Menyatakan sah Keputusan Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Siulak - Kerinci tertanggal

31 Oktober 2020 Nomor : 35/LKA-TTS/2020;

5. Menyatakan Tergugat I, para Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas tanah objek perkara tersebut;

6.

Bahwa Keputusan Sidang Adat Tigo Luhah Tanah SekudungSiulak Kerinci tertanggal 31 Oktober 2020 Nomor : 35/LKATTS/2020tersebut seharusnya ditaati oleh kedua belah pihak, karena dalamkehidupan masyarakat Kerinci yang patuh terhadap nilai nilai adat,Lembaga Kerapatan Adat mempunyai kedudukan yang penting dalammasyarakat, Lembaga Kerapatan Adat diisi oleh orang orang yangdituakan dan dapat dipercaya serta mengetahui dan memahami nilai nilaiyang hidup dalam masyarakatnya sehingga Keputusan LembagaKerapatan

Adat atas suatu masalah telah dibuat berdasarkan pengetahuandan pemahaman orang orang adat atas nilai nilai yang hidup dalammasyarakatnya, sehingga dengan demikian Para Penggugat berpendapatbahwa Keputusan Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Tanah SekudungSiulak Kerinci tertanggal 31 Oktober 2020 Nomor : 35/LKATTS/2020tersebut mempunyai nilai bukti secara materil ;18.

Menyatakan sah Keputusan Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah TanahSekudung Siulak Kerinci tertanggal 31 Oktober 2020 Nomor : 35/LKATTS/2020 ;5. Menyatakan Jual Beli tanah objek perkara yang dilakukan antaraTergugat dengan Tergugat III sebagaimana tersebut dalam Surat Jual Bellitertanggal 09 Mei 2017 adalah merupakan jual beli yang tidak beritikat baik ;6. Menyatakan Surat Jual Beli tertanggal 09 Mei 2017 tersebut adalah tidaksah dan batal demi hukum ;7.

Bahwa benar Para Penggugat telah membawa permasalahan inikepada Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Siulak Kerinci untuk menyelesaikannya. Dan berdasarkan Keputusan SidangAdat Tigo Luhah Tanah Sekudung Siulak Kerinci tertanggal 31 Oktober2020 Nomor 35/LKATTS12020 telah memutuskan bahwa Tanah ObjekPerkara adalah benar dan sah hak milik Drs. H.

Arman Dani Bin Supik Ilah Nomor 35/LKATTS/2020 tanggal31 Oktober 2020 dihubungkan dengan keterangan saksi Siti Bairam bahwamemang benar permasalahan antara para Penggugat, Turut Tergugat denganpara Tergugat Il telan dibawa kepada Lembaga kerapatan Adat Tigo LuhahTanah Sekudung Siulak Kerinci yang memutuskan bahwa tanah yangdipersengketakan tersebut adalah benar dan sah hak milik Drs.

Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2014 kami dari Pembantah telahmengajukan Penangguhan Pembuatan Sertifikat Hak Milik pada BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, dalam halini Terbantah Il yang diketahui oleh Ninik Mamak Suku Melayu yaituPenghulu Suku Melayu, Manti Suku Melayu, Dubalang Suku Melayu,dan juga diketahui oleh Kepala Jorong Lipek Pageh, dan WaliNagari Sungai Nanam, diketahui oleh Penghulu Koto Lipek Pageh, danjuga diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Nanam

Sebagai Sekretaris LKAM di Kota PadangSumatera Barat dan juga di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh LimoKota Padang Sumatera Barat.Bahwa saksi bertugas lebih kurang 6 (enam) tahun, menjadiSekretaris LKAM Kota Padang Sumatera Barat, kemudian sebagaiKerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh Limo Kota Padang SumateraBarat lebih kurang 2 (dua) tahun menjadi lebih kurang 6 (tahun)Sekretaris LKAM di Kota Padang Sumatera Barat dan Kerapatan AdatNagari (KAN) Kota Padang.Bahwa symbol atau makna dari Kerapatan Adat Nagari

(KAN)tersebut adalah ba Urek Tunggang di Nagari.Bahwa tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah menyelesaikanmengenai sengketa Sako dan Pusako dan pihak Kerapatan AdatNagari (KAN) harus mengetahui apabila Masyarakat yang akanmengajukan Setifikat yang berhubungan dengan harta pusaka Tinggikaum yang ada di Minang Kabau.Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Nomor 21/Padt.Bth/2016/PN.

KbrBahwa yang di maksud dengan SAKO yaitu; Gelar Adat yangdiangkat atau dilewakan bedasarkan persetujuan anggota kaum,sedangkan yang di maksut dengan PUSAKO yaitu ;Harta Warisanyang turun temurun jadi kesimpulannya antara SAKO dan PUSAKOtidak bisa dipisahkan seiringdan sejalan.Bahwa kewenangan' Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalahMensyahkan atau membatalkan salah satu mengenai surat surat.Bahwa yang mengajukan surat tersebut diantaranya Penghulu Sukudiajukan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN).Bahwa

yang diteliti oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengenaisuratsurat seperti KTP kaum dan setelah itu dicocokan dengan Ranjiyang bersangkutan.Bahwa yang diteliti oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengenaisurat Surat seperti tanda tangan Mamak Kepala Waris dan setelahitu dicocokan dengan Ranji yang bersangkutanBahwa yang mengurus suratsurat ke Kantor Badan PertanahanMamak Kepala Waris yang sudah ditanda tangani oleh RT atauJorong, atau Wali Nagari setelah itu dilanjutkan denganpengurusannya ke Kantor

