Bahwa atas temuan Perbuatan Penggelapan berlanjut tersebut, makaPENGGUGAT telah melakukan Audit internal dan meminta bantuan Auditor dariKantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra untuk memeriksa transaksi keuangantersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan penggelapanHalaman 2 Putusan Nomor : 373/Pdt.G/2016/PN. Jkt.

keuangan.Pasal 25 ayat (1 huruf f), bagian kedua mengenai Kewajiban AkuntanPublik dan Kantor Akuntan Publik, Undangundang No.5 tahun 2011tentang Akuntan Publik menegaskan hal sebagai berikut :Akuntan Publik wajib :ooo oF @Halaman 10 Putusan Nomor : 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.f.

Bahwa, posita gugatan halaman dua angka 7 yang pada pokoknyaPenggugat berdasarkan Auditor Kantor Akuntan Publik Rama Wendra telahterjadi kerugian sebesar Rp. 754.006.606, (tujuh ratus lima puluh empat jutaenam ribu enam ratus enam rupiah). Dalil tersebut mengadaada sebab tugasTergugat tidak pernah menerima uang dari Costumer, tugasnya hanyamembukukan bukti penerimaan uang (Voucher).

Bahwa, lebih lanjut pada posita gugatan halaman dua angka 7 terkait hasilAudit internal dan bantuan Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) RamaWendra tersebut adalah tidak Obyektif sebab Manajemen PerusahaanPenggugat tidak menyajikan data secara jujur dan transparan dalam halkeuangan dan pajak, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara iniharuslah ditolak;12.

Bahwa atas temuan perbuatan penggelapan berlanjut tersebut Penggugatmelakukan audit internal dari auditor Kantor Akuntan Publik Rama Wendrauntuk memeriksatransaksi kKeuangan tersebut dan disimpulkan telah terjadikerugian yang dilakukan Tergugat sebesar Rp 754.006.606, (tujuh ratus limapuluh empat juta enam ribu enam ratus enam rupiah);5.

yaitu saksi ROECHAN maupun bagian pengiriman yaitusaksi SHOLIKIN melaporkan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tetap memerintahkan mengirim barang seadanya di gudang meskipun kwalitasKW 1 sehingga terdapat selisin harga atas 13 PO atas nama customer FERIHalaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 92/Pid/2021/PT SMGPRAMONO.Berdasarkan laporan auditor independen Kantor Akuntan PublikHeliantono dan Rekan No : 0004/3.0217/SJT4400/04/14171/1/VIII/2020tanggal 7 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Akuntan

Publik JUNADI, SE.

PRAMONO periode November2015 s/d April 2019;= Surat Keterangan Nomor : 140/S.Ket/PG/IX/2019, tanggal 09September 2019;= Surat Keterangan Nomor : 406/S.Ket/Mgr.GA/HRGA/INT/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;= Surat Keterangan Nomor : Skep/475/Pers/VII/1992, tanggal 13 Juli1992;= Surat Keterangan Nomor : 117/S.Kep/Kdr/HRGA/X/2013, tanggal23 Oktober 2013;= 1 (Satu) bundle laporan auditor independen yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik HELIANTONO dan REKAN tanggal 7 Agustus2020; Uang tunai sebesar

PRAMONO periode November2015 s/d April 2019;= Surat Keterangan Nomor : 140/S.Ket/PG/IX/2019, tanggal 09September 2019;= Surat Keterangan Nomor : 406/S.Ket/Mgr.GA/HRGA/INT/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;= Surat Keterangan Nomor : Skep/475/Pers/VII/1992, tanggal 13Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 92/Pid/2021/PT SMGJuli 1992;= Surat Keterangan Nomor : 117/S.Kep/Kdr/HRGA/X/2013, tanggal23 Oktober 2013 1 (Satu) bundel laporan auditor independen yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik HELIANTONO

FAKTA HUKUM:1.B2.B3.Bahwa Pemohon selaku Kuasa Direksi telah membuat laporan perkaratindak pidana dengan Laporan Polisi Nomor Pol. 0385/K/X/2007/Sektro.Senen tanggal 04 Oktober 2007 dengan Tersangka Fifi NellaWijaya (Bukti P1, P1a);ahwa laporan Pemohon tersebut berdasarkan hasil pemeriksaanaudit dari Kantor Akuntan Publik Zeinirwan Santoso yangditandatangani oleh Pimpinan KAP: Drs. Yahya Santosa, AK.

