Ditemukan 2484 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tripatria triharti trinarti triparto triarti tripartid triparteit triparti trimartia
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-05-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 11 Februari 2013 — ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA, MELAWAN PT. PLN (PERSERO),
104 — 37
  • tentang Ketentuan Pelaksanaan Manajemen PekerjaanPembacaan Meter Outsourching berpotensi menimbulkan ketidakstabilanPolitis dan Ekonomis, di dalam UndangUndang Ketenagalistrikan kerapmenimbulkan polemik dan tantangan keras dari para pekerja, karenadinilai merupakan Justifikasi terhadap eksploitasi berkelanjutan, unjukrasa baik yang dilakukan dalam memperingati Hari Buruh Nasionalmaupun yang berkenaan dengan otoritas kebijakan ketenagakerjaanyang tidak selarasnya Hubungan Industrial Bipartit dan Tripartit
    Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat poin 7,8,9 dan 15tidak benar sama sekali karena Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Hal 113 dari 128 Hal Putusan No.290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel305.K/DIR/2010 hanyalah bersifat pengaturan dan merupakan petunjukpelaksanaan/teknis dalam aspekaspek pengadaan berbagai macambarang dan/atau jasa secara umum dan tidak ada kaitannya denganketidakstabilan politik, polemik, ekspoitasi berkelanjutan, unjuk rasa,bipartit, maupun tripartit.
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus PHI
Upload : 21-12-2020
Putusan PN SERANG Nomor 90/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Srg
SINTYA DARMALI Lawan PT. PARAMOUNT ENTERPRISE INTERNATIONAL ATAU PEI
448 — 797
  • pertemuan tanggal 20 Juni 2019(IM/HCHC/58/V1I/2019), dengan ini diinformasikan bahwaPENGGUGAT tidak akan menghadiri undangan TERGUGATkarena belum jelas maksud dan tujuan agenda pertemuantersebut.20.Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 PENGGUGAT menunjukkuasa hukum Christina Rini & Partners (Advocates and LegalConsultants) untuk mendampingi dan atau mewakili PENGGUGAT sertamembela kepentingan PENGGUGAT dalam tingkat Bipartit denganTERGUGAT, maupun andaikata harus membawa kasus PENGGUGATsecara Tripartit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 10-04-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Oktober 2018 — PT. BANK UOB INDONESIA ><ANDRY
151 — 70
  • Bahwa dalam proses Tripartit, Mediator pada Kantor Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusattelah mengeluarkan Anjuran tanggal pada 23 Februari 2018,adapun isi surat Anjuran tersebut adalah sebagai berikut :MENGANJURKAN1. Kepada PT. Bank UOB Indonesia berkedudukan di UOB Plaza14th Floor, Jl. M.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-01-2011 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 02/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 11 April 2011 — YUNUS BAIHAQIE FASHA; AHMAD DENI; AGUS KUSNADI; ERWIN SUPRIADI; DANDI MUGI PERMADI; LAWAN; PT. CARREFOUR INDONESIA
45 — 19
  • Bahwa gugatan diajukan setelah melewati Proses Bipartit danMediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh UU No.2 Tahun2004 tentang panitia Penyelesaian Hubungan Industrial(PPHI),dibuktikan dengan nota anjuran No: 567/3133Disnakertertanggal 17 Mei 2010 yang isi anjurannya adalah sebagaiberikut :61. Agar pihak pengusaha mengangkat pekerja (sdr. ErwinSupriadi, sdr. Yunus Baihagie Fasha, sdr. Agus Kusnadi,sdr.Dandi Mugi Permadi, sdr Hermansyah, sdr.