Bahwa Penggugat seharusnya menggugat Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapi Selo, karena dengan bertitik tolak dari gugatan Penggugat yaknidalil gugatan halaman 2 alinea 3 dari bawah yang, menyebutkan bahwaPenggugat menolak dan sangat dirugikan oleh putusan Kerapatan AdatNagari (KAN) Tapi Selo yakni putusan KAN Nomor 01/SKKAN/TS2012tanggal 7 Desember 2012, sehingga dengan tidak digugatnya KerapatanAdat Nagari (KAN) tersebut, maka gugatan yang demikian secara formaldikualifisir sebagai gugatan yang kurang

Bandaro Ratiah selakuMamak Kepala Kaum Makhudum/Bandaro Ratiah in casu TUK 1/Terbanding /Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukumnyavis a vis telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaaqd), bahkan dapat disebut sebagai paga makan tanaman danmampailiakan aie kasawah awak surang;Bahwa masalah batas sepadan ini kemudian PUK/Pembanding/Penggugat ajukan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tepi Selo,Kecamatan LintauBuo Utara, Kabupaten Tanah Datar untuk diselesaikanmenurut adat sesuai

dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PeraturanDaerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008;Bahwa kemudian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tepi Selo, KecamatanLintau Buo Utara menerbitkan Surat Keputusan Kerapatan Adat NagariTepi Selo Nomor 01/SKKAN/TS2012 tanggal 7 Desember 2012 yangbutir 3 diktumnya menyatakan: Tanah perumahan sawah dan kebunserta kolam ikan (tabek) yang ditempati dan dikelola oleh keturunanOkamTioji yang berlokasi di Tengah Padang adalah Pusako Tinggikaum Makhudum/Bandaro Ratiah

yang telah diperuntukkanpemakaiannya kepada yang bersangkutan sebagai Hak Pakai dan butir5 nya, menyatakan: Tuntutan saudara Yon Indra, S.Sn untukmencantumkan nama keturunan (OkamTiaji) di dalam surat batas tanahtidak perlu lagi, karena sudah dijelaskan dalam poin 34 surat keputusanini;Bahwa PUK/Pembanding/Penggugat menolak dan sangat dirugikan olehputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tepi Selo, Kecamatan Lintau BuoUtara yang demikian itu;h.

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas ada halhal yang sangat penting, akan tetapi tidak menjadipertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yaitupahwa lahirnya Surat Keputusan Kerapatan Adat Tepi Selo Nomor01/SKKAN/TS2012 tentang Penjelasan/Penyelesaian Sengketa HakAtas tanah Pusako Tinggi Kaum Makhudum Bandaro Ratiah SukuPiliang, adalah cacat hukum;.Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriBatusangkar yang mempertimbangkan Bahwa mayoritas

ZEL tersebut diatas, lepas dari segala tuntutan hukum;

Wali NagariTabek Patah di Tabek Patah, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT B ;C KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Tabek Patah di Tabeh Patah, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT C ;D BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.

CHADIJAH umur + 78 tahun suku Sikumbang disebutTergugat A. selanjutnya Ketua Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah disebut Tergugat C.Bahwa menurut hemat kami Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah setelah membaca isi darigugatan Penggugat pada poin 4 menyebutkan bahwa untuk mencapai niat jahat / itikadtidak baik Tergugat A atas objek perkara maka Tergugat A secara melawan hukum telahmembuat suratsurat beserta turunannya dimana suratsurat tersebut dikuatkan/dibenarkanoleh Tergugat B dan juga Tergugat C yang

isinya adalah penanda tanganan SuratPermohonan Sertifikat terhadap objek perkara yang diajukan Tergugat A ke BadanPertanahan Nasional Batusangkar.3 Bahwa seharusnya pada gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2012/PNBS Penggugat menyebutkan atau menuliskan siapa nama Ketua Kerapatan Adat NagariTabek Patah yang dikatakan perbuatannya melawan hukum.

BAGINDO SUTAN (Alm) yangpada saat ini menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah danperbuatan Dt. Bagindo Sutan (Alm) dan Wali Nagari Tabek Patah menanda tanganisurat permohonan sertifikat oleh Hj. Chadijah tidaklah dapat dikatakan perbuatanmelawan hukum karena setahu kami Ketua KAN Tabek Patah atau Tergugat Charta sengketa sekarang adalah milik Hj.

CHADIJAH, terbukti pada Surat JualBeli dengan RAGAWIYAH (Almh) pada tahun 1963. surat tersebut kopiannyaada pada Kerapatan Adat Nagari Tabeke Bahwa disamping Tergugat C menyatakan demikian, dalam pertimbangan HakimPengadilan Negeri Batusangkar juga telah mengatakan Tergugat A Hj.

Penggugat:
1.NAZARUDDIN
2.ALIMAR
Tergugat:
1.SULI
2.ELIZAR
3.KERAPATAN ADAT NAGARI KAN SUNGAI SARIAK
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SUNGAI SARIAK Kec. VII Koto SungaiSariak Kab. Padang Pariaman. Selanjutnya disebut TERGUGAT III;4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, Korong PadangBaru Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten PadangPariaman.

