. :660.1/058Huk., tanggal 24 Januari 2007 ;Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi lainnya adalah melakukangugatan kepada para pemegang saham Penggugat Rekonpensi (Tan HarryTantono dan Kong Tju Yun) pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang intiisinya sama dengan gugatan a quo, hanya pihaknya saja yang berbeda,dan telah diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.691/Pdt.G/2006/PN.Sby tanggal 27 Maret 2007 yang menyatakan bahwaTergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar hutangnya sebesarRp.5.633.164.362

• Foto copy rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong Nomor : 660.1/29/I/2012 tanggal 07 Januari 2012 ;
• Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/145/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
• Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/146/UPTD-KPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;

Foto copy rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan HidupKota Sorong Nomor : 660.1/29/1/2012 tanggal 07 Januari 2012 ;5.10. Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD KepalaKesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor :522/145/UPTDKPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;5.11. Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD KepalaKesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor :522/146/UPTDKPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019;5.12.

Buku catatan pemasukan dan pengeluaran merk OKEY warna sampulhijau kotakkotak; Buku catatan jam kerja exavator merk OKEY warna sampul hijau kotakkotak bertuliskan tangan Catatan Jam Kerja Exca; Buku daftar hadir operator/nelper merk OKEY warna sampul merahkotakkotak bertuliskan tangan Daftar Hadir Operator/Helper; Foto copy rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup KotaSorong Nomor : 660.1/29/1/2012 tanggal 07 Januari 2012 ; Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala KesatuanPengelolaan

Foto copy rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup KotaSorong Nomor : 660.1/29/1/2012 tanggal 07 Januari 2012 ; Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala KesatuanPengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/145/UPTDKPHL/XI/2019 tanggal 27 November 2019; Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala KesatuanPengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/146/UPTDKPHL/X1I/2019 tanggal 27 November 2019; Foto copy warna surat keterangan dari Kepala

Foto copy rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup KotaSorong Nomor : 660.1/29/1/2012 tanggal 07 Januari 2012 ; Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala KesatuanPengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/145/UPTDKPHL/X1I/2019 tanggal 27 November 2019; Foto copy warna surat keterangan dari Kepala UPTD Kepala KesatuanPengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Remu Sorong Nomor : 522/146/UPTDKPHL/X1I/2019 tanggal 27 November 2019; Foto copy warna surat keterangan dari Kepala

Pada tanggal 11 September 2017, DLH Provinsi Jawa barat menangapisurat Walhi Jabar No: 116/WALHIJB/VIII/2017 lewat Surat Jawaban No:660.1/5.436/BidI/2017, Prihal : Informasi Proses izin Lingkungan PLTU 2Cirebon. DLH Provinsi Jawa Barat yang pada intinya menjelaskan telahsejauhmana proses Revisi Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon:;62.

Prov Jawa Barat (No Surat : 116/WALHIJB/VIII/2017) ;Bahwa pada tanggal 11 September 2017DLH Provinsi Jawa baratmenangapi surat Walhi Jabar No: 116/WALHIJB/VIII/2017 lewat SuratJawaban No : 660.1/5.436/BidI/2017, Prihal : Informasi Proses izinLingkungan PLTU 2 Cirebon. DLH Jawa Barat menjelaskan tentang proses Revisi Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon.

Pengumuman Izin Lingkungan yang telah diterbitkan;Bahwa TERGUGAT melakukan pengumuman permohonan izin lingkunganmelalui Pengumuman di web bplhdjabar.go.id dengan nomor pengumuman:660.1/3163/BidI/2017 ; Bahwa berdasarkan Bab II PermenLH No. 17 Tahun 2012, mengatur perihalpengumuman permohonan Izin Lingkungan setidaknya memuat:a. Nama dan alamat pemohon Izin Lingkungan; b. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;c. Skala dari besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;d.

