tidakdiketahui apakah dalam perkawinan yang sah dan atau tidak, makaberdasarkan Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, MajelisHakim berpendapat, anak tersebut dinasabkan kepada ibunya;Menimbang, bahwa ibu kandung Aisyah Qaila Putri binti Endrianiberagama Islam, dan orang tua yang akan mengangkat anak tersebut jugaberagama Islam, maka kesesuaian agama ini telah memenuhi maksud Pasal31 ayat (4) Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 TentangPerlindungan anak jo. fatwa MUI No. 4.335

Penetapan Nomor 3/Pat.P/2017/PA.TTDMenimbang, bahwa dalam Fatwa MUI Nomor: 4.335/MUI/82, tanggal 18Juni 1982 dikemukakan prinsip bahwa anak yang akan di angkat dan calonayah angkat harus samasama beragama Islam. Hal tersebut juga sejalandengan ketentuan pasal 39 ayat 3 UndangUndang Nomor 2002 jo.

Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukanoleh orang yang beragama Islam sebagai Fatwa MUI No. 4.335/MUI/82 tanggal 18Juni 1982, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1402 H.Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai seorang muslim dan muslimah yangberkemampuan baik secara moril maupun materil, bermaksud mengangkat seorang anakbernama Wahyuning Ridha Lestari binti Joko Wusono, usia 2 (dua) tahun, untukkesejahteraan anak dan masa depan anak, dengan penuh tanggungjawab dan

melindungi hakhak asasi anak yang melekat padanyasejak anak itu dilahirkan, salah satunya adalah meliputi perlindungan terhadapagama sebagaimana Pasal 39 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor35 tahun 2014 dan sejalan pula dengan syaratsyarat PermohonanHalaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 903 /Padt.P/2019 /PA.TngPengangkatan Anak sebagaimana dalam SEMA RI No. 6 Tahun 1983, jugaberdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4.335

Danterhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibahsebanyakbanyaknya 1/3 (Sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan para Pemohontelah memenuhi ketentuan dalam Al Quran Surat al Ahzab ayat 4 dan 5, FatwaMUI Nomor 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982, bertepatan dengan tanggal 18Sya'ban 1402 Hijriyah serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) sampai (5)dan Pasal 40 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak jo

Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Undangundang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Para Pemohontelah memenuhi ketentuan dalam Al Quran Surat al Ahzab ayat 4 dan 5, FatwaMUI Nomor 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982, bertepatan dengan tanggal 18Sya'ban 1402 H serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) sampai (5) danPasal 40 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakjo.

Badan untuk Tahun Pajak 2005 Nomor:00132/406/05/058/07 tanggal 30 Juli 2007 dikarenakankompensasi kerugian Pajak 2005seharusnya berubah dari sebesar Rp.27.944.725.520,00menjadi Rp.31.077.855.585,00, sebagai berikut :untuk Tahun Kompensasi dan Kompensasi Kerugian FiskalPenghasilan Netto FiskalTh Jumlah Tahun Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005(Rp) 20011997 (21.408.707.883) 12.446.897.7811998 (20.204.035.814) 9.290.274.779 10.913.761.0351999 8.941 .810.1022000 (43.649.398.508) 8.507.822.959 4.335

perlindungan anak dan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allahsurat AlAhzab ayat 4 dan 5;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UndangUndangNomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan bahwa orang tua wajibmemberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal uSulnya dan orang tuakandungnya jo Pasal 40 UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentangperlindungan anak;Menimbang bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam,hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam sebagai Fatwa MUINomor: 4.335

Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenalasal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapananak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan para Pemohontelah memenuhi ketentuan dalam Al Quran aurat Al Ahzab ayat 4 dan 5, FatwaMUI Nomor 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982, bertepatan dengan tanggal 18Penetapan Nomor 193Pdt.P/2021/PA.Kds Halaman 16 dari 19Syaban 1402 Hijriyah, serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undangundang Nomor

terhadap orang tua angkat yang tidakmenerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya sepertiga dariharta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidakmenerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya sepertiga dariwarisan orang tua angkatnya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 209ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; Bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapatdilakukan oleh orang yang beragama Islam, hal ini sesuai dengan FatwaMUI Nomor : 4.335

Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenaiasal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapananak yang bersangkutan;Menimbang bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon danPemohon II telah memenuhi ketentuan dalam alQuran Surat alAhzab ayat 4dan 5, Fatwa MUI Nomor 4.335/MUI/82, tanggal 18 Juni 1982, bertepatandengan tanggal 18 Syaban 1402 serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1)sampai (5) dan Pasal 40 Unangundang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan

Hal tersebut jugasejalan dengan maksud pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 jo. pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalam Fatwa MUI Nomor: 4.335/MUI/82, tanggal 18Juni 1982 dikemukakan prinsip bahwa anak yang akan di angkat dan calonayah angkat harus samasama beragama Islam. Hal tersebut juga sejalandengan ketentuan pasal 39 ayat 3 UndangUndang Nomor 2002 jo.