RAJO MUDUN, pihak kaum Penggugat masihberjiwa besar;Bahwa kesimpulan oleh Kerapatan Adat Nagari, disuruh musyawarah ditingkat keluarga dangan dipimpin oleh ninik mamak yaitu J. DT.SOMPONGHULU, Penghulu pucuk Suku Patapang, agar solusisolusi yangtelah dikemukakan dalam musyawarah di Balai Adat.

Nagari dapatditingkatkan menjadi penyelesaian yang baik dan disepakati oleh keduapihak untuk musyawarah di tingkat keluarga, dibawah pimpinan PenghuluSuku Patapang;Bahwa lanjutan dari anjuran Kerapatan Adat Nagari ini, tidak membuahkanhasil, pihak para Tergugat tetap ingin menguasai tanah sengketaselurunnya dangan mengemukakan alasan bahwa para Tergugat telahmenerima tanah sengketa dari Almarhum LOHAR, DT. RAJO MUDUN, dantidak bisa dirubah lagi, namun oleh DT.

pohon karet telah besar bila tumbang akan menimpa rumahkeluarga Penggugat dekat itu, dan saat disampaikan kepada Tergugat Ildan Tergugat Ill dapat menerimanya, namun akan disampaikan dulu kepadamamaknya BAHAR MANDARO SUTAN di Padang Panjang, dan oleh ninikmamak diutuslah MARTAINI dan MALINTANG GARANG mendampingiTergugat Ill menemui BAHAR MANDARO SUTAN, hasilnya juga tidakmenerima tawaran dari Penggugat;Bahwa dengan sikap sedemikian dari para Tergugat, maka Penggugatmenyerahkan keputusan kepada Kerapatan

Adat Nagari dan pada tanggal Juli 2008, kedua Pihak dipanggil oleh Kerapatan Adat untuk menjelaskankesimpulan akhir, dan pihak Penggugat telah hadir bersama seluruh ninikmamak anggota Badan Peradilan Adat serta Ketua dan Wakil Ketua KANdan juga dihadiri oleh Wali Nagari Atar, namun pihak .

K/Sip 1975 tgl 17 Aprilmenyatakan Gugatan harus jelas nama letak arealnya dan batasbatas dariyang digugat;Bahwa dengan beredarnya Ranji tahun 1940 itu serta masih hijaunyasejarah anggota struktur kelompok ARISON maka D.DT.Khatib Rajo.D.DT.KHATIB Rajo adalah Ketua Kerapatan Adat Negari (KAN) ATARmencabut tanda tangannya dari Ranji ARISON (Lampiran No.6);Bahwa bukan D.Dt.KHATIB RAJO saja yang mencabut tanda tangan dariRANJI ARISON malah seluruh Ninik Mamak dari hasil Musyawarahmencabut tanda tangannya

Kerapatan akar Bakau Merah yang menancap di tanah sekitar35 buah/m2 atau 350.000 buah akar menancap dipermukaan tanahd. Kerapatan tumbuhan mangrove tingkat semai 7500 individu/hae. Kerapatan tumbuhan mangrove tingkat pancang 22000batang/haf.

Kerapatan tumbuhan tingkat pohon 100 batang/ha; Bahwa berdasarkan Peta Citra Satelit (Plaides) resolusi 0,40,5mperiode Maret 2016, menunjukkan bahwa kondisi tutupan lahan di sekitar arealterdakwa menunjukkan terdapat Hutan Mangrove, Belukar dan TanamanCampuran.

Yang menjadi dasarKriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah keberadaan tumbuhanmangrove yang termasuk pohon (diameter > 10 cm) dengan jumlah individupohon per hektar, dimana dinyatakan Kondisi Baik (Tergolong Rapat,Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 88/PID.SUSLH/2020/PT PDGapabila kerapatan pohon = 1500 pohon/ha dan atau penutupan = 75 %) danKondisi Baik (Tergolong Sedang, apabila kerapatan pohon antara 21000 200 m dan luas >6.000 m, tetapi sesuai Pasal 34 UndangUndang 32 Tahun 2009 setiap usaha dan/atau

Pangulu Basa Nan Kuning, hal ini telahdikuatkan dengan Putusan Kerapatan Adat Nagari Aie Tabik No.01/PdtAT/2007/KANAia Tabik tanggal 04 Agustus 2007;Bahwa oleh karena kaum Tergugat orang yang melakok atau mengaku berrnamakkepada kaum Para Penggugat maka kepada kaum Tergugat dahulunya diberi hak pakaiatas objekobjek perkara oleh kaum para Penggugat, bukan hak mewarisi ataun untukdimiliki oleh kaum Tergugat, bahkan kaum tergugat dibiarkan untuk menghuni rumahgadang yang dibangun kaum para Penggugat

