Pembuat Komitmen (PPK)Mahyaruddin Dalimunthe,ST menerbitkan Surat Penunjuk Penyedia Jasa(SPPJ) dengan nomor : 003.16/PKLBS/PPK/DPUPE/2009 yang ditujukankepada CV.

, demikian juga Kelima akhir bulan Desember2009 saksi kelapangan, saksi lihat tidak ada pekerjaan, lalu saksilaporkan secara lisan kepada PPK, PPK menyuruh saksi untuk mencarirekanan agar dikerjakan, saksi cari rekanan tapi tidak ketemu ;Bahwa saksi pernah bertemu dengan rekanan dirumah rekanan. padawaktu itu rekanan bilang secara lisan, siap untuk mengerjakan namuntidak dikerjakan lalu saksi sampaikan hal itu kepada PPK, PPK bilangajak saksi ketemu rekanan, lalu saksi dan PPK ke Rantau Prapat untukketemu

) karena Polis diberikan kepada PPK sebagai jaminanatas CV.

tersebutmaka PPK membuar Berita Acara Pembayaran yang diketahui Kepala Dinas.

Salah satu Kabupaten yang mendapatkan alokasi danatersebut adalah Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan yangmengelola dana PPK disebut Unit Pengelola Kegiatan (UPK);Bahwa dasar pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan(PPK) adalah Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) tahun 2005 yang dikeluarkan olehDirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negerimelalui Surat Edaran Nomor : 414.2 / 406 / PMD tanggal 15 Maret2005 ;Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional

ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2005dinyatakan bahwa Program Pengembangan Kecamatan (PPK)adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untukmemberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangimasalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Selanjutnyatujuan dari PPK tersebut antara lain meningkatkan peran sertamasyarakat terutama kelompok miskin dengan kata lainkeberpihakan kepada orang miskin dan perempuan dalampengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauandan pelestarian pembangunan ; Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2005dinyatakan bahwa jenis kegiatan yang dibiayai melalui BantuanLangsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan(PPK) dikategorikan

informasi lainnya melalui papan informasi danmenyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan, melakukanfasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan yang menyangkutperencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PPK ;e Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional ProgramPengembangan Kecamatan (PTO PPK) yang boleh dibiayai daridana PPK adalah Kegiatan Sarana dan Prasarana, Simpan PinjamPerempuan (SPP), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Beasiswa ;e Bahwa UPK Kecamatan Modayag untuk menampung

Kecamatan, laludibawa ke MAD penetapan usulan untuk ditetapbkan mendapatkan bantuandana PPK ;Jadi untuk bisa mendapatkan dana PPK disyaratkan harus ada proposalusulan dari kelompok, surat hasil verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan,Berita Acara MAD, Surat Penetapan Camat, begitu juga terhadap dana PPKperguliran dari simpan pinjam harus memenuhi syaratsyarat tersebut ;e Bahwa sebagaimana Surat Penetapan Camat Modayag tanggal 22April 2004 Kecamatan Modayag menerima dana PPK sebanyak Rp.1.000.000.000

Jasa Bhakti Nusantara tertanggal 27 Oktober 2016

Jasa Bhakti Nusantara tanggal 05 Desember 2014

49)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 333-2/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan

50)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 338-3/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan

51)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 339/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan

52)Foto copy surat Pejabat

Pembuat Komitmen Nomor : 344/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan

53)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 002/PPK/UHO/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.

54)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 011/PPK/UHO/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.

55)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 029/PPK/UHO/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.

56)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 049/PPK/UHO/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan

57)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 064/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan

58)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 075/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 22 April 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.

Jasa Bhakti Nusantara tanggal05 Desember 2014Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 3332/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 perihal Blokir DanaPekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 3383/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Blokir DanaPekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen No : 339/PPK/UHO/XII/2014tanggal 16 Desember 2014 perihal Buka Blokir Dana PekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 344/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 23 Desember

Kdi55.56.57,58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 029/PPK/UHO/II/2015tanggal 13 Februari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 049/PPK/UHO/III/2015tanggal 16 Maret 2015 perihal Buka Blokir Dana PekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 064/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Buka Blokir Dana PekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 075/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 22

Yang memberikan pertimbangan tehnis kepada PPK terkait dengan tandatangan PPK di Laporan Progress minggu 18 periode 03 Desember 2014 s/d08 Desember 2014 Nomor Kontrak : 246/PPK/UHO/VIII/2014 dengan bobotpresentase pekerjaan 56,146% tidak hanya saksi, tetapi ada an. RONIJULIANTO yang mendapat Surat Tugas untuk membantu PPK, bahkanterlibat dalam memberikan penjelasan tehnis bersama PPK untukdisampaikan kepada KPA.

