Ditemukan 2853 data
36 — 11
Angela Dwi Lestari, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Pebruari 1980sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Lahir Nomor112/JT/1980 Tanggal 26 Pebruari 1980, yang diterbitkan oleh KantorPencatatan Sipil Jakarta Timur, sehingga sampai dengan tanggal SuratJawaban ini, usia Angela Dwi Lestari sudah lebih dari 36 (tiga puluhenam) tahun.Untuk selanjutnya disebut Anak ke5.Untuk selanjutnya, Anak ke1, Anak ke2, Anak ke3, Anak ke4, Anak ke5secara bersamasama disebut AnakAnak.Bahwa lahirnya AnakAnak menunjukkan
1.PINOS PERMANA, SH.MH.
2.RIKY ALHAMBRA, SH.
3.ADITYO ISMUTOMO, SH.
Terdakwa:
1.CAHYO MULYONO BIN NARKA
2.TATANG TANWIJAYA BIN KARJO
63 — 8
RayaKalijati timur no. 206 kalijati subang, berdasarkan surat kuasa khusustersebut dan telah didaftarkan dan dibukukan surat kuasa ini dikepaniteraanpengadilan negeri subang dengan nomor 17/IV/BH/PID/2018/PN.SNG.tertanggal 26 April 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah MembaCa :2 22 n onan n nnn nnn nnn nnn eee n eenPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor112/Pen.Pid/2018/PN.Sng., tertanggal 20 April 2018 tentang PenunjukanMajelis Hakim;22Penetapan Majelis Hakim Nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Sng
119 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
2005;1 (satu) bundel foto copy Nota Dinas Nomor : 137.3/ND/III/2004 tanggal11 Maret 2004 perihal Pengadaan Tambahan Tinta Sidik Jari besertalampirannya;1 (satu) bundel foto copy surat surat masuk Komisi Pemilihan Umum;1 (satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal KPUNomor 24/UPX/KPU/2003 tentang Pengangkatan dan PemberhentianPejabat Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi PemilihanUmum tanggal 2 Oktober 2003.1 (satu) bundel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor112
No. 2608 K/Pid/2006331.332.333.334.335.336.1 (satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal KPUNomor 24/UPX/KPU/2003 tentang Pengangkatan dan PemberhentianPejabat Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi PemilihanUmum tanggal 2 Oktober 2003.1 (satu) bundel foto copy Keputusan Komisi Pemilinan Umum Nomor112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertiob Komisi Pemilinan Umumtanggal 2 Oktober 2001. ;1 (satu) bundel foto copy hasil Evaluasi Kelengkapan AdministrasiDokumen Prakualifikasi
61 — 87
Photo Copy Surat Kenal Lahir dan atau Surat Pengakuan Anak Nomor112/SKK/1981 atas nama Bambang Irana, selanjutnya diberi tanda P12 ;3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambang Irana, Selanjutnyadiberi tanda P13 ;4. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama Bambang Irana, selanjutnya diberitanda P14 ;5. Photo Copy Akta Nikah atas nama Bambang Irana,selanjutnya diberi tandaP15 ;6.
AI SUNIATI, SH
Terdakwa:
ANDRE GUNAWAN Bin NOTO SUWARNO
83 — 51
., Advokat Lawyer Konsultan Hukum / Penasihat Hukum, berkantordi Jalan Sekumpul Gang Sanubari RT. 02 RW. 01 Kelurahan SekumpulKecamatan Martapura Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 31 Januari 2019, Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor20/PEN.SK/PID/2019/PN Bjb ;Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN BjbPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor112/Pid.Sus
69 — 23
secukupnyadan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata semua telah sesuai denganaslinya terkecuali untuk alat bukti surat T3, T4, T5 dan T7 hanya berupafotocopy saja yang tidak ada aslinya sehingga alat bukti surat ini haruslahdikesampingkan dan tidak dapat ikut dipertimbangkan dalam pembuktianperkara ini karena kekuatan sebuah alat bukti surat terletak pada keasliannyadan dengan merujuk pada Pasal 1888 KUHPerdata dan YurisprudensiMahkamah Agung R.I Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 dan Nomor112
672 — 460 — Berkekuatan Hukum Tetap
II luas 40.200 M2, dankikitir/Girik Tahun 1923 kohir Nomor 191 persil 37 D.II luas 54.100 M2, keduaduanya atas nama almarhum Dirdja alias Pa Tinggi, serta surat kikitir/girikTahun 1925 kohir Nomor112 Persil 37 D. Il luas 23.650 M2 atas nama Ny.ArsinahDirdja, dengan gambar Oekoer tanah milik atas nama Dirdja,Pasirkaliki, Desa Baloeboer, Dst.
