Pemohon Banding memungkinkan untuk membagikan dividen;bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding yang menyatakan bahwa pada saatdividen interim dibayarkan, pembayaran dividen tersebut bukan berasal dari laba ditahan;bahwa Majelis berpendapat bahwa pada saat pembayaran dividen interim tahun berjalan 2008posisi laba ditahan belum diketahui;bahwa ada tidaknya laba ditahan dalam suatu tahun baru akan diketahui setelah tahun yangbersangkutan sudah berlalu dan kinerja keuangan diperiksa oleh akuntan

publik;bahwa dari laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjukkan olehPemohon Banding, Majelis dapat meyakini bahwa pada tahun 2008 terdapat laba ditahan;bahwa berdasarkan fakta dan data a quo, Majelis memperoleh keyakinan bahwa dividen yangdibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pemegang Saham bersumber dari laba ditahan tahun2008;bahwa berdasarkan berdasarkan uraian di atas dan hasil Rapat Permusyawaratan Majelis, makadiputuskan bahwa koreksi atas objek PPh Pasal 23 berupa

Bahwa, tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap Para Penggugat dengan alasan Tergugat mengalami kesulitankeuangan, akan tetapi Tergugat tidak menunjukan bukti adanya laporankeuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dandengan hanya akan memberikan kompensasi atas Pemutusan HubunganKerja tersebut kepada Para Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratusHalaman 4 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Pdt.SusPHI/201614.dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidak disangkal (cetak tebal dari Pemohon Kasasi), maka menuruthukum harus dianggap terbukti, yaitu tindakan Tergugat yang bermaksudmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena keadaan memaksa(force majeur) dan bukan pula karena kerugian yang terus menerus selama2 (dua) tahun karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan laporanHalaman 13 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Padt.SusPHI/2016keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan

publik (sepertiyang diatur dalam Pasal 164 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang Nomor 13Tahun 2013.

Bahwa, dalam pertimbangan hukum tersebut Judex Facti menyatakan:..tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja bukan karena keadaan memaksa (force majeur) dan bukan pulakarena kerugian yang terus menerus selama 2 (dua) tahun karena harusdibuktikan terlebih dahulu dengan laporan kKeuangan 2 (dua) tahun terakhiryang diaudit oleh akuntan publik (seperti yang diatur dalam Pasal 164 ayat 1dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013....2.

Bahwa, dengan demikian Judex Facti telah melanggar hukum ataumenerapkan hukum sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Halaman 15 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Padt.SusPHI/2016Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan perusahaan telah mengalamikerugian selama 2 (dua) tahun berturutturut yang harus dibuktikan denganlaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;Bahwa PHK terjadi juga bukan karena keadaan memaksa tetapi karenaperusahaan

No. 352 PK/Pdt/200913.14.15.Bahwa laporan keuangan tahun 1982 dan tahun 1983 yang dikeluarkanoleh Tergugat Ill tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dipercaya,halmana terbukti sesuai fakta pemeriksaan dan penelitian yang pernahdilakukan pada tahun 1993 oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

No. 352 PK/Pdt/2009bahan yang selalu dipakai sebagai alasan Perusahaan mengalamikerugian, padahal omset penjualan tahun 1983 untuk kecap sebesarRp.503.159.872,00 sedangkan minuman limun sebesarRp.524.760.915,00yang kesemuanya dengan jumlah omset penjualan sebesarRp.1.027.920.787,00 ;16.Bahwa berdasarkan temuan dalam pemeriksaan audit yang dilakukanolehKantor Akuntan Publik Drs. S.G.B.Tampubolon pada tahun 1993,disebutkan antara lain:a. Bahwa PT.

Publik Drs.

Begitu pulahalnya dari mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwahasilperhitungan yang dilakukan oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai tidakdapat dipercaya padahal Majelis Hakim belum pernah memeriksa ataumendengar keterangan dari yang bersangkutan? Seharusnya Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa sebagai Akuntan Publik Drs. Achmad Rivaidalam melakukan tugasnya juga terikat dengan kode etik profesinyaHal. 34 dari 43 hal. Put.