Febriansyah, ST sebagai staf teknis dari PPK.

Sawaluddin, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal / Belanja Sosial UHOmenerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan RumahSakit Pendidikan (Tahap 1) UHO TA 2014 Nomor : 020/PPK/UHO/II/2015 kepadaPT. Jasa Bhakti Nusantara;Menimbang, bahwa meski secara adminstrasi PPK (Dr. Sawaluddin, SE,M.Si) dan KPA (Prof. Dr. Ir. H.

Pembuatan DED Gerbang Batas Kota Palembang Nomor : 06.02/PPK GEDUNG/DE/PUCKP/2013 Tanggal 07 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Ir.

,MTP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

Cabang Bank BJB Cabang Palembang Nomor : 82 / PPK Gedung / DPUCKP / APBD / 2013 Tanggal 3 September 2013 perihal Penyaluran Termin yang ditanda tangani oleh KHAIRUL RIZAL, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ERMIATI AGUSTINA, ST selaku Bendahara Pengeluaran;

,MT selaku KPA, dan ALI, SE selaku Pejabat Penata Usahaan Keu SKPD;

Pasaribu, Bendaharawan sekretariat PPK KecamatanSumbul ;Luksan Limbong, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Kerajaan;4.

Gambar Padang, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Salak;5. Poltak Lumbangaol, Bendaharawan sekretariat PPK KecamatanParbuluan;Muda Siringoringo, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan TigaLingga;lrianti Sembiring, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan TanahPinem;Basir Padang, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan PegaganHilir ;.

) Yaitu :1.a fF oO NhPahala Tamba, Bendaharawan Sekretariat PPK kecamtan Sidikalang;Parsaoran Pasaribu, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Sumbul;Luksan Limbong, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Kerajaan;Gambar Padang, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Salak;Poltak Lumbangaol, Bendaharawan sekretariat PPK KecamatanParbuluan;Muda Siringoringo, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan TigaLingga;lrianti Sembiring, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan TanahPinem;8.

dan bawahan PPK Sidikalang ;Penyaluran tanda terima dana PPK dan bawahan PPK Salak ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK SiempatNempu ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK Simbul ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK TanahPinem ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK Kerajaan ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK Tigalingga ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK SilimaPunggaPungga ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK

Harus dapat bekerja secara independent; Bahwa KPU intinya berkewajiban memberikan pengarahan sesuaidengan aturan, dengan cara memberikan fotocopy kepada PPKmaupun lewat sosialisasi; Bahwa kalau ada ketua maupun anggota PPK yang melakukanpelanggaran untuk memproses adalah kewenangan dari KPU; Bahwa untuk memproses' ketua maupun anggota PPK yangmelanggar aturan diantaranya harus ada laporan darimasyarakat kepada Panwaslu setingkat atau teguran olehKPU kepada PPK Kalau ada PPK yang melanggar kode etikhanya

sampai kepada proses penonaktifan ; Bahwa pernah ada KPU memberhentikan anggota PPK setelahhabis masa jabatan, dan selama saksi menjabat sebagai KPUbelum ada anggota PPK, PPS maupun KPPS yang melanggarkode etik yang mendapat hukuman diberhentikan pada saatbelum habis masa jabatannya; Bahwa pada saat saksi masih menjabat sebagai anggota KPU,untuk menjaga keharmonisan antara KPU dengan PPK, PPSmaupun KPPS sering diadakan sosialisasi dengan caramengumpul mereka dan memberitahukan kalau ada aturanaturan

yang baru untuk pelaksanaan Pemiluhan Umum; Bahwa setahu' saksi' tidak ada larangan yang mengaturanggota PPK, PPS maupun KPPS untuk menjadi saksi dipengadilan; Bahwa setahu saksi pernah ada anggota PPK KecamatanTuminting yang diberhentikan karena menjadi saksi dipengadilan, akan tetapi menurut pendapat Hakim MahkamahKonstitusi anggota PPK tersebut memberikan kesaksian palsu;6 BENWE sass am emewaws aad37 Bahwa angota PPK tersebut diberhentikan akan tetapikasusnya tidak dilanjutkan di Kepolisian;

