Ditemukan 2483 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tripatria triharti trinarti triparto triarti triparteit tripartid triparti trimartia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-06-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 20 Juni 2016 — 1. NOVA PRAYOGA, DKK VS PT VOKSEL ELECTRIC Tbk
140 — 517 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maknabiparti/perundingan hanya dilakukan antara pekerja dan pengusaha bukandalam tingkat mediasi yang disebut tripartit. Sehingga Judex Facti telah salahmenafsirkan makna perundingan tidak buntu karena masih dilanjut padatingkat mediasi. Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 bipartit atauperundingan dapat disebut gagal, akan tetapi mediasi tidak dapat disebut gagalkarena mediator akan mengeluarkan produk berupa anjuran yang sifatnyatertulis.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-01-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 14 Januari 2016 — DEDI KURNIADI, CARMUDI ARYAWAN BUDIMAN, WAHYU HARYADI, HERMANTO TOANI, NURDIN, ENANG SUPRIATNA, ERIS SUPRIATNA VS PT KOYO JAYA INDONSIA
90 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perundingan Bipartit antara Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensiturut serta hadir juga Tergugat Rekonvensi dengan Para PenggugatRekonvensi terkait proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ParaPenggugat Rekonvensi, dalam perundingan Bipartit tidak ada kesepakatandan Para Penggugat Rekonvensi menolak Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang ditawarkan oleh Tergugat Rekonvensi sematamata karenatidak beralasan Hukum, bahwa kesimpulan perundingan Bipartit Para Pihaksepakat untuk membawa penyelesaian perselisihan ke tingkat Tripartit
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus PHI
Register : 22-07-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Plg
Tanggal 25 Nopember 2014 — - Capt. GERARD ARTHUR DUNGUS lawan PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero), Dkk
152 — 24
  • Perselisihan Hubungan Industrial disebutkanbahwa :gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputitempat pekerja/buruh bekerja; sehingga Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa perkara perselisihanhubungan industrial ini BAGAMANA MUNGKIN KUASA HUKUMTERGUGAT I dan TERGUGAT IT MENGABAIKAN ATURAN DASAR PHItersebut dan ikut hadir dalam mediasi/bipartite dilanjutkan upaya Tripartit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 03-03-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 344/Pid.B/2016/PN JKT.PS
Tanggal 22 Nopember 2016 — Pidana - IGOR GEMDITA HUTAPEA, Dkk
273 — 137
  • (tripartit).Bahwa upah minum adalah kabupaten membentuk dewan upah daerahuntuk mensurvei kebutuhan minimum, hasil survey didiskusikan secaratri partit dan kemudian diputuskan oleh dewan pengupahan dankemudian ada rekomendasi dari dewan pengupahan diberikan kepadaBupati dan Gubernur.Bahwa upah yang murah akan menurunkan daya beli sehingga PHKterjadi.Hal 46 dari 75 hal Putusan No. 344/Pid.B/2016/PN.JktPstBahwa pemerintah akan mengamankan Paket Ekonomi Jilid 1 8.Pemerintah menggunakan pendekatan yang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 15-01-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
SYAFII HARAHAP.,SE
Tergugat:
PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk
74 — 16
  • register No. 7/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Mdn adalah premature, serta sekaligus menyatakan gugatanPenggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Onvantkelijke verklaard);Menimbang, bahwa setelah mendalami dalil gugatan Penggugat dalampenyusunan dallil gugatan majelis hakim dapat memahami maksud dan tujuangugatan Penggugat bermuara pada Pemutusan Hubungan Kerja sehinggameskipun mengenai hak cuti dan kompensasi penugasan belum pernahdirundingkan secara Bipartit namun secara Tripartit
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 115/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
PERKUMPULAN PENGUSAHA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN (PPRTMM) KARAWANG
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN PROVINSI JAWA BARAT
134 — 75
  • Bahwaobjek sengketa pada hakikatnya lahir atas kesepakatan yang telah dibuatantara buruh/pekerja dengan pengusaha, bukan sematamata inisiatif dariTergugat belaka; Bahwa dalam konteks ini, seharusnya Penggugat memanfaatkan denganseksama lembaga tripartit tersebut di dalam memperjuangkan upah yangdiinginkan, bukan justru langsung mempersoalkannya di pengadilan.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-12-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 137/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
Serikat Pekerja Anggota (SPA) Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) PT. Pungkook Indonesia One
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
247 — 181
  • Bahwa objek sengketa pada hakikatnya lahir ataskesepakatan yang telah dibuat antara buruh/pekerja denganpengusaha, bukan sematamata inisiatif dari Tergugat belaka.Bahwa dalam konteks ini, seharusnya Penggugat memanfaatkandengan seksama lembaga tripartit tersebut di dalammemperjuangkan upah yang diinginkan, bukan justru langsungmempersoalkannya di pengadilan.
