No. 2115/Pdt.G/2014/PAJSdiruang IRWASDA POLDA Maluku Utara, penandatanganan cek tersebut diakuioleh Kapolres Ternate bahwa ia menandatanganinya dalam keadaan tergesagesa,pengakuan tersebut disampaikan Kapolres kepada Koalisi Keadilan yakni sdr.KADIR BUBU, SH ketika pertemuan diruangan Karo Ops Polda Maluku Utarakemudian pernyataan Jaksa Penuntut Umum sdr.

peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : Leonardus Uiyana bin Alex Thendrata ; Tempat Lahir : Maluku Utara ; Umur / tanggal Lahir : 50 tahun / 18 Oktober 1965 ; Jenis Kelamin : Lakilaki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jalan Puri Anjasmoro K3/2 Rt.6 Rw.1Kelurahan Tawangsari, Kota Semarang ; Agama Katholik ; Pekerjaan Karyawan Swasta ; Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama ArisSoetiono, SH.MH. kantor LBH Koalisi

., Para Advokat, PengacaraPublik dan Asisten Pengacara Publik, yangtergabung dalam Koalisi Pembela PedagangPasar Indonesia, berdomisili di LembagaBantuan Hukum Jakarta, beralamat di JalanDiponegoro No.74 Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2Juni 2008,Selanjutnya disebut sebagai ParaPemohon ;melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, beralamat diJalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat surat yang bersangkutan ;

No. 18P/HUM/2008Gurning, SH., Para Advokat, PengacaraPublik dan Asisten Pengacara Publik, yangtergabung dalam Koalisi Pembela PedagangPasar Indonesia, berdomisili di LembagaBantuan Hukum Jakarta, beralamat di JalanDiponegoro No.74 Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2Juni 2008,Selanjutnya disebut sebagai ParaPemohon ;melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, beralamat diJalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat

,MH yang berkantor pada Lembaga bantuan Hukum Koalisi LSMDan Pengacara Penegak Hukum Dan Kebenaran JI.

Semarang Utara, Kota Semarang ;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta ;Pendidikan : SMK;Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh ARIS SOETIONO, SH.MH,Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Penegak Hukum danKebenaran, beralamat di Jl.

Para Advokat padaLembaga Bantuan Hukum KOALISI LSM DAN PENGACARAPENEGAKHUKUM DAN KEBENARAN beralamat di Wonodri Kopen Timur No.04Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2018/PN SmgSemarang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum olehPengadilan Negeri Semarang tertanggal ..............

Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 14122015; Fotokopi tanpa asli Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 2103 2016, dan lampirannya;Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No.740502040308121, Kepala Keluarga atas nama Arman, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 050120163Fotokopi sesuai dengan asli Surat Koalisi

Kedua, Apakah pengaduan Penggugatkepada Pengawas Kecamatan (bukti P2), yang kemudian diteruskan kepada PengawasKabupaten mengenai permasalahan kecurangan dalam pemilihan Kepala DesaTeteasa, dan apakah pengaduan Koalisi Masyarakat Desa Teteasa Kecamatan AngataKabupaten Konawe Selatan, tanggal 25 Mei 2016, yang diajukan kepada KetuaPengawas Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2106mengenai permasalahan kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa Teteasa (bukti PHalaman 81 dari 96

2016 tentangTata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatandalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Teteasa khususnya dalam TahapanPenetapan Pemilih; Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menilai isu hukum keduayakni apakah pengaduan Penggugat tertanggal 17 Mei 2016 yang diajukan kepadaPengawas Kecamatan, yang selanjutnya diteruskan ke Pengawas Kabupaten mengenaipermasalahan kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa Teteasa (bukti P2), danApakah pengaduan Koalisi

Keputusan Bupati terhadap penyelesaian pengaduan Pemilihan Kepala DesaSerentak bersifat final dan mengikat; Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwapengaduan terhadap hasil pemungutan dan perhitungan suara hanya dimungkinkanbagi Calon kepala Desa, dan pengaduan tersebut diajukan secara tertulis kepadaPanitia Pengawas Kecamatan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan hasilperhitungan suara, oleh karenanya pengaduan Koalisi Masyarakat Desa TeteasaKecamatan Angata

Fraksi Koalisi Trenggalek Bersatu sebanyak 5 orang mendapat uangsebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima saksi H.Martowiyoso.Sedangkan saksi KHOLIQ, SH. bertugas untuk membagikan uang kepadaAnggota Panitia Anggaran masingmasing sebesar Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Komisi masingmasing sebesar Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk Ketua DPRD sebesarRp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk Wakil Ketua DPRDmasingmasing sebesar Rp

Fraksi Koalisi Trenggalek Bersatu sebanyak 5 orang mendapat uangsebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima saksi H.Martowiyoso.Sedangkan saksi KHOLIQ, SH. bertugas untuk membagikan uang kepadaAnggota Panitia Anggaran masingmasing sebesar Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Komisi masingmasing sebesar Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk Ketua DPRD sebesarHalaman 36 dari 83 Putusan 78/PilID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.Rp 4.000.000,00 (empat juta rupoiah

Fraksi Koalisi Trenggalek Bersatu sebanyak 5 orang mendapat uangsebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima saksi H.Martowiyoso.Sedangkan saksi KHOLIQ, SH. bertugas untuk membagikan uang kepadaAnggota Panitia Anggaran masingmasing sebesar Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Komisi masingmasing sebesar Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk Ketua DPRD sebesarRp 4.000.000,00 (empat juta rupoiah) dan untuk Wakil Ketua DPRDmasingmasing sebesar Rp

dalil Tergugat II Intervensi/Pembanding I tentang perkaraperdata No. 366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timurtelah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas ; Bahwa menyangkut kepengurusan Partai Politik menganut asas Legalitas ;Bahwa Penggugat/Terbanding mensomeer Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membuktikan dalilnya di persidangan yang mendalilkanbahwa Penggugat/Terbanding secara sepihak menyatakan keluar dari koalisidengan Partai Demokrat dan bergabung dengan koalisi

