Ditemukan 330 data
Setiawan Khoe
Tergugat:
Ridha Roswaty
Turut Tergugat:
1.The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
2.PT. Bank QNB Indonesia, Tbk
3.PT. Bank Commonwealth
4.The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)
117 — 33
VII Bandar, KabupatenSimalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta Notaris No. 298,tanggal 13 September 2009 oleh Notaris Tjong, Deddy Iskandar, SH dan telahmendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU 98692.AH.01.01 Tahun 2008, Akta perusahaan tersebut mengalamibeberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No 14, tanggal 4 September2014 oleh Notaris Tjong Dedy Iskandar, SH di Medan, mengenai peningkatanmodal, sebagai Direktur yaitu Setiawan Khoe (Penggugat) dan
Pembanding/Penggugat II : AMINAH ABDULLAH
Pembanding/Penggugat III : ELIZA FAZIA
Pembanding/Penggugat IV : IMAN FADLAN
Pembanding/Penggugat V : RIZKA MUTIA
Pembanding/Penggugat VI : SALVIRA
Terbanding/Tergugat I : PT. NAFASINDO
Terbanding/Tergugat II : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Yanty Sulaiman Sihotang, SH
Terbanding/Turut Tergugat : EMMY WILIS, SH
100 — 39
(Tergugat II), Nomor : AHU.21417.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 8 Mei 2009 yang tercatat dalam Buku Tambahan BeritaNegara RI No.102, tanggal 22/122015 bahwa saham sebesar 5% (limapersen) telah dilakukan pengalihan saham milik Abdullah Bustamam padaTergugat kepada Koperasi Karyawan Nafasindo (KOPKARNA) berdasarkanAkte Berita Acara Rapat Nomor : 25 tanggal 18 Februari 2013 dibuatdihadapan Turut Tergugat (EMMY WILIS, SH) Notaris Kota Medan dan telahdisahkan dengan surat Kementerian Hukum dan HAM, RI No.AHU
51 — 24
Telah disebutkan pada butir 5 paragraf 2 diatas, judul Akta No.1tanggal 6 Juni 2013 yang dimaksud Penggugat (PerubahanAnggaran Dasar Yayasan Perguruan Budhaya) telah diubah atasrekomendasi Turut Tergugat Il dengan surat tanggal 26 Juni 2013,No.AHU 2.AH.01.04A2902, sehingga judul akta No.1 tanggal 6Juni2013 tersebut menjadi: Keputusan Pembina YayasanPerguruan Budhaya. Bersamaan dengan pengangkatan Sdr.
133 — 49
Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum No.AHU.4 AH. 10.0101 tanggal 14 Februari 2013 perihalKlarifikasi Permasalahan Kewarganegaraan a/n. HSIEHHalaman 12 dari 173 halaman Putusan Nomor: 118/G/2014/PTUN.JKT.9.3.Om.9.5.LIE KEN alias KENTJANA SUTJIAWAN. Yang ditujukankepada Direktur Penyidikan dan penindakan keimigrasian ;Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.W.10.U1.149.PMH.02.03.1.2012. Tanggal 4 Januari 2012menerangkan bahwa formulir Ill No.
Urut 2913/62, Tanggal25 Oktober 1961 tercatat A.n Tan Hong Tjiang danbukan tercatat atas nama Hsien Lie Ken ;Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum up.Direktur Tata Negara No.AHU.4.AH 10.0207 tanggal 7Februari 2012 yang menjelaskan bahwa dari hasilpengecekan pada buku register induk surat buktikewarganegaraan yang ada di Direktorat Tata NegaraKementerian hukum dan HAM RI, Formulir Ill atas namaHsieh Lie Ken tidak terdaftar dalam Buku Register Induk ;Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi
21 — 12
AHU.2AH.04.012655 dinyatakan tidak terdaftar di Subdirektorat Harta41Peninggalan, begitu juga atas nama KWEE JEG GIOK No.AHU.2.AH.04.012577, Surat mana asli sama para Tergugat ; Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 7 (Tujuh) mengatakanpengalihan hak atas Kepemilikan Sertifikat No. 03 / Desa LinggaTiga atas nama PHO BIE keatas nama Tergugat dan Tergugat IIdibuat dikantor Turut Tergugat Il, Hal ini tidak benar karena yangberwenang untuk mengalihkan nama adalah dikantor Turut TergugatIII ;Berdasarkan
Melawan
BPN ( Badan Pertahanan Nasional ) kota Kediri, Dkk
28 — 13
Foto copy Surat Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU.2AH.04.011237 tanggal 22 Pebruari 2012 atas nama : TJHOUW NGOEN YIN,diberi tanda bukti surat P186 ;93. Foto copy Surat Kematian No.474.3/30/419.72.02/2008 an. TIHOUW NGOEN YIN,diberi tanda bukti surat P187 ;94.