; Bahwa data yang dimanipulasi adalah hasilrekapitulasi pada saat pemiluhan umum Presiden danWakil Presiden; Bahwa sebelum anggota PPK tersebut diberhentikanada kesempatan bagi mereka untuk melakukanpembelaan diri ; Bahwa saksi lupa berapa anggota PPK yangdiberhentikan pada saat saksi masih menjadianggota KPU, salah satunya kalau tidak salahbernama Karno Ketua PPK Kecamatan Mapanget yangmengtipex data rekapitulasi; Bahwa yang mengetahui data tersebut dimanipulasiadalah sesame anggota PPK; Bahwa..

Ketua danAnggota PPK yang baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa karenatindakan penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian ParaPenggugat sah dan tidak bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku maka terhadap opsi berupapengangkatan Ketua dan Anggota PPK yang baru tidak bertentangandengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ~ sehinggamenurut Majelis Hakim sah dan beralasan hukum sehinggapermohonan Para Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusanpengangkatan Ketua dan Anggota PPK

penerima PPK Abukibermateri an.

PPK KecamatanPuriala An.

PPK Kecamatan Tongauna An.

PPK Kecamatan SamparaAn.

PPK Kecamatan Wawonii UtaraAn.

Sriwijaya No. 23, Tanjung Pandan;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 04.a/POKJA K.077/ ULP/APBD/2015, tanggal 14 April 2015 dari Pokja ULP mengenai pemberitahuan lelang gagal dengan dilampiri Summary Report Pemilihan penyedia barang/jasa dalam pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 03/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 20 April 2015 dari PPK mengenai permohonan pelaksanaan Seleksi Ulang;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 05/PPK

/GK/DIPENDA/2015, dari PPK perihal Pemilihan Langsung Ulang (adanya perubahan pada syarat-syarat khusus kontrak);1 (satu) eksemplar fotocopy Summary Report E-Procurement kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;1 (satu) lembar fotocopy Blangko Isian Data Paket yang akan di proses (Pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui Pokja ULP);2 (dua) lembar fotocopy Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor: 01/PPK/GK/DIPENDA/2015;1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Umum

Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan PT.Delima Agung Utama;1 (satu) eksemplar CCO (Contract Change Order) Nomor: 03/GK/CCO/ DIPENDA/2015 20 Nopember 2015;1 (satu) eksemplar fotocopy Adendum Surat Perjanjian Nomor: 28/PPK/GK/DIPENDAN/2015 tanggal 23 November 2015;1 (satu) lembar fotocopy bukti pencairan Jaminan Pelaksanaan;1 (satu) eksemplar fotocopy Akte Pendirian Perseoran Terbatas PT.

Delima Agung Utama;5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 900/004/I/ DIPENDA tentang penetapan PPK;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/013/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Teknis dan staf administrasi;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/021/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran

Nomor: 027/014/I/DIPENDA, tentang penetapan Tim Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan;1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen hasil pekerjaan sampai dengan dinyatakan kontrak kritis;1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian No. 06/PPK/GK/ DIPENDA/2015 tanggal 24 Juni 2015 mengenai Pekerjaan Jasa Konsultasi, Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan CV.

., Bin Suradi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dansdr. Mitra Novalanda (Daftar Pencarian Orang) selaku Wakil Direktur IlCV.

Komitmen (PPK)dan Saksi Ir.

,selaku PPK, kemudian atas dasar surat tersebut Saksi Adi Ismono, S.E.,selaku.

