Ditemukan 258 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substansi substansial substansif subtansial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1821 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — 1. SUTIKNO, dkk. VS 1. SUBIANTO SURJOMIDJOJO, dkk. dan 1. Ny. AMIN als. Ny. KISMO SUDARMO, dkk.
96 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini, gugatan yang disampaikanPara Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat sudah mendasariadanya syarat formal dan syarat substansiil sebagaimana tersebutdalam Pasal 8 RV, sehingga apa yang menjadi pertimbangan hukumbahwa gugatan cacat formal, sangatlah tidak beralasan;3. Bahwa kemudian, Judex Facti memberikan pertimbangan gugatancacat formal dikarenakan ketidak sesuaian antara Posita denganPetitum.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-01-2015 — Upload : 05-02-2015
Putusan PT PALU Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL
Tanggal 30 Januari 2015 — A.TUBAGUS BM.AZIZ VS JAKSA
46 — 37
  • Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PuuIV/2006 dalam uji materiilterhadap UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sepanjangmengenai penjelasan Pasal 2, Mahkamah Konstitusi RI menyatakan bahwa : Penjelasanunsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2 bertentangan dengan asas kepastian hukum danseasas legalitas sehingga harus dinyatakan tidak mengikat , tetapi Putusan MahkamahKonstitusi tersebut tidak berpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkaraTipikor karena secara substansiil
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 11-08-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 88/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
DOHARJO LAMHOT SIAGIAN
Tergugat:
1.CAMAT BEKASI SELATAN
2.Camat, kecamatan bekasi selatan
379 — 187
  • Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memenuhi ataumelanggar peraturan perundangundangan dari segi substansiil?3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memenuhi ataumelanggar peraturan perundangundangan dari segi prosedural?
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-02-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 21-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 27/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 5 Juni 2018 — Penggugat:
Budi Lestariono
Tergugat:
Bupati Rembang
81 — 36
  • bukti saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan dudukSengketa) 22 nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn cence neMenimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawabanTergugat, replik, duplik, bukti Suratsurat dan Keterangan saksi sertaKesimpulan para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwayang menjadi inti pokok permasalahan diantara para pihak adalahapakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quomengandung cacat yuridis atau tidak, baikdariaspekkewenangan,prosedur formal dan substansiil
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-04-2017 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 294/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 10 April 2018 — Penggugat:
1.I Nyoman Arsana
2.I Nyoman Sudana, SE.
3.Ir. I Ketut Astawa
4.Made Juni Arka
Tergugat:
1.I Made Sugiarta, SH., MH.
2.Ni Made Roji
3.I Nyoman Sudira
4.I Made Murdha
5.I Putu Suardana, SE
6.I Nyoman Gede Gunartha
7.Ni Made Rusmalawati
8.I Ketut Suanda
9.Ni Nyoman Astitiwati
10.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
76 — 89
  • , bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat dihubungkandengan jawab jinawab serta buktibukti surat yang diajukan oleh kedua belahpihak, , maka sebelum Majelis mempertimbangkan tentang materi/substansipokok gugatan dari Para Penggugat yaitu apakah benar Para Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mensertifikatkan tanah yangmenjadi obyek sengketa yang bukan miliknya, maka terlebih dahulu Majelisakan menelaah atau meneliti apakah gugatan Para Penggugat tersebutmemenuhi syarat formal dan substansiil
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 17-07-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 41/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
RAHMAT SUTOPO, S. Hut
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
507 — 9661
