FAFA TEKNINDO PRATAMA
Tergugat:
1.POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK BOPN-RM/PNBP UNIVERSITAS BENGKULU

KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA vs Pejabat Pembuat Komitmen 10 (PPK 10) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional III Provinsi Jawa Barat, dkk

ACHMAD KAVERO VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEKERJAAN PENGADAAN KELAMBU BERINSEKTISIDA SATUAN KERJA DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG PADA DITJEN. PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI;

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di 18Office Park Jalan TB Simatupang Nomor 18, Jakarta, pekerjaanAdvokat dan Advokat Magang dari Kantor Hukum Yudha DewiSetiawan Sihombing, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Januari 2017;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), pekerjaan PengadaanKelambu Berinsektisida Satuan Kerja Direktorat PengendalianPenyakit Bersumber Binatang (PPBB) pada Ditjen PengendalianPenyakit dan Penyehatan Lingkungan

syarat penyerahan barangsudah terlewati, namun perjanjian tersebut tidak serta merta menjadi batalatau berakhir dan dapat diputus kontrak, karena untuk memutus perjanjiantersebut harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1)Perjanjian mengenai Pemutusan Kontrak yang berbunyi Apabila penyediamelebihi batas waktu paling lambat 50 (lima puluh) hari dari waktu yangditetapbkan belum menyerahkan barang sekurangkurangnya 35% darijumlah harga yang ditetapkan, maka dianggap cukup bukti bagi PPK

Tindakan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut adalahberdasarkan peraturan perundangundangan, yaitu PeraturanHalaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 260 K/TUN/2017Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, dimana pada Pasal 93 ayat (1) huruf a.1, huruf b, danhuruf c yang berturutturut menyatakan;PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:a.1.

Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akanmampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupundiberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) harikalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untukmenyelesaikan pekerjaan;b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakankewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangkawaktu yang telah ditetapkan;c.

Aloma KreasiKayangan (yang diwakili saudara Agus Supanji) dengan PPK,KPA dan Panitian Penerima Barang Dit. PPBB di ruanganDirektur PPBB pukul 18.00 sampai dengan selesai PT. AlomaKreasi Kayangan berjanji akan menyampaikan klarifikasi atassurat dari PT.

Penggugat:
JANUDIN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2.KPA/PPK BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA)

Jonner Simanjuntak
2.PPK Pengadaan Jalan Tol Medan-Binjai dan Binjai-Langsa
3.BPN Propinsi Sumatera Utara

- PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG INDRALAYA KEMENTERIAN PU (PEMOHON) VS - 1. SYAFAWI AR DKK, 2. A. RACHMAN AS, 3. HERMAN, 4. ZAINAL ARIFIN, 5. ACHMAD KORI (PARA TERMOHON)

., MT, Jabatan PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang Indralaya berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 664/KPTS/M/2014 tanggal 31 Desember2014 beralamat Griya Palem Kencana Nomor 162 Kelurahan TalangKelapa Kecamatan AlangAlang Lebar Kota Palembang, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukum MUZAKIR ISMAIL, SH., MH dan Hj.ANDI SRI MULYATI, SH Advocat/Pengacara yang beralamat di JalanHM. Dhani Efendi Blok 53 LT.II No.

- PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG INDRALAYA KEMENTERIAN PU (PEMOHON) VS - 1. DARIUS, 2. SYAHRUL SALEH, 3. NITA SARI, 4. SYAFAWI AR, 5. H. KAILANI, 6. YAHYA (PARA TERMOHON)

., MT, Jabatan PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang Indralaya berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 664/KPTS/M/2014 tanggal 31 Desember2014 beralamat Griya Palem Kencana Nomor 162 Kelurahan TalangKelapa Kecamatan AlangAlang Lebar Kota Palembang, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukum MUZAKIR ISMAIL, SH., MH dan Hj.ANDI SRI MULYATI, SH Advocat/Pengacara yang beralamat di JalanHM. Dhani Efendi Blok 53 LT.II No.

