dan bukan merupakan penghasilan Pemohon Banding;Bbahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tidakseharusnya nilai tersebut dijadikan DPP PPN Pemohon Banding, transaksi nilaipenggantian Other Receivable sebesar Rp. 11.595.827.325, bukan merupakanObjek PPN dan tidak terutang PPN;bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka, jumlah pajak yangterutang menurut Surat Ketetapan Pajak sebesar: No Uraian Jumlah Rupiah MenurutPKP Koreksi Terbanding1

Putusan Nomor 1431/B/PK/PJK/2017Pertambahan Nilai Nomor 00004/307/09/051/13 tanggal 15 November 2013Rp38.188.168.000,00, diketahui koreksimenurut Terbanding yang menjadi dasar sengketa adalah sebagai berikut:Tabel 1Perbandingan SPT PPN Masa April 2009 dan SKPKBT PPN Masa April 2009Masa Pajak April 2009 senilai JUMLAH RUPIAH MENURUT NO URAIAN SelisihPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajaka.

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp56.943.669.569Menurut Terbanding1. Koreksi Saat VerifikasiDasar dilakukan Verifikasi untuk Tahun Pajak 2009a. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, Pasal 15Halaman 4 dari 58 halaman. Putusan Nomor 1431/B/PK/PJK/2017disebutkan:Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan;b.

sebesarRp378.630.077,00 dengan penjelasan sebagai berikut :1. bahwa Pajak Masukan atas pemakaian pupuk, ongkos angkut pupuk, landclearing dan pemakaian bahan lainnya sebesar Rp360.190.017,00;2. bahwa Pajak Masukan yang jawaban konfirmasi dari KPP terkait tidak adasebesar Rp18.440.060,00;Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 262/B/PK/PJK/2015 Koreksi Pemeriksa Mengenai Pengkreditan Pajak Masukan Atas PemakaianPupuk Ongkos Angkut Pupuk, Land Clearing dan Pemakaian Bahan Lainnyasebesar Rp360.190.017,00Menurut Terbanding1

clearing dan bahan lainnyasebesar Rp360.190.017,00 agar dibatalkan karena tidak sesuai denganketentuan karena telah terjadi ketidakcermatan pengidentifikasian kegunaanBKP/JKP keperluan unit Kebun serta kesalahan penafsiran KeputusanMenteri keuangan Nomor: 575/KMK4/2000 oleh tim Pemeriksa;Koreksi pemeriksa mengenai pengkreditan Pajak Masukan yang JawabanKonfirmasi dari KPP terkait "Tidak Ada sebesar Rp18.440.060,00 karenamenurut Pemeriksa merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkanMenurut Terbanding1

JUDEX FACTI TIDAK CERMAT MENILAI BUKTI MILIK TERBANDING1.Bahwa tidak ada satupun BuktiBukti milikTerbanding yang menunjukan dimana letak dan posisi objek milikTerbanding, Bukti P.8 tidak menjelaskan tentang keluasan maupun batasbatas tanah milik Terbanding sehingga objek yang disengketakan menjadikabur dan tidak jelas, adanya bukti Terbanding Kode P.9 dari keteranganIpin Soden membenarkan Bukti tersebut belum dicap dipertegas pulamelalui keterangan saksi Samsul Saluki membenarkan tidak ada alaspendukung

Putusan Nomor 903/B/PK/PJK/2015 Jumlah Rupiah MenurutNomor Uraian Selisih / BedaPemohon Banding Terbanding1. Dasar Pengenaan PajakImpor BKP 0,00 1.249.809.790,00 1.249.809.790,002. Perhitungan PPN Kurang Bayar :PK yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00 124.960.379,00 124.960.379,00PM yang dapat diperhitungkan 0,00 0,003. PPN Kurang Bayar 0,00 124.960.379,00 124.960.379,004. Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 59.980.981,005.