No. 12PK/Pid/2011selaku Auditor dari Kantor Akuntan Publik Dedi ZeinirwanSantoso, saksi ahli hukum pidana;5.Bahwa atas laporan Polisi Nomor Pol. 0385/K/X/2007/Sektro.Senentanggal 04 Oktober 2007 (vide P1a) tersebut, maka pada tanggal01 November 2007dan selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2008,Penyidik Kepolisian Sektor Metropolitan Senen, melakukanpemeriksaan terhadap Tersangka Fifi Nella Wijaya dan olehPenyidik tidak dilakukan penahanan terhadap Tersangka Fifi NellaWijaya karena ada jaminan dari

Publik Dedi Zeinirwan Santoso)maupun bukti petunjuk disamping keteranganTersangka, terdapat persesuaian bahwa TersangkaFifi Nella Wijaya pada waktu bekerja di PT.

Publik Dedi Zeinirwan Santoso)maupun bukti petunjuk disamping keterangantersangka, terdapat persesuaian bahwa TersangkaFifi Nella Wijaya pada waktu bekerja di PT.

Fifi Nella Wijaya selaku Marketing PT.Indawo Kharisma Internusa dengan nominal uang sebesarRp 87.704.882,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratusempat ribu delapan ratus delapan puluh dua Rupiah)(Bukti P7) serta 8 (delapan) lembar bukti audit yangdikeluarkan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik), (BuktiP8);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I telahmembuat BAP Saksi Pelapor Sdr. Winoto Mudjoputro(Bukti P9), BAP Saksi Wong Kenneth Ardiyan selakuDirektur Utama PT.

./1995 tanggal 24 Juli 1995 yang mensyaratkan Laporan KeuanganKonsolidasi dari Kantor Pusat tersebut harus diaudit oleh Akuntan Publik;Alasan BandingBahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Harga Pokok Penjualandengan perincian sebagai berikut: NoKeterangan Cfm Pemohon Banding Cfm Terbanding Koreksi Harga Pokok Penjualan Rp 4.288.080.432,00 Rp 0,00 Rp4.288.080.432,00 Bahwa menurut Terbanding, perhitungan alokasi biaya kantor pusat tidaksesuai dengan KEP62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 yang

Publik danlaporan tersebut mengungkapkan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing BUT;Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun1997, Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi Kantor Pusatyang diaudit oleh Akuntan Publik dan mengungkapkan rincianperedaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnyabiaya administrasi yang dibebankan kepada masingmasing BUT dinegara tempat perusahaan yang bersangkutan

publik dan mengungkapkanrincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis danbesarnya biaya administrasi yang dibebankan kepadamasingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan, tidak dapatdipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding).

No. 352 PK/Pdt/200913.14.15.Bahwa laporan keuangan tahun 1982 dan tahun 1983 yang dikeluarkanoleh Tergugat Ill tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dipercaya,halmana terbukti sesuai fakta pemeriksaan dan penelitian yang pernahdilakukan pada tahun 1993 oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

No. 352 PK/Pdt/2009bahan yang selalu dipakai sebagai alasan Perusahaan mengalamikerugian, padahal omset penjualan tahun 1983 untuk kecap sebesarRp.503.159.872,00 sedangkan minuman limun sebesarRp.524.760.915,00yang kesemuanya dengan jumlah omset penjualan sebesarRp.1.027.920.787,00 ;16.Bahwa berdasarkan temuan dalam pemeriksaan audit yang dilakukanolehKantor Akuntan Publik Drs. S.G.B.Tampubolon pada tahun 1993,disebutkan antara lain:a. Bahwa PT.

Publik Drs.

Begitu pulahalnya dari mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwahasilperhitungan yang dilakukan oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai tidakdapat dipercaya padahal Majelis Hakim belum pernah memeriksa ataumendengar keterangan dari yang bersangkutan? Seharusnya Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa sebagai Akuntan Publik Drs. Achmad Rivaidalam melakukan tugasnya juga terikat dengan kode etik profesinyaHal. 34 dari 43 hal. Put.