Ikan Mas Djaya tahun 1982 yang dikutip/dicomot secaratidak cermat dari Laporan Keuangan Tahun 1982 yangdibuat oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai.

Bahwa Pemohon Banding berpendapat walaupun Pemohon Bandingtidak melakukan pembetulan SPT Tahunan sehubungan telah terbitnyalaporan dari akuntan publik, seharusnya Terbanding mengacu kepadalaporan akuntan publik yang independen untuk pengambilan keputusandalam memutuskan permohonan keberatan Pemohon Banding;.

Bukti P12 tentang Laporan Keuangan Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah& Jerry dibuat pada tanggal 26 Januari 2011, 9 hari menjelang putusan banitanggal pada 04 Pebruari 2011, untuk laporan periode 1 Januari 2010 sampaidengan 31 Desember 2010, atas permintaan dari PT.

Olehkarena itu, laporan keuangan Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerrytersebut tegastegas ditulis :tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihakpihak yang tidak menyepakatiprosedur tersebut.Bahwa sejak awal Pembanding tidak menyetujui/menyepakati laporan keuangantersebut karena hanya bersifat sepihak. Dengan demikian bukti P12 tidakmempunyai kekuatan pembuktian secara hukum.t.

Bukti P13 tentang laporan keuangan akuntan publik Ishak, Saleh, Soewondo &Rekan dibuat pada tahun 2011, periode 2 Juli 2007 sampai dengan 31 Desember2009, atas permintaan PT.

Lagi pulaLaporan Keuangan akuntan publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan itu dibuat ditahun 2011, ketika itu Pembanding dan Terbanding dalam proses bersengketa diHal. 41 dari 59 hal. Put. No.39 K/Pdt.Sus/20124242BANI, atau bahkan kemungkinan perkaranya telah diputus oleh BANI, jikalaporan keuangan tersebut dibuat diatas tanggal 4 Pebruari 2011.

Dibuat atas permintaanTerbanding kepada Akuntan publik, yang disimpan dan disembunyikan olehTerbanding sendiri, bukan Pembanding. Seyogyanya bukti tersebut diajukan dalamsidang arbitrase yang memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa danmempertimbangkan perkara a quo, namun hal tersebut tidak dilakukan olehTerbanding.Bahwa Judex Facti pun keliru dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya.

SINARMAS SEKURITAS
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono dan Rekan
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan d.h. BAPEPAM LK

Berikut alasan danuraian penjelasan Pemohon Banding atas ketidaksetujuan koreksi tersebut :bahwa pada proses pemeriksaan, Terbanding membandingkan perhitunganharga pokok penjualan per Pemohon Banding (home statement) denganlaporan keuangan (audit report) yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik;Bahwa Tim Pemeriksa menemukan adanya perbedaan saldo persediaan awaldan persediaan akhir barang dagang sebesar Rp. 11.182.135.653,00.

Atasselisih tersebut, Kemudian Tim Pemeriksa melakukan koreksi atas perhitunganharga pokok penjualan Pemohon Banding;Bahwa dalam proses pemeriksaan dan proses keberatan, Pemohon Bandingtelah memberikan penjelasan kepada Terbanding, bahwa secara keseluruhanatau total harga pokok penjualan tidak ada perbedaan perhitungan harga pokokpenjualan per Pemohon Banding (home statement) dengan laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut (audit report).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) denganpertimbangan bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadapharga pokok penjualan per home statement dan laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddarta Siddarta &Widjaja, secara keseluruhan (total harga pokok penjualan) tidak adaperbedaan antara perhitungan HPP per home statement denganlaporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publiktersebut (audit report

Putusan Nomor 1581/ B/PK/PJK/2016menguji kembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memoridari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo tidak terdapat perbedaan signifikan dan prinsipil antara LaporanKeuangan Audited Akuntan Publik dengan Home Statement masingmasingCOGS

HAMDANI:1 (satu) bendel management letter audit atas laporan keuanganKoperasi Usaha Bersama Kantor Akuntan Publik Drs.

