PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan danaprogram perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, PenajamPaser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana programperkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

PPU;1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, Penajam PaserUtara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana program perkebunankelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan danaprogram perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

Sepaku Kab.PPU;1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, PenajamPaser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana programperkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

terkait SK Pemberhentian Sementara tersebut dibuatnyaberdasarkan surat keterangan penahanan dari kejaksaan pegawaiyang bersangkutan ;Bahwa seingat saksi dibuat SK Pemberhentian Sementara tahun2017;Bahwa jika memang dibuat tahun 2017 Penggugat tidak pernahmenerima karena pada saat itu Penggugat tidak ada di tempat danSKPD kita serahkan tidak berani menerima, karena ada hubungannyadengan pemberhentian gaji ;Bahwa terkait Pemberhentian Sementara ini ada usulan dari BKDkepada Bupati kita tuangkan dalam telahaan

TANGGA BATU JAYA ABADI di atas materai Rp. 6000, yang diberi tanda T.II 13 ;14.Foto copi sesuai dengan aslinya yaitu Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Nomor : 620/BMSDABM/PJL.DAKXII/2016/226.h tanggal 13 Desember 2016 HalPemberian Kesempatan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan, yang diberi tanda T.Il 14 ;15.Foto copi dari foto copi yaitu Telahaan Staff tanggal 13 Desember 2016, yang diberitanda T.ll 15 ;16.Foto copi dari foto copi yaitu Surat Plt.

Khusus telahaan butir 12 dalil gugatan Penggugat, sebaiknya hal ini diajukansetelah adanya keabsahan kepemilikan oleh Penggugat atas obyek sengketasebab yang terkesan terlalu pagi menonjolkan arogansi yang berlebihan, danmembuangbuang energi saja, dimana sekali lagi disarankan untuk dapatdipahami, bahkan perlu diingatkan, tidaklah setiap Akte Otentik dijaminkeabsahannya, (vide ketentuan terkait yang diatur dalam KUHPerdata antaralain dalam hal terancam batalnya, Akta Otentil sebagai sebab akibat

PPU kepada Desa Girimukti, diawali denganpermohonan Desa dengan rekomendasi Camat, telahaan staf dariBPMPD dan dilampiri pula dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)ADD tahap sebelumnya.

Selanjutnya Bendahara Pengeluaranmenerbitkan SPP dan SPM, yang dilanjutkan dengan dikeluarkannyaHalaman 7Odari118Putusan Nomor45/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr14.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kemudian dicairkan melaluiBank yang ditunjuk; Bahwa berdasarkan telahaan staf BPMPD, semua dokumenpertanggungjawaban (SPJ) atas pencairan dana di tahap sebelumnyatelah terpenuhi; Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa, tahunya dariPenyidik, ketika Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik; Bahwa

Zulfikar, HD) yangditujukan kepada Gubernur Kaltim, Perihal : Permohonan Pengaktifankembali sebagai PNS, tanggal 23 September 2016 ;: foto kopi sesuai foto kopi Surat Wakil Gubernur Kalimantan TimurBapak H.M.Mukmin Faisyal, HP yang ditujukan kepada Bupati Berau,tanggal 07 November 2016 ;: foto kopi sesuai foto kopi Telahaan Staf kepada Bupati Berau DariBagian Hukum dan Perundangundangan Setda Kab.

Desember 2017 300,11 (satu) lembar copy Permohonan Rekomendasi AtasPerizinan Atas Nama PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT),No.Ref.0885/DIRAKTJKT/ XII/2017, tanggal 27 Desember2017. 300,111 (Satu) lembar copy Tanggapan Atas Permohonan PenerbitanIzin dan Rekomendasi Dari Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral Republik Indonesia, tanggal 3 Januari 2018. 3014 (empat) lembar copy Private and Confidential Subject ToContract 3021 (Satu) bundel Surat Nomor B.44/HK.00.01/02/2018 tanggal28 Februari 2018 Hal Telahaan

Desember 2017 300,11 (satu) lembar copy Permohonan Rekomendasi AtasPerizinan Atas Nama PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT),No.Ref.0885/DIRAKTJKT/ XII/2017, tanggal 27 Desember2017. 300,111 (Satu) lembar copy Tanggapan Atas Permohonan PenerbitanIzin dan Rekomendasi Dari Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral Republik Indonesia, tanggal 3 Januari 2018. 3014 (empat) lembar copy Private and Confidential Subject ToContract 3021 (satu) bundel Surat Nomor B.44/HK.00.01/02/2018 tanggal28 Februari 2018 Hal Telahaan

Berdasarkan telahaan Jaksa pada bidang Tindak Pidana Khusus dan NotaDinas Asisten Tindak Pidana Khusus, TERMOHON setuju dilakukanpenyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintan Penyelidikan Nomor:Print 03/P.3/Fd.1/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 (Bukti T4). Pada tahappenyelidikan ini Jaksa Penyelidik telah melakukan Permintaan Keterangankepada saksisaksi dan pengumpulan dokumen.