PPK membalas surat tersebut dengan surat Nomor33/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 17 Desember 2015 perihalpemberitahuan pemutusan kontrak, selanjutnya terhadap PembangunanGedung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung telah dilakukan24pemeriksaan dan opname sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan danOpname Pekerjaan Nomor: 03/BAPFP/GK/DIPENDA/2015, padatanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Saksi Adi Ismono,S.E., selaku PPK, Saksi H.

Pilar Dasar Membangun yang terletak didesa Matali Baru, Kabupaten Bolaan Mongondow ke lokasipekerjaan di Likupang, dalam hal ini PENGGUGAT jelas menolaklaporan dari PPK, karena PPK belum pernah melakukanpengecekan secara langsung ke lokasi. (Tidak ada berita acarapemeriksaan alat dari PPK).d.

Bahwa Pokja Pemilinan melanjutkan proses pemilihan denganmenyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);PPK MENERIMA DAN MEMPELAJARI BERITA ACARA HASL PEMILIHANDARI POKJA PEMILIHAN8.

, sehingga PPK berkesimpulan alat BatchingPlan tidak layak sewa di luar Sulawesi Utaraf.

Hisar Makmur) mampu memenuhi semua persyaratanpekerjaan yang diminta oleh PPK, maka PPK bersedia menerbitkan SPPBJkepada Pemenang Cadangan 1 (PT.

Hisar Makmur) mampu memenuhi semua persyaratanpekerjaan yang diminta oleh PPK, maka PPK bersedia menerbitkan SPPBJHalaman 59 dari 69 hal putusan Nomor: 116/G/2020/PTUN.JKTIV.kepada Pemenang Cadangan 1 (PT. Hisar Makmur) sebagai PenyediaBarang/Jasa Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Likupang;PPK TELAH MENERBITKAN SPPBJ KEPADA PEMENANG CADANGAN 1(PT. HISAR MAKMUR)Bahwa PPK pada tanggal O06 Mei 2020 mengirimkan Surat Nomor:PL.102/6/15/BPTDXXII/2020, kepada PT.

KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA vs Pejabat Pembuat Komitmen 10 (PPK 10) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional III Provinsi Jawa Barat, dkk

ACHMAD KAVERO VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEKERJAAN PENGADAAN KELAMBU BERINSEKTISIDA SATUAN KERJA DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG PADA DITJEN. PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI;

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di 18Office Park Jalan TB Simatupang Nomor 18, Jakarta, pekerjaanAdvokat dan Advokat Magang dari Kantor Hukum Yudha DewiSetiawan Sihombing, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Januari 2017;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), pekerjaan PengadaanKelambu Berinsektisida Satuan Kerja Direktorat PengendalianPenyakit Bersumber Binatang (PPBB) pada Ditjen PengendalianPenyakit dan Penyehatan Lingkungan

syarat penyerahan barangsudah terlewati, namun perjanjian tersebut tidak serta merta menjadi batalatau berakhir dan dapat diputus kontrak, karena untuk memutus perjanjiantersebut harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1)Perjanjian mengenai Pemutusan Kontrak yang berbunyi Apabila penyediamelebihi batas waktu paling lambat 50 (lima puluh) hari dari waktu yangditetapbkan belum menyerahkan barang sekurangkurangnya 35% darijumlah harga yang ditetapkan, maka dianggap cukup bukti bagi PPK

Tindakan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut adalahberdasarkan peraturan perundangundangan, yaitu PeraturanHalaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 260 K/TUN/2017Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, dimana pada Pasal 93 ayat (1) huruf a.1, huruf b, danhuruf c yang berturutturut menyatakan;PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:a.1.

Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akanmampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupundiberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) harikalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untukmenyelesaikan pekerjaan;b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakankewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangkawaktu yang telah ditetapkan;c.

Aloma KreasiKayangan (yang diwakili saudara Agus Supanji) dengan PPK,KPA dan Panitian Penerima Barang Dit. PPBB di ruanganDirektur PPBB pukul 18.00 sampai dengan selesai PT. AlomaKreasi Kayangan berjanji akan menyampaikan klarifikasi atassurat dari PT.