HAMDANI:7. 1 (satu) bendel management letter audit atas laporan kKeuangan KoperasiUsaha Bersama Kantor Akuntan Publik Drs. ABDULRAHMAN HASANSALIPU ;Dikembalikan kepada Koperasi Usaha Bersama PT. HiLex Indonesia & PT.HiLex Parts Indonesia;1. Penjelasan Hasil Temuan Audit InternalKoperasi Usaha BersamaPT.Hilex Indonesia dan PT.Hilex Parts Indoinesia;:2. Buku Kas Harian Periode Tahun Buku 2010, tahun buku 2012 dan tahunbuku 2013;3. Bukti Pengeluaran Kas / BAMK Koperasi Usaha Bersama;4.

Olehkarena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;Pokok SengketaBahwa pokok sengketa dalam surat banding Pemohon Banding adalah koreksipositif atas Harga Pokok Penjualan karena perhitungan alokasi biaya kantor pusatyang disampaikan Pemohon Banding tidak sesuai dengan KEP62/13.111995tanggal 24 Juli 1995 yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi dari KantorPusat tersebut harus diaudit oleh Akuntan Publik;Alasan BandingMenurut TerbandingBahwa Terbanding melakukan

Pasal 3 ayat (2):13"Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus sudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaranusaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."11 Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia denganPemerintah

Publik dan laporan tersebutmengungkapkan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepadamasingmasing BUT.13.

Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2000,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakHalaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 419 B/PK/PJK/2011141414LSmelampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi Kantor Pusat yangdiaudit oleh Akuntan Publik dan mengungkapkan rincian peredaranusaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biayaadministrasi yang dibebankan kepada masingmasing BUT di negaratempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha, sehinggatidak memenuhi

Sedangkan persyaratan pertama,yaitu biaya tersebut berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usahatetap dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatan bentukusaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih, danHalaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 419 B/PK/PJK/2011202021a22memelihara penghasilan serta persyaratan ketiga, yaitu wajibmenyampaikan laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat yangsudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincianperedaran usaha atau kegiatan

Bintan Inti Sukses (BIS) tanggal 31Desember 2019 dan 2018 (Asli);Halaman 56 dari 101 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2021/PT PBR42.43.44.45.46.47.48,49.50.51.52.53.1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.Bintan IntiSukses Tahun 2017 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.Bintan IntiSukses Tahun 2016 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (satu) bundle dokumen Management

Multi CocoOrganik Nomor 6 Tanggal 11 Desember 2012 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2017 dan 2016 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan

Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2018 dan 2017 (Asli).1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS) pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember

Bintan Inti Sukses (BIS) tanggal 31Desember 2019 dan 2018 (Asli);1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.BINTAN INTISUKSES Tahun 2017 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);Halaman 78 dari 101 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2021/PT PBR43.44.45.46.47.48.49,50.51.Sz.53.34.55.1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.BINTAN INTISUKSES Tahun 2016 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (satu) bundle dokumen Management

Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2018 dan 2017 (Asli).1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember

Juariah (Acil Tergugat) telah mengirim Surat sebanyak 2 (dua) kalikepada Penggugat yakni tanggal 15 April 2013 dan tanggal 14 Mei 2013 yang isinya10menyatakan bahwa Hajjah Juariah bersedia membayar sisa cicilan Tergugat kepadaPenggugat apabila (dengan persyaratan) :e Penggugat menyerahkan Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pengangkatan Tergugatsebagai Kasir di Toko Adidas.e Audit versi Penggugat tersebut telah di audit lagi oleh Kantor Akuntan Publik PriceWater House Cooper atau oleh Kantor Akuntan