(PPK Bangil), Lutfllah A.Md, SPd (PPK Lekok), Ansori Huzaimi (PPK Kraton) Edi Riyanto (PPK Pohjentrek), Mustaim JS (PPK Gondang Wetan), terdakwa Endang Sutriani (PPK Winongan), M.

Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo antara lain Mohammad Tauhid (PPK Prigen non aktif), Suhudi Rohmad, SE (PPK Wonorejo), Imam Taufik (PPK Purwosari), Eko Widiyanto, S.Pd (PPK Sukorejo), Ahmad Humaidi (PPK Gempol) Sujarwanto A.Md (PPK Bangil), Lutfllah A.Md, SPd (PPK Lekok), Ansori Huzaimi (PPK Kraton) Edi Riyanto (PPK Pohjentrek), Mustaim JS (PPK Gondang Wetan), Endang Sutriani (PPK Winongan), M. Sholeh SAG MPd, I (PPK Grati), Budiarjo SPd (PPK Beji).

(PPK Gempol) Sujarwanto A.Md (PPK Bangil), Lutfllah A.Md, SPd (PPK Lekok), Ansori Huzaimi (PPK Kraton) Edi Riyanto (PPK Pohjentrek), Mustaim JS (PPK Gondang Wetan), terdakwa Endang Sutriani (PPK Winongan), M.

Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo, sedangkan dari para PPK yang hadir antara lain Sdr. Suhudi (PPK Wonorejo), Sdr. Budi( PPK Beji), Sdr. Sujarwanto (PPK Bangil), Sdr. Imam (PPK Purwosari), Sdr. Sholeh (PPK Grati), terdakwa Sdr. Endang (PPK Winongan) , Sdr. Edy (PPK Pohjentrek), Sdr. Mustain (PPK Gondang wetan) , Sdr. Eko (PPK Sukorejo), sdr. LUTFI (PPK Lekok) dan sdr ANSORI (PPK Kraton), Sdr.

- Bahwa Yang hadir dalam pertemuan tanggal 12 Maret 2012 adalah 11 PPK yaitu Sdr. Moch. Taukhid (PPK. Prigen), sdr. Imam Taufik (PPK Purwosari), sdr. Eko (PPK Sukorejo), sdr. Suhudi (PPK Wonorejo), sdr. Budi (PPK Beji), sdri. Endang (PPK Winongan), sdr. Mustain (PPK Gondangwetan), sdr. Lutfhi PPK Lekok, sdr. Sholeh PPK. Grati, sedangkan untuk dua PPK tidak ikut yaitu sdr. Sudjarwanto (PPK. Bangil) dan sdr. Anshori (PPk Kec. Karton).

Penggugat:
PT MACCAFERRI INDONESIA
Tergugat:
PT BUMI DUTA PERSADA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN PUPR RI C.Q PPK PADA PROYEK PEKERJAAN REKONSTRUKSI DAN PENANGANAN LERENG TAWAELI

PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 (PPK KOSGORO 1957);MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;PERKUMPULAN KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 (KOSGORO 1957);

Menetapkan barang bukti berupa:1 Laptop Merk ACER;2 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MUARADUA;3 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RAWAN;4 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY SANDANG AJI;5 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN RUNJUNG AGUNG;6 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN TIGA DIHAJI;7 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RUNJUNG;8 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN KISAM ILIR;9 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SINDANG DANAU;10 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN

PULAU BERINGIN;11 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SUNGAI ARE;12 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SIMPANG MARTAPURA;13 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUANA PEMACA;14 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMACA;15 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN;17 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BANDING AGUNG;18 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MEKAKAU ILIR;19 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH;20 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN

OKU Selatan Tahun Anggaran 2013;30 Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;31 Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2014;32 SPJ Pengeluaran Honor LINMAS PPK dan LINMAS PPS Tahun Anggaran 2014;33 Penyampaian nama-nama LINMAS TPS;34 Data Pemilih Tetap Pilpres Tahun 2014 Kabupaten OKU Selatan; 35 Agenda Surat keluar Tahun 2014;36 SPJ TU

