Ditemukan 213 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-03-2010 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 257/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2011 —
194123
  • sebenarnya Penggugat sudah sejak awal tahu dansetuju bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 411/Gelora itu terbit diatas HakPengelolaan No.1/Gelora, dibuktikan dengan adanya perjanjian kerjasama antaraPenggugat dengan Tergugat 11 tgl. 17112000, dengan isi pokok perjanjian bahwaBADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN (BUNGKARNO) akan memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk mendapatkanperpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan kompensasi Penggugat harusmembayar kontribusi kepada Sekneg
Register : 29-07-2015 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 138/PDT.G/2015/PN Gin
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pidana Penggugat : 1.Cokorda Gede Nara Jenana. 2.Cokorda Gede Nara Krisnanda Tergugat : 1.Kepala Istana Presiden Tampaksiring 2.Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 3.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia 4.Gubernur Bali 5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
13082
  • bantuan pura didepan halaman Istana Tampaksiringtahun 1986 sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah )namun saksi tidak pernah mengenali surat tersebut begitu jugasaksi tidak mengenali bukti surat (T13) sedangkan bukti (T14)saksi mengenali karena saksi yang mendisposisikan;Bahwa lokasi tanah yang dipakai sebagai lapangan helipad yangluasnya diperkirakan 56 are milik Cok Istri Putra (alm.) dan dalamsurat pernyataan Cok Istri Putra telah mendarmakan / melepaskantanah tersebut kepada Negara (Sekneg
Register : 17-03-2010 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 256/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2011 — PT. TERMINAL BUILDERS M E L A W A N BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), SEKRETARIAT NEGARA RI, Cq. BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN (BUNG KARNO) KANTOR PERTANAHAN BPN JAKARTA PUSAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA,
150147
  • Put.No. 256/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.awal tahu dan setuju bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 410/Gelora ituterbit diatas Hak Pengelolaan No.1/Gelora, dibuktikan dengan adanya perjanjiankerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II tgl. 17112000, dengan isi pokokperjanjian bahwa BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGASENAYAN (BUNG KARNO) akan memberikan persetujuan kepada Penggugatuntuk mendapatkan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengankompensasi Penggugat harus membayar kontribusi kepada Sekneg
Register : 17-09-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 983/Pid.Sus/LH/2018/PN Dps
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
I Dewa Gede Ngurah Sastradi, SH
Terdakwa:
Budiman Tiang
537116
  • 1985, SMA Kendal, Lulus Tahun 1988, FakultasHukum Universitas Indonesia, Lulus Tahun 1998, S2 Fakultas HukumUniversitas Indonesia Lulus Tahun 2001, S3 Fakultas Hukum UniversitasPadjadjaran, Lulus Tahun 2008; Bahwa Riwayat pekerjaan : (jabatan 5 tahun terakhir) Ketua Program StudiFakultas Hukum Universitas Al Azhar, 20022009; Sekretaris ProgramPascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Assyafiiah, Februari 2010Desember 2010, Sekretariat Negara RI (BLUPusat Pengelolaan KomplekKemayoran, Satker Sekneg
Register : 28-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 16/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 7 Desember 2016 — - PT. ALAM SUTERA REALTY, Tbk. (Penggugat) melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG (Tergugat) - SENEN dkk (Tergugat II Intervensi)
14361
  • PP No. 10Tahun 1961, akan tetapi di lain pihak yaitu di dalam fundamentum petendigugatan Penggugat tersebut, mengandung juga masalah sengketakepemilikan tanah eks Rv E Verp No. 13886 antara Penggugat denganTergugat Ill Intervensi (Sekneg) tentang siapa yang berhak, siapa pemilik atastanah sengketa tersebut.
Register : 20-09-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 438/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 9 Desember 2014 — Hj. SITI SOLEHAH >< PEMERINTAH R.l. cq. MENTERI DALAM NEGERI,Cs
11641
  • SMS tahun 2005;Bahwa Bangunan Sekneg di bangun pada tahun 201 3) Bahwa saksi tidak tahu sebabnya di bangun gereja dan gedung PT.SMS;Hal. 78 dari 119 halaman.