TONDO AJIBIROWO,SH,Tempat lahir Surakarta, 16 Maret 1983pekerjaan Swata, Alamat Jalan Raya SoloSemarang KM.22, DukuhKaranganyar RT.01 RW.01 Desa Rendusari Kecamatan Teras,Kabupaten Boyolali ;Selanjutnya disebut sebagai : Terbanding1/Semula Tergugat 1;2. PD.

MaretHalaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor : 225/PDT/2016/PT SMGMenimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memonbanding dalam perkara Ini; 25 "=Menimbang, bahwa Tergugat 1/Terbanding tidak mengajukan kontramemori banding dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemberitahuan memeriksaberkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi oleh JurusitaPengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Boyolali kepadaPengugat/Pembanding tanggal 19 April 2016, kepada Tergugat I/Terbanding1

Status perkawinan PEMBANDING dengan TERBANDING1. Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembandingadalah suami isteri yang sah yang telah menikah di Jambi pada tanggal05 Nopember 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/13/xi/88 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan JambiTimur tanggal 07 Nopember 1988;2.

Bahwa Pembanding menyatakan akan membayar Cek BillietGirosenilai Rp. 300.000.000, tersebut jika ada kebenaran hukum yangmenyatakan bahwa Terbandins mempunyaikewenansanmenuruthukum untuk menahan atau menyandera dan bahkan menjual barangmilik penyewa / pencarter anskutan denean Terbandinslll yang ditahandan dijual oleh Terbanding dengan alasan karena penyewa kapal /TerbandingII tidak membayar uang sewa kapal milik Terbanding1 tersebut;1.13.

Bagi Turut Terbanding, Majelis Hakim Perkara ini tidak cukup dalamdantidakcukup jujuruntuk meneliti baik dalil gugatan Pembandingmaupun bukti bukti serta peraturan perundangundangan yang berkorelasidengan persoalan hukum yaitu perbuatan Terbanding1 terhadapPembanding dalam perkara ini karena faktanya:1.Perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN Bpp adalah merupakan gugatanTerbandingI / Sindoro Tjokrotekno terhadap Turut Terbanding selakupengacara dari Pembanding yang obyeknya adalah tentangperbuatan Pembanding

Sulawesi Tengah,berkedudukan di Jalan S.Parman No. 69, KelurahanBesusu Timur, Kota Palu, sebagai Turut Terbanding1, semula Turut Tergugat I;5. Kantor Pertanahan Kota Palu (Dahulu BPN Kab. Donggala), berkedudukandi Jalan R.A.

hanyaterbatas pada norma disiplin profesi, sehingga tidak serta merta dapat diartikansebagai pelanggaran maupun perbuatan melawan hukum yang memerlukanpersyaratan luas secara hukum berupaProfessional Competency of Expertdan Geographic of Expert;Menimbang, bahwa dengan adanya penegasan tersebut, maka sepanjangmengenai Professional Competency of Expert dan Geographic of Experttersebut tidak dibuktikan, maka pelanggaran norma disiplin profesi kedokteranyang dilakukan Tergugat sekarang Pembanding (juga sebagai Terbanding1

Selanjutnya, apabilabukti T.Il.Intv.14 dan T.ll.Intv.18 tersebut telah digunakan sebagai recht title(alas hak) dari Surat Permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai Atas Tanahyang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2kepada Tergugat/Terbanding 1/Termohon Kasasi 1 pada tanggal 1 Mei 2009tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena menurut hukum keberadaanbukti T.ll.Intv.14 dan T.Il.Intv.18 tersebut wajib ditangan Tergugat/Terbanding1/Termohon Kasasi 1 selaku penyimpan dokumen

TERLAWAN1/TERBANDING 1 dan TERLAWAN 2/TERBANDING 2 melakukanpenyerobotan tanah atau melanggar unsur Palemahan dari ajaranTRI HITA KARANA.Bahwa KLEN/SOROH Kawitan PELAWAN/PEMBANDING adalahKLEN/SOROH KEBAYAN sesuai dengan Sanggah PemrajanPerthisentana Kebayan yang disungsung/sungkem dan diwarisiserta dimiliki oleh PELAWAN/PEMBANDING dari Men Gulik(Almarhum) yang ada pada Jalan Melati No 09, Banjar GrokgakTengah, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, KabupatenTabanan, sedangkan KLEN/SOROH TERLAWAN 1/TERBANDING1

Putusan No.2/Pdt.G/2021/P TA.BBKhusus Tanggal 13 April 2021, sebagai Terbanding1/Pembanding Il/Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkaraini;DUDUK PERKARAMemperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan PengadilanAgama Pangkalpinang Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Pkp., tanggal 18 Maret 2021Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1442 Hijriah yang amarnyasebagai berikut :DALAM EKSEPSI.

Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) Rp2.237.591.608 No BRAIN Pemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp Rp a.2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 699.947.863 Rp 699.947.863a.3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Rp Rp Pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp Rp a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp (1.695.070) Rp 1.695.070a.6.

dengan perolehan BKP/JKP yangpenyerahannya berupa CPO dan PK yang terutang PPN.Pengertian Penyerahan yang Tidak Terutang PPNbahwa yang dimaksud dengan pengertian Penyerahan Yang Tidak TerutangPajak adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai PajakPertambahan Nilai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4A UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16B UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai.Landasan Hukum Terbanding1

Paripurna Swakarsa, dan harga jual yang dijadikan patokan harga oleh Pemohon Bandingadalah harga yang diterapkan dengan pihak ketiga yang independent, yang dianggap olehTerbanding tidak beralasan yang cukup memadai;bahwa koreksi Terbanding sesuai dengan SKPKB adalah sebesar Rp 13.753.765.973,00; Tabel Nilai KoreksiNo Uraian Menurut Pemohon Menurut KoreksiBanding Terbanding1 Peredaran Usaha 438.750.521.966 452.504.287.939 13.753.765.973 bahwa dari nilai koreksi tersebut diatas dalam proses Keberatan

Satu unit mobil DAIHATSU Terios TS M/T Ekstra tahun 2011 No.Pol.BE 2902 YD,No BPKB 104425652 f No mesin DC J 4860 No.RangkaMHK62Cj2jBK051238 warna Super White , atas nama TERBANDING1 dengan taksiran harga + Rp.135.000.000 (Seratus tiga puluh limajuta rupiah)Hal. 9 dari 24 hal Nomor 239/Pdt.G/2018/PTA.Smg.e.

berseberangan, karenadipisahkan oleh jalan yang sekarang dikenal dengan nama jalan SKPH ;Menimbang, bahwa namun demikian Pembanding di dalam memoribandingnya tertanggal 6 Januari 2016 sangat keberatan mengingat sepanjangproses peradilan berjalan Terbanding 1/Tergugat 1 dan Terbanding 2/Tergugat2 tidak pernah menguraikan tentang perihal asalusulnya tanah hak miliknyaberikut juga mengenai batasbatas tanah hak milik, namun pada saat sidangpemeriksaan setempat tibatiba muncul batasbatas rekayasa dari Terbanding1

Makassar yang menyatakan : bahwa pada tanggal10 Oktober 2017 Penggugat telah menyatakan memohon banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Kamassar tanggal 27 September 2017 Nomor :106/Pdt.G/2017/PNMks. untuk diperiksa dan diputus dalam PengadilanTingkat Banding ;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Bandingyang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Makassar yang menyatakan : bahwaPermohonan Banding tersebut telah diberitanukan/disampaikan secara sahdan seksama kepada pihak Tergugatl,II,III/Terbanding1

dahulu merupakankawasan hutan yang berada dikawasan Pantai Matras sudah bisa dibuatkanSurat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ataupun Sertifikat Hakmilik,maka Penggugat/Pembanding ingin mengurus Surat Tanah peninggalanorangtuanya yang telah dikuasai sejak tahun 1954,namun ketika akan dilakukanpengukuran diketahui bahwa diatas tanah tersebut sudah pernah dilakukanpengukuran dan telah terbit Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang TanahNomor 593/54/SPPFBT/1009/2017 atas nama Mendra (Tergugat I/Terbanding1