Ikan Mas Djaya tahun 1982 yang dikutip/dicomot secaratidak cermat dari Laporan Keuangan Tahun 1982 yangdibuat oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai.

Bahwa Pemohon Banding berpendapat walaupun Pemohon Bandingtidak melakukan pembetulan SPT Tahunan sehubungan telah terbitnyalaporan dari akuntan publik, seharusnya Terbanding mengacu kepadalaporan akuntan publik yang independen untuk pengambilan keputusandalam memutuskan permohonan keberatan Pemohon Banding;.

Berikut alasan danuraian penjelasan Pemohon Banding atas ketidaksetujuan koreksi tersebut :bahwa pada proses pemeriksaan, Terbanding membandingkan perhitunganharga pokok penjualan per Pemohon Banding (home statement) denganlaporan keuangan (audit report) yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik;Bahwa Tim Pemeriksa menemukan adanya perbedaan saldo persediaan awaldan persediaan akhir barang dagang sebesar Rp. 11.182.135.653,00.

Atasselisih tersebut, Kemudian Tim Pemeriksa melakukan koreksi atas perhitunganharga pokok penjualan Pemohon Banding;Bahwa dalam proses pemeriksaan dan proses keberatan, Pemohon Bandingtelah memberikan penjelasan kepada Terbanding, bahwa secara keseluruhanatau total harga pokok penjualan tidak ada perbedaan perhitungan harga pokokpenjualan per Pemohon Banding (home statement) dengan laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut (audit report).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) denganpertimbangan bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadapharga pokok penjualan per home statement dan laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddarta Siddarta &Widjaja, secara keseluruhan (total harga pokok penjualan) tidak adaperbedaan antara perhitungan HPP per home statement denganlaporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publiktersebut (audit report

Putusan Nomor 1581/ B/PK/PJK/2016menguji kembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memoridari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo tidak terdapat perbedaan signifikan dan prinsipil antara LaporanKeuangan Audited Akuntan Publik dengan Home Statement masingmasingCOGS

Juariah (Acil Tergugat) telah mengirim Surat sebanyak 2 (dua) kalikepada Penggugat yakni tanggal 15 April 2013 dan tanggal 14 Mei 2013 yang isinya10menyatakan bahwa Hajjah Juariah bersedia membayar sisa cicilan Tergugat kepadaPenggugat apabila (dengan persyaratan) :e Penggugat menyerahkan Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pengangkatan Tergugatsebagai Kasir di Toko Adidas.e Audit versi Penggugat tersebut telah di audit lagi oleh Kantor Akuntan Publik PriceWater House Cooper atau oleh Kantor Akuntan

Publik Ernst and Young atau olehKantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko Sanjaya.e Penggugat menyebutkan namanama polisi yang telah memperkosa tahanan wanita didalam kamar tahanan.Persyaratan tersebut adalah untuk membuat terang benderang tentang :e keabsahan dan kebenaran atas audit yang dilakukan oleh Penggugat.e Penggugat memiliki niat untuk membuat stigma di masyarakat bahwa Polisiitu adalah pemerkosa tahanan wanita.e Persyaratan tersebut adalah untuk membuat terang benderang bahwa Penggugatmempunyai

Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang hasil penjualan barangberupa sepatu/sandal di toko Adidas milik Penggugat sebesar Rp.70.300.000 (tujuh puluhjuta tiga ratus ribu rupiah) adalah berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Penggugat ditoko adidas yang Keabsahan dan Kebenarannya sangat diragukan; hal tersebut dikarenakanAudit toko Adidas yang dilakukan oleh Penggugat tersebut hanya audit sepihak saja danaudit tersebut tidak di audit lagi oleh Kantor Akuntan Publik ;.