Putusan No. 2757 K/Pdt/2009 batal demi hukum;Bukti PK 2: Surat Edaran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik No. 05/KANE/11 yang menyatakan bahwa: Keputusan Majelis Peradilan Adat Nagari Aie Tabik No.O1/PdtAT/2007/KAN Aia Tabik bukan Keputusan Final dan Mengikat akan tetapiKeputusan Final berada pada tahap akhir Sidang Pleno Tertinggi Adat Nagari Aie Tabikserta membatalkan dan tidak berlaku lagi isi Keputusan Majelis Peradilan Adat NagariAie Tabik No. 01/PdtAT/2007/KAN Aia Tabik serta membubarkan

Putusan No. 2757 K/Pdt/2009 batal demi hukum;Bukti PK 3: Surat Pencabutan Tanda Tangan Dari Badan Peradilan Adat NagariAie Tabik karena Putusan Badan Peradilan Adat Belum Berkekuatan Hukum dan jugaBelum Ditandatkngani oleh Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Aie TabikPayakumbuh tanggal 13 Februari 2011;Oleh karena itu maka Putusan No. 03/Pdt.G/2008/PN.Pyk jo. Putusan No. 169/PDT/2008/PT.PDG jo.

Bahwa terhadap4(empat) hal tersebut di atas, maka kami uraikan bukti sebaliknya yaitu berdasarkanSurat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik dalam suratnya No. 03/KAN/AT/2010Perihal Rekomendasi Kepatutan Sidang Lembaga Adat yang menyatakan bahwaPemohon Peninjauan Kembali mempunyai Hubungan Tali Darah (Bukti PK 1, Aslidiperlihatkan dan fotocopy terlampir) sebagai berikut:Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik dalam suratnya No. 03/ KAN/AT/2010 Perihal Rekomendasi Kepatutan Sidang Lembaga Adat

Oleh sebab ituPutusan Judex Facti dan Judex Juris batal demi hukum;Bahwa Putusan Judex Facti dan Judex Juris Telah dibuktikan sebaliknya olehPemohon Peninjauan Kembali;Bahwa Surat Edaran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik No. 05/KANE/11(Bukti PK 2, ash diperlihatkan dan fotocopy terlampir) yang menyatakan bahwa:Keputusan Majelis Peradilan Adat Nagari Aie Tabik No. 01/PdtAT/2007/KANAia Tabik bukan Keputusan Final dan Mengikat akan tetapi Keputusan Final beradapada tahap akhir Sidang Pleno Tertinggi

Selain itu saksi juga tidak dapatbekerja seperti biasa sekitar 6 (enam) bulan;Bahwa awalnya pada hari Jumat 20 Desember 2013 setelah habis SyalatJumat saksi, terdakwa, saksi NOFI, saksi AMRIL dan BUDI mengikutiAcara Sidang Kerapatan Ninik Mamak Anam Baleh Jorong Silungkang diBalai Adat Silungkang yang bersebelahan dengan Mesjid Taqwa, setelahSidang Kerapatan dimulai ketika M.

Datuak Sati memberi arahan tentangpengangkatan Datuak Batuah, lalu terjadi keributan antara peserta rapat dansaksi diam saja, karena terjadi keributan saksi keluar dari dalam Balai Adattersebut berjalan menuju Simpang Lapau Tapanggang, sekitar 100 (seratus)meter saksi berjalan tiba tiba datang terdakwa dan terjadilah pemukulantersebut;e Bahwa saksi ikut rapat sebagai mamak sako dari kaum Datuak Batuah;e Bahwa warga yang mengikuti kerapatan adat menyaksikan kejadian tersebut;e Bahwa saksi berobat

YUSRAN tanpa menggunakan alat,hanya tangan terdakwa;Bahwa pada Sidang Kerapatan Ninik Mamak Anam Baleh JorongSilungkang dimulai jam 14.30 wib, setelah dimulai lebih kurang 1 (satu) jamterjadi keributan antara kaum M. YUSRAN atau DT. SATI dengan kaumDT. BATUAH, lalu saksi M. YUSRAN melakukan meninju muka terdakwasebelah kanan. Saksi M.

YUSRAN, terdakwa, saksi NOFI, saksi AMRIL dan BUDImengikuti Acara Sidang Kerapatan Ninik Mamak Anam Baleh JorongSilungkang di Balai Adat Silungkang yang bersebelahan dengan MesjidTaqwa, setelah Sidang Kerapatan dimulai ketika M. Datuak Sati memberiarahan tentang pengangkatan Datuak Batuah, lalu terjadi keributan antarapeserta rapat. Saksi M. YUSRAN keluar dari dalam Balai Adat tersebutberjalan di pinggir jalan menuju Simpang Lapau Tapanggang ke rumah saksiM.

Bermula dari Sidang Kerapatan di Balai AdatSilungkang yang bersebelahan dengan masjid yang membahas pengangkatan DatukBatuah dimana saksi M. YUSRAN, terdakwa, saksi NOFI, saksi AMRIL dan BUDI.Saat terjadi keributan di Sidang Kerapatan tersebut, saksi M. YUSRAN keluar daridalam Balai Adat tersebut berjalan di pinggir jalan menuju Simpang Lapau Tapanggangke rumah saksi M. YUSRAN;Menimbang bahwa sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter saksi M.