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 21-06-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PALU Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
1.MUHAMMAD TABRANI
2.SAIDIN
Tergugat:
1.PT Hasal Logam Utama
2.PT DAVINDO JAYA MANDIRI
3.PT PUTRA PUTRI WINATA INDONESIA
4.PT PUTRA PUTRI WINATA
5.PT MAXIMA TIGA BERKAT
6.PT PUTRA ELAN BALINDO
7.PT JUBA PRATAMA
8.PT UTAMA SIRTU ABADI
9.PT RISGUN PERKASA ABADI
10.PT ANUGRAH KARYA JAYA MANDIRI
11.PT BATUAN ALAM RAYA
12.PT INDAKO BANGUN PERSADA
13.PT NURINDO WATUSAMPU
14.PT SINAR TERANG MANDIRI
15.CV SUMBER ALAM GEMILANG
16.CV SUMBER BATUAN PRIMA
17.PT WATU PALU PRIMA
18.CV DINAMIS ABADI
19.PT SALENA JAYA SEJATI
20.PT AGUNG JAYA MINING
21.PT WATU MERIBA JAYA
22.PT WATU SINAI ABADI
23.PT BINTANG MANUNGGAL PERSADA
24.PT MEGA JASA PRATAMA
25.PT ACES SELARAS
26.PT SIRTU KARYA UTAMA
27.PT FARHAN BATU PALU
28.PT ATNUR PRIMA MANDIRI
765 — 304
  • Bahwa untuk mekanisme pengelolaan CSR yangAhli ketahui adalah pihak perusahaan memprogramkan setelah itu disampaikankepada masyarakat, dimana disini ada sistem tripartit antara pihak perusahaan,masyarakat, dan pemerintah. Bahwa terkait pelaksanaan CSR, makapihakperusahaan menurut UndangUndang membuat pertanggungjawaban tahunan.Bahwa sebelum perusahaan melakukan aktivitas pertambangan, perusahaansebelumnya mensosialisasikan terlebih dahulu programprogramnya kepadamasyarakat.