Publik dan Penggugat diminta untuk menyebutkan namanama polisiyang telah memperkosa tahanan wanita ;e Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2010 tentang PengakuanTergugat yang telah menggunakan uang Toko Adidas milik Penggugat sebesar Rp.$9.300.000 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang dibuat danditandatangani oleh Maulidah (Tergugat), tapi ia tidak melihat adanya tanda tangan Rusaidi(Turut Tergugat I) dan Ani Faridah (Turut Tergugat ID) ;e Bahwa Saksi

Publik, hal ini tidak beralasan hukum, karena tanpa didukungoleh alatalat bukti yang kuat dipesidangan, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi.

., karena sesuaidengan hasil audit oleh Tim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.Tb. Hasanuddin, M.Sc dari tanggal 30 September 2010 sampai dengantanggal 30 Desember 2010 yang diketuai oleh Ahli MOHAMMAD RIVAI,S.E., Ak. atas permintaan dari saksi H. OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H.selaku Pemilik CV.

OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H. telahdipergunakan untuk membayar cicilan dan bunga bank serta untuk biayadepresiasi (penyusutan), akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil auditoleh Akuntan Publik biaya untuk pembayaran cicilan bank, bunga bank dandepresiasi telah diperhitungkan, sehingga seharusnya saksi H.

OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H. telahdipergunakan untuk membayar cicilan dan bunga bank serta untuk biayadepresiasi (penyusutan), akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil auditoleh Akuntan Publik biaya untuk pembayaran cicilan bank, bunga bank danH. OJOdepresiasi telah diperhitungkan, sehingga seharusnya saksiHal. 18 dari 48 hal. Put.

No. 112 K/Pid/2015ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentinganpribadi ;* Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh TimAuditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.

;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan olehTim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.

GRAHA TUNAS SELARAS (PODOMORO GOLF VIEW) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL MUNTALIB & YUNUS;

GRAHA TUNAS SELARAS (PODOMORO GOLF VIEW) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ABDUL MUNTALIB & YUNUS;

ditunjukanbuktibukti dan faktafakta, akhirnya Tergugat mengakuiperbuatannya yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan danPengakuan Tergugat tertanggal 05 September 2018 Bukti P10;Bahwa selanjutnya Pihak RUMAH SAKIT MITRA PLUMBONberkonsultasi dengan pihak kepolisian (Reskrim Polsek DepokCirebon), pihak kepolisian menyarankan untuk diselesaikan secarakekeluargaan namun apabila permasalahan tersebut akan diproses,maka RUMAH SAKIT MITRA PLUMBON harus menyiapkan buktiyang lengkap dengan melakukan audit Akuntan

Publik Eksternal:;Bahwa untuk mencari penyelesaian, pihak RUMAH SAKIT MITRAPLUMBON' melibatkan suami dari Tergugat untuk datangmembicarakan pertanggungjawaban atas perbuatan Tergugat;Bahwa pada awalnya suami Tergugat dan Tergugat bersikapkooperatif, dan meminta waktu untuk merundingkan dengan pihakkeluarga.

Publik Eksternal (posita gugatanPenggugat angka 29) ;Bahwa kemudian alangkah terkejutnya Tergugat ketika Penggugatmelampirkan hasil Laporan Audit dari Kantor Auditor Eksternal sebagai buktikepada pihak penyidik sehingga patut diragukan keabsahannya, karenatidak sesuai dengan ketentuan Standar Profesional Akuntan Publik yangberlaku, selain itu pula : Laporan Akuntansi tersebut tidak jelas dipergunakan untuk hal apa ?

Publik Eksternal yang semestinyasebagai bahan pelaporan ;Bahwa, dari uraian Tergugat sebagaimana pada angka 7 (tujuh) di atas,maka dalildalil gugatan Penggugat pada angka 12 (dua belas), 13 (tigabelas) dan 14 (empat belas) patut dikesampingkan karena tidak berdasar ;.

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas apa yang telah disampaikan olehPenggugat pada posita angka 25 (dua puluh lima), 26 (dua puluh enam),dan 28 (dua puluh delapan) karena Tergugat tidak pernah dan tidak merasamelakukan perbuatan melawan hukum ;Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka29 (dua puluh sembilan), bahwa Laporan Akuntansi dari Kantor AuditorEksternal dimaksud patut diragukan keabsahannya, karena tidak sesuaidengan ketentuan Standar Profesional Akuntan Publik

Pada perundingan tersebut telahdisampaikan Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independentdari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra yang beralamat di MTHsquare.2nd f/Suite #209 Jalan MT Haryono, Kavling 10, Jakarta Timurdengan Nomor License KEP.376/KM.1/2017.

