Ditemukan 2280 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengesahan penyertaan penyerahan penyesuaian pengesagan penyehatan penyesawan penyebaran penyipatan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-10-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 219/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 23 Januari 2017 — Penuntut Umum:
EKO WAHYU PRAYITNO, SH.
Terdakwa:
RINA WIJAYANTI
93 — 18
  • .20.740.900 Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan secara materil yang dilakukan olehTerdakwa didasarkan suatu perbuatan,sebenarnya, berupa :kejadian atau keadaan yangtidakpenyembunyian kenyataan (concealment of facts) karenaHalaman 89 Putusan No.219/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sbysenyatanya telah terjadi tunggakantunggakan pinjaman SPP dan UEP, pengelakanperaturan (illegal circumvention) karena terdapat peraturan eksternal maupun internalyang tidak dilaksanakan, pelanggaran kepercayaan (breach of trust), penyesatan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-02-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Juni 2015 — ISKANDAR RASYID
964 — 295
  • ke 1. mereka yang melakukan(pleger), yang menyuruh lakukan (doenpleger) dan turut serta melakukan(medepleger) perbuatan, padahal di dalam dakwaan subsidair mencantumkanpenggal kalimat: menyalahgunakan ke wenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukanmenurut Hakim Anggota penggalkalimat itu bertendensi boleh tertuju dan menunjuk juga pada ketentuan dalampasal 55 ayat (1) ke 2 KUHPidana, yang berbunyi : mereka yang denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat atau penyesatan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-11-2011 — Putus : 21-03-2012 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 592/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 21 Maret 2012 —
140 — 128
  • dilindungi hukum;Bahwa perbuatan Tergugat III yang secara sadar dan sengaja tetap menyangkalmengenai fakta notoir tentang keterlibatan, intervensi, campur tangan dan ikutcampurnya dalam urusan kantor hukumnya meskipun Penggugat telahmemberitahukan dan mengingatkan Tergugat III termasuk dengan Akta Somasi/Peringatan beberapa kali untuk melakukan koreksi/ralat, menarik ucapan/pernyataannya yang tidak benar dan menyesatkan di Kompas 6 Februari 2008,serta meminta maaf kepada Penggugat maupun publik terkait penyesatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-12-2012 — Upload : 10-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 726 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 12 Desember 2012 — PT. CERAH GARMINDO MANDIRI PERKASA vs KISWANTO M., pekerjaan Karyawan Swasta, dkk.
129 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terhadap alamat tempat tinggal Tergugat yang disebutkan olehPara Penggugat "dan sekarang alamatnya tidak diketahui lagi" adalahmerupakan keterangan penyesatan, padahal sejak dulu hingga sekarangalamat Tergugat sebelum maupun setelah dibubarkan tidak pernahberubah masih tetap di PTP Ngobo RT.01/RW.01, Dusun Krajan, DesaWringinputih, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.Bahwa penyebutan alamat yang disesatkan oleh Para Penggugat tentusaja ada maksud yang disembunyikan karenanya gugatan ini menjaditidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2013 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2484 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — Drs. H. YAMAN, M.M.
139 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.2484 K/Pid.Sus/2012kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, ataudengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkanorang lain supaya melakukan perbuatan yaitu kepada Drs.
    Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan KabupatenPasaman Barat (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barattahun 2009) dan sekarang selaku guru pada SMKN Kinali KabupatenPasaman Barat) memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakankekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, ataudengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkanorang lain supaya melakukan perbuatan yaitu kepada Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 13-02-2012 — Upload : 04-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/PID/2011
Tanggal 13 Februari 2012 — ANTASARI AZHAR, SH.MH
576 — 456 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • masing sebagai Terdakwa yang penuntutannyadiajukan secara terpisah) pada akhir bulan Januari tahun2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2009, bertempat dirumah saksi SIGIT HARYO WIBISONO Jalan Pati Unus No. 35Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaktidaknya disuatu. tempat yang masih daerah hukum Pengadilan NegeriJakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta melakukanperbuatan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 05-05-2017 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Mei 2017 — MARYANI, S.T.
100 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam Pasal 55 KUHPidanadiberikan batasan terhadap daya upaya terjadinya suatupembujukan, yaitu : memberi atau menjanjikan sesuatu,menyalahgunakan kekuasaan atau = martabat, dengankekerasan, memakai ancaman atau penyesatan, memberikesempatan, sarana, atau keterangan ;Bahwa benar sehubungan kasus posisi tersebut yang menjadi pelakuutamanya adalah CV Peta Connas Consultant dengan DirekturnyaTerdakwa MARYANI,ST., dan saksi Drs. Agus Subiyanto, MA.
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 11 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.YUNIATI, SH.