ABDUL MAJID, umur + 47 tahun, suku melayu, pekerjaan swasta.Keempat yang tersebut di atas bertindak sebagai Pengurus BadanPengelola Aset dan Pembangunan Nagari Lubuk Kilangan, Kota Padang,berdasarkan Surat Tugas Nomor 66/KANLK/XI/2012 tanggal 02November 2012, yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Lubuk Kilangan Kota Padang, keempatnya beralamat di kantor KerapatanAdat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan di jalan Raya Ulu Gadut KelurahanBandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, selanjutnyadisebut

Bahwa Penggugat adalah masingmasing sebagai Penasehat,Pembina, Ketua dan Anggota Badan Pengelola Aset danPembangunan Nagari Lubuk Kilangan, berdasarkan Surat TugasNomor: 66/KANLK/X1I/2012, tanggal 02 November 2012, dengantugastugas pokok,sebagai berikut:Mengawasi tanah Ulayat Nagari Lubuk Kilangan;Mengurus Tanah Ulayat Nagari Lubuk kilangan;Menyelesaikan Permasalahan dengan Pihak Ketiga lainnya;Mempertanggungjawabkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN)Lubuk Kilangan;.

AdatNagari Lubuk Kilangan, dimana seharusnya, sebagaimana menurutHukum Adat yang berlaku di Sumatera Barat, bahwa Tanah UlayatNagari sebagaimana yang dinyatakan sebagai Objek Perkara oleh ParaPENGGUGAT, yang berhak dan mempunyai kapasitas sebagai PENGGUGAT tersebut adalah Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari(KAN).Sehingga kedudukan dan kapasitas Para PENGGUGAT sebagaiPENGGUGAT dalam perkara a quo tidak berdasar hukum, sehinggaGugatan Para PENGGUGAT gugur dengan sendirinya..

Sehingga objek perkara menjadi dibawahpenguasaan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan.

Padahal pelepasan hak atas tanah objek perkara aquo adalah melalui prosedur yang sah, dan Ketua Kerapatan Adat Nagaripada wakiu itu adalah Idrus Dt. Rj.

;Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;Surat Permohonan Penggugat tanggal 26 Juli 2010Perihal Mohon Rekomendasi Kerapatan Adat Nagari(KAN) Lubuk Alung;Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk AlungNomor : 108/KAN/X//2011 Tentang PersetujuanPenguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung tanggal25 Oktober 2011;Surat Keterangan Nomor : 165/PEM/WNATLA/X2019tanggal 14 Oktober 2019 oleh Wali Nagari Aie TajunLubuk Alung (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Hak Perorangan

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapakis, Mamak Suku Tanjung dan diketahui oleh Camat Wilayah NanSabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) TapakisNomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah UlayatNagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat keterangan nomor34/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.nBurhan mempunyai / menguasai sebidang tanah yang belum

Bahwa berdasarkan Surat Kerapatan Surat Pernyataan KepemilikanTanah tertanggal 27 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan AdatNagari (KAN) Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh CamatWilayah Nan Sabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Tapakis Nomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan PenguasaanTanah Ulayat Nagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat KeteranganNomor 60/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknyamenyatakan a.n Sy .B.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh Camat Wilayah NanSabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) TapakisNomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah UlayatNagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat Keterangan Nomor01/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.nIsramsir mempunyai / menguasai sebidang tanah yang belum

Bahwa telah ada Permohonan dari Penggugat tentang RekomendasiKAN tertanggal 26 Juli 2010 yang ditujukan kepada Kerapatan AdatNagari (KAN) Lubuk Alung dan berdasarkan Permohonan tersebutHalaman 51Putusan Perkara Nomor : 9/G/2021/PTUN.PDGkemudian terbit Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukAlung Nomor 108/KAN/X/2011 tentang Persetujuan Penguasaan tanahUlayat Nagari Lubuk Alung tanggal 25 Oktober 2011 ( vide bukti P8 danbukti P9);.

Adat Nagari tidak bisa dimekarkan karena sudah adakesatuan pemerintahan untuk kesatuan masyarakat itu sebuah himpunanNinik mamak dan Kerapatan Adat Nagari tidak bisa dimekarkan tetapidikukuhkan untuk mengatur dan mengurus tata cara Adat danmempertahankannya dan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalamAdat;Bahwa yang berhak membentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalahberdasarkan hasil musyawarah dalam nagari tersebut.

Siapaninikmamak yang mau dipilin pada nagari tersebut;Bahwa jika pengukuhan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut sudahdilaksanakan maka seharusnya dari awal dimana saat memintapermohonan dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)tersebut, kalau sudah terjadi pengukuhan tidak bisa lagi dibatalkan danyang berhak membatalkan adalah Lembaga Kerapatan Adat AlamMinangkabau (LKAAM);Bahwa ahli sebagai Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau(LKAAM) Kabupaten Sijunjung, dan Ahli juga sebagai

Adat Nagarinyasama akan tetapi sekarang sudah dibentuk Kerapatan Adat Nagari yangbaru yaitu Karapatan Adat Nagari (KAN) Aie Amo, Maloro, TanjungKaliang namanya Karapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Aie Amo Nan 3Niniak dan tidak ada Nagari lain yang masuk ke Karapatan Adat Nagari(KAN) Aie Amo 3 ninik tersebut;Bahwa ketika jual beli tanah tersebut melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)yang pada waktu itu Ketuanya adalah Sampugaga dan sekarang iniKetuanya adalah Kaswir;Bahwa di persidangan diperlinatkan