Menyatakan barang bukti berupa:Laptop Merk ACER;Data LINUVAS TPS,PPS,PPK KECAMATAN MUARADUA;Data LINVAS TPS,PPS,PPK KECAMATAN BUAY RAWAN;Data LINVAS TPS,PPS,PPK KECAMATAN BUAY SANDANG AdJl;Data LINVAS TPS,PPS,PPK KECAMATAN RUNJUNG AGUNG;Data LINVAS TPS,PPS,PPK KECAMATAN TIGA DIHAdI;Data LINVAS TPS,PPS,PPK KECAMATAN BUAY RUNJUNG;Data LINVAS TPS,PPS,PPK KECAMATAN KISAM ILIR;Data LINVAS TPS,PPS,PPK KECAMATAN SINDANG DANAU;Data LINVAS TPS,PPS,PPK KECAMATAN PULAU BERINGIN;Data LINVAS TPS,PPS,PPK KECAMATAN

TPS,PPS,PPK KECAMATAN KISAM ILLIR9 Data LINMAS TPS,PPS,PPK KECAMATAN SINDANG DANAU10 DataLINMAS TPS,PPS,PPK KECAMATAN PULAU BERINGIN11 Data LINMAS TPS,PPS,PPK KECAMATAN SUNGAI ARE12 DataLINMAS TPS,PPS,PPK KECAMATAN SIMPANG MARTAPURA13.

DataLINMAS TPS,PPS,PPK KECAMATAN BUANA PEMACA14.

Menetapkan barang bukti berupa:1 Laptop Merk ACER;2 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MUARADUA;3 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RAWAN;4 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY SANDANG Aul;5 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN RUNJUNG AGUNG;6 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN TIGA DIHAdlI;7 Data LINMVAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY RUNJUNG;8 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN KISAM ILIR;9 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SINDANG DANAU;10 Data LINVAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN PULAU

BERINGIN;11 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SUNGAI ARE;12 Data LINMVAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN SIMPANG MARTAPURA;13 Data LINMVAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUANA PEMACA;14 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMACA;15 Data LINVAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN WARKUK RANAUSELATAN;17 Data LINVAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BANDING AGUNG;18 Data LINVAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN MEKAKAU ILLIR;19 Data LINMAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBURANAU TENGAH;20 Data LINVAS TPS, PPS, PPK KECAMATAN KISAM

PATRADATergugat:1.KRISTIANUS DOMINGGO SE SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK UNIT KECAMATAN LANGKE REMBONG2.BUPATI MANGGARAI CQ CAMAT LANGKE REMBONG KABUPATEN MANGGARAI

UKLR/ DAU /VI/ 2019.Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, Tergugat menerbitkan dan menyerahkanSurat Perintah Mulai Kerja (GPMK) Nomor : 17 / PPK. UKLR / DAU / VI/2019,Putusan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg. Halaman 3 dari 54Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan PengadaanInstalasi Pengolahan Sampah Non Organik yang isinya adalah memerintahkanPenggugat untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan, dan berdasarkanpada Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) Nomor : 17 / PPK.

dan Syarat Syarat Knusus Kontrak(SSKK), serta adanya Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBu),Nomor : 15 / PPK. UKLR / DAU / VI / 2019, tanggal 17 Juni 2019 yangdikeluarkan oleh Satuan Kerja Kecamatan Langke Rembong KabupatenManggarai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kecamatan LangkeRembong Tahun Anggaran 2019 atas nama KRISTIANUS DOMINGGO, SE.(Tergugat ), serta Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) Nomor : 17 / PPK.

Bahwa Penggugat baru menerima surat dari Tergugat padatanggal 16 Desember 2019 dan surat tersebut adalah Surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) Nomor : 800 / PPK. UKLR / DAU / XIl / 2019,sedangkan 3 (tiga) surat terkait teguran kritis Penggugat tidak pernahmenerimanya.Bahwa menurut hemat Penggugat, Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Nomor : 800 / PPK.

membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaianprestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harusdibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasilpelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK, makamenurut hukum seharusnya Tergugat tetap memperhitungkan kemajuankerja (progres) atau hasil kerja dari Pekeriaan Pembuatan Tong Sampah NonOrganik dan Pekerjaan Umpak yang telah dikerjakan dan / atau dipasang olehPenggugat yang hampir rampung

PPk;Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tugas PejabatPembuat Komitmen (PPK) :a. menyusun perencanaan pengadaan;menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);menetapkan rancangan kontrak;menetapkan HPS;0209 5menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;Putusan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Rtg. Halaman 19 dari 5414.