350 halamanLingkungan No. 660/07/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tanggal 13 Juli 2017atas rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Cirebon1x1.000 MW yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapuradan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, Kabupaten Citebon oleh PT.Cirebon Energi Prasarana, yang sebelumnya telah dilengkapi olehdokumen amdal dan dokumen UKLUPL sebagaimana dimuat di dalamSurat Rekomendasi kelayakan lingkungan dari Kepala DinasLingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melalui surat dengan No.660.1

Risman SchamPalm Indonesia Nomor : 08/RSPI/I/15 tanggal 12Januari 2015, Hal : Penyerahan Dokumen UKLUPLkepada Ketua Tim Teknis Komisi AMDAL BLHKabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan (Sesuaidengan fotocopy).Fotocopy Tanda Terima Dokumen/Surat dari PT.Risman Scham Palm Indonesia (Sesuai denganfotocopy).Fotocopy Surat Kepala Badan Lingkungan HidupKabupaten Indragiri Hilir, Nomor : 660.1/BLHPPL/I/2015/104, tanggal 30 Januari 2015, kepadaDirektur, PT.

Risman Scham Palm Indonesia di Selensen,Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir(Print Sesual dengan fotocopy/ print out foto).Fotocopy Surat Kepala Badan Lingkungan HidupKabupaten Indragiri Hilir, Nomor : 660.1/BLHPPL/III/2015/338, tanggal 26 Maret 2015, kepadaPemrakarsa, Konsultan, Perihal : Undangan RapatKoordinator Pemeriksaan Substansi Dokumen UKLUPL (Sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Berita Acara Hasil Rapat PemeriksaanDokumen UKLUPL Pabrik Kelapa Sawit PT.

PT.Risman Scham Palm Indonesia (Sesuai denganfotocopy).Fotocopy Surat Kepala Badan Lingkungan HidupKabupaten Indragiri Hilir, Nomor : 660.1/BLHPPL/VI/2015/R/21, tanggal 26 Juni 2015, kepadakepada Pimpinan PT. Risman Scham PalmIndonesia, Perihal : Rekomendasi atas UKLUPLPembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT.

Bukti T.Il Int 4 : Fotocopy Surat Badan Lingkungan HidupNomor : 660.1/BLHPPL/V1I/2015/R/21 tanggal26 Juni 2015, kepada Pimpinan PT. RismanScham Palm Indonesia, Perihal Rekomendasiatas UKLUPL Pembangunan Pabrik KelapaSawit PT.

sebagai Sekretaris Dinas LingkunganHidup Kabupaten Manggarai atas nama JemaliLinus, SE (foto kopi dari foto kop)i) ; Foto kopi Lampiran Petikan Keputusan BupatiManggarai Nomor : HK/1/2018 tanggal 5 Januari2018 (foto kopi dari foto kop) ; Foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor : 8/SPMT/2018 tanggal 11 Januari 2018 (fotokopi dari foto kopi) ; Foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 8A/SPP/2018 tanggal 11 Januari 2018 (foto kopi darifoto kopi) ; Foto kopi Surat Keterangan Nomor : DLH.660.1

Rencana Pengolahan Lingkungan Hidup (RKL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Bulan November 2019 yang dilegalisir;

/87/IL/HK-2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Ichtiar Gusti Pudi di Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tanggal 4 April 2013 yang dilegalisir;

Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;

;7) 1 (satu) Berkas Dokumen Rencana Pengolahan Lingkungan Hidup(RKL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Bulan November2019 yang dilegalisir;8) 1 (satu) Berkas Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup(RPL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Bulan November2019 yang dilegalisir;9) 1 (satu) Berkas Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup(ANDAL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Bulan November2019 yang dilegalisir;10) 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1

/87/IL/HK2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa SawitPerseroan Terbatas Ichtiar Gusti Pudi di Kecamatan Ngabang danKecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tanggal 4 April 2013 yangdilegalisir;11) 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/85/IL/HK2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan PabrikPengolahan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Ichtiar Gusti Pudi diKecamatan Ngabang dan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten LandakTanggal 4 April 2013 yang dilegalisir;12)

Ichtiar Gusti Pudiyang dilegalisir;Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.SusLH/2021/PN Nba13) 12 (dua belas) Lembar Tabel Matrik Rencana Pengelolaan LingkunganHidup (RKL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudiyang dilegalisir;14) 6 (enam) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 71 Tahun 2006tentang Kelayakan Lingkungan Kegitaan Perkebunan dan PabrikPengelolaan Kelapa Sawit oleh PT Ichtiar Gusti Pudi di Kabupeten Landakyang dilegalisir;15) 4 (empat) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1