AdatNagari (KAN) menyatakan tentang masalah Kerapatan Adat Nagari (KAN)Halaman 76 dari 118 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Mrjdi Tanjung Kaliang belum ada kesepakatan ninik mamak yangbersangkutan di Tanjung Kaliang, kemudian kedua bahwa Kerapatan AdatNagari (KAN) Tanjung Kaliang menyatakan tetap di Aie Amo dan sekarangbelum dimekarkan;Bahwa Saksi adalah kemenakan dalam kaum Kotik Naro karena Saksiselalu diikut sertakan oleh Kotik Naro karena ada hak Saksi;Bahwa ketika Saksi pergi atau ikut serta dalam

Saksiselaku Camat mengecek batasbatas sepadannya;Bahwa pada waktu itu hadir Armanto Datuk Gadang, Datuk Sari Padukodan Datuk Rajo Lelo sedangkan yang mewakili nagari waktu itu hadirKetua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Datuk Sampugaga dan yang mewakilidari pemeritahan nagari yang mengerti tentang adat yaitu Kaswin DatukAndiko Rajo dan SaksiSaksi yang mengetahui tentang tanah itu sebagaiNinik Mamak yaitu Sabirin Datuk Monti Penghulu dan Hanafi DatukKuncang yang dibawa oleh Wali Nagari dan Ketua Kerapatan

TAN BASA, digugat sebagai Ketua KerapatanAdat Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan,Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,bertempat tinggal di Kantor Kerapatan Adat Nagari Sumpurdi Sumpur;3. USMAN, S.Ag, digugat sebagai Wali Jorong Kubu GadangKanagarian Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan,Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,bertempat tinggal Wali Jorong Sumpur di Sumpur;4.

Bagindo, Afrizal St Marajo diketahui oleh ninikmamak kedua belah pihak Asril Dt Berahim dari pihak Penjual dan Arifin DtJo Batuah dari pihak Pembeli serta diketahui oleh Kerapatan Adat NagariSumpur yang bernama Ammar Dt. Basa Nan Tinggi.

2010 bermaksud hendak menjualtanah obyek perkara hak milik yang sah di Jorong Kb.GadangSumpur gunabiaya ibunda Pemohon Kasasi yang sedang sakit di Pekanbaru, sedangkanPemohon sendiri sedang dalam kesulitan keuangan yang masih dalam prosesrehabilitasi pasca akibat terkena serangan stroke (lumpuh);Akta jual beli dilakukan dikantor PPAT/Camat Batipuh Selatan;Persyaratan administrasi tanah yang dimiliki berupa:1) Surat pembelian (surat jual beli secara Adat) surat tersebut ditanda tanganioleh Ketua Kerapatan

Surat Pernyataan ini ditandatangani pula oleh Tergugat sebagai Wali Nagari lengkap dengan capstempel, dan Tergugat Il, sebagai Ketua Kerapatan Adat. Tetapi keduanyamenolak tanda tangani akta. Bagaimana mungkin sidang Pengadilan dibuatsebagai lelucon begitu ? ( bukti 6 );Pemohon Kasasi juga tambah heran, ketika Majelis Hakim menolak gugatanPenggugat.

Adat fungsinya hanya mengurusiSAKO (gelar Penghulu & tata cara adat) dan PUSAKO, harta warisan yangturun temurun;Kerapatan Adat tidak berhak mengatur hak milik pribadi, seperti tanahobyek perkara yang sudah jelas dan diakui sebagai pusako rendah hasildari pembelian.

Pembanding/Penggugat : MINSOR Alias MINSOR JAHAN Bin JAHAN RAMPAI
Terbanding/Tergugat II : DEWAN ADAT DAYAK KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Terbanding/Tergugat III : MAJELIS HAKIM KERAPATAN MANTIR PERDAMAIAN ADAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Terbanding/Tergugat I : DIREKSI PT. KATINGAN INDAH UTAMA

Katingan Indah Utama/Tergugat diperoleh fakta bahwa selain menurut perhitungan GPSoleh Tim Ahli Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat setelah dilakukanoverlay (pelapisan), diketahui Tanah Adat Dayak warisan milikPenggugat ternyata berada diluar peta perizinan Tergugat ,sebenarnya dari luas Tanah Adat Dayak warisan milik Penggugat +Hal. 7 dari 36 Hal.

JahanRampai berupa Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tertanggal 27Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kerapatan MantirPerdamaian Adat Desa Kabuau Kecamatan Parenggean, Kepala desaKabuau dan Kepala Desa Tehang;4. Menyatakan sah secara hukum dan mengikat bukti kepemilikantanah Pembanding/Penggugat Konvensi selaku ahli waris Alm.

JahanRampai berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat Nomor :22/DKAPRG/BCA/I/2017 tertanggal 21 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kerapatan Mantir Desa Kabuau, Kepala desa Kabuau,Kepala Desa Tehang, dan Damang Kepala Adat KecamatanParenggean;5. Menyatakan sah secara hukum dan mengikat bukti kepemilikantanah Pembanding/Penggugat Konvensi selaku ahli waris Alm.