M E N G A D I L I
1.Menyatakan Terdakwa I GUSTI IRHAMNI alias IIR bin GUSTI KAZUAINI, Terdakwa II HERI KUSNADI, S.Pd bin ABDUL AZIZ, Terdakwa III MUHAMMAD MARZUKI bin ABDUL RASYID dan Terdakwa IV SALAPUDIN alias UDIN bin ARBAIN tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan anggota PPK karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertiflkat

HAIRUL FALAH, S.E Bin SUPIANOOR
-1 (satu) Berkas SK Pengangkatan PPK Kecamatan Karang Intan
Dikembalikan kepada sdr. MUHAIMIN, S.Ag Bin SALAHUDDIN PENCAK
-1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS x 453 M, Warna Hitam
-1 (satu) Unit Komputer Portable Merk ACCER ASPIRE Z1-601 (AZ1-601-LubN2830
-2 (dua) Unit Printer Merk CANON PIXMA MP 287, Warna Hitam.

.;> Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Berita Acara DA.1 yang telah dibuatoleh PPK Karang Intan baik DA.1 yang PERTAMA ataupun yang KEDUA, danSurat pernyataan yang dibuat oleh PPK karang Intan atas kesalahan melakukanpenginputan data ke dalam DA.1 yang KEDUA;> Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi kKeanggotaan PPK karangIntan berjumlah 5 (lima ) orang namun saksi tidak mengenal dengan semuaanggota PPK karang intan tersebut;Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan

adalah pengakuan salah dari PPK Karang Intan yangmereka ditandatangani.Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja keanggotan PPK Karang Intannamun setelah adanya rapat sidang pleno bawaslu di hotel ratan Inn barulahsaksi mengetahui bahwa keanggotaan PPK Karang Intan adalah Gusti Irhamni,Amd,Kep (Ketua PPK), Heri Kunadi, S.pd (Anggota), Riswan Ihwani (Anggota),Muhammad Marzuki (Anggota) dan Salapudin (Anggota);Bahwa namanama tersebut diatas diangkat dan ditetapkan menjadi PPKKarang Intan Berdasarkan

dihadiri oleh semua anggota panwascam karang intandan para saksi pihak Parpol, dan pihak PPK;Bahwa ketika proses rekapitulasi tinggat PPK pihak PPK membuatkan beritaacara hasil rekapitulasi berupa DA1 dan ditandatangani oleh para saksi pihakParpol dan anggota PPK;Bahwa setelah rekapitulasi di Kecamatan pada waktu itu sepengetahuan saksikemudian ditanyakan kepada para yang pada saat itu hadir, apakah ada yangmerasa keberatan dan ternyata para saksi yang hadir menerangkan tidak yangkeberatan dan kemudian

berpesan kepada saksi untuk tidak meninggalkantempat untuk menunggu print out hasil rekapitulasi oleh PPK;Bahwa terkait dengan siapa yang membuat berita acara DA1 tersebut saksitidak mengetahuinya yang jelas adalah anggota PPK yang terdiri dari 5Anggota yaitu sdr GUSTI IRHAMNI (selaku Ketua PPK), sdr HERI KUSNADI(Anggota), sdr RISWAN.!

yang lain masih mengerjakan yanglain;Bahwa saksi dalan keanggota PPK Karang Intan sebagai anggota;Bahwa saksi dan para terdakwa diangkat dan ditetapkan menjadi PPK KarangIntan Berdasarkan surat keputusan Nomor: 56 / PP.O5 1 PU / 6303 / KPU Kab / Ill / 2018 tentang Daftar Nama Calon Anggota PPK terpilin danpengumuman Nomor: 438/PP.051Pu/6303/KPUKab/XII/2018 TentangPerubahan Penetapan Calon Tambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) se Kabupaten Banjar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun2019

