilnya;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasankepada .Pemohon tentang dampak dari berpoligami namun Pemofiontetap ingin melangsungkan pernikahan keduanya dan pihak Termohonmenyatakan tidak keberatan dan bahkan telah menyetujui pemohonuntuk menikah'lagi dengan wanita, pilihannya oleh karena antaraPemohon dengan Termohon sudah tidak ada pertentangan

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah .seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangantelah datang menghadap dipersidangan dan majelis hakim telahmemberikan nasehat sehubungan dengan permohonan poligamiPemohon tetapi Termohon secara tegas menyatakan merelakan danmemberi izin kepada Pemohon untuk, menikah lagi (poligami) denganseorang perempuan bernama: CALON ISTRI, oleh .karena itu dalamperkara Ini sudah tidak ada pertentangan

sekarangkedua buku Nikah tesebut dikuasai dirt Termohon..2 Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di tempattinggal orang tua Termohon selama kurang lebih Tahun, telah bercampur(Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: a ANAK, umur 6 Tahun 9 bulan.b ANAK II, umur 2 Tahun 9 bulan.yang sekarang kedua anak tesebut ikut dengan Pemohon di xxxxx KabupatenBrebes.3 Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sejak masuk tahun 2001 sudah seringterjadi perbedaan pendapat dan pertentangan

dan Termohon tidak bisa menghargai jerih payahPemohon sebagai kepala keluarga yang susah payah untuk memenuhi kehidupankeluaga Pemohon dan hal ini terbukti dengan sikap dan perilaku Termohon yangsuka menghambur hamburkan uang hasil kerja Pemohon, bahkan tanpasepengetahuan Pemohon, Termohon ternyata pinjam uang sampai puluhan juta1jumlahnya untuk kepentingan yang Pemohon tidak penah mengerti karena semuakebutuhan keluarga telah dicukupi Pemohon dan apabila Pemohon mencobamenanyakan maka terjadi pertentangan