PT SWA KARYA JAYA VS 1.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN SERUYAN2.BUPATI SERUYAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN SERUYAN, beralamat kantor di Jalan AIS.Nasution Kuala Pembuang, sebagai TERGUGAT2.

TransportasiLaut Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan, sebagaiPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;~Pada tahun Anggaran 2008 Menunjuk PT. Wastu Citra dan PT.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKabupaten Seruyan 777777b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabUpaten SSCUYaT Fm mmmPerihal Perintah Melaksanakan Prosedure PembayaranKlaim PT.

berisi keberatan daripihak Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan dengan alasanalasan sebagai berikut :~~~~~~~~7737737373 37335355555551.

Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi52~ 53 adalah suatu perhubungan hukum yang berarti bahwa hak siberpiutang itu dijamin oleh hukum atau undangundang.

Pembanding/Tergugat II : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Diwakili Oleh : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Terbanding/Penggugat : Ganjar Suhasto bin R. Sindu Trisno. dkk
Turut Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

PUTUSANNomor : 114/B/2018/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksamemutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkatbanding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam sengketa antara :DIREKTURJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIANPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.

Pekerjaan AparaturSipil Negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan, Berdomisili hukum di Jalan MedanMerdeka Barat Nomor 8, Gedung Karsa, Lantai 4, Jakarta PusatLL Gem er eee rere meee ere neenemeeeensSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBIANDIIN Gyaecsanesene teense reer enenennrnneenneeeenenenmmenesKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTAPUSAT.

Penggugat:
YANTO
Tergugat:
TIM PANEL AHLIMAHKAMAH PELAYARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
SUI TIE

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG;ACENG KODIR DKK ( 22 ORANG )

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN TANGERANG; tempat kedudukan di Jalan Raya Balaraja,Kresek, KM. 2 Balaraja, Kabupaten Tangerang; Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada : 1 DEDEN SYUQRON, S.H., M.H.; 2 20222 oe nce n ences ceceISDAWATL S.H.;ENDANG HADRIAN, S.H., M.H.; 22 222 n concn cence cnnAMALITYAH, S.H.; WwW NHalaman dari 12 halaman.

Putusan Nomor : 28/B/2013/PT.TUN.JKTe Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 551.2 /Kep.318Huk/2012 Tanggal 21Juni 2012 Tentang Penetapan Trayek Dan Jumlah Mobil Penumpang UmumAngkutan Perdesaan CikupaPanonganKoreletBugelKatomasPasarGudang Tigaraksa, PP.; e Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKabupaten Tangerang Nomor: 551.21/611DHKI/2012 Tanggal 4 Juli 2012,Tentang Perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12; 1 Mewajibakan Tergugat I dan Tergugat II untuk Mencabut Keputusan Tata

;e Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenTangerang Nomor: 551.21/611DHKI/2012 Tanggal 4 Juli 2012, Tentang PerubahanTrayek Angkutan Perdesaan E. 12; 4.

Pelaksanaan Surat Keputusan objeksengketa a quo; Dalam Eksepsi; Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; Dalam Pokok Perkara;Mengabulkan gugatan Para Penggugat; Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang Diterbitkan Tergugat I danTergugat II berupa: e Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 551.2 /Kep.318Huk/2012 Tanggal 21Juni 2012 Tentang Penetapan Trayek Dan Jumlah Mobil Penumpang UmumAngkutan Perdesaan CikupaPanonganKoreletBugelKatomasPasarGudang Tigaraksa, PP.; e Keputusan Kepala Dinas Perhubungan

;e Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenTangerang Nomor: 551.21/611DHKI/2012 Tanggal 4 Juli 2012, Tentang PerubahanTrayek Angkutan Perdesaan E. 12; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini; Bila Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya, ex aquo et bono.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c/q Direktur Jenderal Perkeretaapian (dahulu Direktur Jenderal Perhubungan Darat) c/q Pimpinan Proyek Pembangunan Double-Double Track (DDT) tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 64/PDT/2011/PT.DKI tanggal 6 Desember 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 168/PDT.G/2008/PN JKT TIM tanggal 19 Maret 2009;

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c/q Direktur Jenderal Perkeretaapian (dahulu Direktur Jenderal Perhubungan Darat) c/q Pimpinan Proyek Pembangunan Double-Double Track (DDT)melawanPT. (Persero) JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PT.JIEP)danHAJI HARJONO MOEKIRAN, S.H

PUTUSANNomor 642 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c/qDirektur Jenderal Perkeretaapian (dahulu Direktur JenderalPerhubungan Darat) c/q Pimpinan Proyek PembangunanDoubleDouble Track (DDT) yang dahulu dikenal berkedudukandi Gedung Karya Lantai 9, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8,Jakarta 10110 diwakili oleh Menteri Perhubungan EEMangindaan

