Ditemukan 263 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 96/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : RUZEN HERMANTO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Kantor Cabang Samarinda
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan lelang Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Tuan WITO
Terbanding/Tergugat IV : SISCO Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Satria Iskandar dan Rekan
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
6538
  • telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b UndangUndang No.4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBendayang Berkaitan Dengan Tanah, dijelaskan bahwa apabila debitor cidera janji,pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objekHak Tanggungan dan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat HakTanggungan sebagaimana yarig dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ObjekHak Tanggungan dapat dijual melaluj pelelangan umum menurat
Putus : 29-02-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 PK/Pdt/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. MD. ENTERTAINMENT VS REZKY ADITYA DK
581352 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Juris tersebut telah salahmenerapkan hukum perjanjian karena berdasarkan ketentuan Pasal1234 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan:Tiaptiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuatsesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu";Bahwa dari segi hukum, wanprestasi terjadi bila salah satu pihak dalamperjanjian (debitor) "tidak memenuhi kewajibannya" atau "terlambatmemenuhinya", "memenuhinya tetapi tidak seperti yang telahdiperjanjikan", dan "melakukan sesuatu yang menurat
Putus : 21-08-2007 — Upload : 12-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137PK/PDT/2007
Tanggal 21 Agustus 2007 — Ny. CHRISTINE HARTANI TJAKRA ; PT. GOLDEN DEER ; JOHNNY KUSUMA ; MENTERI KEUANGAN cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA cq. KANTOR LELANG NEGARA JAKARTA
8558 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DKI dengan menggunakan Menurat pasal 1322 BW yang menuliskan : "kekhilafan yang mengakibatkan batalnya suatu persetujuantersebut "ialah kekhilafan sifat benda, yang merupakan alasansesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakanperjanjian, "Hal tersebut dengan adanya pencantuman "KEKHILAFANMENGAKIBATKAN BATALNYA suatu Persetujuan ", SANGATBERTENTANGAN dan telah dimanipulasi bunyi pasal 1322KUHPerdata yang sebenarnya.Menurut bunyi Pasal 1322 KUHPerdata ,yang sebenarnya adalahsebagai berikut:
Putus : 30-12-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 PK/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DK VS PT DANAMON INTERNASIONAL
5429 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Intermasa, Jakarta, pada hal. 45 menjelaskan sebagaiberikut:Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empatmacam:a) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;b) Melaksanakan apa yang diperjanjikankan, tetapi tidak sebagaimanadijanjikan;c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;d) Melakukan sesuatu yang menurat perjanjian tidak boleh di lakukannya;Tuntutan Penggugat atas ganti rugi, biaya, dan bungaHalaman 6 dari 65 Hal. Put.
Register : 23-02-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 115/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 9 Mei 2017 — Drs.HARUN PASARIBU.AK.MM >< PEMERINTAH RI CQ KEMENTRIAN KEHUTANAN RI CS
4820
  • Ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkanatau melarikan barangnya.Halaman 53 Putusan Nomor 15/PDT/2017/FT.DKI.83.84.85.86.Lebih lanjut yurisomdensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8Mei 1984 menyatakan mengenai sita jaminan sebagai berikut (vide BuktiT514):Menurat Hukum Acara Perdata, conservatoir beslag yang diadakan bukanatas alasanalasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat HIR tidakdibenarkan;Dalam perkara a quo, permohonan Sita Jaminan yang diajukan olehPenggugat
