Islam,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SekolahDasar, tempat kediaman di Dusun Bakong Dasan RT 04 DesaLembar, Kecamatan Lembar, kabupaten Lombok Barat,sebagai Penggugat;MelawanNama T, tempat dan tanggal lahir di Penarukan Daye, 11 Februari 1985,agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman semula beralamat di DusunPenarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung,Kabupaten Lombok Barat sekarang tidak diketahui alamatnyayang pasti diwilayah Republik Indonensia

Putusan Nomor: 1617/Pdt.G/2013/PA.Ngj.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia nomro : 28/TUADA/Ag/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka secara ex officio Majelis Hakim menganggap perlu untuk memasukkanamar putusan tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinanputusan ini kepada Pejabat yang terkait in casu PPN dalam wilayah hukumtempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan

untukmengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat denganmenjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak bain sughro ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonensia

Putusan Nomor: 041 1/Pdt.G/2014/PA.Noj.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia nomro : 28/TUADA/Ag/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka secara ex officio Majelis Hakim menganggap perlu untuk memasukkanamar putusan tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinanputusan

Putusan Nomor: 0594/Pat.G/2014/PA.Noj.UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia nomro : 28/TUADA/Ag/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka secara ex officio Majelis Hakim menganggap perlu untuk memasukkanamar putusan tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinanputusan ini kepada Pejabat yang terkait in casu PPN dalam wilayah hukumtempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan PegawaiPencatat Nikah dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan

Permohonan Pemohon dapat diputus denganVerstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia nomro : 28/TUADA/Ag/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka secara ex officio Majelis Hakim menganggap perlu untuk memasukkanamar putusan tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikansalinanPenetapan

Permohonan Pemohon dapat diputus denganVerstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia nomro : 28/TUADA/Ag/2002 tanggal 22 Oktober 2002,Hal. 12 dari 15 hal.

Permohonan Pemohon dapat diputus denganVerstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia nomro : 28/TUADA/Ag/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka secara ex officio Majelis Hakim menganggap perlu untuk memasukkanamar putusan tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinanpenetapan

Permohonan Pemohon dapat diputus denganVerstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia nomro : 28/TUADA/Ag/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka secara ex officio Majelis Hakim menganggap perlu untuk memasukkanamar putusan tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikansalinanpenetapan

apabila terjadi perceraian Pemohon bersediamemberikan nafkah anak kepada Termohon sebagai pemegang hak handonahsebesar Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) oleh karenanya kesanggupanPemohon tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia

Pos Indonensia KPRK Purbalingga

halaman Bahwa sejak Agustus 2014 Pemohon bersama kedua anaknyatelah tinggal di Jakarta sedangkan Termohon tidak tinggalbersama mereka, meskipun sesekali Pemohon juga pulang kerumah di Gumpang Kartasura yang sekaligus sebagai ShowroomMobil; Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksipernah melihat 1 (satu) kali Pemohon dengan Termohon terlibatperselisihan dan pertengkaran di showroom; Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karenaTermohon tidak bersedia menjadi Warga negara Indonensia

Permohonan Pemohon dapat diputus denganVerstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia nomro : 28/TUADA/Ag/2002 tanggal 22 Oktober 2002,Hal. 12 dari 15 hal.

dengan hasil pemeriksaanbarang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metafetamina beratbrutto 0,0165 gram , 1 (satu) botol plastic bening berisi urine a.n Oki Supriatna Binjan Saputra dan 1 (satu) botol urine a.n Abdul Naif als Enang yang diterimadengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratorisdisimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benarmengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan nomor urut 61Lampiran UndangUndang Republik Indonensia

Permohonan Pemohon dapat diputus denganVerstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia nomro : 28/TUADA/Ag/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka secara ex officio Majelis Hakim menganggap perlu untuk memasukkanamar putusan tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikansalinanPenetapan

Permohonan Pemohon dapat diputus denganVerstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia nomro : 28/TUADA/Ag/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka secara ex officio Majelis Hakim menganggap perlu untuk memasukkanamar putusan tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikansalinanputusan

Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2014/PA.Ngj.UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia nomro : 28/TUADA/Ag/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka secara ex officio Majelis Hakim menganggap perlu untuk memasukkanamar putusan tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinanputusan ini kepada Pejabat yang terkait in casu PPN dalam wilayah hukumtempat dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan PegawaiPencatat Nikah dimana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan

Putusan Nomor 0835/Pdt.G/2014/PA.Ngj.menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang PengadilanAgama Nganjuk, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia nomro : 28/TUADA/Ag/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka

Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2014/PA.Ngj.UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia nomro : 28/TUADA/Ag/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka secara ex officio Majelis Hakim menganggap perlu untuk memasukkanamar putusan tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinanPenetapan Ikrar Talak kepada Pejabat yang terkait in casu PPN dalam wilayahhukum tempat dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal danPegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan Pemohon dan Termohondilangsungkan

urine pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekira jam 23.00 WIB dengan13jenis pemeriksaan Narkoba Golongan I termasuk Cannabinoid / Ganja (THC) danhasilnya dinyatakan positif.Menimbang, bahwabarang bukti daun ganja kering milik terdakwatersebutdilakukan pengujian di UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan narkotika NasionalNo.15.1/XII/2013/YPT LAB UJI NARKOBA, ternyata Positif daun ganja yangmengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu)sesuai dengan UndangUndang Republik Indonensia