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah melalui beberapakali pertemuan pembahasan/negosiasi, maka antara Penggugat denganTergugat telah dicapai kesepakatan, baik luas, lokasi/letak maupun hargatanah yang akan dibebaskan dan untuk itu maka Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Konfirmasi Kesepakatan Pembelian Tanah di KawasanIndsustri Pulogadung tanggal 26 Januari 2004 yang pada pokoknya menyatakanbahwa Pihak Pembeli adalah: Depertemen Perhubungan Darat c/q DirektoratPerkeretapian

berdasarkan kedudukan hukumnya melainkan hanyamenyamaratakan saja;Bahwa Departemen Perhubungan adalah instansi Pemerintahan yangdipimpin oleh seorang Menteri yang bertugas membanitu Presiden di bidangperhubungan baik perhubungan darat, perkeretaapian, laut maupun udara.Menteri Perhubungan dalam hal ini adalah Regulator dan pembina teknisdalam kebijakan transportasi baik darat, perkeretaapian, laut maupun udara.Di bidang perkeretaapian Menteri Perhubungan telah menunjuk Ir.

Yoyo Sulaeman selakuPimpro Pembangunan DoubleDouble Track (DDT);13Adalah merupakan salah gugat apabila Menteri Perhubungan RI ikutsebagai pihak mengingat perkara tersebut tidak berkaitan dengan tugas danfungsi Tergugat yaitu sebagai regulator dan pembina teknis dalamkebijakan transportasi baik darat, perkeretaapian, laut maupun udara;Dalam Posita gugatan, Penggugat juga tidak mendalilkan perbuatanTergugat I.

Bahwa proyek Pembangunan DoubleDouble Track akanmembangun 4 (empat) jalur kereta api antara ManggaraiCikarangyang merupakan program Kementerian Perhubungan denganmaksud untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan kereta apibagi masyarakat umum. Tugas ini merupakan salah satu peranKementerian Perhubungan selaku Regulator dan Pembina teknisbidang perkeretaapian;2.

Pembanding/Penggugat : HARRY M SIHOMBING
Terbanding/Tergugat : KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

Penggugat:
1.TEDI RAMDANI
2.DIAN SUGIATNA
Tergugat:
2.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI
3.KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI SELAKU PPK KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIANPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT; GANJAR SUHASTO BIN R. SINDU TRISNO; TONG KAK NJAN; SARTINAH; FERDINAND ANTHONYUS LOWAE; RETNO SEDJATI; LILY MANK IN; IMAM AGNIANTO;

9. sindik Kurniawan, S.H (Penyusun Bahan BantuanAlukum Aya& Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla) se waKesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekeraan Aparaturca Sipil Negara pada Direktorat Jenga Perhubungan Laut,ie Kementerian Perhubungan, peri hukum di Jalan Medany Se = Merdeka Barat Nomor 8, ung Karsa, Lantai 4, Jakarta Pusat = eyKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTAGUSAT.

S'entang tenggang waktu, bahwa fergugat llioInterv fsi/Pembanding tetap berpegang pada .SjJawaban dalamSr Ae2apemeriksaan tingkat pertama yang mgnyatekala Sejak tanggal penerbitanYaObyek Gugatan dan Obyek Gugatan cberta mengacu pada SuratDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Nome UM.208/1/6/DJPL17 danPrSurat Nomor UM.208/1/7/DJPL1% (vide Bukti T.Il.l2.A dan T.Il.12.B),stmaka gugatan Para Penggugat (Terbanding) telah melewati sembilan Spuluh hari sejak dan Obyek Gugatan II diterbitkan ; a?

Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nobi Putra Angkasa, DKK;Kepala Unit Pengelola Perpakiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, DKK

Pebruari 2016 yangditerima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 26 Pebruari 2016, dengan Register Perkara Nomor :42/G/2016/PTUNJKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatanperbaikannya tertanggal 22 Maret 2016, sebagai berikut : Adapun yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut : OBYEK GUGATAN (OBJECK VAN GESCHIL)Bahwa yang menjadi obyek gugatan a quo adalah : Surat KeputusanKepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan

KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA, dkk

;Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DanTransportasi Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 1679/.876, tanggal 12 Mei 2016,Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;2. PT. INTERKON KEBON JERUK (DALAM PAILIT), diwakili oleh Renita M.A.Girsang, BA., S.H., berdasarkan Penetapan Nomor03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN. Niaga.Jkt.

Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) tidak terdaftar padaKementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;Bahwa kedudukan Penerima Objek Sengketa hanya sebagai subjek hukumdalam Surat Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat;Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan mempunyai masalah hukumadalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola PerparkiranDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;TENTANG DASAR DASAR GUGATAN :1.Bahwa surat keputusan Objek Sengketa in litis merupakan surat keputusanTata

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 156/2015Tanggal 16 Februari 2015, Tentang : Izin Penyelenggaraan Parkir Diluar RuangMilik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir;Halaman 25 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUNJKT3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Objek Sengketa berupa SuratKeputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta Nomor : 156/2015 Tanggal 16 Februari 2015, Tentang : IzinPenyelenggaraan Parkir Diluar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut BiayaParkir;4.

InterkonKebon Jeruk (Dalam Pailit), kepada Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta(fotokopi sesuai dengan asli);Surat Nomor 012/RG/IKJPailit/II/15, tgl. 13 Februari 2015,Perihal: IMB dan Perubahan Nama dari PT. InterconHalaman 83 dari 101 halaman putusan Nomor 89/G/2016/PTUNJKT10.11.12.13.14.15.Bukti T.llIntv 9Bukti T.ll.Intv 10Bukti T.ll.Intv 14Bukti T.lLIntv 12 :Bukti T.lLIntv 13 :Bukti T.lLIntv 14:Bukti T.lLIntv 15:Enterprises menjadi PT.

Menyatakan permohonan dari Pemohon KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA tersebut tidak dapat diterima;

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA VS 1. PT IFANI DEWI, DKK

PUTUSANNomor 267 B/Padt.SusArbt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalamperkara antara:KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASIPROVINS DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, yangdiwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi ProvinsiDaerah Khusus lIbukota Jakarta Dr. Ir. Benjamin Bukit, M.M.

Nomor 267 B/Padt.SusArbt/20163.Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat nomor 100/Pid.sus/TPK/2014/PN.JktPst tanggal 6Maret 2015 dengan Terdakwa Sdr.

R Drajad Adhyaksa, MT selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta Tahun Anggaran 2013 dalam kegiatan Pengadaan BuswayArticulated, Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedangpada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran2013;Bahwa Terlawan membantah dengan tegas dalil Pelawan tersebutkarena memang sebelum permohonan penyelesaian sengketa diajukanTerlawan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) in casuTerlawan Il dan selama Terlawan mengikuti sidang

Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua Panitia PengadaanBarang/jasa Bidang Konstruksi Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta Tahun Anggaran 2013 dalam kegiatan Pengadaan BuswayArticulated, Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang padaDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 danPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriHalaman 13 dari 25 hal. Put.

;Bahwa adalah hal yang aneh Pelawan menuduh Terlawan menyembunyikan dokumen yang seharusnya dimiliki oleh Pelawan,mengingat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia PengadaanBarang/lasa Bidang Konstruksi Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta Tahun Anggaran 2013 dalam kegiatan Pengadaan BuswayArticulated, Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang padaDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013,seluruhnya adalah bagian dari Pelawan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI DI JAKARTA Cq, DIRJEN PERHUBUGAN UDARA DI JAKARTA cq. KAKANWIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN SULAWESI UTARA DI MANADO cq. KEPALA BANDARA MELONGUANE DI MELONGUANE, DK

Bahwa dalam posita gugatan point 17 yang mengatakan bahwasertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Melonguane tanggal 21Desember 1992 atas nama Departemen Perhubungan RI, adalahtidak sah dan batal demi hukum karena didasarkan atas alas hakyang tidak sah dengan alasan Penggugat tidak pernah menjual ataumenghibahkan ataupun memindahtangankan kepada Tergugat ataupun pihak lain;Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Melonguanetanggal 21 Desember 1992 atas nama Departemen Perhubungan RIyang dikeluarkan

UUNomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangdimaksud pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;Dengan demikian Pengadilan Negeri Tahuna tidak berwenangmemeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang memohon untukmenyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Melonguane tanggal 21Desember 1992 atas nama Departemen Perhubungan RI adalah tidaksah dan batal demi hukum, karena hal ini merupakan kewenanganPTUN, sehingga gugatan patut ditolak atau tidak diterima.2.