Register : 10-12-2013 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 726/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 Desember 2015 — IKE DEWI HELMI, Lawan I. BAYU SUSANTO PUTRA, II. MUNIRO SALIM SIREGAR, SH, III. ALDO RAHARJA, IV. Ny. DAMAYANTI, V. MUHAMMAD SOLEH UKON bin MUDAS, VI. Ny. MURTAMAH binti MUDAS bin H. NASAN, VII. KEPALA BADAN PERTANAHAN NATIONAL RI Cq. Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Cq Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan,
169120
  • haruslahdilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yangmemuat ketentuan sebagai berikut :Peralihan hak atas tanah dan hak nilik atas satuan rumah susunmelalui jual beli tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaandan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hakmelalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan aktayang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurat
    yang intinya peralinan hak atas tanah melaluijual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olehPPAT;Bahwa Tergugat IV sebagai Pembeli telah beritikad baik melakukan jual belidengan Akta PPAT, dan telah memperoleh sertifikat, maka Tergugat IV20.mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundangundangan dan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1237 K/Sip/1973 tanggal 1541976, yang memuat kaidah hokum sebagaiberikut :Jual beli itu dilakukan menurat
Putus : 27-06-2011 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 09/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 27 Juni 2011 — LUKMAN HAKIM bin ACHMAD (TERDAKWA)
5816
  • rupiah) atausetidaktidaknya sekitar sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut : Total Pembayaran yang direalisasi Rp. 979.456.000,00 Pembayaran seharusnya Rp.735.055.000,00 Selisih Rp.244.401.000,00Item pekerjaan yang menimbulkan kerugian negara adalah pekerjaan Onderlaghh danpekerjaan lapen, adapun perinciannya sesuai dengan hasil perhitungan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Jawa Tengah No : S6993/PW 11/5/2010 Tanggal 26 Oktober 2010adalah sebagai berikut : URAIAN Menurat
Register : 18-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 18/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANANG SAHLAN SAFARI, SH Bin Alm H. EMLI SOEHAELI, SH., MHum
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BILL HAYDEN, SH
15466
  • Sedangkan menurat Prof. Sudarto dalam buku "Hukumdan Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1977), halaman 142, jikamelihat unsur " Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu badan" yang sama terdapat pada UU Nomor3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangmengemukakan : "Ini merupakan unsur batin yang menentukanarah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dansebagiannya.
Register : 05-05-2009 — Putus : 08-06-2010 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN MANADO Nomor 111/Pdt.G/2009/PN.Mdo
Tanggal 8 Juni 2010 — - NON BASALAMAH, DKK MELAWAN SOFIETJE FIFI ELISABETH GERUNG, DKK
815
  • Menyatakan menurut hukum bahwa, almarhum Frederik Gerungtelah 20 tahun atau lebih dan 20 tahun sudah menguasai/ memiliki danmenduduki sepenulmya tanah negara objek SHM No. 25 / Wenang Utaratanggal 12 Maret 1982, surat ukur tanggal 3 Maret 1982 No. 3682 tahun1982 seluas 337 m2 (tiga ratus tiga puluh tujuh meter bujur sangkar)sejakpenerbitan SHM No. 25/ Wenang Utara tersebut oleh KantorPertanahan Manado ;3, Menyatakan menurat hukum bahwa Penggugat Rekonvensi Illtelah 20 tahun atau lebih dari 20 tahun
Putus : 01-04-2004 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 766/Pid.B/2003/PN.Smda
Tanggal 1 April 2004 — Drs. YACOB PASANG Bin HENDRIK PASANG
10812
  • barangyang akan disimpan di gudangnya, namun yang bertanggung jawab sebagai bendaharawantetap pengusaha gudang, ini mengandung arti bahwa: penekanan pada letak tanggungjawab adalah berada di tangan Kepala Gudang, dan bukan. pada orang yang ditunjuk,dengan kata lain, bahwa Kepala Gudang sahsah saja menunjuk orang lain untukmelaksanakan pengelolaan gudang, akan tetapi jika terjadi kekurang beresan maka tetapKepala Gudang yang menj jadi penanggungj jawabnya;Menimbang, bahwa pengaturan yang demikian menurat