Riau.Bahwa saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengukurandan memeriksa lahan yang terbakar didaerah Parit Kemang DusunLambang Sari Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten IndragiriHilir Riau.Bahwa saksi melakukan pemeriksaan/survei lokasi lahan yang terbakartersebut Pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 berdasarkan suratpermohonan dari Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hilir Nomor: B/1238/IX/2015 dan penunjukkan dari Kepala Badan Lingkungan HidupKabupaten Indragiri Hilir Nomor: 660.1

terlebin dahulu apakahperbuatan Tergugat telah memenuhi unsurunsur perbuatanmelawan hukum scbagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal1365 KUHPerdata.Fakta hukum yang terdapat dalam perkara a quo adalah bahwadalam upaya penyediaan tenaga listrik, Tergugat telahmelaksanakan pembangunan Jalur Saluran Udara TeganganTinggi (SUTT) 150 kV Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)Tanjung JatiGardu Induk (Gl) SayungTx (Tambak LorokBawen)Provinsi Jawa Tengah yang dibangun berdasarkan KeputusanGubemur Jawa Tengah No. 660.1

Foto copy Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor : 660.1/31/2010tentang Persetujuaan penetapan Lokasi Pembangunan Jalur SaluranUdara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv Pembangkit Listrik tenaga Uap(PLTU) tanjung Jati Gardu Induk (G1) Sayung TX ( Tambak LorokBawen ) provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Desember 2010 ,yang diberitandaq (T2 )..

pengesahan penitipan uang dari Tergugat kepadaPara Penggugat;Menimbang, bahwa bukti T1 adalah berupa Surat Nomor502.2.2./800/PBVIIVIX/2015 tanggal 31 Agustus 2010 dari Bupati Jeparakepada PT.PLN (Persero) Prokitring Jateng & DIY tentang ijin pendirian lokasiproyek pembangunan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 Kv PLTUTanjung Jati G1 Sayung yaitu yang terletak di Desa Raguklampitan KecamatanBatealit Kabupaten Jepara;Menimbang, bahwa bukti T2 adalah berupa Keputusan Gubernur Jawatengah Nomor : 660.1

Garut Nomor : 445.5/660.1/RSU/IV//2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andrew Tjuatja.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

RIDWAN SUWIDI, sesuai SuratKeputusan Bupati Paser No.660.1/05/B.1.3/Bpdild Tahun 2008 tanggal18 Juni 2008.g. Izin Pembukaan Lahan atau Land Clearing untuk Perkebunan KelapaSawit kepada PT. Pucuk Jaya, di Desa Kerang dan Kerang Dayo, luas1.180 ha, diterbitkan oleh Bupati Paser, H.M. RIDWAN SUWIDI, sesuaiSurat Keputusan Bupati Paser No.522/15/Ek.Prod.I/LC/2008 tanggal05 Desember 2008.Bahwa setelah PT. Pucuk Jaya memperoleh beberapa perizinan tersebutdiatas, PT.

Fajar Istikomah Utaminingsihdengan surat Nomor: 660.1/2443/1 5/201 5:;11)Pada tanggal 10 Desember 2015 Pengugat datang lagi keKantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Magelang dan menyampaikan Surat yangditujlukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang tertanggal8 Desember 2015 perihal Permohonan ijin HO (gangguan)sebanyak 2 (dua) lembar, tanpa disertai lampiran dokumenperizinan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah KabupatenMagelang

Surat Nomor 660.1/54/BPLHKK/2012 tertanggal 11 Juli 2012 dari KepalaBadan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota KabupatenHalmahera Tengah yang ditujukan kepada Direktur PT. Karya WijayaPerihal Kebutuhan Anggaran Rapat Tim Teknis Pembahasan KAAMDAL;Berdasarkan surat nomor 660. 1/54/BPLHKK/2012 tertanggal 11 Juli 2012,Penggugat telah melaksanakan kewajiban dengan melakukan pembayaranuntuk kepentingan tersebut.;2. Tanda Terima Dokumen Amdal PT.