Publik;Bahwa dalam laporan audit dari Kantor Akuntan Publik ini diketahuikerugian perusahaan PT Sulindafin periode tahun 2018 adalahRp(14.790.098.160) dan periode Tahun 2017 Rp(5.853.783.036) dengandemikian jelaslah bahwa sangat beralasan perusahaan melakukan PHKkarena telah memenuhi ketentuan Undang Undang KetenagakerjaanPasal 151 ayat 2 yaitu dalam hal PHK telah dilakukan perundingandengan para pekerja yang diwakili serikat pekerja serta ketentuan Pasal164 ayat 1 dan 2 dimana perusahaan yang merugi

harus dibuktikandengan adanya laporan keuangan dari akuntan publik selama 2 (dua)tahun;Bahwa walaupun dalam keadaan kerugian namun pihak perusahaanmasih mau beritikad baik untuk membayar pesangon pekerja baik dipabrik Tangerang maupun pabrik Bekasi.

Dengan tutup danstopnya produksi, maka perusahaan menyatakan hubungan kerja antaraperusahaan dengan karyawan dinyatakan selesai, hal demikian Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat;Bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat denganalasan efisiensi karena perusahaan tutup dan merugi selama 2 (dua) tahunberturutturut, ternyata atas kerugian perusahaan Tergugat selama 2 (dua)tahun berturutturut tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik berdasarkanLaporan

Nomor 1382 K/Pdt.SusPHI/2020AU.1/04/02941/1/V1/2019 oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar RamaWendra di Jakarta (LampiranP3), Tergugat mengalami kerugian sebagaiberikut: Tahun 2017 mengalami Kerugian sebesar Rp5.853.783.036,00 (limamiliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tigatiga puluh enam rupiah) Tahun 2018 mengalami Kerugian sebesar Rp14.790.098.160,00(empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan puluhdelapan ribu seratus enam puluh rupiah);Bahwa dengan

Nomor 354 K/Pdt.SusPHI/2017Mei 2015, Penggugat telah berupaya keras meminta bukti laporankeuangan yang telah resmi diaudit oleh akuntan publik selama 2 (dua) tahunterakhir, yang dapat membuktikan bahwa PT. Medan Yaohan Sentosa (incassu Tergugat ) yang dipimpin oleh Tergugat Il, tengah mengalamikerugian, sehingga alasan TergugatTergugat tersebut dapat diyakinikebenarannya. (Vide: Pasal 164 ayat (2) UU. Nomor 13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan);2.1.

Lebih lanjut, dalam perundingan bipartite yang dilaksanakan padatanggal 13 dan 20 Mei 2015, Penggugat kembali meminta bukti auditresmi akuntan publik yang menyatakan bahwa benar PT.

sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Padahal, untuk dapat diterapbkannya Pasal 164 ayat (1), harus memenuhisyarat yang secara limitatif telah dibatasi dengan ketentuan Pasal 164 ayat(2), yang menyebutkan bahwa Kerugian perusahaan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2(dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan

publik;Akan tetapi, bila diperhatikan seluruh daftar alat bukti tertulis yang diajukanTermohon Kasasi I/Tergugat dan Termohon Kasasi Il/Tergugat Ilbertanda TI,Il1 s/d TI,ll12, ternyata tidak terdapat bukti laporan auditakuntan publik selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit olehakuntan publik.

publik yang berwenang untuk menyatakan hal itu,oleh karena itu telah diperoleh fakta hukum keadaan memaksa yangdidalilkan para tergugat tidak terbukti adanya, dengan demikianpemberhentian terhadap Penggugat dari PT.

Publik sedangkanLaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau AkuntanPublik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimalkesehatan LKNB / Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/2007tanggal 09 Pebruari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas Subsidi

Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/ Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangandapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atauAkuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimalkesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M 2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas Subsidi

Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/ Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangandapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atauAkuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimalkesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/ 2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanHal. 49 dari 101 hal.

