Ditemukan 607 data
1.SHINTA MINDAYATI, SH
2.Widi Utomo, SH
Terdakwa:
M. HUSEN Bin ABU SAMAH
79 — 37
Tempat lahir : Tunyang;3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1969;4. Jenis kelamin : Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal : Kp. Lampahan Timur, Kec. Timang Gajah,Kab. Bener Meriah;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa M. Husen Bin Abu Samah ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari2020;2.
107 — 36
Sejalan dengan teori tersebut menurutTen Berge & Tak, yang dianggap tidak merupakan suatu penetapan tertulisadalah : Keputusan TUN yang jangkauannya akan melahirkan atau justrumenolak terjadinya suatu perbuatan hukum perdata, keputusan TUN yangakan melebur kedalam suatu perbuatan hukum perdata, keputusan TUNyang menyebabkan dipenuhi atau justru tidak dipenuhi suatu syarat yangperlu harus ada agar suatu perbuatan hukum perdata dapat bekerjadengan sah, keputusan TUN yang merupakan pelaksanaan dari
49 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeraturanPerundangundangan yang berlaku, merupakan suatu putusan yangbersifat Ultra Petita, yaitu melebihi apa yang dituntut dalam gugatanPenggugat ;Terhadap gugatan yang dikabulkan, Judex Facti dapat menetapkankewajibankewajiban yang harus' dilakukan kepada Badan atauPejabat TUN selaku Tergugat, berdasarkan UndangUndang No.5Tahun 1986 yang dirubah dengan UndangUndang No.9 Tahun 2004,di mana dalam Pasal 97 ayat (9) huruf (6) menyatakan: "PencabutanKeputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TUNyang
117 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepentingan tersebut bukandiperoleh dari orang lain;* Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baikmengenai luas maupun intensitasnya ;b) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan ;Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yangbersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusanTUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkanakibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUNyang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untukdigugat;Kepentingan
123 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempunyaikepentingan untuk mempermasalahkan keputusan objek sengketa karenadengan diterbitkannya objek sengketa kepentingan Penggugat untukmendaftar tidak dirugikan alias terpenuhi karena telah dianggapmemenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Muna Tahun 2015, maka Penggugat dapat mengikutiPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 ;Dengan demikian tidak ada kepentingan dalam arti suatu nilaiyang harus dilindungi oleh hukum hubungannya dengan Keputusan TUNyang
Christian Atmadibrata Sermumes
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
164 — 82
Untuk menguatkan pendapat diatas dapat ditelaah dari penjelasanpasal 67 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) :Dan proses di muka Pengadilan TUN memang dimaksudkan untukmenguji apakah dugaan bahwa keputusan TUN yang digugat itumelawan hukum beralasan atau tidak, itulan dasar hukum acara TUNyang bertolak dari anggapan bahwa keputusan TUN itu selalu menuruthukum ....... dst.
Oleh karenanya pada asasnya selama haltersebut belum diputuskan oleh pengadilan maka keputusan TUNyang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan.c.
58 — 21
BukitCahaya Pattiro (Turut Tergugat) sebagai badan hukum perdata (rechperson) tidak berlaku secara umum (general and abstrack norm);dan (8) final, dalam hal ini merupakan keputusan yang definitivesifatnya, tidak membutuhkan persetujuan dari pejabat/badan TUNyang lebih tinggi;Bahwa berdasarkan pemaparan diatas maka apa yang dimohonkanoleh penggugat bukan merupakan kompetensi Pengadilan AgamaSungguminasa untuk mengadili sebab permohonan pembatalan atasHalaman 12 dari 35 Putusan Nomor 716/Pat.G/2019
90 — 50
Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)Bahwa gugatan kurang lengkap, karena syaratmateriil gugatan berupa posita tidak jelas,Penggugat tidak menyebutkan' peraturan perundangundangan mana yang dilanggar oleh Keputusan TUNyang menjadi objek gugatan.
HASMAN, DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
Burhanudin
111 — 34
SHM yang menjadi obyek sengketa; 9.Bahwa menurut ketentuan Ayat (2) Pasal 53 tersebut pada point 8Alasan alasan untuk mengajukan gugatan adalah keputusan TUNyang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundanganserta bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik(aaupb); dan terhadap SHM yang menjadi obyek sengketa aquo, telahbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah; 10.
154 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bersifat Konkrit, Individual, dan Final:i) Konkrit:Yang dimaksud dengan konkrit adalah bahwa Keputusan TUNyang dikeluarkan oleh Tergugat tidak abstrak melainkanmempunyai wujud tertentu atau dapat ditentukan.