., untuk diakifkan kembali sebagai Pegawai NegeriSipil/ASN pada Pemerintah Kota Makassar.Bahwa menindaklanjuti Telahaan staff Asisten Administrasi dimaksud,Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan Rekomendasi tanggal 12November 2018 Nomor: 800/0713/B.O0RTALA Perihal: PertimbanganPermohonan Pengaktifan Kembali PNS An. Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP.,Pembina Tk.

Administrasi Pertanahan ;e Bahwa Saksi menyatakan dalam penerbitan ijin lokasi itu dalam Perda tidak wajibdiperlukan Rekomendasi dari Perangkat Desa, Lurah, Camat atau perangkatlainnya, pemegang wewenang untuk mengeluarkan ijin adalah Kepala Daerah/Bupati ;e Bahwa Saksi menyatakan terkait ijin lokasi yang mempunyai kewenanganmemberikan telahaan terhadap lahan itu cocok untuk ijin lokasi Itu diberikan AdvisTehnis dari 3 (tiga) instansi, yaitu :1. Dari Bapedda bagian Tata Ruang.2.

S.Pd, 1 (satu) lembar ;

Telahaan staf Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya DinasPengeloaan dan Aset Daerah Tiakur Nomor : 900/375/DPKAD/VIII/2015tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Y.D. D PHILIPPUS, SP, M.Si 3 (tiga) lembar.36.

S.Pd, 1 (Satu) lembar ;34 Lembar disposisi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku BaratDaya Sekretariat Daerah Tiakur tanggal 20 Agustus 2015, 1 (satu)lembar ;Halaman 145 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb35 Telahaan staf Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya DinasPengeloaan dan Aset Daerah Tiakur Nomor : 900/375/DPKAD/VIII/2015tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat DayaY. D.

Telahaan staf Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya DinasPengeloaan dan Aset Daerah Tiakur Nomor : 900/375/DPKAD/VIII/2015tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat DayaY. D. D PHILIPPUS, SP, M.Si 3 (tiga) lembar.36.

SILASRATUANAK dan akan dipulihkan bulan depan, yakni bulan Februari2005 ; Bahwa saksi menjabat sebagai Sekda MTB sejak tanggal 30 Oktober1999 Sampai dengan 30 Oktober 2004 ; Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Kabag Keuangan SekdaMTB sekitar tanggal 13 Oktober 2004, saksi menerima 1 (satu)lembar telahaan staff dari terdakwa tentang penggunaan dana bagihasil pajak propinsi untuk Kabupaten MTB tahun 2004 sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk dipakai sebagai uang24.Saksi MATHEIS

Keuangan padaprinsipnya setuju untuk dicairkan dana sesuai telahaan =;Bahwa tujuan saksi mendisposisi tersebut adalah untuk menyetujuipencairan dan penggunaan dana tersebut sebagai uang siri pinangdan semuanya adalah atas persetujuan Bupati MTB Drs. S.J.ORATMANGUN ; Bahwa dan ayang digunakan sebagai uang siri pinang yangmerupakan uang daerah adalah tidak sesuai dan bertolak belakangdengan peraturan yang berlaku, namun semuanya atas kebijakanBupati MTB Drs. S. J.

Yang mengantarkandokumennya adalah staf bagian pemerintahan yaitu bapakMahmudin.Bahwa tidak tahu penawaran lahan yang diajukan Kasim.Bahwa mengakui ada telahaan tentang pembayaran dariKabag Pemerintahan selaku KPA dari pak Sekda.

Bahwa merasa tidak pernahmendisposisi terkait pengadaan tanah murah di kelurahannipahnipah tahun 2011.Bahwa telahaan staf meyatakan telah memenuhi syarat danterdakwa disposisi mohon arahan pimpinan.

Bahwa mekanisme terbitnya Peraturan Walikota Adalah, yang pertamaada usulan dari SKPD dalam Hal DPPKA kota Bengkulu, ke bagianHukum, guna dilakukan Telahaan, biasanya Bagian Hukum dalamMenelaha Peraturan Walikota dibentuk Tim, dalam Hal ini Saksi tidakmengetahui siapa saja Tim tersebut karena hal itu merupakan Tupoksibagian Hukum Pemda Kota Bengkulu, setalah ditelah oleh bagianhukum kemudian dinaikkan Konsep Atau Drap Perwal tersebut keAsisten 1 kota Bengkulu untuk diparap, untuk selanjutnyadikembalikan

Bahwa pihak DPPKA Kota Bengkulu ada melakukan konsultasimengenai perwal 36, bentuk konsultasi yang dilakukan adalah pihakDPPKA Kota Bengkulu dengan melampirkan draft perwal yangditujukan kepada Kepala Bagian Hukum lalu dan teknis koreksi yangdilakukan di bagian hukum adalah pihak bagian hukum yangmelakukan telahaan untuk disampaikan kepada walikota bengkulumelalui sekda; Bahwa pemberian tanggal pada Peraturan Walikota Bengkulu Nomor36 Tahun 2015 adalah setelah ditandatangani oleh Walikota Bengkulu