Pengadilan PN GRESIK Perdata Khusus PHI
Register : 04-05-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 9/Pdt.sus-PHI/2015/PN.Gsk
Tanggal 4 Agustus 2015 — Perdata Khusus-PHI - HERI PURWANTO, Dkk ( 81 Orang ) Melawan - PT. ARTAWA INDONESIA
112 — 20
  • sehingga Tergugat menambahkan nilai rupiah penawaranyang awalnya Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) menjadisebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), tetapi Penggugatberanggapan nilai tersebut masih terlalu jauh nilainya dari Penetapan PegawaiPengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Bernomor : 560/2609/43758/2014 tertanggal 22 Desember 2014, dan tidak ada titik temu terhadappermasalahan tersebut sehingga oleh Tergugat ahkirnya mengajukan masalahini ke tingkat Tripartit
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 06-09-2018 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17/Pdt.Sus-Plw.PHI/2017/PN Ptk
Tanggal 6 September 2018 — PT SUMBER HASIL PRIMA beralamat di Menara Global Jl. Gatot Subroto Kav.27 Lantai 5, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili :oleh Christoforus S. Pakadang, Selaku Direktur, memberi kuasa kepada JUANDA PANGARIBUAN, S.H., M.H., HOTLAN PARDOSI, S.H., M.H., LIBANON PETRUS TARIGAN, SH., Advokat, berkantor di Gedung Dana Graha, Lantai 3, Jalan Gondangdia Kecil No. 12-14, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa khusus No. 26/LEG/POA/V/2018, tanggal 31 Mei 2018dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT SUMBER HASIL PRIMA Selanjutnya disebut sebagai ............................................................... PELAWAN/SEMULA TERGUGAT L a w a n : 1. ERMANITA SARAH, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan I/Penggugat I; 2. MARIANA NONUT, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan II/ Penggugat II; 3. YULIANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan III/ Penggugat III; 4. JEMANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan IV/ Penggugat IV; 5. MARTA MERAI, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan V/ Penggugat V; 6. ROSMINI KANDAK, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan VI/ Penggugat VI; 7. ACI, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan VII/ Penggugat VII; 8. UTET, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan VIII/ Penggugat VIII; 9. SUADI, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan IX/Penggugat IX; 10. DEMAN, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan X/ Penggugat X; 11. ANYUN, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan XI/Penggugat XI; 12. SARINAH MOKEU, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan XII/ Penggugat XII; dalam hal ini diwakili oleh Butje Hukunala dan Saisman Saridin dari Organisasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, beralamat di Jalan RE. Martadinata, Komplek Ruko Martadinata Indah Blok D.5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2018;
221 — 67
  • Bahwa Penerima Kuasa berhak secara hukumMenghadap Pihak Managemen, Melakukan Penyelesaian secara Bipartit,Melakukan Penyelesaian secara Tripartit melalui Mediasi di Kantor DinasSosial Tenaga Kerja Kabupaten Sintang Maupun mengajukan gugatan di75Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak,melawan PT. Sumber Hasil Prima Kecamatan Serawai Kabupaten Sintangsebagai Tergugat.;. Bahwa sesuai Pasal 123 ayat (1) HlR,surat kuasa beracara di pengadilanharuslah surat kuasa khusus.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 05-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 152/Pdt.Sus PHI/2015/PN/BDG
Tanggal 16 Desember 2015 — PT. IMC TEKNO INDONESIA; LAWAN; DADANG SARIPUDIN; YUSRI ASHADI; DENIS SURYA SAPUTRA; DEDI SUPRIADI; ESA JUARSA; TOTO SOHAEBUL T;
165 — 36
  • melalui surat masing masing tertanggal 6 Desember 2014 untukdilakukan bipartit ke 2 pada tanggal 12 Desember 2014 akan tetapi ParaTergugat tidak pernah hadir dengan demikian dapat disimpulkan bahwapemanggilan yang dilakukan oleh Penggugat agar Para Tergugat hadir padatanggal 10 dan 12 Desember 2014 untuk dilakukan perundingan haruslahdinyatakan terbukti kebenarannya mengingat hal itu dalam Kesimpulan ParaTergugat telah diakui bahwa pemanggilan pemanggilan yang dilakukan untukmelakukan bipartit dan Tripartit