Lestari Cipta Anugerah;Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pupuk Dan Pestisida Pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012

Gatot Subroto, Kav. 3536, Jakarta Selatan12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 September 2012,Hal dari 65 hal, Putusan No.168G/201 2/PTUNJKTuntuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;=2 22 nn nnnMELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDAPADA SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DANSARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARANBerkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D, Lantai9, Jalan Harsono RM No.3, Jakarta Selatan,

(Kepala Sub Bagian Tata Usaha, DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian) ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di KantorDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana PertanianKementerianPertanian, Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Pasar Minggu, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/PPK/PSP/X/2012,tanggal 8 Oktober 2012, untuk selanjutnya disebut sebagaiSRG ceePengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Telah membaca :9 2222222 22a o nnn nnn nnnPenetapan Ketua Pengadilan

tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 168/PENHS/2012/PTUNJKT., tertanggal 3 Oktober 2012, tentang Penetapan HariPenetapan Penundaan Nomor : 168/G/2012/PTUNJKT, tanggal 17 Oktober 2012,tentang Penundaan Pelaksanaan Lebih Lanjut Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenDirektorat Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA. 2012,Hal 3 dari 65 hal, Putusan No.168G/201 2/PTUNJKTNomor : 07/PPK

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pejabat Pembuat KomitmenDirektorat Pupuk dan Pestisida Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/ 2012, bertanggal 16Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan PenyaluranBLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Jawa) TA. 2012Nomor : 07/PPK/PSP/VII/2012 / 181 LCAKontrak/PSP/7/2012, tanggal 02 Juli2.

Paket Pekerjaan belumdilaksanakan, Tergugat dengan Surat Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, bertanggal 16Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama, secara sepihak memutuskanKontrak, sehingga Penggugat merasa diperlakukan tidak wajar dan mengalamikerugian materiil dan immateriil;Bahwa Penggugat melalui Surat No.59/LCASS/IX/2012, tanggal 3 September 2012telah menolak Pemutusan Kontrak dan meminta Tergugat melanjutkan PaketPekerjaan ;Bahwa ternyata Tergugat, berdasarkan kekuasaan dan arogansinya

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA DALAM PAKET PEKERJAAN PENGADAAN LABORATORIUM MULTI EDUCATION SMA tersebut;

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA DALAM PAKET PEKERJAAN PENGADAAN LABORATORIUM MULTI EDUCATION SMALawanPT INTERNET PRATAMA INDONESIA

Adapun susunan PPK Kec. Karangpawitan, Kab. Garuttersebut diantaranya Sdr. ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN (Terdakwa) selakuKetua PPK merangkap Anggota, Sdr. DADANG SURYANA Bin IKIN selakuAnggota dan Sdr. WAWAN RISWAN Bin H. DEDI selaku Anggota.

adalah PPK dan tata cara mekanismeteknis rekapitulasi sebagaimana pasal 17 adalah PPK melakukan plenoatau rekapitulasi berbasis perTPS setelah selesai baru dibacakanberbasis desa;Bahwa Terdakwa sebagai anggota PPK dan merangkap sebagai ketuaPPK;Bahwa dokumen sertifikat rekapitulasi Suara yang ditunjukkan adalahmerupakan tandatangan dari PPK dan saksisaksi pada saat perhitunganrekapitulasi;Bahwa pada saat penetapan pleno dikecamatan tersebut tidak adakeberatankeberatan dari Pengawas Pemilihan Kecamatan

Saksi DADAN SURYANA Bin IKIN,dibawah disumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi sebagai anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)Karangpawitan Kab.Garut bagian Devisi Tekhnis sejak tanggal 01 Januari2019 diangkat oleh KPU Kab.Garut; Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai ketua PPK adalahdilaksanakan dalam pleno anggota PPK sendiri dan anggota PPK lahyang menentukan bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua PPK; Bahwa KPPS melakukan hasil penghitungan surat suara di masingmasing TPS

dibawah koordinasidan diselenggarakan oleh PPK di Kecamatan masingmasing.