Publik (khususuntuk BMT Laporan Keuangan dapat diaudit oleh PusatInkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau Akuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisiminimal kesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/ 2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS MikroBersubsidi antara lain :1 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8.

Publik HASJIM & GANDARA yangberalamatkan di Jalan Gumuruh No. 25 Gatot Subroto Bandung.d Laporan Auditor dan Keuangan per 31 Desember 2005 dengan badanhukum nomor 10663 / BH / PAD / KDK.10.13 tanggal 28 Januari1999 oleh Akuntan Publik HASJIM & GANDARA yangberalamatkan di Jl.

Bintan Inti Sukses (BIS) tanggal 31Desember 2019 dan 2018 (Asli);Halaman 56 dari 101 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2021/PT PBR42.43.44.45.46.47.48,49.50.51.52.53.1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.Bintan IntiSukses Tahun 2017 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.Bintan IntiSukses Tahun 2016 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (satu) bundle dokumen Management

Multi CocoOrganik Nomor 6 Tanggal 11 Desember 2012 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2017 dan 2016 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan

Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2018 dan 2017 (Asli).1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS) pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember

Bintan Inti Sukses (BIS) tanggal 31Desember 2019 dan 2018 (Asli);1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.BINTAN INTISUKSES Tahun 2017 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);Halaman 78 dari 101 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2021/PT PBR43.44.45.46.47.48.49,50.51.Sz.53.34.55.1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.BINTAN INTISUKSES Tahun 2016 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (satu) bundle dokumen Management

Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2018 dan 2017 (Asli).1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember

Untuk itu perlu kiranya segera dilakukan tindakanaudit kKeuangan perseroan melalui akuntan publik;18.Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasa/ 68 butir (1) huruf e dari UUNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan:(1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroankepada akuntan publik untuk diaudit apabila:e.

SUMBER PANGAN NUSANTARAtidak pernah ada audit dari akuntan publik dan kalaupun ada audit dariakuntan publik (Seumpama ada) maka seharusnya laporan atas hasilaudit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPS melaluiDireksi. Namun kenyataannya, sebelum semuanya itu dilakukan olehjajaran Direksi, tahutahu RUPSLB PT.

SUMBERPANGAN NUSANTARA agar menyerahkan neraca pembukuan/laporan keuangan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk olehPengadilan untuk dilakukan audit terhadap keuangan perseroan, PT.SUMBER PANGAN NUSANTARA semenjak perseroan, PT. SUMBERPANGAN NUSANTARA berdiri yaitu tahun 1996 hingga diserahkannyaneraca pembukuan/laporan keuangan kepada Akuntan Publik yangditunjuk oleh Pengadilan untuk diaudit.Halaman 29 dari 93 Perkara Nomor 53/PDT/2018/PT SBYPRIMAIR:1.

SUMBERPANGAN NUSANTARA agar menyerahkan neraca pembukuan /laporan keuangan kepada Akuntan Publik yang = ditunjuk olehHalaman 36 dari 93 Perkara Nomor 53/PDT/2018/PT SBYPengadilan untuk dilakukan audit terhadap keuangan perseroan, PT.SUMBER PANGAN NUSANTARA semenjak perseroan, PT.SUMBERPANGAN NUSANTARA berdiri yaitu tahun 1996 hingga diserahkannyaneraca pembukuan/laporan keuangan kepada Akuntan Publik yangditunjuk oleh Pengadilan untuk diaudit dengan uang paksa/dwangsomsebesar Rp.1.000.000.000, (satu

Menghukum Tergugat untuk membayarkan deviden kepadaPenggugat yang belum pernah dibayarkan semenjak PT.SUMBERPANGAN NUSANTARA berdiri pada tahun 1996 yang besarnyadisesuaikan dengan hasil audit Akuntan Publik terhadap neracakeuangan PT.

Laporan Keuangan, Neraca dan LaporanLaba Rugi tahun 2007 yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPh BadanHal. 3 dari 24 hal, Pulusan No. 54 K/PIDSUS/2014 adalah Laporan Keuangan Internal dan bukan Laporan Keuangan hasil auditKantor Akuntan Publik ;Saldo Kas di Bank atas nama PT.

MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRItahun buku 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RachmadWahyudi menunjukkan angka yang jauh berbeda dengan Laporan Keuanganyang menjadi dasar pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan PT.

MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI NPWP02.400.059.8.526.000 Tahun 2006 ;d, Laporan keuanyen PT MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI NPWP :02.400.059.8.526.000 Hasil Audil kantor Akuntan Publik Drs, RachmadWanhyudi tahun 2007 ;e, Rekening koran BCA nomor rekening 015889698 atas nama PT.MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari sampai denganDesember 2006 ;f.

MUNCUL LESTARI MAKMURMANDIRI, hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi Drs.RACHMAD WAHJUDI, Akt., CPA., di muka persidangan, dimana saksimerupakan akuntan publik independent yang melakukan audit terhadap PT.MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI serta keterangan Saksi YM CAHYODEWANTORO yang merupakun saksi dari Kantor Akuntan PublikRACHMAD WAHJUDI Bahwa dalam kesaksian Suaksi SIDIQHal. 16 dari 24 hal.

Ditambah Pembagian Keuntungan (Deviden) yang diperolehselama Tahun berjalan atau beberapa tahun berjalan.Bahwa Apakah pemberian Santunan itu memang sudah adil dan tuntas,maka untuk itu mari kita merujuk pada undangundang saja, yaitu:berpedoman kepada perhitungan yang dilakukan oleh Akuntan Publik danKonsultan Penilai (Apraisal), sehingga tidak menjadi debat kusir.Bahwa bila dilihat dari segi Subjeknya, maka hal itu terdiri dari orangorangyang sama, terkecuali besarnya nilai porsi saham yang dimiliki

Bapak majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan menunjuk Akuntan Publikdan Konsultan Apraisal (Penilai) guna memeriksa pembukuan serta menilaisemua Assetasset perusahaan yang ada pada saat ini.Bahwa adapun kerugian Materil yang Penggugat alami dengan tidakditunjuknya akuntan Publik maupun Konsultan Apraisal (Penilai) gunamemeriksa Pembukuan dan melakukan Perhitungan atas semua Assetasset yang ada, maka minimal kerugiannya adalah sebesar Nilai sahamsaham almarhum Insinyur MUSTAFA

KAMAL yang ada ditambah dengansegala bentuk perubahannya dalan bentuk Peningkatan dan penurunan nilaiyang terjadi disebabkan situasi dan kondisi yang mengikutinya sesualdengan perhitungan pembukuan yang dibuat oleh Akuntan Publik sertaPenilaian Asset yang dibuat oleh Konsultan Penilai (Apraisal) yang ditunjukatas kesepakatan bersama atau ditunjuk oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara Aquo, karena itu dimohon kepada Yth.

Publik dan Konsultan Apraisal (Penilai)guna memeriksa pembukuan serta menilai semua Assetasset perusahaanyang ada pada saat ini.Menyatakan Tergugat , Il dan III wajid membayar kerugian Penggugatsebesar rminimal kerugiannya adalah sebesar Nilai sahamsahamalmarhum Insinyur MUSTAFA KAMAL yang ada ditambah dengan segalabentuk perubahannya dalan bentuk Peningkatan dan penurunan nilai yangterjadi disebabkan situasi dan kondisi yang mengikutinya sesuai denganperhitungan pembukuan yang dibuat oleh Akuntan

pembukuan yang dibuat oleh Akuntan Publik serta PenilaianAsset yang dibuat oleh Konsultan Penilai (Apraisal) yang ditunjuk ataskesepakatan bersama atau ditunjuk oleh Majelis Hakim yang memeriksaperkara Aquo.Menyatakan Tergugat , Il dan III untuk membayar ganti kerugian Morilsebesar sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah).Menghukum Tergugat , II dan Ill untuk membayar ganti kerugian Morilsebesar sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah).Menyatakan Tergugat , II dan Ill wajib untuk membayar

Gugatan belum waktunya untuk diajukan alias premateur.1.4.1.2.1.3.1.4.Bahwa Pasal 40 Koperasi UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN, menentukan:Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. PenjelasanPasal 40 menyebutkan: Dalam rangka peningkatan efisiensi,pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yangberkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntanpublik.