Hal tersebut jugasejalan dengan maksud pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 jo. pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalam Fatwa MUI Nomor: 4.335/MUI/82, tanggal 18Juni 1982 dikemukakan prinsip bahwa anak yang akan di angkat dan calonayah angkat harus samasama beragama Islam. Hal tersebut juga sejalanHalaman 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 4/Pat.P/2018/PA TALUdengan ketentuan pasal 39 ayat 3 UndangUndang Nomor 2002 jo.

berarti upaya untuk melindungi hakhak asasi anak yang melekat padanyasejak anak itu dilahirkan, salah satunya adalah meliputi perlindungan terhadapagama sebagaimana Pasal 39 ayat (3) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, oleh karenanya sejalan pula dengan syaratsyaratPermohonan Pengangkatan Anak sebagaimana dalam SEMA RI Nomor 6Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak dan juga berdasarkan Fatwa MajelisUlama Indonesia Nomor 4.335

Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Undangundang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Para Pemohontelah memenuhi ketentuan dalam Al Quran Surat al Ahzab ayat 4 dan 5, FatwaMUI Nomor 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982, bertepatan dengan tanggal 18Sya'ban 1402 H serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) sampai (5) danPasal 40 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakjo.

No. 2294 K/Pdt/2009SebelahUtaraSebelah TimurSebelah SelatanSebelah BaratAdalah merupakanSatlimah; Sebelah Timur : tanah tanah milikParman, tanah milik Lamijan P.Kasni; Sebelah Selatan : Jalan Desa ; Sebelah Barat : Jalan Desa ;Sebidang tanah sawah persil 5 e kelas SIl=buku C desa No.208 Luas 4.335 M2,sertifikat Hak milik No. 172 gambarsituasi No.709 .1988 an.

itu dilahirkan, salah satunya adalah meliputi perlindungan terhadapagama sebagaimana Pasal 39 ayat (3) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, oleh karenanya sejalan pula dengan syaratsyaratPermohonan Pengangkatan Anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat(1) huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009tentang Persyaratan Pengangkatan Anak; dan juga berdasarkan Fatwa MajelisUlama Indonesia Nomor 4.335

berarti upaya untuk melindungi hakhak asasi anak yang melekat padanyasejak anak itu dilahirkan, salah satunya adalah meliputi perlindungan terhadapagama sebagaimana Pasal 39 ayat (3) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, oleh karenanya sejalan pula dengan syaratsyaratPermohonan Pengangkatan Anak sebagaimana dalam SEMA RI Nomor 6Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak dan juga berdasarkan Fatwa MajelisUlama Indonesia Nomor 4.335

No. 25 PK/Pdt/2007 Tidak memberikan izin dalam bentuk apapun kepada Tergugat ;Bahwa berkenaan dengan permohonan Penggugat tersebut di atas,Tergugat II dalam suratnya No. 550/371tanah/2001 tertanggal 2 Mei 2001menyatakan sisa tanah seluas 1.199 M2 diduga berada pada lokasi SHGBNo. 566/Margajaya atas nama Tergugat , yaitu tanah yang semula berasaldari Sertifikat Hak Milik No. 539 seluas 2.245 M2 dan berasal dari tanah HakAdat dengan Girik C No. 2523, persil 2e tanah Kelas seluas 4.335 M2 ;Bahwa sementara

Sertipikat Hak Pakai No.42/Kelurahan Madiun Lor luas 4.335 M2. Atasnama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat DepartemenPerhubungan cq. Perusahaan Umum Kereta Api.i. Sertipikat Hak Pakai No.43/Kelurahan Madiun Lor luas 9.995 M2. Atasnama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat DepartemenPerhubungan cq. Perusahaan Umum Kereta Api.j. Sertipikat Hak Pakai No.45/Kelurahan Madiun Lor luas 1.147 M2. Atasnama Departemen Perhubungan Republik Indonesia cq.

Sudarso 4.335 M2b. Madiun Lor Hak Pakai 42c. Manguharjo a. 1057b.a. Jalan5. Prambanan 9.995 M2 131 55 10.11. b. Madiun Lorc. Manguharjoa. Jalan YosSudarsob. Madiun Lorc. Manguharjoa. Jln.KompolSunaryo 14b. Madiun Lorc. Manguharjoa. Jl.Diponegoro42/64b. Oro OroOmboc. Kartoharjoa. Jl. TGPb. Oro OroOmboc. Kartoharjoa. Jl.aranganyar/TGPKomplek PUKAb. Oro OroOmboc.

Perusahaan Umum Kereta Api,Gambar Situasi Nomor 1046/1988 Luas : 4.335 M2, diberi tanda bukti T8;9. Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No.43 Kelurahan Madiun Lor atas namaPemegang Hak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat DepartemenPerhubungan Republik Indonesia Cq.

Perusahaan Umum Kereta Api,Gambar Situasi Nomor : 1046/1988 Luas : 4.335 M2, diberi tandabukti TT9 ;10.Fotocopy Buku Tanah Hak Pakai No.43 Kelurahan Madiun Lor atas namaPemegang Hak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat DepartemenPerhubungan Republik Indonesia Cg.