  • halmana objek sengketa diberlakukan tidak sejak akhir bulan putusan berkekuatanhukum tetap yaitu pada tahun 2013 padahal dalam peraturan dasar penerbitanobjek sengketa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terdapatketentuan Pasal 252 yang pada pokoknya mengatur khusus mengenai mulaiberlakunya keputusan terhitung sejak akhir bulan pada bulan putusan pidanatersebut berkekuatan hukum tetap.Menimbang, terhadap permasalahan hukum segi substansiil yang ketigatersebut Majelis Hakim memperhatikan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 14-12-2018 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1231/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat:
Novi Irawan
Tergugat:
I Wayan Kartayasa
Intervensi:
I Made Putra Risnawa,ST
123 — 77
  • sesuai dalil gugatan Penggugat dihubungkandengan jawab jinawab serta buktibukti surat yang diajukan oleh kedua belahpihak, , maka sebelum Majelis mempertimbangkan tentang materi/substansipokok gugatan dari Penggugat yaitu apakah benar Tergugat telah melakukanWanprestasi/ ingkar janji dengan menjual tanah kepada Penggugat yangternyata menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Denpasar, maka terlebihdahulu Majelis akan menelaah atau meneliti apakah gugatan Penggugattersebut memenuhi syarat formal dan substansiil
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-05-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
HERMANTO. DKK
Tergugat:
1.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
2.CV.PERINTIS LINTANG TALANG DUKU
158 — 175
  • Perintis Lintas Talang Duku ;Menimbang, bahwa hal tersebut diatas telah dipertimbangkan olehTergugat dalam konsideran menetapkan diktum Kedua dan Ketiga objeksengketa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum,maka kekurangan upah minimum Para Penggugat yang ditetapkan olehTergugat secara materiil substansiil telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 19-02-2020 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 83/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 6 April 2020 — Pembanding/Penggugat : Ny. GRACE FLORENTINA Diwakili Oleh : Ny. GRACE FLORENTINA
Terbanding/Tergugat I : RAUF TIKA
Terbanding/Tergugat II : HJ. HAWA
Terbanding/Tergugat III : ST. HASNA
Terbanding/Tergugat IV : AMIRUDDIN
Terbanding/Tergugat V : MUSLIMIN
Terbanding/Tergugat VI : ZAINUDDIN
Terbanding/Tergugat VII : MERY TIONY
Terbanding/Tergugat VIII : PAUL AMPING
83 — 42
  • surat terletak pada aslinya, sehingga bukti P.4, P.5, P.6dan P14 yang hanya berupa foto copyan tidak memiliki kekuatanpembuktian sehingga beralasan hukum untuk ditolak.Berdasarkan Yurisprudensi MA RI No.701 K/SIP/1974 kaidah hukumnya:karena judex factie mendasarkan keputusannya atas suratsurat buktiyang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesualdengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yangHalaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT MKSsecara substansiil
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 15-04-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 384/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
MOCH. SHENDY JUNNIAR
Tergugat:
1.OKTAVEMA WENDHY PRASETYA
2.OKTAVIYANO SULISTYA PRABAWA
3.BAGUS WANDHAPUTRA SEPTIAWAN
Turut Tergugat:
ANDHINI FAJAR PRISTANTI,SH,M.Kn
248 — 81
  • Kerjasama yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dinyatakan batal dantidak sah;Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat dinubungkan denganjawab jinawab serta buktibukti Surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, , makasebelum Majelis mempertimbangkan tentang materi/substansi pokok gugatan dariPenggugat yaitu apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum, maka terlebih dahulu Majelis akan menelaah atau meneliti apakah gugatanPenggugat tersebut memenuhi syarat formal dan substansiil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-02-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1711 K/Pdt/2011
Tanggal 27 Februari 2013 — NONA TANUWIJAYA, DKK >< NONA TANUWIJAYA,DKK
78 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., bertanggal 14 April 1976No.701 K/Sip/1974, yang amar pertimbangan hukumnya antara lainsebagai berikut:"Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya melulu atassuratsurat bukti yang terdiri dari fotofoto copy yang tidak secarasah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapatdiantaranya yang pentingpenting yang secara substansiil masihdipertengkarkan oleh kedua pihak, Judex Facti sebenarnya telahmemutuskan perkara ini berdasarkan buktibukti yang tidak sah;(Y.I.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 12-07-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
Dr. KHALIDIN, S.H., M.H.