Karya Wijayatertanggal 28 Mei 2012;: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Kepala Badan PengelolaanLingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kabupaten Halmahera TengahNomor 660.1/54/BPLHKK/2012 yang ditujukan kepada Direktur PT.Karya Wijaya Perihal Kebutuhan Anggaran Rapat Tim TeknisPembahasan KAANDAL tertanggal 11 Juli 2012, besertalampirannya;Hal. 22 dari 62 halaman Putusan Perkara No.14/G/2014/PTUN.ABN13.14.15.16.17.18.19.20;21.Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Bukti P17Bukti P18Bukti P19Bukti P20Bukti

Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) Tahun Billing 2016;Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) Tahun Billing 2016;Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) Tahun Billing 2016;Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) Tahun Billing 2016 ;Bukti Pembuatan Tagihan PenerimaanPajak (PNBP) Tahun Billing 2016;Negara BukanPembuatan Tagihan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) Tahun Billing 2016;Kepala Kantor Lingkungan Hidup KabupatenMorowali Nomor: 660.1

ARRTU BORNEO PERKEBUNAN nomor : 660.1/0557/PERKIMLH-E/2020 004/AM-EXT/VIII/2019 tanggal 4 Februari 2020 perihal Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan;

ARRTUBORNEO PERKEBUNAN nomor : 660.1/0557/PERKIMLHE/2020 O04/AMEXT/VIII/2019 tanggal 4 Februari 2020 perihalAntisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan;48.Fotocopy Laporan Kesiapsiagaan Sistem, Sarana danPrasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PT.ARRTU BORNEO PERKEBUNAN dan Struktur Damkar yangdilegalisir;49.Fotocopy Dokumen Addendum Analisis Mengenai DampakLingkungan Hidup (AMDAL) Perkebunan Kelapa Sawit PT.ARRTU BORNEO PERKEBUNAN;TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;4.

ARRTU BORNEOPERKEBUNAN nomor : 660.1/0557/PERKIMLHE/2020 004/AMEXT/VIII/2019 tanggal 4 Februari 2020 perihal Antisipasi KebakaranHutan dan Lahan;48.Fotocopy Laporan Kesiapsiagaan Sistem, Sarana dan PrasaranaPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PT. ARRTU BORNEOPERKEBUNAN dan Siruktur Damkar yang dilegalisir;Halaman 68 dari 109 halaman Putusan Nomor 310/Pid.BLH/2020/PN Ktp.49.Fotocopy Dokumen Addendum Analisis Mengenai Dampak LingkunganHidup (AMDAL) Perkebunan Kelapa Sawit PT.

ARRTU BORNEOPERKEBUNAN nomor : 660.1/0557/PERKIMLHE/2020 004/AMEXT/VIII/2019 tanggal 4 Februari 2020 perihal Antisipasi KebakaranHutan dan Lahan;48.Fotocopy Laporan Kesiapsiagaan Sistem, Sarana dan PrasaranaPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PT. ARRTU BORNEOPERKEBUNAN dan Siruktur Damkar yang dilegalisir;Halaman 103 dari 109 halaman Putusan Nomor 310/Pid.BLH/2020/PN Ktp.49.Fotocopy Dokumen Addendum Analisis Mengenai Dampak LingkunganHidup (AMDAL) Perkebunan Kelapa Sawit PT.

ARRTU BORNEOPERKEBUNAN nomor : 660.1/0557/PERKIMLHE/2020 004/AMEXT/VIII/2019 tanggal 4 Februari 2020 perihal Antisipasi KebakaranHutan dan Lahan;48.Fotocopy Laporan Kesiapsiagaan Sistem, Sarana dan PrasaranaPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PT. ARRTU BORNEOPERKEBUNAN dan Sitruktur Damkar yang dilegalisir;49.Fotocopy Dokumen Addendum Analisis Mengenai DampakLingkungan Hidup (AMDAL) Perkebunan Kelapa Sawit PT. ARRTUBORNEO PERKEBUNAN;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