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 17-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 11-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat: AJARANI MANGKUJATI Tergugat: PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
288 — 94
  • Biparti jugamerupakan lembaga, bila terjadi kesepakatan maka dibuat PB, begitu jugadengan Tripartit, Mediator bertindak untuk memfasilitasi perjanjian bersama(PB), jika ada kesepakatan maka mediator akan menuangkan dalam PB,jika tidak terjadi PB, maka Mediator mengeluarkan anjuran. Apabila salahsatu pihak atau para pihak menolak anjuran dari mediator, maka pihak yangmenolak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ke PengadilanHubungan Industrial.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 79/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. ECO PAPER INDONESIA
Tergugat:
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.gubernur provinsi jawa barat
Intervensi:
SPSI PT. ECO
264 — 126
  • Bahwa objek sengketa pada hakikatnya lahir ataskesepakatan yang telah dibuat antara buruh/pekerja denganpengusaha, bukan sematamata inisiatif dari Tergugat belaka; Bahwa dalam konteks ini, seharusnya Penggugat memanfaatkandengan seksama lembaga tripartit tersebut di dalammemperjuangkan upah yang diinginkan, bukan justru langsungmempersoalkannya di pengadilan.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 23-01-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 6 Mei 2019 — RESMA COMI FARISMA, dkk.; Melawan; PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY;
201 — 66
  • Sehingga dalil PARA PENGGUGAT pada angka14 dan angka 15 Gugatan adalah DALIL YANG SANGAT MENGADAADADAN PATUT UNTUK DITOLAK.Bahwa antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukanperundingan Bipartit dan Tripartit, yang mana pihak Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi telah memberikan Anjuran Nomor:567/8509/Disnaker/XII/2017 tertanggal 27 Desember 2017 yang pada intinyamediator berpendapat dan memberikan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian kerja yang ada, pekerja Sadr.Teguh
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2018/ PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Maret 2019 — NOVITA MULYANI >< JAPAN AIRLINES Co.,Ltd
191 — 81
  • Novita Mulyani (TERGUGAT);Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, PENGGUGAT mengajukanPermohonan Tripartit melalui Mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Pusat sebagaimana surat No: 005/HRSLOHP/I/18tanggal 15 Januari 2018;Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 Mediasi antara PENGGUGAT DalamRekonvensi dengan TERGUGAT Dalam Rekonvensi dinyatakan gagalsetelah melakukan beberapa kali mediasi, oleh karena mediasi dinyatakanHalaman 57 dari 86 hal. Putusan No .306/Pdt.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 110/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 10 Mei 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
157 — 102
  • Simon Tarigan, S.Th) akanmelakukan pertemuan dan percakapan secara tripartit(Moderamen,Badan Pekerja Majelis GBKP Runggun Kemenangen Tani dan GBKPKlasis MedanNamorambe) perihal pemilinan Pertua dan Diaken, (3).Ketua Umum dan Sekretaris Umum Moderamen GBKP (Pdt. M.P. Barus,M.Th dan Pdt.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 20-10-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk
Tanggal 15 Maret 2016 — ARDIANSYAH, DKK LAWAN PT BUMI HUTANI LESTARI
291 — 91
  • Bahwa terdapat fakta tidak terbantahkan yangtelah terjadi (sebagai dasar melakukan mogok kerja/ vide SuratPemberitahuan Mogok Kerja dengan Nomor : 04/ADSBHL/VIII/2015,tanggal 14 Agustus 2015, dan Surat dengan Nomor : 05/ADSBHL/VIII/2015,tanggal 28 Agustus 2015) yakni perundinganperundingan yang selama initelahdilakukan, baik secara Bipartit dan Tripartit telah mengalami jalanbuntu, hal tersebut secara tegas dinyatakan oleh para pihak dalam Aisalahperundingan khususnya tertanggal Risalah perundingan
    menerimapekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/ouruh berhak atas uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat(4);Bahwa apabila suatu perusahaan terjadi perubahan kepemilikan makaunsur unsur di dalam Pasal 163 Undang Undang Nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut telah terpenuhi;Bahwa proses proses mediasi ada Bipartit dan Tripartit
    mengenai mogok yang dilakukan oleh paraPenggugat/para pekerja P.T BHL tersebut;Bahwa saksi mengetahui mogok kerja pekerja/ouruh/karyawan tersebutdikarenakan para pekerja/buruh/karyawan P.T BHL tersebut mengajukantuntutan selanjutnya dilakukan mediasi di Disnaker Kotawringin Timurgagal dan selanjutnya terbitlah Anjuran;Bahwa saksi mengetahui ada beberapa syarat mogok kerja yang harusdipenuhi sebelum melakukan mogok dan harus ada jjin dari instansiterkait;Bahwa saksi mengetahui kegagalan Bipartit dan Tripartit
    karenatidak puas atas tuntutan mereka ke P.T BHL;Bahwa saksi mengetahui pernah ada anjuran atau himbauan dariDisnaker Kotawaringin Timur agar pekerja/ouruh yang mogok tersebutbekerja kembali;Bahwa saksi mengetahui pada saat mediasi akan dilakukan kembalipihak perusahaan menerima tetapi ditolak oleh pekerja/karyawan/buruhtersebut;Bahwa saksi mengetahui perselisihnan antara pihak perusahaan P.T BHLdengan P.T ADS tersebut karena saksi selalu mengikutiperkembangannya dan telah dilakukan pertemuan Bipartit, Tripartit
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 09-03-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps
Tanggal 21 Juni 2017 — R. DIAH MIRAYANTI, dkk. melawan YOSI EKO PRATOMO selaku Direktur dan Pemilik CV. HARTONO INDOPERKASA (EASY SPEAK)
118 — 54
  • Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit,sebagaimana disyarakatkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial. Yakni dengan dikeluarkannya nota anjuranoleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Pemerintah Daerah KotaDenpasar tertanggal 1 September 2016 dengan No. 567/2269/Dinsosnaker yangmenganjurkan agar pihak Tergugat membayar hakhak Para Penggugat;.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-04-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 15/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 4 Oktober 2016 — HERMANSYAH, dkk MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
207 — 127
  • Adapun nama petugasverifikasi tersebut adalah: lou Leoni (Disnaker Provini Banten) danBapak Kusna (LKS Tripartit Provinsi Banten) Dalam hal melakukanverifikasi dan Investigasi Ke PT. Gabri Indo Italy, mereka memanggil3 (tiga) orang karyawan yaitu : 1. Khomsiah (Adm Ironing/ bagiangosok), 2. Nurhayati (Adm Pressing), 3.
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 17-02-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl
Tanggal 3 Mei 2021 — Penggugat:
1.ALBERT PANGIHUTAN PARDEDE
2.AFRIZAL
3.AZMI MURNIAWAN
4.NADIA SIGIRO
5.ANANDA PUTRI ANJELI
6.JULIS DARYANTI
7.ACHMAD ARDIANSYAH
8.HELVI MANDA SARI
9.KENNY AUGUSTHIO MAITIMU
10.NURLIAN
11.WIYANTO
12.SATRIA DEO JECKO HARTAWAN
13.WELLY FULERMAN
14.EKA ASMIRA
15.RIFKI CAHYONO
16.SISKA ANDRIANI
17.TOHARI
18.IMAM ACHIRULLAH
19.MUHAMMAD SULAIMAN
20.TRI NEGSIH ANGGRAINI
21.RINA AGUSTINA
22.JEPI OKTIAWAN
23.FATONI FEBRIANTO
24.DIAN KURNIATI
25.TITISARI PITALOKA
26.DESI FITRIANA ,S.Kel
27.FURIESA LORISZANTO
28.MORIS BOY MARPAUNG
29.NOPRI YANTO
30.ATMAN
31.ADE PUTRA
32.ARI
33.ARI PITRIANSIH
34.ROCKY SUGIARTO
35.GUNTUR ALAMSYAH
36.SAHRUL KUMALA
37.EDI KARTUNA
38.TYA RAINJANI PURNAMA SARI
39.ALI ALHABSYI
40.AMAN SAPIT NASUTION
41.FERIANSYAH
42.ADE EVI AGUSTINA HASIBUAN
Tergugat:
PT ANUGERAH PRATAMA INSPIRASI
293 — 86
  • efektifbulan Februari 2020 Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat;Bahwa sejak dirumahkan oleh Tergugat, pihak Direksi tidak jugamemberikan jawaban yang dapat menyelesaikan permasalahan ParaPenggugat dan Tergugat akhirnya pada bulan Oktober 2020 ParaPenggugat melaporkan permasalahan Para Penggugat ke Kantor DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dan menuntutupah/gaji Para Penggugat dan meminta kejelasan status ParaPenggugat apakah masih dipekerjakan atau tidak;Bahwa dalam Mediasi Tripartit