3.RASYID YULIANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
DWI IRIANTO.S.H. alias MBAH PUTIH
242 — 74
  • Ketiga, dengan kekerasan.Keempat, dengan ancaman atau penyesatan. Kelima, memberikesempatan, sarana atau keterangan. Ada lima syarat yang harusdipenuhi dalam bentuk penyertaan uitlokking: Pertama, kesengajaanuntuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan suatuperbuatan pidana. Kedua, ada orang lain yang dapat melakukanperbuatan yang digerakan atau dianjurkan. Artinya, kehendak tersebutjuga ada pada orang yang digerakkan atau dianjurkan. Hal ini berkaitandengan kausalitas psikis.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 11-09-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 840/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
1.I KETUT DANTRA
2.NI MADE SONTRING
Tergugat:
1.FX JAN ANDREAN DENNIS
2.NOTARIS NI LUH GEDE PURNAMAWATI, SE., SH., M.Kn
3.SUHARTINI
4.LI ANI
5.I DEWA PUTU BUDIASA
6.MUNFARIDA
7.NI WAYAN DJANI
8.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ASHI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
168 — 82
  • tetapharus dianggap benar, namun seharusnya Notaris dalam menjalankan tugasnyatetap harus mentaati segala ketentuan dalam Undangundang Jabatan Notarisagar aktaakta yang dibuat tidak cacat hukum;Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka terbukti akta a guo memiliki Kausa yang tidak sahih sehinggatidak memenuhi syarat kecakapan sebagaimana ketentuan Pasal 1320KUHPerdata;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1449 KUHPerdata,Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 27-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 679/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
I Gde Raka Arimbawa,SH
Terdakwa:
Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra, SH. MH.
171 — 58
  • Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga denganterbuktinya salah satu bagian saja dari unsur tersebut keseluruhannyadianggap terbukti;Menimbang, bahwa pengertian dari pada unsur ini adalah bahwauntuk mencapai maksud yang diinginkan seseorang menggunakan katakatayang tidak mengandung kebenaran dan mengarah pada penyesatan dengantujuan agar orang lain percaya dan mengikuti kKemauannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — 1. IRPAN,, DKK VS PT. ADHYAKSA DHARMASATYA
289 — 492 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bukti surat Tergugat T1.a, T1.c, dan T1.e;Bahwa Judex Facti tidak memahami akar masalah perkara a quo (akarmasalah telah diungkapkan dalam posita gugatan awal posita Nomor 1dan 2 dampaknya yang merugikan Para Penggugat/Para PemohonKasasi diungkapkan pada posita gugatan Nomor 3 dan Nomor 4), perluPara Pemohon Kasasi uraikan pada Bab , Pasal 1 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentangketentuan umum, Judex Facti salah menerapkan hukum, danpernyataannya dapat menimbulkan penyesatan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2012 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 24/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 4 Juli 2012 — NARTO,SE.Bin SUWADI
129 — 19
  • awalnya dinilai terlebih dahulu melaluiadministratif apakah ada kerugian negara, apabiladitemukan adanya kerugian negara pilihannya yaitu apakahdiselesaikan secara administratif atau diselesaikan secarapidana.Bahwa kerugian negara dapat timbul karena kelalaianadministrasi yang dapat diselesaikan secara administratif,namun apabila ada dugaan perbuatan melawan hukummaka harus diselesaikan berdasarkan Hukum Pidana.Bahwa dalam Keputusan Tata Usaha Negara yangmengandung elemen kecurangan, akalakalan, penyesatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 12-06-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016
Tanggal 12 Juni 2017 — 1. Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, M.T, DK VS 1. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, DKK
176 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PartaiPersatuan Pembangunan, maka pengurus yang hadir tersebut tidakberhak dan berwenang hadir seandainyapun kegiatan yangmenamakan diri sebagai Muktamar Partai Persatuan PembangunanVIII di Jakarta pada tanggal dan di tempat tersebut di atas merupakankegiatan Partai Persatuan Pembangunan yang sah;Bahwa oleh karena itu kehadiran para pengurus yang bukan Ketuadan Sekretaris tersebut dengan mengatasnamakan Dewan PimpinanWilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP adalahsebuah tipu muslihat dan penyesatan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-04-2011 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel
Tanggal 28 Maret 2012 — 1. PT. Swakarya Adisejahtera, 2. PT. Swakarya Permaijaya, 3. PT. Bumi Upaya Griya, 4. PT. Suryacipta Bumipermai, 5. PT. Swadaya Prada Pratama, Lawan 1. PT.Bank Internasional Indonesia Tbk, 2. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dahulu PT.Bank Lippo Tbk, 3. PT.Karabha Digdaya, 4. Misahardi Wilamarta, SH. selaku Notaris, 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan Republik Indonesia,
167 — 89
  • Namun hal itu hanya merupakanmanipulasi dan penyesatan (misleading) atauPENGELABUAN yang tidak berarti menurut hukum.Dengan demikian terbukti telah terpenuhi unsure ne bis in idempertama.0 3.2. Objek dan hubungan hukum (rechtsverhouding, legal relationship)yang terdapat pada perkara sekarang, PERSIS SAMA dengan perkaraterdahulu.1. Objek perkaranya samasama bersumber dari Putusan PKPUNo.01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei1999 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Desember 2014 — Drs. H. YAMAN, M.M.