Menghukum Terbanding II/Tergugat Il yang telah ikut dalamProses sidang adat dan menandatangani sehingga terbitnya PutusanMajelis Kerapatan Mantir Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin TimurNomor : 217/MHKPADKK/SP/XII2017 tertanggal 15 Desember 2017,Supaya membayar ganti rugi materiil kepada Pembanding/Penggugatselaku ahli waris Alm.

Menyatakan putusan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat DesaKabuau Nomor 1/KM/LPATDKBU/KPTS/XII/2017 adalah batal demihukum;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:.

Kebijakan PengadilanTinggi, dan Surat Edaran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)Nomor: 07/LKAAMSBVI1985, menegaskan bahwa;Setiap Pengadilan Negeri yang menerima perkara tanah pusako tinggiharus menanyakan kepada pemohon apakah perkaranya sudahdiselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan adat (dalam hal ini:Kerapatan Adat Nagari) atau belum.

Sesuai dengan pernyataan KHAIRUL (Tergugat II.B) tidak sesako sepusako.Bahwa berdasarkan Notulen Kerapatan Adat Sakoto (KAS) Tuik Koto GunungKampung Baru Nagari Tuik IV Koto Mudiak Kec. Batas Kapas, pada hari Minggutanggal 21 Oktober 2018 yang dihadiri oleh 26 orang terdiri dari:1). Anggota Kaum Kampai Koto Gunung jo Kaum kampai Tuik;2). Pengurus Kerapatan Adat Sakoto KAS) Tuik Koto Gunung Kampung Baru;3). Imam Kaum se Nagari Tuik V Koto Gunung;4).

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Lembaga Kerapatan Adat NagariHalaman 64 dari 154 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pnn(KAN) IV Koto Mudiak Kec. Batas Kapas tempat Para Penggugat melapor tidakberpedoman keadaan Adat Salingka Nagari, sidang secara sepihak dan solaholah tidak objektif mengambil keputusan.

P10Fotokopi Ranji Kaum Datuk Bandaro Hitam tahun 1952:Fotokopi Janiah Asal Koto Kampai Ayek Ciak tertanggal Tuik 4Maret 1979 berdasarkan keterangan K Datuk Bandaro Hitam;Fotokopi Surat Tanda Pengesahan Menurut Sepanjdang Adattertanggal 5 Djuni 1946;Fotokopi Keputusan Kerapatan Adat Nagari IV Koto Mudik Nomor(01/KAN/1979 tanggal 20 Mei 1979;Fotokopi Surat Penunjukan Wakil Dt.

Bandaro Hitam tertanggal 22Mei 1979;Fotokopi Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) IV Koto MudikKecamatan Batang Kapas Nomor 03/KANIV/Km96 tertanggal 14Januari 1996;Fotokopi Surat Keterangan Wakil/ Penunjukan Wakil Dt.

Sukses Jaya Wood, dikarenakan ParaTerdakwa mengakui lahan tersebut merupakan Hutan Ulayat Nagari;e Bahwa, Terdakwa sejak tahun 2013 menjabat sebagai KetuaKerapatan Adat Nagari Silaut, sedangkan pada tahun 1992, Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa Silaut;e Bahwa, Terdakwa menerima honor dari PT SUkses Jaya Wood sejakJuni 2005 hingga April 2014, tidak dalam kapasitas sebagai KepalaDesa, Pemuka Masyarakat, ataupun Ninik Mamak pada Kerapatan AdatNagari, melainkan sebagai pribadi, karena hal

SuksesJaya Wood;Bahwa, pohonpohon karet tersebut ditanam pada tahun 1994 sampaidengan tahun 1995, dan Saksi sebagai Mandornya;Bahwa, Saksi tidak berupaya melarang dan mencegah Para Terdakwamelakukan perbuatannya karena Saksi takut terhadap Para Terdakwayang mengatasnamakan Kerapatan Adat Nagari Silaut dan masyarakatSilaut;Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa H. Muman Dt. PandukoRajo ketika berada di Sungai dekat lokasi kejadian perkara, danTerdakwa H. Muman Dt.

Panduko Rajo menjabat sebagai KetuaKerapatan Adat Nagari Silaut;e Bahwa, Para Terdakwa menyatakan penebangan pohon dan pembukaanlahan tersebut mengatasnamakan Kerapatan Adat Nagari dan masyarakatNagari Silaut, namun dilapangan baik Saksi maupun Mandor tidak melihatorang lain selain Para Terdakwa yang melakukan penebangan pohondikawasan Hutan Tanaman Industri yang dikelola PT.

Silaut, Kab.Pesisir Selatan;e Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung perbuatan yangdilakukan Para Terdakwa, dan Saksi tidak berada dilokasi kejadian, namuninformasi yang Saksi dengar dari masyarakat, penebangan tersebutdilakukan dengan menggunakan gergaji mesin (Chin Saw);e Bahwa, Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Silaut,sedangkan yang menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Silautadalah Terdakwa H. Muman Dt.

Panduko Rajo hanya menyuruhmasyarakat melakukan penebangan dan membuka lahan untuk perkebunankelapa sawit masyarakat atas nama Kerapatan Adat Nagari Silaut;Bahwa, sebelum dilakukan penebangan, telah dilakukan musyawarahbersama antara masyarakat, pemuka masyarakat, dan perwakilan pemudanagari silaut dirumah Terdakwa H. Muman Dt.