Dalam Permen tersebutdisebutkan bahwa KSP wajib dilakukan audit oleh akuntan publik.

publik,hasil audit akan memberikan opini.

KSPTS sebagai badan hukum koperasi yangtunduk pada ketentuan UU Perkoperasian dan Peraturan MenteriKoperasiUKM, maka kerugian tersebut wajib hukumnya didasarkanatas audit oleh akuntan publik atau auditor yang ditunjuk olehPemerintah atau oleh KSPTS, sehingga diketahui penyebab adanyakerugian, bahwa oleh karena kerugian tersebut tidak didasari atas hasilaudit, maka sudah sepatutnya gugatan Para Pengggat ditolak;Bahwa posita angka 4 antara lain menyebutkan Pengurus karenakesalahannya .......... dapat

Gugatan belum waktunya untuk diajukan alias Prematur;Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan dengan alasan bahwaberdasarkan pasal 40 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi menentukanbahwa Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Bahwaberdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 tahun 2015tentang usaha simpan Pinjam oleh Koperasi disebutkan bahwa KSP wajibdilakukan audit oleh akuntan publik.

Ditentukan Statusnya) di halaman 29 Audit Report Tahun 2009disebutkan bahwa Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) merupakankekayaan negara yang diserahkan kepada Perusahaan (PT.ASDP Indonesia Ferry) tetapi belumditerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai status kekayaan negara tersebut sebagai modaldisetor;bahwa berdasarkan kebijakan akuntansi atas Bantuan Pemerintah yang BelumDitentukan Statusnya (BPYBDS) yang dimuat di halaman 14 Audit Report Tahun2009 (catatan: pendapat akuntan

publik "tidak menyatakan pendapat menyebutkan bahwa:bahwa berdasarkan Ketetapan Direktur Jenderal Perbendaharaan DepartemenKeuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan PemerintahYang Belum Ditentukan Statusnya Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah PusatNomor: PER10/PB/2007 tanggal 7 Maret 2007, ditetapbkan bahwa Bantuan Pemerintah YangBelum Ditentukan Statusnya, sesuai dengan prinsip substance over form Standar AkuntansiPemerintah, maka Barang Milik Negara yang digunakan

Publik yang memberikan kewajaran terhadap LaporanKeuangan yang disajikan dan BPK RI juga melakukan review pelaporan BPYBDS di BUMN agartidak terjadi pbembukuan ganda pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan sehingga menurutPemohon Banding sudah benar dalam mencatat dan memperlakukan BPYBDS sesuai denganperaturan maupun standar akuntansi yang berlaku untuk pengakuan aset, pendapatan dan biayatermasuk penyusutan atas asset BPYBDS;bahwa selain itu, dasar Pemohon Banding mengakui BPYBDS sebagai aset

Sjahrir KaizirTempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 30041957Agama : IslamJenis Kelamin > LakilakiJabatan : Kabag Perlengkapan, Biro Keuangan dan Perlengkapan KementerianPerhubungan Republik Indonesia(selanjutnya disebut ahli pertama)Nama : Indra Soesetiawan, CPATempat/Tanggal Lahir : Semarang, 16041964Agama : IslamJenis Kelamin : LakilakiJabatan : Akuntan Publik di KAP Hertanto, Sidik & Rekan(selanjutnya disebut ahli kedua)Nama : Edi CahyonoTempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 02021959Agama : IslamJenis

Publik yangmemberikan kewajaran terhadap Laporan Keuangan yang disajikan dan BPK RI juga melakukanreview pelaporan BPYBDS di BUMN agar tidak terjadi pembukuan ganda pada Laporan KeuanganKementerian Keuangan sehingga menurut Pemohon Banding sudah benar dalam mencatat danmemperlakukan BPYBDS sesuai dengan peraturan maupun standar akuntansi yang berlaku untukpengakuan aset, pendapatan dan biaya termasuk penyusutan atas asset BPYBDS;bahwa selain itu, dasar Pemohon Banding mengakui BPYBDS sebagai aset