SPM Tanggal Nilai IKeterangan1 PPK Kec. Sano Nggoang 102006 Rp. Pembayaran Tahap' I300.000.000, (40%) PPK Kec. SanoINggoang, TA. 2006.2 PPK Kec. Sano Nggoang 112006 Rp. Pembayaran Tahap II300.000.000, (40%) PPK Kec. SanoNggoang, TA. 2006.3 PPK Kec. Sano Nggoang 122006 Rp. Pembayaran Tahap III150.000.000, (40%) PPK Kec.

SPM Tanggal Nilai IKeterangan1 PPK Kec. Sano Nggoang 102006 Rp. Pembayaran Tahap' I300.000.000,0 (40%) PPK Kec. Sano0 Nggoang, TA. 2006.2 PPK Kec. Sano Nggoang 112006 Rp. Pembayaran Tahap II300.000.000,0 (40%) PPK Kec. Sano 2020 3 PPK Kec. Sano Nggoang 122006 Rp. Pembayaran Tahap III150.000.000,0 (40%) PPK Kec.

PPK.

Sano Oan i 3(20 %) III dana PPK Kec.

Adapun susunan PPK Kec. Karangpawitan, Kab. Garuttersebut diantaranya Sdr. ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN (Terdakwa) selakuKetua PPK merangkap Anggota, Sdr. DADANG SURYANA Bin IKIN selakuAnggota dan Sdr. WAWAN RISWAN Bin H. DEDI selaku Anggota.

adalah PPK dan tata cara mekanismeteknis rekapitulasi sebagaimana pasal 17 adalah PPK melakukan plenoatau rekapitulasi berbasis perTPS setelah selesai baru dibacakanberbasis desa;Bahwa Terdakwa sebagai anggota PPK dan merangkap sebagai ketuaPPK;Bahwa dokumen sertifikat rekapitulasi Suara yang ditunjukkan adalahmerupakan tandatangan dari PPK dan saksisaksi pada saat perhitunganrekapitulasi;Bahwa pada saat penetapan pleno dikecamatan tersebut tidak adakeberatankeberatan dari Pengawas Pemilihan Kecamatan

Saksi DADAN SURYANA Bin IKIN,dibawah disumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi sebagai anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)Karangpawitan Kab.Garut bagian Devisi Tekhnis sejak tanggal 01 Januari2019 diangkat oleh KPU Kab.Garut; Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai ketua PPK adalahdilaksanakan dalam pleno anggota PPK sendiri dan anggota PPK lahyang menentukan bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua PPK; Bahwa KPPS melakukan hasil penghitungan surat suara di masingmasing TPS

dibawah koordinasidan diselenggarakan oleh PPK di Kecamatan masingmasing.

PPK;Bahwa seharusnya tugas rekapitulasi diinput bisa dilakukan oleh PPKdan bisa dilakukan oleh PPS atau diperbantukan dalam hal penginputan;Bahwa Produk DAA1 dalam rapat pleno merupakan produk PPK;Bahwaproduk DAA1 yang dilakukan penginputan dan belumditandatangani belum bisa dikatakan merupakan produk PPK yaituDAA1;Bahwa perekapan dari C1 ke DAA1 berbasis TPS, apabila salah satutahapan tidak dilakukan berarti PPK telah melakukan kesalahanprosedur;Bahwa dalam rekap pleno PPK terdapat 2 tahap yaitu

(sekretaris/PPK)

pengeluaran) dan Silvano Hangewa (sekretaris/PPK)

PPK Silvano Diaz Hangewa, Bendahara Pengeluaran Gustiar Marudin, dan Yona Noveanna Huragana PUMK Kecamatan

PPK Silvano Diaz Hangewa, Bendahara Pengeluaran Gustiar Marudin dan PUMK Kecamatan Dorkas Tjanu.