Publik Ernst and Young atau olehKantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko Sanjaya.e Penggugat menyebutkan namanama polisi yang telah memperkosa tahanan wanita didalam kamar tahanan.Persyaratan tersebut adalah untuk membuat terang benderang tentang :e keabsahan dan kebenaran atas audit yang dilakukan oleh Penggugat.e Penggugat memiliki niat untuk membuat stigma di masyarakat bahwa Polisiitu adalah pemerkosa tahanan wanita.e Persyaratan tersebut adalah untuk membuat terang benderang bahwa Penggugatmempunyai

Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang hasil penjualan barangberupa sepatu/sandal di toko Adidas milik Penggugat sebesar Rp.70.300.000 (tujuh puluhjuta tiga ratus ribu rupiah) adalah berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Penggugat ditoko adidas yang Keabsahan dan Kebenarannya sangat diragukan; hal tersebut dikarenakanAudit toko Adidas yang dilakukan oleh Penggugat tersebut hanya audit sepihak saja danaudit tersebut tidak di audit lagi oleh Kantor Akuntan Publik ;.

Publik dan Penggugat diminta untuk menyebutkan namanama polisiyang telah memperkosa tahanan wanita ;e Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2010 tentang PengakuanTergugat yang telah menggunakan uang Toko Adidas milik Penggugat sebesar Rp.$9.300.000 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang dibuat danditandatangani oleh Maulidah (Tergugat), tapi ia tidak melihat adanya tanda tangan Rusaidi(Turut Tergugat I) dan Ani Faridah (Turut Tergugat ID) ;e Bahwa Saksi

Publik, hal ini tidak beralasan hukum, karena tanpa didukungoleh alatalat bukti yang kuat dipesidangan, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi.

PENGGUGAT.Melawan:Para TERGUGAT............ sebagai..................Para TERGUGAT.Kantor Akuntan Publik Herman Doby Tanumihardja &FREAK AN jeeccncs ess sos cs mowers wee meen onc os SCOAQ A peices xe LUPO Tergugat.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 15Juni 2016 Nomor : 350 /PDT.G/2016/PNJKT.BRT, tentang penunjukan MajelisHakim ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barattertanggal 21 Juni 2016 Nomor : 350/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT,

HERI WINARNO.e Bahwa sebelum dilakukannya pergantian pengurus KoperasiKaryawan Hotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) yang baru untukperiode tahun 2012 s/d tahun 2015 yaiau pada tanggal 23Maret 2012 anggota Koperasi Karyawan Hotel Grand HyattJakarta (GHJ) menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Liasta,Nirwan , Syafrudin & Rekan untuk melakukan audit terhadapkeuangan Koperasi Karyawan Hotel Grand Hyatt Jakarta(GHJ) periode tahun 2009 s/d tahun 2012 dan dari LaporanAuditor Independent tertanggal 12 Juli 2012

Bahwa sebelum dilakukannya pergantian pengurus Koperasi KaryawanHotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) yang baru untuk periode tahun 2012 s/dtahun 2015 yaiau pada tanggal 23 Maret 2012 anggota Koperasi KaryawanHotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) menunjuk Akuntan Publik dari KantorLiasta, Nirwan , Syafrudin & Rekan untuk melakukan audit terhadapkeuangan Koperasi Karyawan Hotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) periodetahun 2009 s/d tahun 2012 dan dari Laporan Auditor Independent tertanggal12 Juli 2012 ditemukan buktibukti

Publik Liasta, NirwanSyarifudin & RekanBahwa pada tanggal 15 Juni 2012 kantorAkuntan Publik Liasta, Nirwan Syarifudin &Rekan mengeluarkan laporan awal denganopini tidak wajar;Bahwa ada perbedaan antara hasil audit darikantor Akuntan Publik Liasta, NirwanSyarifudin & Rekan dengan hasil audit KAPAdenan yang diakui oleh KAP Adenan yangdiklaim sebagai kesalahan copy paste ;Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukanrapat anggota tahunan ;Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 SHU tahun2011 dibagikan kepada Anggota

Publik Drs.

