Ditemukan 3183 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-04-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PA BINJAI Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Bji
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
214
  • Kaidah FikihOF Le ole OIF Lb sls Wo VIArtinya : Hukum yang terkuat adalah tetapnya apa yang telah adaHalaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 211/Pat.G/2019/PA.
Putus : 05-11-2012 — Upload : 21-06-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 257 K/PDT/2012
Tanggal 5 Nopember 2012 — ISAH BINTI A. MAHUSIN VS HALIMATUS SA’DIAH BINTI RUSTAM, DKK
6346 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakansertifikat hak milik No.1275 atas nama Halimatus Sadiahpatut untuk diyatakan tidak sah dan batal demi hukum,bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat VI secarayuridis formal prosudural telah sesuai dengan ketentuanyang berlaku sehingga sertifikat yang diterbitkan olehTergugat VI tetap sah dan mempunyai nilai sehinggasertifikat sebagai tanda bukti hak yang terkuat danterpenuh sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknyaoleh siapapun juga;Bahwa terhadap
Register : 23-09-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTA BANDAR LAMPUNG Nomor 0036/Pdt.G/2019/PTA.Bdl
Tanggal 31 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
9931
  • alasan bahwa bebanpembuktian dalam perkara a guo adalah ketika di persidangan diPengadilan Agama Gedong Tataan bukan pada Persidangan diPengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;3) Bahwa Terbanding menolak dalil Pembanding mengenai Terbandinguntuk memperlihatkan buktibukti pembayaran tunai kebon dimaksudkarena buktibukti tentang kebon telah jelas dengan bukti sertifikat atasnama Terbanding yang telah diajukan oleh Pembanding yaitu P.6 A, P.6B, P.6 C, P.6 D dan sertifikat hak milik adalah bukti surat terkuat
Register : 23-03-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 67/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 4 September 2017 — KAHARUDIN LATIEF ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
183105
  • Bahwa oleh karena kejadian sebagaimana angka 3 tersebut diatas, makaPenggugat adalah pihak yang merasa dirugikan karena Penggugat selakupemilik atas tanah aquo yang lebih dahulu dengan dasar tanda buktikepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik yang menurut UndangUndangadalah merupakan tanda bukti kepemilikan hak yang terkuat dan terpenuh,namun ternyata Tergugat kemudian menerbitkan juga tanda buktikepemilikan hak atas tanah, diatas bidang tanah milik Penggugat yangtelah bersertifikat sehingga mengakibatkan
    bertentangan/melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur),sebagaimana akan Penggugat uraikan sebagai berikut dibawah ini:(i) SHM No.5160/Cipedak, (ii) SHM No.5161/Cipedak, (iii) SHM No.5162/Cipedak, (iv) SHM No.5163/Cipedak, diterbitkan/dikeluarkan olehTergugat dengan caracara yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, yaitu:(1) Pasal 20 ayat (1) UUPA, yang selengkapmnya berbunyi sebagaiberikut:Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat
    dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam pasal 6;Telah ditegaskan dalam UndangUndang sebagaimana tersebutdiatas, bahwa Hak Milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh.Oleh karena tanah Penggugat adalah tanah Hak Milik berdasarkanSHM No.562/Ciganjur dan diterbitkan terlebin dahulu serta : (i) SHMNo.5160/Cipedak, (ii) SHM No.5161/Cipedak, (iii) SHM No.5162/Cipedak, (iv) SHM No.5163/Cipedak, diterbitkan oleh Tergugatbelakangan dan bidang tanahnya tumpang tindih
