Penggugat tidakmengetahui lagi alamat Tergugat,karena Tergugat telah pindah alamat semulatersebut diatas dan kini Penggugat tidak mengetahui secara pasti alamatsekarang Tergugat dalam wilayah negara Republik Indonensia . Sehinggadengan demikian tidak pernah lagi terjalin Kominikasi antara Penggugat danTergugat.

Permohonan Pemohon dapat diputus denganVerstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia nomro : 28/TUADA/Ag/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka secara ex officio Majelis Hakim menganggap perlu untuk memasukkanamar putusan tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinanpenetapan

lima ratus riburupiah) selama 3 bulan;Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon makaMajelis menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkahiddah sebesar Rp. 1.500.000,( satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia

Permohonan Pemohon dapat diputus denganVerstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia nomro : 28/TUADA/Ag/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka secara ex officio Majelis Hakim menganggap perlu untuk memasukkanamar putusan tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinanputusan

Bahwa saat ini ayah/wali dari calon pengantin yang bernama BintangMaharani tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah negaraRepublik Indonensia, sejak tanggal 08 Apri 2020, dan Bintang Maharanisaat ini diasuh oleh Pemohon sendiri hingga saat ini;4.

urine pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekira jam 23.00 WIB dengan13jenis pemeriksaan Narkoba Golongan I termasuk Cannabinoid / Ganja (THC) danhasilnya dinyatakan positif.Menimbang, bahwabarang bukti daun ganja kering milik terdakwatersebutdilakukan pengujian di UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan narkotika NasionalNo.15.1/XII/2013/YPT LAB UJI NARKOBA, ternyata Positif daun ganja yangmengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu)sesuai dengan UndangUndang Republik Indonensia

Permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia nomro : 28/TUADA/Ag/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka secara ex officio Majelis Hakim menganggap perlu untuk memasukkanamar putusan tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinanPenetapan

: LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Perumahan Griya Kompas Mutiara Blok B No.12 Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan RantauSelatan, Kabupaten Labuhanbatu;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Dalam ini memberi kuasa kepada Surya Herdiansyah, SH dan Ronny AidilSiregar, SH, beralamat di Jalan Stasiun Kereta Api No. 5 C Kode Pos 22111 KotaMedan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018.Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MELAWANKepala Kepolisian Republik Indonensia

Resor Labuhanbatu Cq KepalaKepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Cq Kepala KepolisianRepublik Indonensia;Dalam ini memberi kuasa kepada Aiptu Ramli Siregar, Aiptu Fajar Sidik, SHdan Bripbka Bambang W.

domisilinya berada di wilayahhukum Pengadilan Agama Cilegon, dan oleh karena perkara ini menyangkutmengenai pengesahan pernikahan yang terjadi di Luar Negeri dan sesuaiSurat Edaran Mahkamah Aung Nomor 03 Tahun 2015 tentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam point Cberkenaan rumusan kamar agama dalam angka 8 menyatakan bahwaperkawinan bagi warga negara indonesia di Luar Negeri yang tidakdidaftarkan setelah kembali ke Indonensia

Mutah berupa uang sejumlah Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia nomro : 28/TUADA/Ag/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka secara ex officio Majelis Hakim menganggap perlu untuk memasukkanamar putusan tentang kewajiban Panitera untuk

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telahmengajukan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 817/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Relas Pemberitahuan Banding tersebuttelah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada PerusahaanPerseroan (PERSERO) PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai Terbanding /Tergugat pada tanggal 8 Januari 2020, kepada Kementrian Komunikasi danInformatika Indonensia

dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKIMenimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telahmengajukan Memori banding tanggal 04 Desember 2019, diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Februari 2020, dan Relaspenyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatankepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT.Telekomunikasi Indonesia Tbksebagai Terbanding / Tergugat pada tanggal 19 Februari 2020 kepadaKementrian Komunikasi dan Informatika Indonensia

Natahari Wibowo SH 4.Rivai Wardhana yang diwakili kuasanya Yunico Syahrir SH Dkk / Para Pembandingsemula Para Penggugat pada tanggal 14 Januari 2020, kepada PerusahaanPerseroan (PERSERO) PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai Terbanding /Tergugat pada tanggal 8 Januari 2020 dan kepada Kementrian Komunikasi danInformatika Indonensia sebagai Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 13 Juni2020.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semulaPara Penggugat telah

untukmengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkantalak Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c)Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatunkan adalah talak bain sughro ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia

SIN DB 70081 atas nama Yayasan MitraPendidikan Global Indonensia alamat JI.

PUTUSANNomor : 21/Pdt.G/2018/PN.BLK.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusansebagaimana dibawah ini dalam perkara antara :1.Dahlia Binti Lambeng, lahir di Labojo tanggal 07021960 (58) tahun, jeniskelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonensia, Pendidikanterakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di LabojoDesa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten

Bulukumba, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat I;Syahrul Bin Lambeng, Lahir di Kajang tanggal 07061967 (50) tahun,jenis kelamin lakilaki, Agama Islam, Warga Negara Indonensia, Pendidikanterkahir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Labojo, DesaPantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebutsebagai Penggugat II;Dalam hal ini Penggugat dan Penggugat II disebut Para Penggugat diwakilikepentingan hukumnya oleh Ruslan Andi Mallarangang,SH.

Lab : 2345/NNF/2014 tanggal 23 Maret 2015adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 8 LampiranUndangUndang Republik Indonensia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,menjelaskan Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

pemberantasan tindak pidanaNarkotika yang telah bersifat Transnasional yang dilakukandengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologicanggih yang didukung oleh jaringan organisasi yang meluas,sehingga sudah banyak menimbulkan korban (setiap tahunbertambah) utamanya dikalangan anakanak dan remaja yangsangat membahayakan untuk generasi penerus dalam rangkameneruskan perjuangan dan untuk membangun negara yang lebihbaik menuju masyarakat yang adil dan makmur, sehingga kualitasSumber Daya Manusia Indonensia

mengabulkan petitum angka 2 (dua)gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c)Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatunkan adalah talak bain sughro ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia

melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada BankUmum dilakukan secara menyeluruh diantaranya bidang kredit, dana dan jasa,operasional bank dan sebagainya yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank.Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1671 K/Pdt/2014Bank Indonesia hanya melihat apakah kegiatan operasional Bank Umum sudahsesuai atau belum dengan regulasi Pemerintah dan Bank Indonesia khususnyabidang perbankan;3 Apabila terjadi adanya debitur wanprestasi sehingga kredit menjadi macet, makaBank Indonensia

IndonesiaNomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1ayat (7) yang dimaksud dengan mengoperasikan kapal penangkapikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yangselanjutnya di singkat WPPRI adalah wilayah pengelolaan perikananuntuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, ZonaEkonomi Eklusif Indonesia, Sungai, Danau, Waduk, Rawa danGenangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayahRepublik Indonensia

Bank Rakyat Indonensia (BRI) KantorBener Meriah Unit Simpang Balik dengan nomor rekening:3986.01.007323537. atas nama Arpah, alamat: Kampung BurniTelong, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, NomorKTP: 1117034609600001 dnegan jumlah = nominal Rp.32.300.738.00, (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu tujuh ratus tigapuluh delapan rupiah) sesuai dengan rekening korang tertanggal 05September 2017;10.Bahwa Pemohon pernah bermaksud untuk melakukan penarikanterhadap simpanan tersebut atas nama Arpah