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus
Register : 19-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
NORMA OHORELLA
Tergugat:
PT. RAJAWALI
150 — 75
  • /Penggugat dengan direktur PT.Rajawali Johny Sucahyo tidak mendapatkan titik temu atau solusi atashakhak dari Alm.Djufri Malik sehingga perlu kami sampaikan bahwamekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditingkatbipartit merupakan forum otonom yang ada di lingkungan perusahaannamun faktanya pihak Tergugat tidak mengindahkan maksud darikepentingan Penggugat untuk dimediasikan sehingga penggugat memilikialasan yang patut secara hukum untuk melanjutkan permasalahan inimelalui proses Tripartit
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 06-01-2016 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN. Jkt. Sel.
Tanggal 2 Maret 2016 — 1. Mayjen TNI (Purn) SAURIP KADI, alamat Graha Cempaka Mas A2/6/9 Jln. Letjend Soeprapto Kav 3 Jakpus, disebut sebagai PEMOHON I; 2. CHARLY SIANTURI, alamat Graha Cempaka Mas A2/12/8 Jln. Letjend Soeprapto Kav 3 Jakpus, disebut sebagai PEMOHON II; 3. Tuan HAji BOYAMIN SAIMAN, pekerjaan Swasta, Jabatan Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), alamat Jln. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw.04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tuan SUPRIYADI, pekerjaan Swasta, jabatan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), alamat Jln. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, keduanya disebut sebagai PEMOHON lll;
213 — 246
  • Atas fasilitasi Disperum Pemprov DKImelalui Kesepakatan Tripartit maka PPRS pimpinan AgusIskandar sudah dihentikan melalui RULB (20 september 2013)dan telah dibentuk kepengurusan baru dibawah pimpinan Sdr.Tonny Soenanto Palmer Situmorang.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 266/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Maret 2016 — LIM KOK TJIONG >< PT. PULAU SEROJA JAYA
115 — 132
  • TentangKetenagakerjaan, oleh karena uang penggantian hak terkait erat dengan uangpesangon dan uang penghargaan masa kerja yang dalam perkara ini berjumlahNIHIL (Rp. 0,) maka Penggugat juga TIDAK BERHAK memperoleh UangPenggantian Hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atau dengan kata lain besaran uangpenggantian hak adalah 15% x Rp.0 = Rp. 0, / NIHIL;20 Bahwa dalil Penggugat pada angka 23 s/d 24 halaman 9 dan 10 di dalamGugatannya adalah mengenai proses tripartit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 15-03-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 103/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST.
Tanggal 15 Juli 2019 — PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk >< GUSRINA PERMATA SARI
143 — 58
  • adalahPHK murah, dan seharusnya memang tidak perlu dipenuhi, karenasesungguhnya bukan pesangon yang dikehendaki oleh Tergugat, itu hanyalahsebuah bentuk protes atas perlakuan sewenangwenang dan tidak adil.Bahwa Penggugat sekali lagi menggunakan dasar PKB 20182020 sebagaidalilnya, maka sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa PKB Periode 20182020tidak dapat diterima karena tidak sah dimana tatacara pembuatan danpendaftarannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Bahwa perselisihan ini sudah sampai Tripartit
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 17-12-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 206/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG
Tanggal 12 Mei 2015 — PT. SUKANDA DJAYA; LAWAN; BEJO SUSANTO; KUSMANA; HENI PUSPASARI; DINDIN KURNI; TOTO TRIHANANTO, DKK;
98 — 19