    (overlaping)dengan tanah Penggugat maka tanah Penggugat yang merupakantanah Hak Milik berdasarkan SHM No.562/Ciganjur dan diterbitkanterlebin dahulu adalah yang terkuat dan terpenuh berdasarkanPasal 20 ayat (1) UUPA, sedangkan : (i) SHM No.5160/Cipedak, (ii)SHM No.5161/Cipedak, (iii) SHM No.5162/Cipedak, (iv) SHMNo.5163/Cipedak, yang diterbitkan belakangan harus dibatalkandan dicabut;(2) Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf c UUPA, yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:Halaman 12 dari 59 halaman,
Register : 17-07-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Wkb
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
LIANG BUN HENG Alias ONGKO BAI
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Yaitu Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, CQ Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang , CQ Pemerintah Kabupaten Sumba Barat , Yaitu Bupati Kabupaten Sumba Barat di JL.Wee Karou Waikabubak, CQ Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumba Barat
2.ANTONIO CASELLA
3.PRIANGGIETA AYUNI
4.LANNY KALUMATA
16194
  • Copyterlampir ) dengan batas batas :Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 9/Padt.G/2018/PN Wkb.Sebelah Utara : Tanah Gereja /Jalan Raya dari Waikabubak dan Hutankecil;Sebelah Selatan: Pantai Laut Rua / Dermaga Rua;Sebelah Timur : Muara Sungai dan Kali Kering;Sebelah Barat : Tanah milik Ledju Malana dan Jalan Raya Desa Rua;Selanjutnya di sebut sebagai : TANAH OBYEK SENGKETABahwa tanah obyek sengketa tersebut ,selain terbukti dengan kwitansi, makasebagai syarat bahwa tanah tersebut telah menjadi milik sah dan terkuat
    Foto Copy terlampir) ;Bahwa oleh karna Tergugat IV yang pada saat itu sebagai Penggugat dandinyatakan Sebagai Pihak Yang Kalah, maka menurut hukumnya olehPenggugat sangat beralasan Hukum dengan ada nya Keputusan PengadilanNegeri Waikabubak tersebut, seperti yang tersebut di atas pada point nomor 9,sebab Tergugat IV dalam perkara ini, adalah benar benar bukanlah Pihakyang membeli sebidang Tanah Obyek Sengketa ini yang tidak mempunyai HakMilik dan Alas Hak Yang Terkuat untuk Turun Temurun, maka oleh
    yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara iniberkenan menyatakan bahwa Surat Sketsa Lokasi tersebut adalah bukti yangkuat dan autentik dalam perkara ini demi Hukum;Bahwa Penggugat merasa kwatir kepada Para Tergugat sebagai manusiabiasa apakah selama ini dengan adanya gugatan maupun di kemudian hariakan memindah tangankan Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini,Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 9/Padt.G/2018/PN Wkb.walaupun Para Tergugat tidak mempunyai dan tidak memiliki Hak dan AlasHak yang sah, terkuat
    Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat , Il, Ill danTergugat IV adalah merupakan suatu tindakan dan perbuatan yang melawanHukum dan melawan Hak tanpa Alas Hak Yang Terkuat dari Turun Temurun;.
Putus : 06-06-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 K/Pdt/2012
Tanggal 6 Juni 2014 — R.P.SIMANJUNTAK,B.BA.,M.BA VS MEISKE ICO DJAFAR, DK
2912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yaitu, sebagaimanadinyatakan dalam memori penjelasan UndangUndang Nomor 30 Tahun2004 tentang jabatan Notaris, bahwa:e Diharapkan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notarismampu menjamin kepastian, ketertioban, dan perlindungan hukum;e Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan penuh, apayang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima;e Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuaidengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris;7.
Register : 08-07-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan PN SITUBONDO Nomor 20/Pdt.P/2014/PN Sit.
