dkk yang merupakan Advokat pada Posbakumadin SekretariatPengadilan Negeri Solok, berkantor di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT.02RW.05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkanSurat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid.BH/2020/PN SIk.tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukan Penasihat hukum untukmendampingi Terdakwa;Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN SikPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor112

Muhaimin dan Nona Suci Mustikarini, danpengambil alihan saham didasarkan pada Akta Nomor 111, Akta Nomor112, Akta 113 dan Akta Nomor 118;* Sedangkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya membenarkan bahwabelum ada pembayaran saham yang dilakukan oleh PemerintahKabupaten Pasuruan, namun menurut Majelis Hakim hal tersebutbukanlah perbuatan pidana akan tetapi dalam lapangan keperdataan;*Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan pertimbangan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut

Putusan Nomor 1262 K/PID.SUS/2016* Bahwa Kementrian Hukum dan HAM RI mengeluarkan keputusan NomorAHU43988.AH.01.02 Tahun 2001, didasarkan pada pertimbangan AktaNomor 21, sedangkan Akta Nomor 21 hanya mendasarkan pertimbanganpada Akta Nomor 111, dimana Akta 111 ditindaklanjtui dengan Akta Nomor112 dan 113 tentang Jual Beli Saham, namun dengan Akta Nomor 118,para pihak bahkan dengan jelas mengakui bahkan tidak ada jual bellisaham tersebut;*Bahwa Kementrian Hukum dan HAM RI tidak pernah terinformasimengenai

Perpres Nomor112 Tahun 2007, adaiah menjadi kewajiban hukum bagi Tergugatuntuk menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan,lingkup Pasar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Faktanya telah terjadi pelanggaranpelanggaransebagaimana uraian di atas, maka dalam hal ini Tergugat tidakmenjalankan kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dantindakan terhadap terjadinya peianggaran.

PUTUSANNomor 112/Pid.Sus/2021/PN JapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa: Lamat JayapuraTerdakwa tidak ditahan;Terdakwa menghadap di persidangan didamping Penasihat Hukum Yulius lalaar, S.H.dan rekan dari Pos Bantuan Hukum Cenderasih Jayapura berdasarkan Penunjukanpenasihat Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Nomor112

selanjutnyadisebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi danTermohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alatalatbukti yang diajukan di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal20 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopapada tanggal 20 Februari 2020 dengan register perkara Nomor112

Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Bukti T8);9.

Perpanjangan Ketua Pegadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 14 Juni 2017 Nomor110/Pen.Pid/2017/PN.Ksp sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus2017.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor112/Pid.Sus/2017/PN.Ksp menunjuk Advokat pada YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUMKEADILAN ACEH TAMIANG, Atas nama ZAKARIA ADENAN, S.H. yang berdomisili di WilayahHukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang.PENGADILAN NEGERI tersebut,Telah mempelajari berkas perkara dan membaca suratsurat

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2016sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;Terdakwa tidak didampingi olen Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor112/Pid.B/2016/PN Bnr tanggal 12 Oktober 2016 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid.B/2016/PN Bnr tanggal 12Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/2016/PN Bnr Berkas perkara

fakta yang terungkap dipersidangan,yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barangbukti yang diajukan dipersidangan, bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Abdul Muthalib RT.16 KelurahanSangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegaratelah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabusabu yang tersimpandalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna alumunium warna putihyang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor112

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini sebesar Rp5.061.000,00 (lima juta enam puluh satu riburupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat,putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor112/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 31 Juli 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor112 K/SIP/1955 tanggal 11 April 1956 juncto Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 951 K/SIP/1973 tanggal 9 Oktober 1975, yang mempunyaikaidah hukum sebagai berikut: Halaman 30 dari 34 hal. Put.

17 September 1998 Nomor630.13433. juncto Keputusan Gubernur KDKI Nomor 122 Tahun 2001Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor 1215 K/Pdt/2014sampai pada pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor112 Tahun 2000, Pasal 2 huruf b tentang pajak yang harus dibayar,yang menimbulkan kerugian baik pada Penggugat maupun kepadaNegara yang dilakukan oleh para Tergugat secara bersamasama,secara sadar dan terkoordinir dengan rapi, mulai

Hak Pengelolaan, akantetapi selama ini sudah hampir 20 tahun dan para pemilik lainnya telahmengagunkan kios mal milik mereka, namun tidak pernah adanyapermintaan izin tertulis dan pembayaran retribusi kepada PemegangHPL, dan kalau dihitung agunan yang mungkin sudah terjadi ribuan danmungkin tak terhitung jumlahnya, dan ini sebagai akibat dari tindakanTergugat dan Il yang sengaja untuk tidak mengungkapkan adanyastatus Hak Pengelolaan a quo;Bahwa kemudian pada tahun 2000 keluar Peraturan Pemerintah Nomor112