  • Rudi Hermawan WorkerMenimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil bantahannya, maka Tergugatmengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup (T1,1T2,T3,1T4,T5,T6,T7) danmenghadirkan satu orang saksi ahli yang mengaku bernama MARSANA, yang telahmemberikan keterangan dibawah sumpah;Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan upaya penyelesaian perkara AQuo pada tingkat Tripartit dan pegawai Mediator DisnakerTrans Kota Cimahi telahmengeluarkan Surat Anjuran No.560/1313/Disnakertransos, tanggal 25 September2014
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 29-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 226/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 11 Maret 2019 — WASPADA SASANING TAWANG; Melawan; PT. HOLCIM INDONESIA Tbk.;
100 — 59
  • alasan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diriBahwa oleh karena pada saat berlangsungnya perundingan Bipartit,Tergugat mengeluarkan Surat Panggilan Nomor : 006/OHRIR/III/2018tertanggal 28 Maret 2018 dan Surat Nomor: 008/OHRIR/IV/ 2018 tertanggal3 April 2018 yang ditindaklanjuti oleh Terggugat dengan mengeluarkan suratPemutusan Hubungan Kerja Nomor: 010/OHRIR/I/IV/2018 tertanggal 06April 2018, sehingga Penggugat melalui Serikat Pekerja Holcim Indonesia(SPHI) mengajukan Permohonan perundingan Tripartit
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 377/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
Debora Rembulan Hutagaol
Tergugat:
PT MUSTIKA PUTRI DELI PT MPD
91 — 26
  • pihak TERGUGAT mengancam akanmelaporkan PENGGUGAT kepada pihak yang berwajib dengan tuduhanpalsu yang mana sampai saat ini tidak pernah terbukti tuduhan tersebut;Bahwa atas tuduhan yang tidak berdasar dan cenderung melakukanfitnah sebagai salah satu cara dari TERGUGAT untuk memenuhikewajiban hukumnya terhadap PENGGUGATmaka PENGGUGAT telahmengajukan Surat Permohonan Mediasi kepada Dinas TenagaKerjakota Medan agar permasalahan PENGGUGAT denganTERGUGAT dapat diselesaikan melalui proses Mediasi secara Tripartit
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-12-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 138/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.ADE ROMA
2.NAIMAN
3.KUSNANDAR ADANG MOMO
4.WARIS FITRIANTO
5.ASEP ANTA KOMARA
6.AFRI ROMANSYAH
7.SARDI YAMSI
8.HERLAMBANG
Tergugat:
1.Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Cikarang
2.Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
228 — 97
  • Perselisihan antar serikat pekerja/serikat hanya dalam satuperusahaan.Bahwa, penyelesaian Perselisihan PHK dilakukan dengan cara bipartitkemudian tripartit hingga akhirnya jika tidak mencapal kesepakatan,maka sesuai dengan Pasal 5 UU 2/2004 dapat mengajukan gugatankepada Pengadilan Hubungan Industrial.Bahwa dalam hal penyelesaian Perselisinan PHK terjadi kesepakatanoleh Para Pihak, maka sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1)UU Penyelesaian PHI dibuat suatu Perjanjian Bersama dandidaftarkan di
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-12-2015 — Upload : 06-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 17 Desember 2015 — PDAM TIRTA BENTENG VS A. SYARIFUL ADZIM, S.Kom
145 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Gugatan:Bahwa dasar pengajuan gugatan a quo melalui Pengadilan Hubungan IndustrialKota Tangerang didasarkan pada halhal sebagai berikut:leBahwa gugatan diajukan oleh Para Penggugat setelah melalui prosesBipartit dan Mediasi/Tripartit secara patut sebagaimana disyaratkan olehUndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (PPHI), hal tersebut dibuktikan dengan diterbitkannyaAnjuran oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas KetenagakerjaanKota Tangerang