Tanggal 24 Juli 2014 — Perdata - JESICA MASTUKI
394
  • Evi Nahdiyati Hakim Akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal1 angka 20 PP Nomor 24 Th 1997 tentang pendaftaran tanah menentukansertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaiama dimaksud dalam pasal 19ayat 2 huruf c UUPA (pemberian suratsurat tanda bukti hak yang berlakuhalaman 8 dari 10 putusan nomor 20/Pat.P/2014/PN Sitsebagai alat pembuktian yang kuat), dengan kata lain sertifikat Hak Milik adalahmerupakan bukti kKepemilikan yang terkuat
Putus : 20-08-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 K/Pid/2014
Tanggal 20 Agustus 2014 — I MADE SUARTANA Alias PAK DENGDENG
7249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum dimana judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa membongkartembok pembatas, tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah merupakan perbuatanmelawan hukum ;Perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum, melainkan perbuatanTerdakwa dibenarkan oleh hukum dengan alasan sebagai berikut :1 Pasal 20 Ayat 1 UUPA menyebutkan : hak milik adalah hak turun temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingatketentuan
Register : 19-03-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 21-12-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 19/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 17 September 2015 — UMAR MANGILE sebagai Penggugat; Melawan : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG sebagai Tergugat; 2. HJ. KANONG Binti H. SANRANG sebagai Tergugat II Intervensi;
10955
  • Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yangbersangkutan dibenkan sertipikat hak atas tanah Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat obyek sengketa di atas tanahmilik Penggugat yang telah lebin dahulu memilik sertipikat adalah sangatmerugikan Penggugat, karena menurut hukum sertipikat hanya dapatditerbitkan satu kali atas satu bidang tanah sebagai bukti yang terkuat danterpenuh atas tanah tersebut, sehingga dengan terbitnya
    sertipikat obyekPerkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 9 dari 106 halsengketa telah melemahkan kekuatan pembuktian sertipikat yang dimiliki olehPenggugat sebagai bukti hak yang terkuat dan terpenuh sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c jo.
    Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, berbunyi :Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yangmasingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan, Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah
Register : 03-07-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Tjs
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
MAHMUD
Tergugat:
JUWITA LAHANG ALIAS LEFUNG
7647
  • Tanah (SKT)/ Surat Pernyataan Tanah (SPT)/Surat PernyataanPenguasaan Tanah (SPPT)/sejenisnya bukanlah merupakan bukti kepemilikanatas suatu bidang tanah melainkan hanya sebagai salah satu syarat formaluntuk bermohon kepada pihak yang berwenang yaitu Badan PertanahanNasional (BPN) agar diterbitkan Sertifikat atas Tanah sebagaimana ada dalamsuratsurat tersebut diatas.Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) undangundang nomor 5 tahun1960 tentang Pokokpokok Agraria yaitu: hak milik adalah hak turuntemurun,terkuat
    Bukti surat P1);Menimbang, bahwa sifatsifat daripada hak milik yang membedakannyadengan hakhak lainnya adalah Hak Milik adalan hak yang terkuat danterpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah. Sehingga dengan Penggugattelah melakukan pendaftaran dan telah memilik Sertifikat Hak Milik (vide.
Register : 14-03-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 PK/TUN/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — ABDUHAN A.Ma, ALIAS KABUL VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TRENGGALEK;
5221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 68 atas nama Dulmongin Yunusyang sebenarnya/asli pada tanggal 11081973 sudahmenjadi bukti terkuat berupa Sertipikat Nomor 252 atasnama Dulmongin Yunus. Walaupun oleh PTUN.Sby tidakdiperhitungkan.Nomor C Desa Malasan yang diproses menjadi SertipikatNomor 256 atas nama Siran bin Diyorejo oleh Siran BinDiyorejo palsu, yang digunakan sebagai dasar kesaksianpalsu oleh Siran bin Karsi yang mengaku sebagai Siran binDiyorejo, pada tanggal 27 Oktober 2014 di PTUN.SBYadalah Nomor C.
    Nomor 68 atas nama Dulmongin Yunus yang sebenarnyapada tanggal 11 Agustus 1973 sudah menjadi bukti terkuat, yaituSertipikat Nomor 252 atas nama Dulmongin Yunus (PewarisPenggugat) yang sekarang Pemohon PK.Sedangkan para saksisaksi yang diajukan dipersidangkan olehtergugat antara lain:a. Saksi Palsu. Dan kesaksiannya 99,9 % Palsu.b. Saksi dari Pemerintah. Kesaksiannya 85 % Palsu. Dan yang 15 %malah membenarkan dari buktibukti Penggugat. Yang sekarangPemohon PK.c.