Tergugat:
KETUA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI RIAU
954 — 718
  • UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, adalah apakah penerbitan objek sengketa inlitis oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku serta sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik(AAUPB) sehingga harus dipertahankan, atau sebaliknya telah bertentangansehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, dengan menggunakan dasarpengujian (toetsingsgronden) yaitu peraturan perundangundangan yangmengatur dari segi Kewenangan, segi materiil/ substansiil
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 12-05-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 28-10-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 20/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 11 Oktober 2016 — FITRIA. DKK VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG; 2. JUNAIDI KADIR. DKK
52 — 35
  • memerintahkan kepada Para Penggugat untuk melakukan pengembalian batasdan mengajukan gugatan ke Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketatelah melanggar ketentuan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 61 PeraturanKepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 dan bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, sehingga penerbitanobjek sengketa a quo adalah cacat substansiil
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-01-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 13/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 15 Mei 2018 — Penggugat:
Wahyu Wicaksono
Tergugat:
Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
Intervensi:
Farlina Rahmawati
94 — 52
  • danTergugat serta Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang Saksibernama Sutaji, Prayogi Wawang dan Didik Rusdiartono; Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat,replik, duplik, bukti suratsurat dan keterangan saksi serta kesimpulan parapihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokokpermasalahan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalammenerbitkan obyek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak,baik dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansiil
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 02-06-2021 — Putus : 23-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 384/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 23 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat I : THEO FERDINAND NAYOAN Diwakili Oleh : Sadi R. Farmadi, S.H.
Pembanding/Penggugat II : SYLVIA NAJOAN Diwakili Oleh : Sadi R. Farmadi, S.H.
Pembanding/Penggugat III : A. MINEKE JODISAPUTRI Diwakili Oleh : Sadi R. Farmadi, S.H.
Pembanding/Penggugat IV : HARRY JODISAPUTRA JOST Diwakili Oleh : Sadi R. Farmadi, S.H.
Pembanding/Penggugat V : STELLA Diwakili Oleh : Sadi R. Farmadi, S.H.
Pembanding/Penggugat VI : HANS NAYOAN Diwakili Oleh : Sadi R. Farmadi, S.H.
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA MALANG
Terbanding/Tergugat II : IR. FRANKY YO alias TONI SIAGAN
Terbanding/Tergugat III : HERSIANI SIAGAN alias JO HERSIANI
Terbanding/Tergugat IV : DJONI SIAGAN alias JO TJOANG SENG
Terbanding/Tergugat V : LANNI SIAGAN alias JO SIOK LAN
Terbanding/Tergugat VI : MINI SIAGAN alias JO SIOK MIEN
Terbanding/Tergugat VII : LINI SIAGAN alias JO SIOK LIM
Terbanding/Tergugat VIII : INA SIAGAN alias JO SIOK ING
58 — 31
  • Sebabsebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa yang diminta untukdibatalkan BUKAN Obyek Sengketa MELAINKAN adalah segalaAKTA maupun SURATSURAT yang timbul/terbit berdasarkan Obyek Sengketa.Sementara AKTA maupun SURAT sebagaimana Petitum Gugatan Angka 5tersebut belum bersifat Konkrit secara materiil/substansiil karena BELUMBERWUJUD.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2015 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 18 Agustus 2015 — Dr. ISMAIL, M.Ag
143 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Beberapa Pasal dari KUHP, jugamengadopsi Konvensi Internasional tentang Anti Korupsi Tahun 2003 yangtelah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006, KonvensiPBB menentang Kejahatan Terorganisasi yang bersifat Transnasional atauUnited Nations Convention Against Transnastional Organized Crime Tahun2000;Bahwa secara substansiil UndangUndang Pemberatasan Tindak PidanaKorupsi dapat disebut sebagai UndangUndang Hibrid, sehingga dalamimplementasinya tidak jarang menimbulkan kontroversi, sebab