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 03-03-2011 — Putus : 02-08-2011 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2011 — HAMZAH AN; M. ALI IMRON; KARNAN; ENDANG WAHYU; JAJAT SUDARJAT; L A W A N; DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO); DIREKTUR KEUANGAN DAN; ADMINISTRASI PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO); DIREKTUR UTAMA DANA PENSIUN IPTN
116 — 32
  • setempat.(2 Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilaksanakan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.Bahwa dari ketentuanketentuan sebagaimana terurai tersebut diatas, dapat ditarikkesimpulan bahwa pengajuan gugatan mengenai sengketa Perselisihan HubunganIndustrial sebelum diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial wajib diselesaikanterlebih dahulu melalui perundingan yang ditempuh secara bipartit dan tripartit
    Penggugat tersebut;11.12.13.14.bahwa ditolak dalil Para Penggugat pada point XIII posita gugatannya karenabagaimana mungkin Tergugat III dapat dikatakan telah menerima sebagian isi dariAnjuran Nomor : 567/2512Disnaker yang dikeluarkan Mediator Dinas Tenaga KerjaKota Bandung sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut kalau Tergugat III sendiritidak pernah menerima dan/atau mengetahui keberadaan Anjuran tersebut karenamemang faktanya Tergugat II tidak termasuk para pihak yang terkait dalamperundingan Tripartit
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 06-03-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 23 Juni 2014 — SONY SULISTRIYANA; SIGIT SUGIHARTO; ATAM TAMIMI; HENY SULISTIYAWATI; SUKENDAR; L AWAN; PT. DREAM SENTOSA INDONESIA;
72 — 11
  • Bahwa dengan kejadiankejadian tersebut diatas pihak serikat pekerjaIndonesia Baru mengadakan perundingan secara Bipartit dengan pihakperusahaan Tergugat, namun hasilnya tidak ada kesepakatan terkaitpermasalahanpermasalahan tersebut;10.Bahwa pada tanggal 11 November 2013 permasalahan mutasi,intervensi, dan penekanan dalam bentuk memutasikan para anggota danpengurus serikat pekerja Indonesia Baru dibawa ke Tripartit /mediasi;11.Bahwa pada tanggal 12 November 2013 Federasi Serikat PekerjaIndonesia Baru
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus
Register : 16-07-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jmb
Tanggal 24 Oktober 2018 — Penggugat:
1.DIYANTO
2.AMAT SUKATMAN
3.SLAMET KRISDINATO
4.SARJANI
5.DEDI HARTONO
6.RINTO GINTING
7.LOLLY FINANDRES
8.IBRAHIM
9.PAIRIN
10.TUGINO
11.ISMANSYAH
12.FERRY SIMANJUNTAK
13.ANDRIYANTO SIMATUPANG
14.MUHAMMAD TABRANI
15.ANTONI
16.JUMADI
17.YANTO HERI YANTO
18.AHMAD FATHONI
19.KHAIRUL AKBAR
20.YUNSE MAYA SARI SIREGAR
21.HAMZAH
22.MAHFUZ
23.SARBINI
24.AGUS PRASETYO
25.MURSIDAH
26.AMRAN
27.DEDY EKA PUTRA
28.IKANG FAUZI
29.MUHAMMAD DANI
30.AGUS RISWANDI
31.SUGENG PURWANTO
32.MUHAMMAD ANDY FAISAL
33.ABD. RAHMAN
34.HERRY PRIYANTO
35.ZAHARUDDIN
36.ZULHENDRI
37.WAGIMAN
38.ERNITA
39.NURYENNI
Tergugat:
1.PT TIRTA MAS JAYA
2.PENGUSAHA HOTEL NOVITA JAMBI
125 — 38
  • keprihatinan dan kerugian yang bukan hanya harta bendakekayaan hotel novita tetapi juga pihak konsumen atau pihak penyewa hotelyang sudah dibooking harus dikembalikan uangnya sementara uang Tergugat tidak mencukupi dalam hal membayar uang pesangon oleh sebab itulah jikapihak Tergugat menyetujui kKesanggupan Tergugat akan membayar uangpemutusan hubungan kerja yang diakaibatkan force mayor hanya bisa membayar6 kali cicilan dan pada pertemuan didepartemen tenaga kerja ditambah 10 &menjadi 60 % melalui pihak Tripartit
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2009 — Putus : 22-06-2010 — Upload : 10-04-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 520/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR.