MUFIDZ
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CIHERANG, KECAMATAN PICUNG, KABUPATEN PANDEGLANG
136 — 67
Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten PandeglangNomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa Jo Permendagri Nomor 72 Tahun 2020tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam rangkapenyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak di KabupatenHalaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor: 62/G/2021/PTUN.SRG.Pandeglang di masa Pandemi Covid19 telah ditetapbkan Peraturan
89 — 34
., Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padaHal 39 dari 48 Hal putusan Nomor 49/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 9 Februari 2017 telah memberitahukan kepada pihak Turut TerbandingIl semula Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara Nomor112/Pdt.G/2015/PN Ptk., masingmasing dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
H. MUKHRAN EFFENDIE
Tergugat:
PT. ANTANG GUNUNG MERATUS
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR BPN
116 — 15
KEDUDUKAN HUKUM OBYEK PERKARASeluruh obyek perkara dalam Gugatan ini berada di wilayah hukumKabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, adapunobyek perkara yang merupakan hak milik penggugat adalah sebagaiberikut :1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletakdi Desa Ida Manggala, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten HuluSungai Selatan berdasarkan atas sertifikat hak milik (SHM) Nomor112 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat),dengan luas 9.950 M?
ETI
Tergugat:
Bupati Cirebon
153 — 78
Pasal 44 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilhan Kepala Desa, yang menyatakan :(1). Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasilpemilihan kepala desa kepada BPD;(2). BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilihberdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camatdengan tembusan kepada kepala desa;(3).
88 — 44
membatasidan/atau mengecualikan kewenangan Tergugat untuk memberikanlisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi guna melaksanakansertifikasi kompetensi kerja bagi kalangan/ profesi Advokat,terutama ADVOKAT dilingkungan TERGUGAT Il INTERVENSI (KONGRES ADVOKAT INDONESIA) yang merupakan organisasiAdvokat yang sah berdasarkan pengesahan sebagai badan hukumdari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan NOMOR AHU00272,601.0 .2014 dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo.PutusanPutusan MK RlNomor : 101/PUU/VI/2009, Nomor112
59 — 18
sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan perekonomian Negara,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa terdakwa menjabat sebagai Pemegang Kas/Bendaharawan Pengeluaran padaSekretariat Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor112
156 — 103
Bukti T9 : Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat AtasHalaman 29 dari 50 Putusan Nomor 209/Pat.SusPHI/2015/PN.JKT.PSTPeraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 TentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor IndukKependudukan Secara Nasional (Perpres 112/2013); 13. Bukti T10 : Foto copy risalah sidang mediasi tanggal 25 Maret 2015; 14.
71 — 18
PerihalPertimbangan Tata Ruang Untuk Penerbitan Ijin Prinsip atas nama Penggugat,tertanggal O06 Maret 2008, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P. 23 ;Surat Penggugat kepada Tergugat I Nomor : 111/GSSGK/II/2008, perihalPerpanjangan Persetujuan Industri Kapal, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.24;Persetujuan Ijin Prinsip (Penanaman MODAL DALAM NEGERI) PMDN atasnama Penggugat dari Bupati Bangkalan, tertanggal 12 Maret 2008, tidak adaaslinya, diberi tanda P25 5Surat Keterangan dari Kepala Desa Sembilangan Nomor112
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : DARMAWAN BIN ALM MIX ISKANDAR
Terbanding/Terdakwa II : MUSTAFA CAMAL PASHA ALS AJONG SURYADI ALS IWAN ALS AJONG SENGHI BIN ABDUL AZIS
129 — 79
Tngtanggal 19 Agustus 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor112/PID/2021/PT.BTN., tanggal, 1 Oktober 2021 tentang penunjukkan MajelisHakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding danpenetapan Ketua Majelis Hakim tingkat Banding Nomor 112/PID/2021/PT.BTN.,tanggal 4 Oktober 2021 tentang hari sidang;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.
Terbanding/Penggugat : Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh
433 — 289
berikut: Menimbang, bahwa dari akta Pendirian Yayasan Teungku Fakinah buktiT2 diperoleh fakta hukum bahwa Pembanding semula Tergugat adalah salahsatu pendiri Yayasan Teungku Fakinah, yang berkedudukan sebagai anggotapembina Yayasan Teungku Fakinah ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat pada tahun 1991disamping sebagai anggota Pembina Yayasan Teungku Fakinah, Pembandingsemula Tergugat juga diangkat sebagai Direktur Akademi Keperawatan(AKPER) Teungku Fakinah dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor112
EKO BUDISUSANTO, SH
Terdakwa:
1.KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes
2.AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR
3.DENY YULIANSYAH , S.GZ., M.Kes Als DENY Bin SYAFARUDIN
4.RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN
191 — 43
GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor112/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKAkepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Nomor : 260/GSMPT/SP/IX/2013,tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. YESA CITRANUGRAHA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor077/YCNSK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.
54 — 7
tanggungannomor 616/2009, sebagaimana tercantum dalam lembar Pendaftaran Peralihan Hak,Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya pada Sertifikat tanah bukti T.IIl21, yang telahternyata cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat dari Penggugat yang lainnyayaitu bukti surat bertanda P.9 dan P.11, adalah foto copy dan tidak ada aslinya,sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 301 RBG serta PutusanMARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan MARI Nomor112
H. MOH. NAFIS, ST
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTARA, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara
78 — 56
Bukti T34: Surat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor112/Pen.Pid/2019/PN Tjs, tanggal 09 Mei 2019 tentang jinPersetujuan Penyitaan ;a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note Fan Editionwarna hitam dengan nomor Imei 352161/09/727557/6 &352162/09/727557/4.b. 1 (satu) Unit Sim Card Telkomsel dengan nomor081332466664.c.