MENTERI PERHUBUNGAN R.I CQ. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA CQ. KEPALA BANDAR UDARA PENGGUNG CIREBON- PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA BANDAR UDARA PENGGUNG CIREBON TAHUN ANGGARAN 2005 - PT. INDORENT PRIMA SARANA

Multi Karya Pratama
Tergugat:
1.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA UNIT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG
3.KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI

PERKASA JAYA INTI PERSADA
Turut Tergugat:
4.MENTERI PERHUBUNGAN R.I
5.INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I
6.DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I
7.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (LPPBMN) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

SARI INDO PRIMA LINE
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia cq Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Penggugat:
Petrus Paka
Tergugat:
1.Dananjoyo
2.Camat Bantobahari
3.KEMENTEN PERHUB RI CQ DIR JEND PERHUBUNGAN LAUT CQ KANTOR ADM PELABUHAN BENOA PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA KAPAL
4.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT CQ, KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN BENOA DALAM HAL INI BERTINDAK SEBAGAI PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA KAPAL

Penggugat:
Ferdy Simak, SE
Tergugat:
Dinas Perhubungan Kota Palu
Turut Tergugat:
Polresta Palu

Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU Diwakili Oleh : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Terbanding/Penggugat : H. HASUDUNGAN HC,S.AP.M.Sc.

PUTUSANNomor 95/PDT/2019/PT BJM.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata dalamperadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cqDINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU,beralamat di Jalan Propinsi, Desa Kresik Putih, Kecamatan.Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi KalimantanSelatan, dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya Irwan, S.H

halaman 35, bahwa perlu juga kami sampaikanberdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidanganTerbanding/Penggugat sejak tahun 2006, Terbanding sudahmengajukan dan meminta kepada Pembanding/Tergugat agartanah Millik Terbanding/Penggugat di anti rugi olehPembanding/Terguguat namun pada waktu ituPembanding/Tergugat belum memiliki dana hal ini sesuai denganketerangan saksi yang di hadirkan oleh Terbanding/Penggugatdalam persidangan yaitu saksi Saptono Soemadi yang merupakanMantan Kepala Dinas Perhubungan

; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selain dari pemilik tanahyang menjadi obyek sengketa Penggugat juga merupakanPenuntut Terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu; Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2006 sampai dengan2008; Bahwa saksi ketika menjabat sebagai Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Penggugat pernahmenghadap saksi menanyakan tentang tanah milik Penggugatyang belum dibayarkan oleh Pemda Tanah Bumbu yangsekarang ditempati oleh Dinas Perhubungan

dikuatkan;Dalam Eksepsi;Menimbang, bahwa di dalam jawabannya pihak Pembandingsemula Tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi antara lain eksepsimengenai gugatan kurang pihak dengan alasan: Bahwa berdasarkan Undang Undang Noor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah yang mengatur tentang tata cara administrasiPemerintahan dan pembagian kewenangan antara PemerintahanPropinsi dan Pemerintahan Kabupaten salah satu kewenangan adalahmengenai pengelolaan serta asetnya diambil oleh PemerintahPropinsi (Dinas Perhubungan

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq. PT. KERETA API (PERSERO) DAOPS 8 SURABAYA VS NY. SRI KADARMINI, DKK

PUTUSANNomor 1982 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA cq. PT. KERETA API (PERSERO) DAOPS 8SURABAYA, berkedudukan di Jalan Gubeng Masjid, Surabaya,dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Ideal Lukito, S.H.dan M.S.

Eksepsi tentang kompetensi relative;Bahwa di dalam halaman pertama surat gugatan para Penggugat disebutkansubjek hukum/pihak yang digugat berkedudukan sebagai pihak Tergugatadalah, untuk jelasnya sebagai terkutip ulang di bawah ini:Departemen Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta cq. PT.

Kereta Api(Persero) Daops 8 Surabaya, beralamat di Jalan Gubeng Masjid diSurabaya, yang selanjutnya disebut Tergugat;Nama pemegang hak: Departemen Perhubungan Republik Indonesia,berkedudukan di Jakarta (Bukti T1);Bahwa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannyaadalah sebagian dari tanah Sertifikat Hak Pakai tersebut yaitu seluas 261 m?(dua ratus enam puluh satu meter persegi) (objek sengketa) dan SertifikatHak Pakainya sendiri.

Maka pihak yang seharusnya digugat adalahDepartemen Perhubungan Republik Indonesia berkedudukan di Jakartaselaku pihak pemegang hak atas tanah tersebut, sehingga gugatan paraPenggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri di Jakarta;Dengan demikian Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara ini;2.

Eksepsi Tentang error in persona;Bahwa dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 13 Desember 2005,pemegang haknya adalah Departemen Perhubungan Republik Indonesiaberkedudukan di Jakarta, bukan PT. Kereta Api (Persero) Daops 8Surabaya, beralamat di Jalan Gubeng Masjid di Surabaya, maka gugatanpara Penggugat terhadap PT.