PT. ANG AND FANG BROTHER
Tergugat:
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
168 — 920
ANG AND FANG BROTHER, suatu badan hukum perdata berbentukperseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara RepublikIndonesia, berkedudukan di Makassar, yang Anggaran Dasarnyasebagaimana dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 13 November 2008,akta mana telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenangsebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No.AHU.94043.AH.01.01 Tanggal 05 Desember Tahun 2008, Dalam hal ini diwakili oleh :Nama >: IR.
71 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nien Rafles Siregar, Kurator danPengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan No.AHU AHA 04 0304 beralamat di Gedung Wisma Nugra Santana Lt. 12Suite 1205 Jin. Jend. Sudirman Kav.78 Jakarta 10220 sebagai KuratorSementara dan Kurator dalam Kepailitan ini.5.
153 — 125
Trimastraco adalah dua Badan Hukum yangberbeda (Bukan pergantian nama dari PT.Mastraco menjadi PT.Trimastraco)sebagaimana terlihat pada Bukti yang diajukan Penggugat Intervensi tertanda P.I1berupa Surat dari Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal AdministasiHukum Umum No.AHU.2AH.01.09 1800 tanggal 16 Mei 2008 yang ditanda tanganioleh Cholilah,SH.Mhum Direktur Perdata ditujukan kepada Sdr.
Jefferson Dau, SH.Perihal : Mohon Keterangan tentang PT.Mastrading Company (PT.Mastraco) dan SuratP.J2 Surat dari Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal AdministasiHukum Umum No.AHU.2AH.01.09 3636 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Cholilah, SH., Mhum An. Plt. Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum, Direktur Perdata ditujukan kepada Sdr. R.E. Barimbing, SH. Kantor Advokat danKonsultan Hukum RE. Barimbing, SH. & Rekan, Perihal : Mohon Keterangan tentangPT.
167 — 234
AndalasMerapi Timber, pada angka 2 dalam surat tersebut menyatakan : dalammelayani tata persuratan dan halhal lain yang berhubungan dengan PT.Putusan Nomor: 1/P/FP/2018/PTUN.PDGHalaman 37Andalas Merapi Timber, untuk mempedomani surat Dirjen AHU No.AHU.2.UM.01.01353 tanggal 15 Maret 2016;Bahwa pada angka 4 dari Surat Dirjen AHU No.
100 — 20
Foto copy Akta Notulen Rapat Pembinaan Yayasan Waqgqaf Al MuhajirienJakapermai Kota Bekasi tanggal 21 Maret 2012 No. 19 yang dibuat oleh dandihadapan Notaris Adlia Ghanie, SH Notaris di Bekasi, diberi tanda buktiT.V9;Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU 5004 AH.01.05 Tahun 2008 tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Yayasan No. 22 tanggal 17032009, diberi tanda bukti T.V10;Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2014/PN.Bks11.12.13.14.Foto copy Berita Acara
196 — 19
tanggal 23 April 2013 telah menyangkal Eksepsitersebut yang pada pokoknya berkesimpulan menolak Eksepsi dari Tergugat II s/dTergugat XII;Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat II s/d Tergugat XII tersebutMajelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:Ad.A Penggugat Tidak BerwenangMenimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat II s/d Tergugat XIl, bahwaPenggugat tidak berwenang dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa surat Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM RI No.AHU
92 — 41
Triarta AgungLestari Berkedudukan di Jakarta, (fotocopy sesuai dengan aslinya);Halaman 103 dari 161 halaman, Putusan No. 02/G/2016/PTUNSRGBukti T9 :Bukti T10 :Bukti T11 :Bukti T12 :Bukti T18 :Bukti T14 :Bukti T15 :Bukti T16 :104Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No.AHU 00392.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 03 Januari2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, (fotocopy darifotocopy yang dilegaiisir);Akta Perseroan Terbatas PT.Sinar Sukses Lestari No.44 tanggal 15Nopember
2007 dibuat dihadapan Raden Johanes Sarwono, SH,selaku Notaris di Jakarta, (fotocopy dari fotocopy);Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No.AHU 51456.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 02Nopember 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan AnggaranDasar Perseroan, (fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir);Akta Pernyataan Rapat PT.