,Halaman 19 dari 79halamanBahwa Keputusan yang diterbikan TERGUGAT melalui KeputusanBupati Jeneponto Nomor 394 tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015berdasarkan atas ketentuan Peraturan PerundangUndangan dalam halini UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemilinan Kepala Desa, Peraturan DaerahKabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan,Pembementian dan Masa Jabatan Kepala Desa

dan Pasal 11 huruf g,Pasal 12 hurufh Perbup Jeneponto Nomor 26 Tahun 2015;Menimbang, bahwa dengan demikian segala tindakan hukum, baik dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sapanang maupun dari Panitia Pemilihan Kepala DesaTingkat Kabupaten Jeneponto, yang telah meloloskan persyaratan Bakal CalonKepala Desa Sapanang, afas nama Lukman, menjadi Calon Kepala DesaSapanang, telah bertentangan dengan ketentuan normatif dalam Pasal 33 huruf gUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 21 huruf g Permendagri Nomor112

ayat 11 Peraturan BupatiRokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman TeknisPelaksanaan Pemilihnan Penghulu Serentak yang berbunyiPanitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten yangselanjutnya disebut Panitia Monitoring Pemilihan PenghuluHalaman 18 dari 112 Putusan Nomor : 34/G/2017/PTUN.PBRadalah Panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukungpelaksanaan pemilihan Penghulu, kedudukan PanitiaPemilinan Kepala Desa Tingkat Kabupaten/Kota juga diaturdalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyiPanitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten/Kota yangselanjutnya disebut Panitia Pemilinan Kabupaten/Kota adalahPanitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkatKabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihanKepala DesaBahwa adapun tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten diaturdalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 6ayat (2) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun

., selaku PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kabupaten Cirebon adalah sahmenurut hukum ;14.a.Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana15.16.tertuang dalam Akta Jual beli Nomor 110/2009 tanggal 14 April 2009, AktaJual Beli Nomor 111/2009 tanggal 14 April 2009, Akta Jual Beli Nomor112/2009 tanggal 14 April 2009 yang dibuat di hadapan Drs.

PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 97, denganmembuat akta jual beli tanpa periksa ke Badan Pertanahan Daerah terlebihdahulu ;Bahwa Notaris Nurhayani, SH telah melakukan Perbuatan Melawan danMelanggar Hukum dan UndangUndang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004dengan membuat akta jual beli terhadap objek dalam gugatan (sengketa) yaituSertifikat Hak Milik Nomor 973 Tahun 2009, Nomor 975 Tahun 2009, Nomor 977Tahun 2009, dengan akta jual beli Nomor 111/2011 tertanggal 1 April 2011, Nomor112

Malalak Barat, KecamatanMalalak, Kabupaten Agam, sebagai Termohon Konvensi / PenggugatRekonvensi;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi danTermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal03 Agustus 2015 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam RegisterInduk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor112

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, Terdakwa Nomor109/Pen.Pid.B/2020/PN Klk tertanggal 04 Mei 2020, Terdakwa II Nomor110/Pen.Pid.B/2020/PN KIk tertanggal 04 Mei 2020, Terdakwa Ill Nomor111/Pen.Pid.B/2020/PN KIk tertanggal 04 Mei 2020, dan Terdakwa IV Nomor112/Pen.Pid.B/2020/PN KIk tertanggal 04 Mei 2020;sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;5.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4Palangka Raya, email info.kpukalteng@gmail.com,telepon 05363224034, 05363228633, dalam perkaraini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor112/ANP/SK/IV2016 tanggal 16 Februari 2016 memberikuasa kepada 1. Ali Nurdin, S.H.,S.T., 2. Arie Achmad,S.H., 3. Budi Rahman, S.H., 4. Abdul Haris, S.H., 5.Him. 2 dari 93 him. Put. No. 05/G/PILKADA/2016/PT.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112/KMA/SK/VIIV2015 tanggal 28 Agustus 2015 Tentang PengangkatanHakim Tinggi Knusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor05/PENMH/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT tanggal 15 Februari 2016 tentangPenunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini; 3.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor112/Pdt.G/2018/PN Skh., tanggal 23 Mei 2019, pada amar putusannya,sehingga menjadi :DALAM KONVENSI :Dalam Eksepsi :Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II ;Dalam Pokok Perkara :Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;DALAM REKONVENSI :Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;Menyatakan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak MilikNomor 1276 terletak di Desa Rejosari, Kecamatan PolokartoKabupaten