Untuk tahun buku 2010 tertanggal 12 Mei 2011, tanpa tanda tanganPengurus, Laporan Keuangannya dibuat oleh Auditor Independen dariKantor Akuntan Publik Drs. Adenan tertanggal 3 Mei 2011;.

Gugatan belum waktunya untuk diajukan alias premateur.1.4.1.2.1.3.1.4.Bahwa Pasal 40 Koperasi UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN, menentukan:Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. PenjelasanPasal 40 menyebutkan: Dalam rangka peningkatan efisiensi,pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yangberkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntanpublik.

Dalam Permen tersebutdisebutkan bahwa KSP wajib dilakukan audit oleh akuntan publik.

publik,hasil audit akan memberikan opini.

KSPTS sebagai badan hukum koperasi yangtunduk pada ketentuan UU Perkoperasian dan Peraturan MenteriKoperasiUKM, maka kerugian tersebut wajib hukumnya didasarkanatas audit oleh akuntan publik atau auditor yang ditunjuk olehPemerintah atau oleh KSPTS, sehingga diketahui penyebab adanyakerugian, bahwa oleh karena kerugian tersebut tidak didasari atas hasilaudit, maka sudah sepatutnya gugatan Para Pengggat ditolak;Bahwa posita angka 4 antara lain menyebutkan Pengurus karenakesalahannya .......... dapat

Gugatan belum waktunya untuk diajukan alias Prematur;Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan dengan alasan bahwaberdasarkan pasal 40 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi menentukanbahwa Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Bahwaberdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 tahun 2015tentang usaha simpan Pinjam oleh Koperasi disebutkan bahwa KSP wajibdilakukan audit oleh akuntan publik.

Ditambah Pembagian Keuntungan (Deviden) yang diperolehselama Tahun berjalan atau beberapa tahun berjalan.Bahwa Apakah pemberian Santunan itu memang sudah adil dan tuntas,maka untuk itu mari kita merujuk pada undangundang saja, yaitu:berpedoman kepada perhitungan yang dilakukan oleh Akuntan Publik danKonsultan Penilai (Apraisal), sehingga tidak menjadi debat kusir.Bahwa bila dilihat dari segi Subjeknya, maka hal itu terdiri dari orangorangyang sama, terkecuali besarnya nilai porsi saham yang dimiliki

Bapak majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan menunjuk Akuntan Publikdan Konsultan Apraisal (Penilai) guna memeriksa pembukuan serta menilaisemua Assetasset perusahaan yang ada pada saat ini.Bahwa adapun kerugian Materil yang Penggugat alami dengan tidakditunjuknya akuntan Publik maupun Konsultan Apraisal (Penilai) gunamemeriksa Pembukuan dan melakukan Perhitungan atas semua Assetasset yang ada, maka minimal kerugiannya adalah sebesar Nilai sahamsaham almarhum Insinyur MUSTAFA

KAMAL yang ada ditambah dengansegala bentuk perubahannya dalan bentuk Peningkatan dan penurunan nilaiyang terjadi disebabkan situasi dan kondisi yang mengikutinya sesualdengan perhitungan pembukuan yang dibuat oleh Akuntan Publik sertaPenilaian Asset yang dibuat oleh Konsultan Penilai (Apraisal) yang ditunjukatas kesepakatan bersama atau ditunjuk oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara Aquo, karena itu dimohon kepada Yth.

