Ditemukan 213 data
194 — 123
sebenarnya Penggugat sudah sejak awal tahu dansetuju bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 411/Gelora itu terbit diatas HakPengelolaan No.1/Gelora, dibuktikan dengan adanya perjanjian kerjasama antaraPenggugat dengan Tergugat 11 tgl. 17112000, dengan isi pokok perjanjian bahwaBADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN (BUNGKARNO) akan memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk mendapatkanperpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan kompensasi Penggugat harusmembayar kontribusi kepada Sekneg
130 — 82
bantuan pura didepan halaman Istana Tampaksiringtahun 1986 sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah )namun saksi tidak pernah mengenali surat tersebut begitu jugasaksi tidak mengenali bukti surat (T13) sedangkan bukti (T14)saksi mengenali karena saksi yang mendisposisikan;Bahwa lokasi tanah yang dipakai sebagai lapangan helipad yangluasnya diperkirakan 56 are milik Cok Istri Putra (alm.) dan dalamsurat pernyataan Cok Istri Putra telah mendarmakan / melepaskantanah tersebut kepada Negara (Sekneg
150 — 147
Put.No. 256/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.awal tahu dan setuju bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 410/Gelora ituterbit diatas Hak Pengelolaan No.1/Gelora, dibuktikan dengan adanya perjanjiankerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II tgl. 17112000, dengan isi pokokperjanjian bahwa BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGASENAYAN (BUNG KARNO) akan memberikan persetujuan kepada Penggugatuntuk mendapatkan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengankompensasi Penggugat harus membayar kontribusi kepada Sekneg
I Dewa Gede Ngurah Sastradi, SH
Terdakwa:
Budiman Tiang
537 — 116
1985, SMA Kendal, Lulus Tahun 1988, FakultasHukum Universitas Indonesia, Lulus Tahun 1998, S2 Fakultas HukumUniversitas Indonesia Lulus Tahun 2001, S3 Fakultas Hukum UniversitasPadjadjaran, Lulus Tahun 2008; Bahwa Riwayat pekerjaan : (jabatan 5 tahun terakhir) Ketua Program StudiFakultas Hukum Universitas Al Azhar, 20022009; Sekretaris ProgramPascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Assyafiiah, Februari 2010Desember 2010, Sekretariat Negara RI (BLUPusat Pengelolaan KomplekKemayoran, Satker Sekneg
143 — 61
PP No. 10Tahun 1961, akan tetapi di lain pihak yaitu di dalam fundamentum petendigugatan Penggugat tersebut, mengandung juga masalah sengketakepemilikan tanah eks Rv E Verp No. 13886 antara Penggugat denganTergugat Ill Intervensi (Sekneg) tentang siapa yang berhak, siapa pemilik atastanah sengketa tersebut.
116 — 41
SMS tahun 2005;Bahwa Bangunan Sekneg di bangun pada tahun 201 3) Bahwa saksi tidak tahu sebabnya di bangun gereja dan gedung PT.SMS;Hal. 78 dari 119 halaman.
122 — 80
Ada yang menormakannya, ini normakewenangan, norma sanksi, tehnisnya setiap instansi dapatmengajukan itu, proseduralnya adanya persetujuan dan instansi lainyang ada hubungannya dengan itu kemudian ke Kemenkumham kebagian perundangundangan dan harmonisasi jika mereka setujubaru diangkat ke DPR dan menjadi UU, Kalau PP ke Sekneg danada persetujuan Presiden;Bahaw pembuatan Keputusan diserahkan seluruhnya kepadainstansi yang bersangkutan tidak melalui proses diatas, karenaKeputusan sematamata untuk mengabsahkan
335 — 176
Dinsosnakertransos ;Bahwa saksi mendengar pihak dari Kejaksan Ciamis melakukan Investigasimencari staf Menkeu bernama Dedi ke Depkeu namanya ada melihatorangnya bukan ;Bahwa yang ikut dalam pertemuan Grand Hotel Aquila yang kedua Bupati,saksi, terdakwa Dede Lukman, terdakwa Elan Jakalalana, Yasmin, Yonni,Deden sedangkan dari Jakarta Achdi Supriadi, Mustofa, Herman dan DediSekda tidak ikut ;Bahwa pembicaraan dalam pertemuan itu Terdakwa Dede Lukmanmemperkenalkan orang Jakarta ada pensiunan dari Menkeu, Sekneg
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
551 — 302
terkait partisipasi publik, menurut diskusi para pakar hal tersebut dapatdilakukan sejak awal proses pada Pemerintah hingga akhir proses di DPR.2.Nama : Nasrudin, S.H.Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat, Tgl.Lahir : Jakarta, 20 Oktober 1956.Halaman 111 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUNJKT.Agama : Islam.Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Widya Iswara UtamaDirektorat Jenderal Peraturan PerundangundanganKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.Alamat : Komplek SEKNEG
129 — 41
Biro Keuangan PMI Pusat tidak melakukan pengawasanpengelolaan keuangan PMI Wilayah/Cabang, PMI Pusat hanya sebatasmengawasi pengelolaan dana yang dikirimkan dari PMI Pusat ke PMIPropinsi contohnya bantuan masyarakat untuk bencana, dan bantuandari Palang Merah Internasional (bantuan terikat) karenabersifatotonomi;e Bahwa selama saksi bertugas ada beberapa Propinsi yang memangmelaporkan tentang dana hibah yang diterima, namun PMI Cabang Kab/Kota belum pernah saksi terima laporannya ;e Bahwa dari Sekneg
1804 — 2295
. ; Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 25Oktober 2013 nomor 6 huruf m yang menerangkan bahwa saksidikenalkan kepada Machfud Suroso oleh teman saksi yang bekerjadi Sekab atau Sekneg yang kalau tidak salah namanya adalahMisrokan atau Masrokan pada sekitar tahun 2008 di ruang kerjasaksi. Maksud kedatangannya agar PT nya Machfud bisa ikutpartisipasi bila ada proyek di Kemenpora.
209 — 168
Akan tetapi di lain pihak, yaitu dalamfundamentum petendi gugatan penggugat tersebutmengandung juga masalah sengketa kepemilikan tanaheks E Verp No. 13886 antara Penggugat denganTergugat III Intervensi (SEKNEG) tentang siapa yangberhak, siapa pemilik atas tanah sengketa tersebut.Halaman 151 dari 230 Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PTMDNGugatan yang demikian ini merupakan masalah perdatayang menjadi wewenang dan harus diajukan lebih dahuluke peradilan umum yang akan menentukan siapa pemiliksebenarnya dari
250 — 77
EDY RAHMAWADI sebesar Rp. 3.000. 000,Untuk Ibu Sri SEKNEG sebesar Rp. 1.000.000,Untuk N.Panjaitan sebesar Rp. 500.000,Untuk Sopir. Ajudan. Korem sebesar Rp. 450. 000,Untuk Kodam sebesar Rp. 20.000.000,Untuk Korem sebesar Rp. 30.000.000,Untuk Muktar Walad sebesar Rp. 250.000,Untuk H. Mahpud sebesar Rp. 1.000.000,Untuk Iwan Gani sebesar Rp. 1.000.000,Untuk TVRI Jakarta sebesar Rp. 1.000.000,Untuk TVRI Medan sebesar Rp. 500.000,Untuk ADI Supir Medan sebesar Rp. 500.000.Untuk Drs.