Putus : 12-05-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3060 K/Pdt/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — SAHDAN SUWARDI, VS PT PRESTASI MAHKOTA UTAMA, DKK
3922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariayang dimaksud dengan: Hak guna bangunan adalah hak untukmendirikan dan mempunyai bangunanbangunan atas tanah yangbukan miliknya sendiri dengan jangka waktu palling lama 30 tahun.Sedangkan Pasal 20 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960: Hakmilik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah:Bahwa Penggugat pada petitumnya poin (3) menyebutkan: di atastanah milik Penggugat
    , hal mana didasarkan pada alasan,buktibukti dan keterangan saksi sebagai berikut:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dinyatakan hak milik adalah hak terkuat danterpenuh yang merupakan hak turun temurun.
    Pasal 20 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960: Hak milik adalah hakturunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;Bahwa salah satu prinsip umum pembuktian, memberi hakkepada pihak lawan mengajukan bukti lawan (vide Pasal 1918KUHPerdata) yang diajukan Tergugat untuk kepentinganpembelaannya terhadap dalil dan fakta yang diajukanPenggugat.
Putus : 18-06-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/TUN/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — GUSTI MARDIANSYAH BIN GUSTI BUSTAMAM vs BUPATI KETAPANG ; ANTONIUS SAPTORAHARDJO
6345 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Prabu Wijaya, karenapetunjuk tersebut bertujuan untuk mengaburkan gugatan Penggugat karenasejarah Kerajaan Matan bukan kerajaan Swapraja seperti yang dipertimbangkanoleh Majelis Hakim dalam putusannya tertanggal 26 September 2011 No.40/G/2010/PTUNPTK, karena tanah hak milik mutlak dari Ratu Karta Yuda bintiPangeran Cakra Prabu Wijaya, yang sekarang menjadi hak milik para ahli warisdari almarhum Ratu Karta Yuda binti almarhum Pangeran Cakra Prabu Wijaya,karena hak milik adalah hak turun temurun, terkuat
    dengan diberlakukannya Undangundang No.27 tahun 1959 TentangPenghapusan Daerahdaerah Swapraja dari sini jelaslah Majelis Hakim kurangcermat dan teliti dalam penerapan hukumnya untuk memeriksa sengketa ini,sehingga Putusan Majelis Hakim seperti ini, mengakibatkan jutaan orang akankehilangan tanah hak miliknya;Bahwa Penggugat/Pembanding menggugat berdasarkan Undangundang PokokAgraria No.5 Tahun 1960 pada Bagian HI Hak Milik pasal 20 pada angka 1menetapkan bahwa hak milik adalah hak turun menurun terkuat
Register : 05-06-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 P/HUM/2018
Tanggal 16 Oktober 2018 — RUDY SUSANTO VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
715273 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan adanya RDTR dan PZ, khususnya Pasal 245 ayat (2)Lampiran IIl1 Gambar17A, yang secara tegas memasukkan tanahPemohon (Blok/Sub Blok : 01/002 ; 01/025) ke dalam Zona JalurHijau, Sub Zona Jalur Hijau (Kode : H4) dan dilarang untukmelakukan kegiatan apapun diatas tanah tersebut, tentu saja sangatmerugikan Pemohon karena Pemohon adalah pemegang SertifikatHak Milik yang diakui sebagai Hak Terkuat dan Terpenuh menurutPasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok
    Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat danterpenuh yang dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam Pasal 6;3. Berdasarkan ketentuanketentuan di atas, jelas bahwa sebagaiWarga Negara Indonesia dan selaku pemegang Sertifikat HakMilik Nomor 04421/Kedoya Selatan dan Sertifikat Hak MilikNomor 04436/Kedoya Selatan, Pemohon memiliki hak yangpenuh untuk memanfaatkan serta menerima hasil dari hak atastanah yang dimilikinya tersebut;4.