Pembanding/Penggugat I : H.MUKHLIS WAKIL DT SARIKAN Diwakili Oleh : H.MUKHLIS WAKIL DT SARIKAN selaku Ketua Kerapatan adat Nagari III Koto Kec Rambatan Kab Tanah Datar
Terbanding/Tergugat : Bupati Tanah Datar cq Panitia Pemilihan Kabupaten Tanah Datar cq Panitia Pemilihan Wali Nagari Nagari III Koto
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Mohh. Hatta
Turut Terbanding/Penggugat II : AYUNIS DUNI MALIN selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari III Koto Kec Rambatan Kab Tanah Datar

FORMUL02/PROKSI01/KIMP U T U S A NNomor : 143/B/2018/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Ill KOTO, yang berkedudukan diKecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, ProvinsiSumatera Barat.

Dalam hal ini diwakili Ketua dan SekretarisKerapatan Adat Nagari (KAN) III Koto, berdasarkan SuratKeputusan No. 01/SK/KANIII.KT2015, Tanggal 30 Januari2015 Tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari(KAN) Nagari Ill Koto periode 20152020;1. Nama : H. MUKHLIS;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jl.

Syahril HarunDjamil mendalilkan dalam jawabannya objek perkara adalah harta pusakatingginya maka oleh sebab itu Tergugat digugat sekarang ini ;Bahwa Tergugat IV digugat sekarang ini karena Tergugat IV dalammenandatangani surat alas hak Syahril Harun Djamil (almarhum) tanggal 10Desember 2001 yang selaku Ketua KAN Silungkang tidak bermusyawarahdengan seluruh anggota Kerapatan Adat Nagari Silungkang dan sekarang iniTergugat IV tidak lagi menjabat Ketua KAN Silungkang, maka oleh sebab ituTergugat IV

Setiapkaum yang mendalilkan memiliki harta pusaka di Minangkabau, maka kaumtersebut harus juga menunjukkan sakonya karena pusako jo sako haruslahseiring sejalan tidak ada kaum di Minangkabau yang hanya memiliki pusakosaja ;Bahwa secara hukum Lembaga Kerapatan Adat Nagari Silungkang haruslahdigugat karena KAN dalam lingkungan adat di Minangkabau mempunyalperanan penting untuk menentukan sako jo pusako, dengan tidakdigugatnya Kerapatan Adat Nagari Silungkang dalam perkara ini, makapara pihak tidak

perkara ini secara hukum jelas, kapasitasPenggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan karena tanahobjek yang diperkarakan bukanlah harta pusaka kaum Para Penggugat,akan tetapi adalah harta pusaka kaum Tergugat dan Tergugat II yangdikuasai olen kaumnya secara turun temurun ;Hal ini didasarkan kepada Surat Pernyataan Kepemilikan Hak yang dibuatoleh Mamak Kepala Waris kaum Tergugat dan Tergugat II yang dikuatkandan diketahui oleh instansiinstansi yang terkait dan berwenang sepertiKepala Desa, Kerapatan

kepentingan hukum untukmengajukan tuntutan dan tidak semua kepentingan dapat diterima sebagaidasar pengajuan tuntutan hak ;DALAM EKSEPSI (Turut Tergugat) :Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup,hal ini merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu olehpengadilan guna diperiksa.Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/SIP/1971mensyaratkan Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum ;Kerapatan

Adat Nagari Silungkang adalah sebagai sebuah institusi yang terlibatdalam menetapkan status hak baik sako maupun pusako yang berada dilingkungan Kenagarian Silungkang ;Bahwa dalam hal ini menetapkan tentang status terhadap objek yang digantirugi oleh Tergugat VI, Kerapatan Adat Nagari Silungkang telah melakukanHal. 9 dari 20 hal.

Menyatakan sah Surat Pemyataan Pelepasan Hak Tanah dari Kerapatan AdatNagari (KAN) Lubuk Basung dan KAN Geragahan yang dilegalisasi olen CamatLubuk Basung Kabupaten Agam tertanggal 20 Mei 1988 dengan Nomor 08/05/RIS/1989 dan Surat Keputusan KAN Lubuk Basung dan KAN Geragahan tanggal20 Mei 1989;3.

dan putusanhakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai amar putusan padaangka 2 (dua) dan 3 (tiga),8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (Sepuluh)Pengadilan Tinggiberpendapat sebagai berikut ;HalamanSdari10Putusan Nomor 28/PDT/2019/PTPDGMenimbang, bahwa setelan mencermati amar putusan Hakim Tingkat pertamapada angka 2 yang mengabulkan tuntutan/petitum gugatan Penggugat, sekarangTerbanding pada angka 3 (tiga) yang meminta pengesahan terhadap surat pemyataanpelepasan hak tanah dari Kerapatan

Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan AdatNagariGeragahan, dan amar putusan Hakim Tingkat pertama pada angka 3 (tiga) yangmengabulkan tuntutan/petitum gugatan Penggugat, sekarang Terbanding pada angka 4(empat) yang meminta agar Penggugat, sekarang Terbanding sah sebagai pihak yangdiserahkan untuk mengelola tanah adat milik Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung danKerapatan Adat Nagari Geragahan, seluas lebin kurang 12.000 M2 (dua belas ribumeter bujur sangkar), terhadap tuntutan tersebut Pengadilan