Putus : 22-06-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 22 Juni 2015 — R. AHMAD RAMALI, SH. KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
9255
  • ., jika ada sengketa maka turun7475langsung ke lapangan untuk meneliti dokumen/ surat menurat riwayat tanah dandisaksikan oleh saksisaksi terutama saksi batas disekitar lokasi tersebut;Jika tidak ada masalah terhadap dokumen/suratsurat terkait fisik dan saksi batas makakami amprah blanko akta ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah baru diprosespembuatan akta dengan turun kelapangan untuk dimintakan tandatangan/cap jempolkepada pemohon; 72 222 n nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnBahwa struktur kerja
    CUTIE, pmentBahwa prosedur pembuatan akta jual beli tanah yakni awalnya penjual danpembeli lapor ke Kepala Desa bahwasanya ada transaksi jual beli tanahselanjutnya ditindaklanjuti permohonan tersebut oleh Kepala Desa ke KantorKecamatan, Selanjutnya PPAT mendatangi Kantor Desa; Meneliti dalam Jualbeli, waris atau hibah terhadap penjual atau pewaris apakah terhadap tanahtersebut ada sengketa atau tidak., jika ada masalah penjual dan pembeli kita cekfisik ke lapangan untuk meneliti dokumen/ surat menurat
Register : 19-03-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 13/PDT.G/2013/PN.CN
Tanggal 3 April 2014 — Perdata Pengugat: - SAHUDI Bin SARTIMA - SAODIK Bin SARTIMA - SOPIAH Binti SARTIMA - SAADAH Binti SARTIMA - SUHAN Binti SARTIMA Tergugat: - MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) REPUBLIK INDONESIA Cq, DIREKTUR UTAMA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( Persero) PUSAT JAKARTA Cq, DIREKTUR PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT DI BANDUNG Cq, DIREKTUR PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( Persero) CABANG CIREBON - MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq, KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT Cq, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON - MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT - MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT Cq, WALIKOTA CIREBON - MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT Cq, WALIKOTA CIREBON Cq, CAMAT LEMAHWUNGKUK - MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT Cq, WALIKOTA CIREBON Cq. CAMAT PEKALIPAN - MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT Cq, WALIKOTA CIREBON Cq, CAMAT LEMAHWUNGKUK Cq, LURAH KELURAHAN LEMAHWUNGKUK - ENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT Cq, WALIKOTA CIREBON Cq. CAMAT PEKALIPAN Cq, LURAH KELURAHAN JAGASATRU - SAID Bin SARTIMA - SUPAI Bin SARTIMA - SOMADI Bin SARTIMA
13519
  • (hanya foto copynyayang ditunjukkan didalam surat segel tersebut) banyak coratcoretan yang tidak15.16.17.6patut sebagai surat yang berharga sehingga menurat kami surat pelepasantersebut tidak memenuhi syarat hukum.
Register : 24-06-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Bpp
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12366
  • ., di dalam bukunya yang beijudul HukumAcara Perdata (hal. 111136), mengatakan bahwa yang bertindaksebagai penggugat haras orang yang benarbenar memilikikedudukan dan kapasitas yang tepat menurat hukum. Kelira dansalah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatanmengandung cacat formil.
Register : 07-04-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 53/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 19 Mei 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II : PT. BORNEO DELAPAN ENAM Diwakili Oleh : KAHAR JULI, S.H
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SUHARDI,S.Pd Diwakili Oleh : SUHARDI,S.Pd
Terbanding/Tergugat I : HAJI JAMRI
Terbanding/Tergugat III : PT. KEYSA MAJU JAYA
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
7740
  • ., di dalam bukunya yang beijudul HukumAcara Perdata (hal. 111136), mengatakan bahwa yang bertindaksebagai penggugat haras orang yang benarbenar memilikikedudukan dan kapasitas yang tepat menurat hukum. Kelira dansalah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatanmengandung cacat formil.