    Tiaptiap Warga Negara Indonesia, baik lakilaki maupun wanitamempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatuhak atas tanah untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baikbagi diri sendiri maupun keluarganya;Pasal 20 ayat (1):(1) Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yangdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalamPasal 6;b.
Register : 20-01-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mtr
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8063
  • berupa Surat Keterangan Tanah , nomor: Ket.1372/WPJ.08/KI.3213/1989, pipil nomor 4599, Persil nomor 119 Klas III,Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MtrLuas 3.690 Ha, Dusun Empal Desa Sekoteng Kecamatan SekotengTengah, Kabupaten Lombok Barat, sebagai dasar pengajuan Gugatannya,karena bobot nilai pembuktian suatu Surat Keterangan Tanah tidak dapatsecara langsung disejajarkan keberlakuannya dengan suatu sertifikat ( qqmilik Para Tergugat ) yang mempunyai nilai pembuktian terkuat
    Bahwa suatu sertifikat ( gg milik Para Tergugat) mempunyai nilaipembuktian terkuat dan terpenuh ( vide psl 32 ayat 1/PP No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo UU No. 12 tahun 1985 yang telahdiperbaharui dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi danBangunan Jo S.E Mentri Keuangan No. 18/PJ.7/1989 terkaitGirik/Kekitir/Petuk D dan riwayat tanah bukan merupakanbuktipemilikan hak atas tanah tapi hanya sebagai tanda bukti pembayaranpajak ).DALAM REKONPENSI1.
    Persona Standi InJudicio ).karena alas hak kepemilikan tanah yang hanya berupa SuratKeterangan Tanah, nomor: Ket. 1372/WP4J.08/KI.3213/1989, pipil nomor4599, Persil nomor 119 Klas Ill, Luas 3.690 Ha, Dusun Empal DesaSekoteng Kecamatan Sekoteng Tengah, Kabupaten Lombok Barat,sebagai dasar pengajuan Gugatannya, karena bobot nilai pembuktiansuatu Surat Keterangan Tanah tidak dapat secara langsung disejajarkankeberlakuannya dengan suatu sertifikat ( qq milik Para Tergugat ) yangmempunyai nilai pembuktian terkuat
Register : 05-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/TUN/2016
Tanggal 21 April 2016 — Drs. ANDI MADDUSILA ANDI IDJO VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. NY. YENNY WIJAYA;
8446 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objeksengketa karena saat ini tanah in litis dalam penguasaan/pemilikan YennyWijaya sebagai pemegang Hak Milik Nomor 20292/BantaBantaeng dan HakMilik Nomor 20064/BantaBantaeng, dimana sesuai Pasal 32 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Sertipikatmerupakan tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuhi sehingga terhadapdalildalil Para Penggugat haruslah ditolak;4.
Putus : 25-06-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Juni 2014 — NEAN ARKAM Alias NEAN, DK MELAWN TOTO IMAN DEWANTO
12752 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 574 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,pemilik yang Sah dapat melakukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeridalam rangka mempertahankan hak atas tanahnya, sehingga sudahlahtepat dasar gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II;Bahwa gugatan ini juga diajukan Penggugat berlandaskan dasar hukumyang diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 ayat(1) Tentang UndangUndang Pokok Agraria yang berbunyi hak milikadalah hak turun temurun, terkuat
    dan bangunan tersebut adalah milik Tergugat IT;4 Bahwa dalil Penggugat dalam poin 10 adalah dalil yang layaknya merupakandasar hukum bagi Tergugat II karena Tergugat II lah yang memiliki danmenguasai tanah dan bangunan dimaksud hingga saat ini sebagaimana padapoin (2) diatas dan belum pernah mengalihkan hak kepada siapapuntermasuk kepada Penggugat itu sesuai dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Pasal 20 ayat (1) tentang UndangUndang Pokok Agraria yangberbunyi hak milik adalah hak turun temurun, terkuat
    Dengan demikian asasproporsional pengajuan bukti lawan memang dianggap sangat layak...... bahkandalam praktik, telah dibenarkan mengajukan bukti lawan saksi terhadap akta otentikae27e Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentangUndangUndang Pokok Agraria (UUPA):Hak Milik Adalah Hak Turun Temurun Terkuat Dan Terpenuh Yang DapatDipunyai Orang Atas Tanahe Yurisprudensi Mahkamah Agung:Nomor 459 K/Sip/1975, tanggal 1891075, tentang Register tanah:Mengingat Stelsel Negatif Tentang Register