PPK;Bahwa seharusnya tugas rekapitulasi diinput bisa dilakukan oleh PPKdan bisa dilakukan oleh PPS atau diperbantukan dalam hal penginputan;Bahwa Produk DAA1 dalam rapat pleno merupakan produk PPK;Bahwaproduk DAA1 yang dilakukan penginputan dan belumditandatangani belum bisa dikatakan merupakan produk PPK yaituDAA1;Bahwa perekapan dari C1 ke DAA1 berbasis TPS, apabila salah satutahapan tidak dilakukan berarti PPK telah melakukan kesalahanprosedur;Bahwa dalam rekap pleno PPK terdapat 2 tahap yaitu

PPK Proyek Peningkatan Jalan Tapobaran Balurebong Atanila
2.Direktur CV. Tryparty Tirta Enginering Cq. Konsultan Pengawas

Pemutusankontrak oleh PPK,Point 40.1 huruf f. yang berbunyi sebagai berikut:Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) haridan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpapersetujuan Tergugat Il.2.

Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan suratperingatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisikpelaksanaan pekerjaan.

Konsultan pengawas wajib melaporkan hasilpekerjaan kepada PPK tanpa meminta persetujuan dari penyedia jasa,justru seharusnya Penggugat sebagai penyedia jasa membuat laporanprogres kemajuan fisik kepada PPK harus mendapat persetujuan darikonsultan pengawas. Dengan demikian alasan yang dijadikan konsideranmenimbang point 37 dalam Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)Peningkatan Jalan Tapobaran Balulebong Atanila, Multy Years. Nomor :PU. 620. 02.01/SPBM/MY/VIII/2014 dengan PT.

Nele Baru untukbekerja pada proyek tersebut, kKemudian Saksi menemui PPK DinasPekerjaan Umum Kabupaten Lembata dan saat itu disampaikan olehPPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata bahwa PT.

KeterlambatanPelaksanaaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis dan angka 4. 1 ApabilaPenyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harusmemberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentangkontrak kritis; Bahwa, Konsultan pengawas (Tergugat Il) tidak terikat perjanjian denganPenggugat sebagai penyedia jasa. Konsultan pengawas wajib melaporkanhasil pekerjaan kepada PPK tanpa meminta persetujuan dari penyedia jasa,justru seharusnya P.T.

prosedur yang ditetapkan dalam petunjukoperasioanal PPK untuk mendapatkan bantuan dana PPK tersebutTerdakwa bersamasama dengan Ketua LKMD, Team PelaksanaKegiatan (TPK) dan Fasilitator Kecamatan (FK) berhasil mengambil danabantuan PPK tersebut sebanyak Rp. 721.473.744, (tujuh ratus dua puluhsatu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empatrupiah) yang dicairkan dalam tiga kali / tahap masingmasing terurai : Tahap' IIsebesar 40 % kurang lebih Rp. 288.589.497, Tahap' Il sebesar

ribu rupiah)dimana menurut petunjuk teknis operasional PPK.

Tengah pada hari Sabtu tanggal 29 September2001 telah menerima dana pengembalian PPK dari anggota masyarakatDesa Durian Tunggal melalui Ketua LKMD Desa Durian Tunggal sebesarRp.9.950.370, (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratustujuh puluh rupiah) dimana menurut petunjuk teknis operasional PPK,dana pengembalian yang ada pada Terdakwa selaku Ketua UPK harusdisetorkan kedalam rekening pengembalian dana ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) di BRI Cabang Sampit, akan tetapiTerdakwa telah

Keuangan Kecamatan (PPK) yang sudah mengetahuisesuai petunjuk teknis operasional PPK, danadana pengembalian yangTerdakwa terima tersebut diatas berjumlah Rp. 40.304.533,90,(empatpuluh juta tiga ratus empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah sembilanHal 5 dari 25 hal.

sebesar Rp.3.829.000,(tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)dimana menurut petunjuk teknis operasional PPK.