05 November 2015. yang ditandatangani oleh PPK Silvano Diaz Hangewa, Bendahara Pengeluaran Gustiar Marudin, dan Aswita Abd.

dan PPS yang terdiri dari:- PPK kecamatan Maba selatan;- PPK Kecamatan Kota Maba;- PPK Kecamatan Maba;- PPK Kecamatan Maba tengah;- PPK Kecamatan Maba Utara;;- PPK Kecamatan Waselei;- PPK Kecamatan waselei Timur;- PPK Kecamatan waselei Tengah;- PPK Kecamatan waselei Selatan;- PPK Kecamatan waselei Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari: Kecamatan wasele Selatan : - Desa nanas- Desa Payau- Desa Loleba;- Desa Wasile;- Sara Maake;- Desa

Halmahera Timur tahun 2010, 1 (satu) lembar jadwa acara pelantikan PPS dan rapat kerja/bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, Kec. Maba Utara, 1 (satu) lembar jumlah peserta dan waktu pelaksaan pelantikan PPS, Raker/bimtek PPK, PPS dan PPD Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;23.

Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Haltim (PPK/PPS);37. Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.

Kegiatan pengresmian PPK pada tanggal 06 Maret tahun 2010 yangdilaksanakan di Kecamatan Kota Maba yang dalam pelaksanaannyadigabungkan dengan PPK yang lain yang terdiri dari PPK Kec. Maba, PPK Kec.Maba Tengah, PPK Kec. Maba Selatan, dan PPK Kec.

Wasile Tengah, PPK Kec.Wasile Timur, PPK Kec. Wasile Selatan dan PPK Kec.

PPK Kecamatan Wasile Utara sebanyak 5 (lima) orang, masingmasingsebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlahtotal sebesar Rp. 3.750.000,(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);5. Kegiatan pengresmian PPK pada tanggal 06 Maret tahun 2010 yangdilaksanakan di Kecamatan Kota Maba yang dalam pelaksanaannyadigabungkan dengan PPK yang lain yang terdiri dari PPK Kec. Maba, PPK Kec.Maba Tengah, PPK Kec. Maba Selatan, dan PPK Kec.

KPUD;Bahwa benar honor untuk Ketua PPK dan anggota PPK Kec.

dan PPS yang terdiri dari:PPK kecamatan Maba selatan;PPK Kecamatan Kota Maba;PPK Kecamatan Maba;PPK Kecamatan Maba tengah;PPK Kecamatan Maba Utara;;PPK Kecamatan Waselei;PPK Kecamatan waselei Timur;PPK Kecamatan waselei Tengah;PPK Kecamatan waselei Selatan;Halaman 192 dari 245 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Tipikow/2014/PN.

DA1 (ada stempel PPK) di tingkatKecamatan; Halaman 3 dari 44 No.114/Pid.PML/2014/PNSgi.5.

suara penambahan suara sebanyak 141 suaraberdasarkan hasil rekapitulasi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh terdakwa bersama dengan anggota PPK KecamatanMutiara Timur Jlainnya yaitu Basri, Amk sebagai Ketua PPK (DPO),Zakaria (DPO), M.

Bahwa Ada, jumlah suara di form C1 yang ditangani olehsaksi saksi di TPS ada perbedaan dengan form DA1 yangdikeluarkan oleh PPK Kecamatan Mutiara Timur. Bahwa Terdakwa adalah sebagai anggota PPK di KecamatanMutiara Timur. Bahwa Ketua PPK di Kecamatan Mutiara Timur adalah saudaraBasri, Amd.

Bahwa PPK bertugas melaksanakan rekapitulasi hasil pemilu ; Bahwa PPK Kecamatan yang mengeluarkan Form DA.1.

Bahwa Terdakwa tidak dilibatkan oleh Ketua PPK atau tidakikut serta dalam rekapitulasi perhitungan suara; Bahwa menurut ketentuan terdakwa harus ikut serta dalamrekapitulasi suara atau mengisi form DA.1 ; Bahwa seharusnya ke 5 orang anggota PPK harus ikut terlibatdalam rekapitulasi akan tetapi dalam kasus ini Ketua PPK yangmelakukan rekapitulasi perhitungan suara; Bahwa Setelah istirahat Ketua PPK mengatakan biar Ketua PPKSaja sendiri saja yang merekap suara kamu enggak usah ikut; Bahwa Terdakwa

Penggugat:
POPI DUMALANG
Tergugat:
1.PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG II