Register : 28-10-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 121/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 20 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : Ahli Waris MUSTOFA HARIBUN, BA yaitu CEK TEHA dan DEDY MERWANSYAH Diwakili Oleh : Syahrul Senan, SH
Pembanding/Penggugat II : Ahli Waris dari Almarhum A. KORIE MUID yaitu MUHAMMAD IDRUS Diwakili Oleh : Syahrul Senan, SH
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pertanahan Kota Palembang
361100
  • mau jujur untukmengeluarkan peta 8 A sebagai peta induk dari SHM 825/Kelurahan 8Ulu (Sebagaimna disebut didalam Gambar Situasi SHM 825/Kelurahan 8Ulu dan SHM 1007/8 Ulu) bahkan kuasa hukum beberapa kali datang kekantor Tergugat II selalu dinyatakan sudah hilang, pada hal sebagai petainduk seharusnya tidak boleh hilang atau dihilangkan ;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, menyatakanHak milik adalah hak turun temurun, terkuat
    dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.Penjelasan Atas Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyatakan:a seer Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanabh .....
    Katakata terkuat dan terpenuh itubermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak gunabangunan, hak pakai dan lainlainya, yaitu untuk menunjukkan, bahwadiantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yangter (artinya : paling) kuat dan terpenuh;Bahwa sesuai tempos delicti ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 5 dan Pasal3 Keputusan Presiden R. Nomor 55 TAHUN 1993 Tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,menyatakan :Halaman 11 dari 49 Hal.
Putus : 24-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3195 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — HERMAN SANTOSO vs PT BUMI REDJO, Dkk
9032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang menyebutan:(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi:a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;b. pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut;c. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;14.2.Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria yang menyebutan:(1) Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat
    (delapan belas ribu tiga ratus meter persegi), atasnama Herman Santoso (Pemohon Kasasi);3.3.Bahwa Sertifikat Hak Milik objek tanah milik Pemohon Kasasi sebagaisalah satu bukti kepemilikan yang sah dan terkuat serta terpenuh yangdiakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia, nyatanya oleh Judex FactiPengadilan Tinggi Semarang telah diabaikan dan dikesampingkankekuatan alat buktinya, yang mana kekuatan bukti Sertifikat Hak Miliktersebut telah diatur dan ditentukan dalam ketentuan perundangundangan berikut
    Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagaialat pembuktian yang kuat; Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria yang menyebutan:(1) Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam Pasal 6; Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal
    Hak milik adalah hak yang terkuat (Pasal 20 UUPA) sehingga harusdidaftarkan;2. Dapat beralih, artinya dapat diwariskan kepada ahli warisnya (Pasal20 juncto Pasal 26 UUPA);3. Dapat dialinkan kepada pihak yang memenuhi syarat (Pasal 20Juncto Pasal 26 UUPA;4. Dapat menjadi induk dari hakhak atas tanah yang lain, artinyadapat dibebani hakhak atas tanah lain, yaitu hak guna bangunan,hak pakai, hak sewa, hak gadai, hak usaha bagi hasil, dan hakmenumpang;Halaman 43 dari 49 Hal. Put.
Register : 06-07-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 367/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 25 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat II : Para ahliwaris Almarhumah NINING SARININGSIH. YOGI SUPRIATNA
Terbanding/Penggugat I : Para Ahliwaris Almarhum UDIN alias M. OEDIN SJAMSUDIN DOMO TRI NURDIN
Terbanding/Penggugat II : EUIS KURNIA NINGSIH.