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang
Terbanding/Tergugat II : PT. PILAR SINERGI BUMN INDONESIA PSBI, selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN YANG MEMERLUKAN TANAH
Terbanding/Tergugat III : PT. PRAVATA KENCANA ASRI
42 — 28
PRAVATA KENCANA ASRI dalam kedudukannya sebagai TurutTergugat, sedangkan Indentitas subjek hukum yang sebenarnya dari BandanHukum yang Penggugat Gugat dalam surat gugatannya itu seharusnyabernama PT PARVATAKENCANA ASRI sesuai bukti Surat Keputusan MenteriKemenkumham No.AHU 0020898.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 10 Oktober2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PTPARVATKENCANA ASRI, dan Perubahan Anggaran Dasar PT.
1.BAMBANG WIJONO HANDRIJATMOKO
2.RATNA SUSILOWATI SURYA SAPUTRA
3.RATNA SULISTIYOWATI
Tergugat:
1.PT. BINTANG HASTA PUTRA
2.RATNA TJINDRIJAWATI, S.E
3.BAMBANG WISANDJOJO WINARTO SURYO SAPUTRO
4.BAMBANG WIJONO HINDARKO
5.BAMBANG WIJANARKO
6.RATNA TIENAWATI WINARTO SURYO SAPUTRO
7.Notaris IRWAN ISMURATNO, SE, SH, M.Kn
8.Notaris WAHYU FITRI WIBOWO, SH, M.Kn
155 — 23
Fotokopi Keputusan MENKUMHAM RI No.AHU 18734. AH.01.01. Tahun2010 TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN, telahbermaterai cukup selanjutnya di beri tanda T 2;3. Fotokopi Surat Bambang Wijono Hindarko Tanggal 15 Agustus 2009, telahbermaterai cukup selanjutnya di beri tanda T 3;4. Fotokopi Surat Cin (RATNA TJINDRIJAWATI) Tanggal 02 Oktober 2009,telah bermaterai cukup lalu Surat bukti tersebut di beri tanda T 4;5. Fotokopi Tanda Terima Pembagian Laba PT.
YAYASAN MENATA NUSA RAYA, MENARA
Tergugat:
PT. GUNA DODOS
338 — 1098
Bahwa memperhatikan waktu pendirian Anggaran DasarPenggugat sebagai badan hukum adalah Akta Notaris PekanbaruVictor Yunathan,SH.M.Kn No.01, tanggal 11 Juni 2019pengesahan Kemenkumham No.AHU.0008192.AH.01.04. Tahun2019, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YayasanMenata Nusa Raya. Dirubah melalui Akta No.12 tanggal 17Februari 2020 diterbitkan Notaris Tito Utoyo, SH diPekanbarutanggal 17 Februari 2020 dan terdaftar padaKementerian Hukum dan HAM RI No.
1.Eddy bertindak untuk atas nama PT Suasana Baru Line
2.Ileng Enos Rampu, S.T
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala kepolisian Daerah Sulawesi Barat atau Ditreskrimsus POLDA SULBAR
184 — 531
SUASANA BARU LINE Tertanggal 16September 2015, diberi tanda bukti P.2,;Fotocopy surat Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RepublikIndonesia Indonesia No.AHU 0942292.AH.01.02 tahun 2015, tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SUASANABARU LINE Tertanggal 16 September 2015, diberi tanda bukti P.3;Fotocopy surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor. PEM11494/PWJ.31/Kp.0903/2012. Atas nama PT.
152 — 44
oleh Tergugat didaftarkan kepada30Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, untuk mendapatkanpengesahan sebagai badan hukum yayasan, namun olehKementerian Hukum dan HAM pendaftaran tersebut belumdapat dipertimbangkan karena Tergugat belum melengkapipersyaratan atau ketentuan ketentuan yang disyaratkanoleh Kementerian Hukum dan HAM RI,~ sehingga YayasanBhakti Sosial Surakarta belum terdaftar sebagai badanhukum yayasan, hal ini sesuai dengan surat dariKementerian Hukum dan HAM tanggal 31 April 2010, No.AHU
178 — 90
HASWARPIN GROUP, d, tanggai 16 Juni 2015 diberi tanda P2a;Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi manusia RI No.AHU 0937313.AH.01.02 Tahun 2015tentangPersetujuan Perubahan AnggaranDasarPT.
174 — 101
AktaNo.38/2002 tanggal 19 September 2002 tersebut diatas, hak waris Penggugat Idan Penggugat II masing masing adalah sebesar 6/64 bagianatau sebesar(9,375 %), maka yang merupkan bagian hak waris Penggugat I dan Penggugat IIatas saham dalam perseroan Tergugat I tersebut adalah sebesar : 86,42 % x9,375 % x 2 = 16.20375 % dari 100 % modal perseroan yang disetor sesuaidengan surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukkum UmumKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rpublik Indonesia No.AHU