Meranti No. 660.1/BLH/V1/2014/99 tertanggal 16 Juni2014 SK Bupati Kepulauan Meranti No. 16 Tahun 2014 tentang Penetapan StatusTanggap Darurat Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta KabutAsap di Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 10 Februari 2014; SK Bupati Kepulauan Meranti No. 25/HK/KPTS/III/2014 tentang PerpanjanganPenetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kebakaran Hutan danLahan serta Kabut Asap di Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 12 Maret2014; Surat Jawaban Kemenhut

dan RPL kepada BadanLingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Meranti per semestersetiap 6 (enam) bulan secara berkala;Bahwa benar Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten KepulauanMeranti telah melakukan pengawasan Penaatan AMDAL/UKLUPLterhadap pabrik produksi pengolahan tual sagu menjadi tepung sagu NSPpada tanggal 4 Nopember 2013 sebagaimana dimaksud dalam LaporanHasil Pengawasan tertanggal 4 Nopember 2013 yang dilampirkan padasurat Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Meranti No.660.1

Meranti No. 660.1/BLH/2013/165 perihal Laporanhasil pengawasan 2013 tertanggal 19 Nopember 2013 dan bukti surat Beritaacara pengawasan Penataan AMDALRKL/RPL tertanggal 27 Agustus 2014.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Setyo Budi Utomo, danbukti surat yang menerangkan, proses penyusunan dokumen AMDAL (ANDAL,RKL dan RPL) atas pabrik pengolahan tual sagu menjadi tepung sagu NSPdimulai sejak tahun 2011 seiring terbitnya Keputusan Kepala Badan LingkunganHidup Kabupaten Bengkalis No. 27/KPTS

Meranti No. 660.1/BLH/2013/165 perihal Laporan hasil pengawasan 2013 tertanggal 19 Nopember2013 dan bukti surat Berita acara pengawasan Penataan AMDALRKL/RPLtertanggal 27 Agustus 2014, Badan Lingkungan Hidup (BLH) KabupatenKepulauan Meranti atau Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Riau atauKementerian Negara Lingkungan Hidup selama ini tidak pernah memberikanteguran atau sanksi apapun, baik secara lisan ataupun tertulis, terhadap PT.

National Sago Prima tidakdapat dikualifikasi memenuhi unsurunsur tindak pidana.Menimbang bahwa Laporan Hasil Pengawasan tertanggal4 Nopember 2013 yang dilampirkan pada surat Badan Lingkungan Hidup (BLH)Kabupaten Kepulauan Meranti No. 660.1/BLH/X1I/2013/1615 perihal Laporan HasilPengawasan 2013 tertanggal 19 Nopember 2013 menyatakan bahwa dokumenlingkungan NSP telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat

Perencanaan tanggal 7 MelDan PENGGUGAT telah mendapat Surat Persetujuan Dokumen UKLUPLuntuk Perumahan Jayana Residence dari Kantor Walikota Depok sesuaidengan Surat Nomor : 660.1/565/VI/BLH tanggal 4 Juni 2013, Dan Surat IjinLingkungan yang dikeluarkan oleh Walikota Depok Nomor :660.1/556/V1I/BLHtanggal 4 Juni8.

Bahwa Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten KutaiBarat (selanjutnya disebut sebagai Dinas Pertambangan Dan LingkunganHidup) telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan danLingkungan Hidup Nomor : 660.1/07/SK.AMDAL/IV/2007 tentang KelayakanLingkungan Kegiatan Usaha Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atasnama PT.

Fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan DaerahNo.660.1/SK035/B.1/Bpdl/2008 tanggal 26 Juni 2008 ; diberi tanda T19. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.590/543.5/041/A.Ptn tanggal 2Desember 2009 ; diberi tanda T20. 20,21.22.23.24.25.26.27.28.2030.Fotocopy Surat No.102/30/DJB/2010 tanggal 7 Januari 2010 Perihal Pertimbangan Teknis untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan a.n. PT. Rinjani Kartanegara ;diberi tanda T21.

BuktiP25 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 660.1/183/KLH/VIII/2013,Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan BijihNikel di Desa Solonsa dan Ungkaya Kecamatan Wita Ponda,Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT.Chemforce Gramarsindo Abadi, Tanggal 16 Mei 2013 (fotokopisesuai dengan asli);26. BuktiP26 : Lembar Disposisi Tanggal 10 Desember 2020 (fotokopi sesuaifotokopi);27.