Dengan demikian, Keputusan TUN a quomerupakan Keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukumterhadap Penggugat dan oleh karenanya Keputusan TUN a quomerupakan Keputusan TUN yang tidak termasuk Keputusan TUNyang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUPTUN;Keputusan TUN a quo Dikeluarkan Tidak Berdasarkan KetentuanKitab Undangundang Hukum Pidana dan Kitab UndangundangHukum Acara Pidana atau Peraturan Perundangundangan Lainyang Bersifat Hukum Pidana ;Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf
Dengan demikian Keputusan TUN a quo bukanlahKeputusan TUN yang dikecualikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 UU PTUN;Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Objek GugatanTUN dalam perkara ini bukanlah merupakan Keputusan TUNyang dikecualikan untuk diperiksa di Pengadilan Tata UsahaNegara karena Keputusan a quo tidak memenuhi unsur dalamPasal 2 UU PTUN;Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka terbuktibahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyaikewenangan untuk memeriksa dan memutus
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
milik bersama Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalamSertifikat Hak Milik Nomor 191 dan Nomor 192 digabungkan menjadiSertifikat Hak Milik Nomor 2511 dan dibalik nama menjadi nama Tergugat,sebagaimana dinyatakan dalam bukti Tergugat II;Sedangkan untuk tanah objek sengketa milik Penggugat II belumdilakukan perubahan, karena pada saat yang sama Sertifikat Hak MilikNomor 1398 dan 1413 atas nama Penggugat II menjadi objek sengketa diPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, berkaitan dengan gugatan TUNyang
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
mensyaratkan bahwa pihak yangberkepentingan (Para Pemohon) didengar dahulu melalui suatu perolehaninformasi tentang adanya pihak yang melakukan peralihan atas tanah, sebelummereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan, bila yangberkepentingan (Para Pemohon) memperoleh kesempatan menjelaskan;Bahwa dengan alasan diatas, sudah dapat diambil kesimpulan bahwa ParaTermohon, khususnya Termohon XIII, telah melakukan suatu keputusan yangnenimbulkan Kerugian kepada Para Pemohon, akibat adanya Keputusan TUNyang
PT BANK SAHABAT SAMPOERNA dalam hal ini diwakili oleh ALI RUKMIJAH dan SETYO DWITANTO
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU
161 — 84
Rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungioleh hukum tersebut dapat dilihat dengan adanya hubungan hukumantara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan TUNyang bersangkutan dilain pihak;2.
109 — 48
dan Dalam Sidang PengadilaneeBerita Acara di buat oleh panitera Pengadilanmaka Berita Acara RapatPleno Komisi Pemilihan Umum(Objek Sengketa) di buat oleh Sekretaris KPU danditandatangani oleh Ketua KPU dan anggotanya secaraKolegial ;46Bahwa karena Berita Acara Rapat Pleno Komisi PemilihanUmum di buat secara Kolegial oleh ketua KPU dan Besertaanggota KPU sebanyak 5 (lima) orang, maka Berita AcaraKomisi Pemilihan Umum tersebut (Objek Sengketa) TIDAKBERSIFAT INDIVIDUAL sebagaimana Keputusan Pejabat TUNyang
248 — 111
Asas tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa gugatan tidakmenunda atau menghalangi dilaksanakannya Surat Keputusan TUNyang digugat (vide Pasal 67 ayat 1).
Asas tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa gugatan tidakmenunda atau menghalangi dilaksanakannya Surat Keputusan TUNyang digugat (vide Pasal 67 ayat 1). f Halhal yang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara dan Surat Nomor 32/Td.TUN/XII/2005 tersebut di atasmerupakan penjabaran dari asas vermoeden van rechtmatigheidPraesumptioiustae causa yang mempunyai makna bahwa setiap tindakan pemerintahanselalu harus dianggap sah (rechtmatig) sampai ada pembatalannya ;g Konsekuensi
147 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 278 PK/Pdt/2016Pengadilan Tata Usaha Negara, tentang Peradilan Tata Usaha Negaraadalah:Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUNyang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan finalsehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka9 dan 10 Undang UndangNomor 51 Tahun 2009 juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004Juncto Undang Undang
204 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rapat Permusyawaratan adalah Penyelesaian Sengketa TUNyang disederhanakan (dismissal procedure vereenvuondigde behandeling).Menurut Pasal 62 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 prosedur inimemberikan kKewenangan kepada Ketua Pengadilan untuk memutus dengansuatu Penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan yangmenyatakan diperiksa dalam hal : .......e.
96 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;Sesuai ketentuan tersebut jelas bahwa salah satu syarat Keputusan TUNyang
90 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang kolomtandatangan pihakpihak terkait didalamnya masih banyak yangkosong in casu termasuk kolom tandatangan pihak Camat (VideBukti : T Il.Int9 s/d T Il.Int17), dan berkas yang diajukan olehPemohon Kasasi telah dibuat dengan rapi dan lengkap yang telahdikuatkan oleh Camat selaku PPAT beserta lampirannya terkait(vide Bukti : P2.1 s/d P2.16 qq obyek sengketa TUN);11.Bahwa atas uraian dalam point No. 10 diatas, terbukti dengan jelas adaunsur kesengajaan dari tindakan Termohon Kasasi sebagai Pejabat TUNyang
Pembanding/Penggugat : SUAIDAH BINTI MUHRI Diwakili Oleh : HAMDI YUSUF,SH
Terbanding/Tergugat : Hj. JUSRAH
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Administrasi Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kab. Sambas
Terbanding/Tergugat : Hj.Jusrah
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS
76 — 21
Sertipikat itu sebagai wujud dari keputusan Pejabat TUNyang bersifat konkrit, individual dan final.