Publik dan Konsultan Apraisal (Penilai)guna memeriksa pembukuan serta menilai semua Assetasset perusahaanyang ada pada saat ini.Menyatakan Tergugat , Il dan III wajid membayar kerugian Penggugatsebesar rminimal kerugiannya adalah sebesar Nilai sahamsahamalmarhum Insinyur MUSTAFA KAMAL yang ada ditambah dengan segalabentuk perubahannya dalan bentuk Peningkatan dan penurunan nilai yangterjadi disebabkan situasi dan kondisi yang mengikutinya sesuai denganperhitungan pembukuan yang dibuat oleh Akuntan

pembukuan yang dibuat oleh Akuntan Publik serta PenilaianAsset yang dibuat oleh Konsultan Penilai (Apraisal) yang ditunjuk ataskesepakatan bersama atau ditunjuk oleh Majelis Hakim yang memeriksaperkara Aquo.Menyatakan Tergugat , Il dan III untuk membayar ganti kerugian Morilsebesar sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah).Menghukum Tergugat , II dan Ill untuk membayar ganti kerugian Morilsebesar sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah).Menyatakan Tergugat , II dan Ill wajib untuk membayar

., karena sesuaidengan hasil audit oleh Tim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.Tb. Hasanuddin, M.Sc dari tanggal 30 September 2010 sampai dengantanggal 30 Desember 2010 yang diketuai oleh Ahli MOHAMMAD RIVAI,S.E., Ak. atas permintaan dari saksi H. OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H.selaku Pemilik CV.

OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H. telahdipergunakan untuk membayar cicilan dan bunga bank serta untuk biayadepresiasi (penyusutan), akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil auditoleh Akuntan Publik biaya untuk pembayaran cicilan bank, bunga bank dandepresiasi telah diperhitungkan, sehingga seharusnya saksi H.

OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H. telahdipergunakan untuk membayar cicilan dan bunga bank serta untuk biayadepresiasi (penyusutan), akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil auditoleh Akuntan Publik biaya untuk pembayaran cicilan bank, bunga bank danH. OJOdepresiasi telah diperhitungkan, sehingga seharusnya saksiHal. 18 dari 48 hal. Put.

No. 112 K/Pid/2015ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentinganpribadi ;* Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh TimAuditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.

;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan olehTim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.

Publik (Lampiran 6);Keuangan Interim akhir bulan sebelumpembagian dividen interim TCM yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik (Lampiran 6);Halaman 18 dari 86 Halaman.

Publik;= Laporan Keuangan Interim akhir bulan sebelum pembagian divideninterim TCM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh IMM sampaidengan 30 Juni 2011; dan Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh TCM sampaidengan 30 Juni 2011; serta" Shareholders Resolution IMM dan TCM (2011);Dapat dibuktikan bahwa pembayaran/pembagian dividen interim 2011dananya berasal dari cadangan laba ditahan (laba setelah dikurangjiPPh);Bahwa oleh karena

Fotokopi Laporan Keuangan PT Indominco Mandiri dan PTTrubaindo Coal Mining untuk tahun 2011 dan 2010 yang telahdiaudit Kantor Akuntan Publik;d. Fotokopi SPT PPh Badan Tahun 2011 atas nama PT IndomincoMandiri dan PT Trubaindo Coal Mining;e. Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 dan per 31Desember 2010 atas nama PT Indominco Mandiri dan PTTrubaindo Coal Mining yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik;f. Fotokopi SSP Angsuran PPh Pasal 25 Masa Januari s.d.

Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/201721.22.23.24.29.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.Fotokopi Laporan Keuangan interim per 30 Juni 2011 PT IndomincoMandiri yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT TrubaindoCoal Mining yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari Juni 2011 PTIndominco Mandiri;Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari Juni 2011 PT TrubaindoCoal Mining;Fotokopi Akta Pendirian PT Indominco

Publik;Salinan Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT Trubaindo CoalMining yang telah diaudit olen Kantor Akuntan Publik;PT Indo Tambangraya Megah Tbk Shareholder Structure for 2011;Surat Nomor 0882/L/ITM/FIN/3/2015 tanggal 30 Maret 2015, perihalPendapat akhir Pemohon Banding Terkait Sengketa Pajak Nomor 150815582011 Atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP784/WP4J.19/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan NomorHalaman

publik yang ditunjuk.