Terbanding/Penggugat III : Dra. NONENG KOMALA NINGSIH
Terbanding/Penggugat IV : RAHMAT SETIANA
Terbanding/Penggugat V : ROMANA TARUNA NURDIN
Terbanding/Turut Tergugat I : Ahliwaris Almarhum UDIN alias MUHAMAD OEDIN SJAMSUDIN. Y O P I
Terbanding/Turut Tergugat II : Ahliwaris Almarhum UDIN alias MUHAMAD OEDIN SJAMSUDIN. T R I A
Terbanding/Turut Tergugat III : Ahliwaris Almarhum UDIN alias MUHAMAD OEDIN SJAMSUDIN. D E A
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ahliwaris Almarhum UDIN alias MUHAMAD OEDIN SJAMSUDIN. ENTOCH TIRWA NURDIN
Terbanding/Turut Tergugat V : Ahliwaris Almarhum UDIN alias MUHAMAD OEDIN SJAMSUDIN. A D A N G
Terbanding/Turut Tergugat VI : Ahliwaris Almarhum UDIN alias MUHAMAD OEDIN SJAMSUDIN. TINTIN DINIR SURGAENAH, SE, MM
Terbandi
96136
  • Dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugattentang sita jaminan ini harus lah ditolak karena tidak beralasanhukum;Bahwa dalam angka 8 halaman 9 gugatan Para Penggugat adalahtidak benar karena baik Tergugat ataupun Tergugat II dalammemiliki;menguasail dan telah mempergunakanya berdasarkan alatbukti yang terkuat dan terpenuh, yaitu Sertipikat Hak Milik denganNomor 729/Desa Ciwidey, dan jika Para Penggugat mendalilkanmemohon agar Tergugat dan Tergugat II untuk segera menyerahkanobjek sengketa a quo
    Bahwa, selain dari itu, Majelis Hakim Tingkat pertama telah salahmempertimbangkan hukumnya dan secara tidak adil, sehingga merugikanPara Tergugat/Pembanding, diantaranya terhadap pertimbangan hukumalinea ke3 halaman 61 yang pertimbangan hukumnya menyatakan:eeeees Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, menurut Mayelismeskipun Sertifikat Hak Milik adalah merupakan alat bukti kepemilikanhak atas tanah yang terkuat dan terpenuh, oleh karena tanah objeksengketa telah dinyatakan milik sah Para Penggugat
    Terbanding (Domo Tri Nurdin dkk) tidakmelangsungkan gugatan ketika Semuanya masih hidup ;MERUBAH PETITUMBahwa, Majelis Hakim Tingkat pertama telan salah mempertimbangkanhukumnya dan secara tidak adil, sehingga merugikan ParaTergugat/Pembanding, diantaranya terhadap pertimbangan hukum alinea ke3 halaman 61 yang pertimbangan hukumnya menyatakan:eeeeee Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, menurut Majelismeskipun Sertifikat Hak Milik adalah merupakan alat bukti kepemilikanhak atas tanah yang terkuat
    menyatakan Sertipikat Hak Milik No.729 tidak mempunyai kKekuatan hukum, hal tersebut bukan berarti MajelisHakim Tingkat Pertama berpendapat Pengadilan Negeri Bale Bandung tidakPutusan Nomor 367/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 55 dari 72berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang menyangkut Sertipikat,sebagaimana pertimbangan hukumnya yang menyatakan : Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, menurut Majelismeskipun Sertifikat Hak Milik adalah merupakan alat bukti kepemilikanhak atas tanah yang terkuat
    NINING bin DAHRONI tidakPutusan Nomor 367/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 60 dari 72mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat pertama yang menyatakan : Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, menurut Majelismeskipun Sertifikat Hak Milik adalah merupakan alat bukti kepemilikanhak atas tanah yang terkuat dan terpenuh, oleh karena tanah objeksengketa telah dinyatakan milik sah para Penggugat, berarti telah dapatdi buktikan sebaliknya, karena Sertifikat Hak Milik No.