Put. 48353/PP/M.VI/13/2013

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurut Majelis :Put. 48353/PP/M.V1I/13/2013Pajak Penghasilan Pasal 262009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi DasarPengenaan Pajak berupa biaya trading commission sebesar Rp 2.105.666.662,00;bahwa koreksi fiskal positif beban penjualan sebesar Rp 2.105.666.662,00 merupakankoreksi fiskal positif biaya trading commission sebesar Rp 2.105.666.662,00 disebabkansesuai

./2015 Tanggal 26 Maret 2015:Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put. 48353/PP/M.VI/13/2013, Tanggal 19 November 2013 yangHalaman 1 dari 38 Halaman Putusan Nomor 966 /B/PK/PJK/2015telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya

Bunga Pasal 13 (2) KUP Jumlah yang masih harus dibayar atau (lebih bayar) 0 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48353/PP/M.VI/13/2013, Tanggal 19 November 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP711/WPJ.24/2012 tanggal 23 April 2012 tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor:00006/204/09/641/11 tanggal 26 Januari 2011 masa

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti secara sah dan meyakinkanbahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48353/PP/M.VI/13/2013tanggal 19 November 2013 nyatanyata tidak berdasarkan pada ketentuanperundangundangan yang berlaku.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.48353/PP/M.VI/13/2013 tanggal 19 November 2013 yang menyatakan:Menolakbanding Pemohon PK (semula Pemohon Banding) terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP711/WPJ.24/2012 tanggal 23 April

ECCO TANNERY INDONESIA, dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put. 48353/PP/M.V1I/13/2013, Tanggal 19 November2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili Kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan

ECCO TANNERY INDONESIA, tersebut:Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48353/PP/M.VI/13/2013, Tanggal 19 November 2013;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapbkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016,

hakimmenilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak sesuai lagidengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuanUndang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwaperkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah,mawaddah dan rahmah, hal ini sejalan pula dengan maksud dalam firman Allahswt. dalam Surah Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :a @ A ee Cee ate wade ot 24 ak 1 sa a aaes of. a. 2 48353

.;2. 1 (satu) unitsepeda motor Merek Suzuki FU 150 SCD (satria F) DA 48353. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan tulisan SUZUKI danbergantungkan remote merek HONDA dengan nomor GHMH001102.Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sahmenurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwadan SaksiSaksi, yang baik Terdakwa maupun SaksiSaksi mengaku mengenalidan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang

;Menimbang, bahwa dari bukti T2 yakni keputusan Menteri Hukum dan HAMRepublik Indonesia Nomor : AHU.48353.AH.01.02 Tahun 2008 tentang PersetujuanAkta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diketahui bahwa bentuk hukum BankRakyat Indonesia adalah Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk. ; Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan bentuk hukum Bank RakyatIndonesia menjadi PT.