Register : 23-04-2019 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Juli 2020 — Penggugat:
NAHROWI
Tergugat:
1.TOLI
2.AGUS SOPYAN
3.Kombes Purn Polisi SUPARMO
13265
  • Utrbeberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan Putusan SertaMerta, yaitu : Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisantangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dantandatangannya, yang menurat undangundang mempunyaikekuatan bukti; Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pastidan tidak dibantah; Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang danlainlain, dimana hubungan sewa menyewa sudahhabis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikankewajibannya sebagai
Register : 15-04-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 149/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 30 Oktober 2013 — Nyonya ANGELA WATIE Cs lawan DEWI SAVITRI Cs
19076
  • Yulies kepada Tergugat/DewiSavitri hanya bersifat nomine semata maka Turut Tergugat VII, VIII dan Xmensomir atau meminta kepada Para Penggugat untuk dapat membuktikan"perjanjian/pemyataan" yang membuktikan adanyaperalihan/penjualansaham * bersifat tfornine tersebut karena menurat pendapat kami peralihan/penjualan** saham adalah sah (tidak nomine), sebab peralihan/penjualansaham dilasanakan dengan akta autentik yaitu akta notaris : Akta No. 89tanggal 30 Agustus 2004; jo.
Register : 21-01-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 14-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 24 April 2019 — Pembanding/Penggugat : PARA Ahli Waris Alm SAINI BIN DIUNG, CS Diwakili Oleh : ANTORI DASIHAN, SH, MH
Terbanding/Tergugat : NY. JD ROMLAH BINTI SAINI BIN DIUNG, CS
6730
  • Menurat Boedi Harsono,girik, petuk pajak,dan pipil yang fungsinya sebagai surat pengenaandan tanda pembayaran pajak,dikalangan rakyat dianggap dandiperlakukan sebagaitandatanda bukti pemilikan tanah yangbersangkutan;Bahwa Menurut Mariam Darus Badrulzaman, perbedaan pendapatantara Pengadilan Tinggi Medan dengan Pengadilan Negeri Medan initerjadi karena kelemahan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 jo.
Register : 03-10-2016 — Putus : 13-06-2014 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 281/Pdt.G/2003/PN Mdn
Tanggal 13 Juni 2014 — - 1. Hj. SUNARSIH (PENGGUGAT I) - ASMARA DIAN KESUMAWATI MANURUNG (TERGUGAT II) - DINO AGUSTIN ROSY MANURUNG (TERGUGAT II) - DINI KRISTINA MANURUNG (TERGUGAT III) - PT. BANK MANDIRI (PERSERO) PUSAT JAKARTA Cq. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) KANTOR WILAYAH I MEDAN, Cq. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) CABANG MEDAN PULO BRAYAN (TERGUGAT I) - F. X. RUKMO HARTONO (TERGUGAT II)
9825
  • Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurat hukum ;Menimbang, bahwa memperhatikan pokok permasalahan dalam perkaraaquo apabila dipertimbangkan dengan ajaran tentang perbuatan melawanhukum tersebut diatas, maka tindakan Tergugat dan Tergugat ll DalamPerkara Pokok yang tidak mencairkan dan menyerahkan tabungan dandeposito Almarhum Haji SGT Agus Manurung, oleh karena dilakukan sesuaidengan ketentuan yang sah dan mengikat Tergugat karena sebelumnya telahdisetujui oleh Tergugat Dalam Perkara Pokok selaku
Putus : 14-12-2017 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 286/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 14 Desember 2017 — * Perdata EMED BIN ASMALI, Dkk X ONG PIN TIOK
14565
  • Dalil tersebut adalah merapakan delik(tindak pidana) yang menurat hukum harus dibuktikan denganadanya Putusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukumtetap tentang adanya tindak pidana pemalsuan;8. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan sesuai fakta hukum tersebuttelah cukup membuktikan dalil dan gugatan Para Penggugattersebut adalah dalil dan gugatan yang tidak beralasan dan tidakberdasarkan hukum.
Register : 10-11-2011 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel
Tanggal 7 Agustus 2012 —
9659
  • Subekti, S H dalam bukunyayang berjudul "Hukum Perjanjian", cetakan keduabelas, tahun 1990, penerbitPT Intermasa, Jakarta, pada hal. 45 menjelaskan sebagai berikut :'Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empatmacam:a) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;b) Melaksanakan apa yang diperjanjikankan, tetapi tidak sebagaimanadijanjikan;c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;d) Melakukan sesuatu yang menurat perjanjian tidak boleb di lakukannya