Penyidik dalam hal ini berdasarkanPenjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yang mengatur bahwa Yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yangditunjuk, diberikan dasar untuk menunjuk BPK, BPKP, Inspektorat,Akuntan Publik, maupun menemukan sendiri adanya kerugian Negarayang nyata. Hasil perhitungan yang ada sebelumnya pun dapatdigunakan oleh penyidik.

Jadi sekali lagi, peranan BPKP,Inspektorat dan Akuntan Publik disamping BPK dapat melakukanperhitungan kerugian keuangan Negara selama ditunjuk / diperintahkanoleh orang / lembaga yang memiliki kKewenangan sebagaimanadimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor.Sehingga dengan demikian berdasarkan penjelasan dalam angka 7, 8dan 9 ini dalili Pemohon yang mengatakan bahwa instansi yangberwenang untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan kerugiankeuangan Negara adalan Badan Pemeriksa Keuangan

publik yang ditunjuk,menimbulkan pertanyaan mengenai apakah Kejaksaan masuk dalamkategori instansi yang berwenang dan juga instansi yang berwenangmenunjuk Akuntan Publik.

Dalam hal ini yang menjadi titik tolak adalahketentuan tersebut masuk dalam lingkungan hukum pemberantasantindak pidana korupsi sehingga secara logika hukum, maka hasiltemuan kerugian Negara dan juga penunjukan Akuntan Publik adalahdalam rangka pelaksanaan proses penyelidikan maupun prosesHal 29 dari 41 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Bin.11.penyidikan untuk menentukan jumlah kerugian kKeuangan Negara dalamtindak pidana korupsi.Berbicara mengenai kewenangan melakukan penyidikan tindak

Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019Laporan Audit Independent : Kantor Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosapoetro per 31Desember 2012 dan 2011: Laporan Keuangan PT BPRS untuk tahun yang berakhir 31Desember 2014, Kantor Akuntan Publik Drs. SoerosoDonosapoetro; Laporan Audit Independent atas Laporan Keuangan PT BPRSPer 31 Desember 2013, Kantor Akuntan Publik Drs.

yaitu saksi ROECHAN maupun bagian pengiriman yaitusaksi SHOLIKIN melaporkan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tetap memerintahkan mengirim barang seadanya di gudang meskipun kwalitasKW 1 sehingga terdapat selisin harga atas 13 PO atas nama customer FERIHalaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 92/Pid/2021/PT SMGPRAMONO.Berdasarkan laporan auditor independen Kantor Akuntan PublikHeliantono dan Rekan No : 0004/3.0217/SJT4400/04/14171/1/VIII/2020tanggal 7 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Akuntan

Publik JUNADI, SE.

PRAMONO periode November2015 s/d April 2019;= Surat Keterangan Nomor : 140/S.Ket/PG/IX/2019, tanggal 09September 2019;= Surat Keterangan Nomor : 406/S.Ket/Mgr.GA/HRGA/INT/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;= Surat Keterangan Nomor : Skep/475/Pers/VII/1992, tanggal 13 Juli1992;= Surat Keterangan Nomor : 117/S.Kep/Kdr/HRGA/X/2013, tanggal23 Oktober 2013;= 1 (Satu) bundle laporan auditor independen yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik HELIANTONO dan REKAN tanggal 7 Agustus2020; Uang tunai sebesar

PRAMONO periode November2015 s/d April 2019;= Surat Keterangan Nomor : 140/S.Ket/PG/IX/2019, tanggal 09September 2019;= Surat Keterangan Nomor : 406/S.Ket/Mgr.GA/HRGA/INT/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;= Surat Keterangan Nomor : Skep/475/Pers/VII/1992, tanggal 13Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 92/Pid/2021/PT SMGJuli 1992;= Surat Keterangan Nomor : 117/S.Kep/Kdr/HRGA/X/2013, tanggal23 Oktober 2013 1 (Satu) bundel laporan auditor independen yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik HELIANTONO