Lingkungan II, Kecamatan Madidir , Kota Bitung; Bahwa saat ini saksi masuk dalam Tim KJPP Andi Tiffani dan Rekantapi pada tahun 2018 saksi tergabung dalam Tim KJPP PungsZukrnain dan Rekan dan saksi ikut melakukan penilaian terhadaptanah sengketa; Bahwa sesuai datadata yang ada pada saksi penilaian dilakukanpada tahun 2018 dimana dilokasi pada saat itu belum ada jalanTol; Bahwa pada waktu akan melakukan penilaian, saksi dan Timpenilai lainnya datang ke lokasi bersama dengan PejabatPembuat Komitmen (PPK

RIAU
2.Kementrian PUPR Cq PPK Pengadaan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.01.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 yang telah diamandemen dengan Amandemen Kontrak Nomor : 800/01.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 15 Desember 2010 antara PPK dengan PT Bengawan Ilmu perihal Pengadaan Buku Perpuskaan SD/SDLB dengan nilai kontrak sebesar Rp 7.111.700.000,- ;2.

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.02.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 15 Desember 2010 antara PPK dengan CV Aneka Ilmu perihal Pengadaan Buku Perpustakaan SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.823.502.500,- ;3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.03.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 antara PPK dengan PT Fast Technology perihal Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.992.500.000,- ;4.

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.05.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 antara PPK dengan PT Catur Multi Infotama perihal Pengadaan Alat Peraga IPS SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 598.500.000,- ;5. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.06.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 antara PPK dengan CV Pustaka Melayu perihal Pengadaan Alat Kesenian SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.247.400.000,- ;6.

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.07.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 antara PPK dengan PT Catur Multi Infotama perihal Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 283.502.000,- ;7. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.26/Fisik/PPK/11-LU/2010 Tanggal 23 Nopember 2010 antara PPK dengan CV Trisman Jaya perihal Rehabilitas Gedung SMPN I Abung Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 239.883.000,- ;8.

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.05.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 antara PPK dengan PT Catur Multi Infotama perihal Pengadaan Alat Peraga IPS SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 598.500.000,- .5. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.06.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 antara PPK dengan CV Pustaka Melayu perihal Pengadaan Alat Kesenian SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.247.400.000,- .6.

dengan Amandemen Kontrak Nomor :800/01.P/PPK/11LU/2010 Tanggal 15 Desember 2010 antara PPK dengan PTBengawan Ilmu perihal Pengadaan Buku Perpuskaan SD/SDLB dengan nilaikontrak sebesar Rp 7.111.700.000, ;10.11.Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.02.P/PPK/11LU/2010 Tanggal 15Desember 2010 antara PPK dengan CV Aneka Ilmu perihal Pengadaan BukuPerpustakaan SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.823.502.500, ;Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.03.P/PPK/11LU/2010 Tanggal 22Nopember 2010 antara

/PPK/11LU/2010 Tanggal 23Nopember 2010 antara PPK dengan CV Dua Bersaudara perihal RehabilitasGedung SMPN 2 Bhakti Angkasa 2 Semuli Raya dengan nilai kontrak sebesarRp 319.839.000, ;Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.12/Fisik/PPK/11LU/2010 Tanggal 23Nopember 2010 antara PPK dengan CV Bahtera Muda perihal RehabilitasGedung SMPN I Sungkai Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp 239.834.000,Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.34/Fisik/PPK/11LU/2010 Tanggal 23Nopember 2010 antara PPK dengan

UMARMUKHTAR, S.Pd dan PPK terdakwa I. Drs. H.

H.ZULKARNAIN selaku PPK.

.P/PPK/11LU/2010 Tanggal 22Nopember 2010 antara PPK dengan PT Fast Technology perihal Pengadaan AlatLaboratorium IPA SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.992.500.000, ;Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.05.P/PPK/11LU/2010 Tanggal 22Nopember 2010 antara PPK dengan PT Catur Multi Infotama perihal PengadaanAlat Peraga IPS SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 598.500.000, ;Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.06.P/PPK/11LU/2010 Tanggal 22Nopember 2010 antara PPK dengan CV Pustaka Melayu perihal

PPK Kec.

menerima Ketua PPK Kec.

bendahara PPK Kec.

ketua PPK Kec.

SAHARUDIN dan Ketua PPK Kec. Routa An.

penerima bendahara PPK Kec.Sampara An.

penerima bendahara PPK Kec.