Tanggal 22 Juni 2010 — RAYMOND TEDDY H.; LAWAN; 1. PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA; 2. SUTANTO HARTONO; 3. ARIEF SUDHITOMO; 4. PT. KOMPAS CYBER MEDIA; 5. TAUFIK HIDAYAT MIHARDJA; 6. PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA ; 7. RIKARD BAGUN; 8. PT. METRO GEMA MEDIA NUSANTARA (WARTA KOTA); 9. H. DEDY PRISTIWANTO; 10. SOEWIDA HENALDI; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL UMUM Cq. DIREKTORAT I KEAMANAN TRANS NASIONAL; DEWAN PERS
178 — 59
  • II/2009 tanggal 24 Juli 2009, namun akhirnyaPenggugat pada tanggal 13 Agustus 2009 kembali diundang dan memenuhi undangan lewat surat No. 464/DPKA/Il/2009 tersebut untuk bertemu dengan Para Tergugat beserta media lainnya yang diadukan (vide bukti P18)kemudian beberapa pertemuan dengan tanggaltanggal sebagai berikut:15a Pertemuan pertama tanggal 18 Agustus 2009, agenda Penjelasan mengenai Somasi Raymond terhadap 7media (vide bukti P181);b Pertemuan kedua tanggal 27 Agustus 2009, agenda Pertemuan Tripartit
    bertanda TT. 1136: Fotocopy Notulensi RapatKelompok Kerja Pengaduan Masyarakat tertanggal 12 Agustus 2009;37 Bukti bertanda TT.II37: Fotocopy Notulensi Rapat Dewan Pers dengan PM2 & Partner tertanggal 18 Agustus2009;38 Bukti bertanda TT.II38: Fotocopy Notulensi Rapat Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat tertanggal 21Agustus 2009;39 Bukti bertanda TT.II39: Fotocopy Notulensi Rapat Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat tertanggal 25Agustus 2009;40 Bukti bertanda TT.II40 : Fotocopy Notulensi Rapat Pertemuan Tripartit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 24-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/PDT.SUS/2011
M. IWAN RIDWAN, DKK.; TOSHIO SHIOKAWA, PT. ONAMBA INDONESIA
105 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Onamba Indonesia adalah llegal (tidak sah), pihak yang melakukan mogokkerja menyatakan bahwa mogok kerja adalah Legal.Bahwa setelah dilakukan Perundingan Tripartit yang dimediasi oleh DinasTenaga Kerja Karawang pada tanggal 02 Nopember 2010, tetap tidak tercapaiHal. 15 dari 65 hal. Put. No. 459 K/Pdt.Sus/2011kesepakatan sebagaimana perundinganperundingan sebelumnya. Dimanamasingmasing pihak tetap pada pendiriannya. Pihak Management PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 26-02-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2018 — Penggugat:
AGIS SUGIA.DKK
Tergugat:
PT. MANDIRI JAYA PERKASA UTAMA
55 — 11
  • Status hubungan kerja apakah ParaPenggugat mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat, belum pernahdirundingkan secara bipartit maupun tripartit melalui mediasi oleh ParaPenggugat dan Tergugat.Bahwa Para Penggugat secara sepihak, tanpa pernah memberitahu danmelakukan perundingan terlebin dahulu dengan Tergugat,telah memintaPetugas Pemeriksa Pengawas Ketenagakerjaan Kotamadya Jakarta Utarauntuk memeriksa status hubungan kerja, sehingga Petugas PengawasPemeriksa Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 K/PDT.SUS/2009
SOETRISNO, DRS., BE, DKK.; YAYASAN BINA MANDIRI
98 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, anggota SEPAKAR meningkatkan perundingan keforum TRIPARTIT di tengahi oleh lembaga resmi yang relevan, yaituDISNAKER.Bahwa kemudian anggota SEPAKAR mengusulkan forum dialogdengan Yayasan, untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada.Bahwa untuk menjadi perhatian pada tanggal 17 Januari 2007 ParaPenggugat mengajukan surat (Bukti P8) kepada Tim PengawasDisnaker untuk melakukan pemeriksaan yang berkaitan denganmasalah sistem penggajian di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa danDesain