82 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan KabupatenPasaman Barat (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barattahun 2009) dan sekarang selaku guru pada SMKN KINALI KabupatenPasaman Barat) memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakankekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, ataudengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkanorang lain supaya melakukan perbuatan yaitu kepada Drs.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 211/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : INDRA DAENG PARANI Bin Muhammad Nawawi Daeng Parani Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
367 — 412
  • Yaitu dengan Adanya upaya penyesatan fakta mengenai ukuranluas dalam Buku C Desa Kohir 423 dan 1754 sesuai dengan hasil pengukurantahun 1971 sehingga akan mengaburkan fakta yang sebenarnya bahwa objektanah a quo yang semestinya dimiliki oleh Kohir nomor 2 Buku C Desa atas namaSantebi bin Saharip dengan ukuran luas 9,832 Ha menjadi kabur dengandihilangkannya lembaran C Desa Kohir Nomor 1 atas nama Abdoellah dan KohirNomor 2 atas nama Santebi bin Saharip;69.
Pengadilan PT SEMARANG
Putus : 03-03-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 11/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 3 Maret 2016 —
67 — 46
  • Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT tersebut, PARATERGUGAT menyatakan dalil tersebut sangat tidakberdasar dan ada upaya penyesatan fakta yangdilakukan oleh PENGGUGAT, berdasarkan uraianuraian sebagai berikut :a) Bahwa penanda tanganan kerjasama yang dilakukanoleh Sdri. Dyah Irianti tersebut, dilakukan secara pribadikarena dilakukan tanpa ijin dan tanpa surat kuasa dariPARA TERGUGAT.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 22-01-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 17/Pdt.G /2015/PN Gin
Tanggal 21 Desember 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
171 — 144
  • Bahwa, dalil PENGGUGAT dalam halaman 4 (empat) pada point 12adalah dalil yang tidak perlu dipersoalkan, karena kompensasi tersebuttelah disepakati baik melalui perjanjian serta Perjanjian yang lainnya,akan tetapi Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 12 tanggal 3 September2013 sebenarnya jelas yang menanggung segala pembayaran adalahPenggugat ;10.Bahwa, dalil PENGGUGAT dalam halaman 4 (empat) pada point 13adalah dalil penyesatan, karena seolaholah Penggugat tidakmendapatkan uang dari hasil pinjaman
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 122/PDT/2018/PT PLG
Tanggal 17 Januari 2019 — 1. KOKO GUNAWAN THAMRIN; 2.JUNAIDI, ST; HAYATUDIN; Ny. LAMTANA; YUANA; Ny.ANI; SOPIAN MARLIUS; LIBERTY SEMBIRING; RUSMIDI; 3.SULAIMAN SALIM; 4.HERMAN SANTOSO; LAWAN 1. SUPRI; 2. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Wilayah Sumatera Selatan 3.ROYIS; 4.JAMINAH; 5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
178 — 83
  • Nomor: 118/Pdt.G.Int/2014/PNPlg (bukti T.XV4).Meskipun Penggugat/Terbanding sudah tahu jika bidang tanahnya tersebutsedang dalam status sengketa atau berperkara di Pengadilan, namunTERNYATA Penggugat/Terbanding JUSTRU melakukan suatu penyesatan hukum berupa memanipulasi suratsurat dasar kepemilikan tanahnyatersebut dengan cara melakukan perubahan terhadap suratsurat dasarkepemilikan tanahnya dari yang semula baru berupa Akta Pengikatan JualBeli (PJB) sebagaimana disebutkan pada halaman 4 dan halaman
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 30/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG
Tanggal 14 September 2015 — Don Carlos F.L Nisnoni,ST.MT
186 — 68
  • dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatannya baik sebagai pelaku tindakpidana, menyuruh lakukan , turut serta / turut melakukan;Menimbang, bahwa dalam KUHP dikenal adanya bentukpenyertaan dalam tindak pidana yaitu dalam pasal 55 ayat (1 ) dinyatakandipidana sebagai pelaku tindak pidana :1.Mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan , dan yang turut sertamelakukan perbuatan ;2.Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat , dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan