Ditemukan 433 data
161 — 86
Sehingga jelas Tindakan Tergugat dalam penerbitansurat keputusan yang menjadi objek gugatan aquo, yang membebaskanPengugat dari memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis diHalaman 11 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2012/PTUNPDGRSUP DR M Djamil Padang adalah bertentangan dengan peraturanoerundangan yang berlaku yakni ketentan pasal 27 Peraturanpemerintah Nomor 53 tahun 2010 tersebut diatas.Bahwa selanjutnya juga tindakan pembebasan sementara adalah bersifatfakultatif yakni kata dapat
15 — 4
sedangkan yang dimaksuddengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukumatau undangundang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasarhukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkan dalamunsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukansalah satu dari perbuatan yang dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telahterpenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
22 — 2
alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap' barang buktidalamperkara inidipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga dimusnahkan berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang berisikan 2 (dua) paket plastik beningyang berisikan narkotika diduga jenis shabushabu ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan
171 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga jumlan PajakPenghasilan Pasal 15 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006yang Masih Harus/ (Lebih) Rp. 69.057.552,00 adalah sudah tepat dan benarsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dandalildalil Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktayang terungkap dalam persidangan dan pertinbangan hukum PengadilanPajak;Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentan
35 — 10
(satu) kotak kaleng kecil permen menthos warna biru yang di dalamnyaterdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berles merah yang berisikan 10(sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi warna biru berlogo mata uangpoundsterling.dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwaIBRATAMA SOFYAN Alias IBRA Bin SOFYAN.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan
16 — 1
Penggugat dan Tergugat memiliki anak dibawahumur yang asih membutuhkan Penggugat dan Tergugat;untuktumbuh kembang anak tersebut;~ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga dekat,perceraian akan memberikan efek yang tidak baik bagi lingkungandan keluarga;~ Bahwa memberi pandangan pada masyarakat bahwaperceraian adalah tidak mudah, dalam hal ini dalam waktu singkatPenggugat telah bercerai sebanyak 2 kali perceraian;~ Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun 3bulan hal ini belum memenuhi ketentan
66 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
(bukti T.1,IL9) danfotocopy Surat Keterangan Nomor Kec.Oeb.590/1607B/V/2010, tanggal 19 Mei2010 (bukti T1110), Fotocopy Surat Keterangan Pelunasan NomorDispenda 973/508/II/2014 tanggal 12 Maret 2014 (bukti T.I,Il12, ternyataJual Beli Tanah Sengketa antara Tergugat dan Tergugat Il dilakukanberdasarkan prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam ketentan Pasal24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah........ dan seterusnya;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 196/Pdt.G
372 — 966 — Berkekuatan Hukum Tetap
perolehan pekerjaannya akan tetapiyang dimusyawarah/dirundingkan adalah mengenai sifat dan resiko daripekerjaan tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan;Bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1)Perwako tersebut adalah besaran upah yang diterima sesuai dengankesepakatan dengan berpedoman pada tariff upah sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 7 s/d 11 Perwako tersebut, bukan mengenai kesepakatanmendapatkan pekerjaannya, sehingga hal tersebut di atas tidak bertentangandengan ketentan
perolehan pekerjaannya akan tetapiyang dimusyawarah/dirundingkan adalah mengenai sifat dan resiko daripekerjaan tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan; Bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1)Perwako tersebut adalah besaran upah yang diterima sesuai dengankesepakatan dengan berpedoman pada tarif upah sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 7 s/d 11 Perwako tersebut, bukan mengenai kesepakatanmendapatkan pekerjaannya, sehingga hal tersebut di atas tidak bertentangandengan ketentan
PT. EAST VORICH INTERNATIONAL
Tergugat:
1.HALEK WIDJAJA
2.HENNY KARLINA LIM
3.NOTARIS INDRA WIGUNA, S.H., M.Kn
262 — 435
Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, halaman 51 pada pokokhya menyatakan bahwa yang dimaksuddengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (forrnulation) surat gugatanyang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentan hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan terbuktinya Gugatan Wanprestasi a quo diajukan tanpaditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat yang merupakan suatukeharusan pada
Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul , HukumAcara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusan Pengadilan, halaman 51 pada pokoknhya menyatakan bahwa yangdimaksud dengan formulasi Surat gugatan adalah perumusan jformulaiion ) suratgugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersbeut di atas, Gugatan Wanprestasi Aquoyang diajukan tanpa ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat
108 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPK dapat meminta kepada PenggunaAnggaran untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK)dalam rangka membantu tugas PPK ;Bahwa berdasarkan ketentan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) PeraturanMenteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan MenteriDalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, diatur mengenai tugas dan wewenangPPTK yakni :(3) PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa
PPK dapat meminta kepada PenggunaAnggaran untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK)dalam rangka membantu tugas PPK ;Bahwa berdasarkan ketentan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) PeraturanMenteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan MenteriDalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, diatur mengenai tugas dan wewenangPPTK yakni :4) PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa
90 — 34
namun tidak pernah hadir tanpa alasan sah menutut hukum, sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat telah melepaskan hakhaknya sebagaiTurut Tergugat dalam perkara ini untuk membela kepentingan hukumnya,baik untukmenyangkal gugatan Penggugat maupun untuk mengajukan alatalat bukti dalam perkaraMenimbang, sesuai dengan pasal 154 Rbg, maka Majelis berkewajiban untukmendamaikan para pihak agar dapat menempuh upaya perdamaian dalam menyelesaikanperkara diantara mereka serta untuk memenuhi ketentan
81 — 11
Bahwa ketentuan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya(Pasal 301 R.Bg atau pasal 1888 KUH Perdata), dengan kata lain jika kutipanakta tersebut tidak bisa dicocokan dengan aslinya maka kekuatanpembuktiannya tidak melekat dan tidak sempurna sehingga dapatdikesampingkan dan oleh karenya Majelis Hakim tidak memperimbangkan lebihlanjut.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T6) yang tujuannya untukmembuktikan Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, halini sesuai dengan ketentan
25 — 7
terlarang tanpa menjelaskan perbuatan yang dimaksud secara konkrit, sehinggaterbuktinya unsur ini masih terkait dengan pertimbangan uraian unsur ketiga(perbuatan);Ad.3. unsure menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative artinya apabila salah satuelemen unsure tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsure ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
Firman Ramadani Bin Nurhansyah
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA
27 — 5
diri, nantinya TERMOHONakan sampaikan dalam Pembuktian bahwa tindakan TERMOHON dalamperkara a quo telah melalui mekanisme gelar perkara sesuai Pasal 25 JoPasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentangPenyidikan Tindak Pidana.Menimbang, selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan Tersangkaberdasaran Pasal 1 Angka 14 KUHAP adalah adalah seorang yang karenaperbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut didugasebagai pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
15 — 4
sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatanyang bertentangan dengan hukum atau undangundang atau dengan hak oranglain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukantanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkandalam unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telahterbukti melakukan salah satu dari perbuatan yang dimaksud, maka unsurtersebut dianggap telah teroenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
29 — 4
permen yang bertuliskan Doublemint. 1 (satu) unit handphone merk Samsung wama putih dengan kartu AS nomor082387328024. 1 (satu) buah celana panjang wama biru merk Wrangler.sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam dengan nomor polisiBM 4565 NY.dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Siti Nida Laylia.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara ;Memperhatikan, ketentan
18 — 7
dengan Tergugat (TERGUGAT; ) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mel2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patia, KabupatenPandeglang;Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat (TERGUGAT, ) terhadapPenggugat (Penggugat; );Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor UrusanAgama Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentan
24 — 2
warna abuabu metalik BM 1351 QW ; 1 (satu) buah STNK serta Surat ketetapan pajak Daerah mobil ToyotaAvanza BM 1351 QW atas nama NOFIANDI.dikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu saksi Nofiandi bin Tonjang 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna merah hatidikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu saksi Zulfadli Bin Alimin ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara ;Memperhatikan, ketentan
127 — 37
Oditur Militersebagai berikut :Unsur kesatu : Dengan sengaja.Bahwa oleh karena pada dakwaan Primair Oditur Militerunsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkanmaka dalam dakawaan Subsidair Majelis tidak akanmenguraikannya lagi.Unsur kedua : Melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasasakit kepada orang lain.Bahwa didalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapatrumusan yang memuat unsurunsur dari tindak pidana ini danhanya dikualifikasikan Penganiayaan saja.Bahwa dengan tidak adanya ketentan
Terbanding/Tergugat : PT. BANK SYARIAH MANDIRI
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : SUKMAWATI
159 — 84
Bahwa Penjual yang dimaksud sesuai ketentuanPasal 1 angka 49 Penjual adalah Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atassangat jelas para Penggugat/para Pembanding tidak termasuk pihak laintersebut dan kehendak tindakan lelang dan atau penjualan objek akad olehTergugat adalah sesuai dengan ketentan Pasal 129 Kompilasi Hukum EkonomiSyariah karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak;Hal.22 dari 27 hal. Put. No. 289/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.C.