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
12280
  • Ada yang menormakannya, ini normakewenangan, norma sanksi, tehnisnya setiap instansi dapatmengajukan itu, proseduralnya adanya persetujuan dan instansi lainyang ada hubungannya dengan itu kemudian ke Kemenkumham kebagian perundangundangan dan harmonisasi jika mereka setujubaru diangkat ke DPR dan menjadi UU, Kalau PP ke Sekneg danada persetujuan Presiden;Bahaw pembuatan Keputusan diserahkan seluruhnya kepadainstansi yang bersangkutan tidak melalui proses diatas, karenaKeputusan sematamata untuk mengabsahkan
Register : 06-10-2011 — Putus : 25-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2011/PN Bdg
Tanggal 25 Januari 2012 — Drs. H. DEDE LUKMAN WIDJAJA,MM.
335176
  • Dinsosnakertransos ;Bahwa saksi mendengar pihak dari Kejaksan Ciamis melakukan Investigasimencari staf Menkeu bernama Dedi ke Depkeu namanya ada melihatorangnya bukan ;Bahwa yang ikut dalam pertemuan Grand Hotel Aquila yang kedua Bupati,saksi, terdakwa Dede Lukman, terdakwa Elan Jakalalana, Yasmin, Yonni,Deden sedangkan dari Jakarta Achdi Supriadi, Mustofa, Herman dan DediSekda tidak ikut ;Bahwa pembicaraan dalam pertemuan itu Terdakwa Dede Lukmanmemperkenalkan orang Jakarta ada pensiunan dari Menkeu, Sekneg
Register : 30-04-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
551302
  • terkait partisipasi publik, menurut diskusi para pakar hal tersebut dapatdilakukan sejak awal proses pada Pemerintah hingga akhir proses di DPR.2.Nama : Nasrudin, S.H.Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat, Tgl.Lahir : Jakarta, 20 Oktober 1956.Halaman 111 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUNJKT.Agama : Islam.Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Widya Iswara UtamaDirektorat Jenderal Peraturan PerundangundanganKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.Alamat : Komplek SEKNEG
Register : 18-11-2015 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Mei 2016 — Drs. H. NADI SASTRAKUSUMAH
12941
  • Biro Keuangan PMI Pusat tidak melakukan pengawasanpengelolaan keuangan PMI Wilayah/Cabang, PMI Pusat hanya sebatasmengawasi pengelolaan dana yang dikirimkan dari PMI Pusat ke PMIPropinsi contohnya bantuan masyarakat untuk bencana, dan bantuandari Palang Merah Internasional (bantuan terikat) karenabersifatotonomi;e Bahwa selama saksi bertugas ada beberapa Propinsi yang memangmelaporkan tentang dana hibah yang diterima, namun PMI Cabang Kab/Kota belum pernah saksi terima laporannya ;e Bahwa dari Sekneg
Register : 22-05-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 24 September 2014 — Pidana Korupsi - ANAS URBANINGRUM
18042295
  • . ; Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 25Oktober 2013 nomor 6 huruf m yang menerangkan bahwa saksidikenalkan kepada Machfud Suroso oleh teman saksi yang bekerjadi Sekab atau Sekneg yang kalau tidak salah namanya adalahMisrokan atau Masrokan pada sekitar tahun 2008 di ruang kerjasaksi. Maksud kedatangannya agar PT nya Machfud bisa ikutpartisipasi bila ada proyek di Kemenpora.
Register : 11-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 219/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 2 Juli 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
209168
  • Akan tetapi di lain pihak, yaitu dalamfundamentum petendi gugatan penggugat tersebutmengandung juga masalah sengketa kepemilikan tanaheks E Verp No. 13886 antara Penggugat denganTergugat III Intervensi (SEKNEG) tentang siapa yangberhak, siapa pemilik atas tanah sengketa tersebut.Halaman 151 dari 230 Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PTMDNGugatan yang demikian ini merupakan masalah perdatayang menjadi wewenang dan harus diajukan lebih dahuluke peradilan umum yang akan menentukan siapa pemiliksebenarnya dari
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
25077
  • EDY RAHMAWADI sebesar Rp. 3.000. 000,Untuk Ibu Sri SEKNEG sebesar Rp. 1.000.000,Untuk N.Panjaitan sebesar Rp. 500.000,Untuk Sopir. Ajudan. Korem sebesar Rp. 450. 000,Untuk Kodam sebesar Rp. 20.000.000,Untuk Korem sebesar Rp. 30.000.000,Untuk Muktar Walad sebesar Rp. 250.000,Untuk H. Mahpud sebesar Rp. 1.000.000,Untuk Iwan Gani sebesar Rp. 1.000.000,Untuk TVRI Jakarta sebesar Rp. 1.000.000,Untuk TVRI Medan sebesar Rp. 500.000,Untuk ADI Supir Medan sebesar Rp. 500.000.Untuk Drs.