Abdullah membuat telahaan staf bagian pemerintahdesa sekertariat daerah Kabupaten Sanggau Nomor : 140/75/pemdes tanggal 23Juli 2007 ditujukan kepada Bupati Sanggau yang intinya menjelaskanpengelolaan dana penyisihan PBB 10%, pemanfaatan, tindakan dan saran, sertarincian penggunaaannya, diantaranya adalah, Penggunaan Penyisihan PBB(Pajak Bumi dan Bangunan) 10 % dari realisasi PBB Tahun Anggaran 2006sebesar Rp.2.304.942.868, (dua milyar tiga ratus empat juta sembilan ratusempat puluh dua ribu delapan

Abdullah membuat telahaan staf bagian pemerintah989999desa sekertariat daerah Kabupaten Sanggau Nomor : 140/75/pemdes tanggal 23Juli 2007 ditujukan kepada Bupati Sanggau yang intinya menjelaskanpengelolaan dana penyisihan PBB 10%, pemanfaatan, tindakan dan saran, sertarincian penggunaaannya, diantaranya adalah, Penggunaan Penyisihan PBB(Pajak Bumi dan Bangunan) 10 % dari realisasi PBB Tahun Anggaran 2006sebesar Rp.2.304.942.868, (dua milyar tiga ratus empat juta sembilan ratusempat puluh dua ribu

Saksi binggung karena padanotulen rapat tersebut ketua panitia minta petunjuk kepada Bupatimengenai harga tetapi di BA Negosiasi sudah disepakati harga Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) ; Bahwa BA Negosiasi, Notulen Rapat dan telahaan Staf untuk pembebasantanah di tiga lokasi terminal, yang bertanggungjawab dalam prosespengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan di tiga lokasi terminaladalah Ketua Panitia Pengadaan Tanah Drs. H.

Notulen rapat tidak pernah ada, telahaan staf ada dibuat padatanggal 20 Oktober 2006 ditandatangani Saksi Rahmadi Fauzi tanggal 20Oktober 2006 dan disetujui bupati pada tanggal 30 Oktober 2006. untuk172Longkali negoisasi harga dan notulen tidak pernah terjadi atau tidak ada,telahaan staf ada dibuat pada tanggal 20 Oktober 2006 dan ditanda tanganipak Rahmadi Fauzi tanggal 20 Oktober 2006 dan disetujui Bupati tanggal 30Oktober 2006. untuk Long Kali negoisasi harga dan notulen tidak pernahterjadi atau

tidak ada, telahaan staf dibuat pada tanggal 20 Oktober 2006ditanda tangani saksi Rahmady Fauzi tanggal 20 Oktober 2006 dan disetujuiBupati tanggal 30 Oktober 2006 ; Bahwa yang bertanggung jawab adalah ketua Panitia Pengadaan tanah Kab.Pasir Saksi Rahmady Fauzi ; Bahwa terdakwa mendapat honor panitia sebesar Rp.

Siringoringo terhenti karena adamoratorium ; === === ==Bahwa yang bersangkutan ada membuat telahaan kepadaBupati untuk permohonan Izin PT. Siringoringo ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya,Tergugat Il Intervensi 1 telah mengajukan buktibukti tertulis berupafotokopi suratsurat bermeterai cukup yang diberi tanda T.ll. Int.11Sampai dengan T.Il. Int.114, dengan perincian sebagai berikut:1. Bukti T.ll.Int.11 :Salinan Akta Berita Acara Rapat PT.

Desember 2017 300, 11 (satu) lembar copy Permohonan Rekomendasi AtasPerizinan Atas Nama PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT),No.Ref.0885/DIRAKTJKT/ XII/2017, tanggal 27 Desember2017. 300,111 (satu) lembar copy Tanggapan Atas Permohonan PenerbitanIzin dan Rekomendasi Dari Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral Republik Indonesia, tanggal 3 Januari 2018. 3014 (empat) lembar copy Private and Confidential Subject ToContract 3021 (satu) bundel Surat Nomor B.44/HK.00.01/02/2018 tanggal28 Februari 2018 Hal Telahaan

Bahwa tidak ada laporan tentang Pengguat pernah dipanggil oleh timpenjatuhan hukuman disiplin; Bahwa saksi memperoleh informasi dari bawahan, Penggugat diperiksadan diadili karena tindak pidana korupsi dan perkaranya sudah incraht; Bahwa saksi belum pernah membaca salinan putusan Pengadilan atausurat dari Mahkamah Agung mengenai proses pemeriksaanPanggugat, namun hanya sepintas pernah membaca Putusantersebutdalam telahaan staf; Bahwa saksi tidak tahu dengan dasar pertimbangan sehinggaPenggugat dijatuhi