    Bahwa dalam beberapaUndangUndang khusus yang secara substansiil bersifat administrasi akantetapi mengandung sanksi pidana, maka UndangUndang seperti itusering juga disebut sebagai adiministrative penal law seperti misalnya:UndangUndang Perbankan, UndangUndang Kehutanan, UndangUndangPerikanan, UndangUndang Pasal Modal, UndangUndang Pertambangan,termasuk didalamnya adalah UndangUndang Pendidikan Nasional besertaseluruh perangkat Peraturan Pelaksanaannya;Bahwa yang Pemohon pahami adalah hampir seluruh
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 20-08-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 13-03-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 166/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 8 Januari 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF., M.Kn;KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
85 — 54
  • peraturanperundangundangan yang berlaku maka secara prinsip telah memenuhi Asas kepastianHukum yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan PenyelenggaraMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penerbitan obyek sengketa telahdiselenggarakan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan memenuhi asasAsas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapat suatucacat juridis dari segi kewenangan substansiil
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2012 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN AMBON Nomor 60 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.AB
Tanggal 9 Desember 2013 — Nama Lengkap : WAHYU SUCIPTO ADI, ST Tempat lahir : Jombang Umur / tgl lahir : 42 tahun / 07 Juli 1970 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Kebun Cengkih Kec Sirimau Kota Ambon. A g a m a : I s l a m. Pekerjaan : Swasta . Pendidikan : S.1. Terdakwa : ll : Nama Lengkap : JHON SANGADJI Tempat lahir : Ambon Umur / tgl lahir : 37 tahun / 07 Juni 1975 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Desa Latuhalat Kec Nusaniwe Kota Ambon. A g a m a : Kristen Ptotestan Pekerjaan : Swasta . Pendidikan : SMA
108 — 56
  • Oleh karena itu, tidak bisa diyakini bahwa telahterbukti adanya niat, kehendak, maksud jahat untuk mendapat keuntungan dari Para pelakuyang terlibat dalam proyek;Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan,Ssarana atau kesempatan, maka juga tidak terbukti adanya hal tersebut, mengingat tidakterbukti adanya tindakan menyimpang Para Terdakwa secara substansiil.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Register : 13-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smg
Tanggal 13 Oktober 2016 — Penggugat: SITA WINARNI Dkk Tergugat: PT LADEWINDO GARMENT MANUFACTURE
108 — 16
  • bahwa pokok sengketa antara para penggugat dengan Tergugat adalahterbukti perihal Perselisihan Hak bukan perselisihan PHK yaitu tuntutan Hak atas gaji yangbelum dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat, bukan tentang perselisihan PHKnya,sebagimana perihal gugatan Para Penggugat, serta Kuasa Para Penggugat juga tidak merubahperihal gugatan tentang perkara PHK menjadi gugatan Perselisihan Hak, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa ternyata surat gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat materiil(substansiil
Pengadilan PT BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-07-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 11-03-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 294/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 28 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat : FERYANTO TANUWIJAYA Diwakili Oleh : BAKTI SUNARYO. SH
Terbanding/Penggugat : OLICH CHANDRA ADHIWIJAYA
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GARUT
Terbanding/Turut Tergugat I : POETY LAYDA ALAMSYAH. SH
86 — 77
  • Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadapHalaman 38 dari 64 halaman Putusan Perdata No. 294/Pdt/2019/PT.BDGdengan tidak diwajibkan untuk menyeidiki keberatan materiil apa yangdikemukakan kepadanya itu ;> YurisprudensiMahkamah Agung R.I Nomor: 701 K/Sip/1974 tanggal1441976 : Karena judex facti mendasarkan keputusannya atas suratsurat buktiyang terdiri dan fotofoto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuaidengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting.penting yangsecara substansiil