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengantanggal 14 April 2017.Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April2017.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 18 April 2017sampai dengan tanggal 18 Mei 2017.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017.Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum ARIS SOETIONO,SH.MH Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM Dan Pengacara Penegak

., Advokat padaLembaga Bantuan Hukum Koalisi Masyarakat Madani(SIKATNI) berdasarkan pada surat kuasa khusus tertanggal30 Desember 2016, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, lahir 5 November 1980, agama Islam, pendidikan , pekerjaanswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat bukti dipersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilGugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti' tertulisberupa foto kopi surat surat bermaterai cukup yang telahdicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya dan diberi tandaP1 sampai dengan P40, sehingga dapat diterima sebagai alatbukti yang sah dengan perincian sebagai berikut141.Hal.Bukti P E 1Surat Pencalonan Dukungan Partai Politik danGabungan Partai Politik (Model B.KWK) Nomor:001/SP.KMDKK.IX/2011 tanggal 12 September 2011tentang Surat Pencalonan Koalisi

Putusan No. 66/G.TUN/2011/PTUN.JPRBahwa Team Koalisi untuk mendukung Para PenggugatadalahKoalisi Membangun Deiyai Dalam Kasih danKebersamaan ;Bahwa ada 6 (enam) Partai Politik yang mendukung ParaPenggugat sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati KabupatenDeiyali yaitu Partai Gerindra, Partai DemokrasiPembaruan, Partai Persatuan Daerah, Partai AmanatNasional, PNBK dan PPRN Kabupaten Deiyali :Bahwa terhadap dukungan yang diajukan oleh ke 6 (enam)Gabungan Partai Politik tersebut, tidak ada yangmengajukan dukungan

Pekerjaan : Swasta;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIS SOETIONO, SH, MH,Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM danPengacara Penegak HUkum dan Kebenaran berkantor di Jalan WonodriKopen Timur Ill, Nomor 04, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal8 Juni 2018; Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan

Pemberdayaan Perempuan (foto copy) ;Bukti T 20 : Surat Somasi kepada Tergugat (sesuai dengan asli) ; Bukti T 21 : Surat dari Bank DKI (foto copy) ; Bukti T 22 : Surat dari Bank DKI perihal penarikan dari Balai Lelang (foto copy) ;Bukti T 23 : Surat dari Bank DKI tertanggal 5 Juli 2006 (sesuai dengan asli);Bukti T 24 : Surat tagihan telpon (sesuai dengan asli) ;Bukti T 24 b : Surat tagihan telpon (sesuai dengan asli) ; Bukti T 24 c : Tagihan listrik (sesuai dengan asli) ;Bukti T 25 : Surat Keanggotaan Koalisi

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Juli 2018sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018; Terdakwa didampingi olen Penasihat Hukum ARIS SETIONO, SH, MH, Advokatpada Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukumdanh Kebenaran beralamat di Jalan Wonodro Kopen Timur Ill, No. 04,Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 267 Pen.Pid/2018/PN Smg.;Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid. Sus/2018/PNSmgq.

YULIANAYABANSARA, SH, masingmasing Advokat/Pengacara dan AsistenAdvokat/Pengacara yang tergabung dalam Koalisi Penegak Hukum dan HakAsasi Manusia untuk Papua beralamat pada Kantor Perkumpulan PengacaraHak Asasi Manusia untuk Papua di Jalan Merak B2 Kelurahan VIM RT 008/RW001, Kecamatan Abepura 99351 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal31 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamenadibawah Register 12/Pid.B/PH/SKU/2020/PN.Wmn tanggal 12 Febuari 2020 ;Pengadilan Tinggi

dari 41 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sgmmenebang pohon bambu serumpun sebanyak kurang lebih 50 (limapuluh) pohon, 4 (empat) pondasi pagar pembatas tanah masingmasingpanjang 1 (satu) meter tinggi 80 cm, kawat duri sebanyak 7 (tujuh)gulung, tiang pagar pagar kayu sebanyak 1 (satu) kubik dan 1 (satu)papan bicara selanjutnya terdakwa memagar lokasi milik saksi korbandengan menggunakan bambu yang ditebang dan memasang duaspanduk bicara (baleho) yang bertuliskan LOKASI TANAH INI SEDANGDALAM PENGAWASAN KOALISI

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berupamasuk kedalam tanah yang dikuasai saksi Abd Rasyid Dg Situju dengan caramerusak pagar pembatas yang terbuat dari kawat duri, kemudian menebangpohon bambu dan menanam pohon pisang serta membuat rumah gubuk.Kemudian tindakan memasang baliho yang bertuliskan Lokasi Tanah IniSedang Dalam Pengawasan Koalisi LSM Makar (Maha Karya) IndonesiaKarena Ditenggarai Terjadi Praktek Pemalsuan Data Dan AdministrasiKependudukan dan tanah ini milik Sattu Bin Mambu, maka berdasarkan

MARHAENDRA, SH, MH. dkk Advokat/Penasehat HukumLembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum danKebenaran berkantor di JI.

., Advokat/ Pengacara padaLembaga Bantuan Hukum Koalisi dan Pengacara Penegak Hukum danberdasarkan Penetapan No. 49/Pid.Sus/2019/PN.Smg tertanggal 24 Januari2019;Terdakwa ditangkap :Penyidik: pada tanggal 09 September 2018 s/d 12 September Maret2018 ;Terdakwa ditahan sejak 10 September 2018 s/d sekarang ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah mempelajari berkas perkara ;Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa dan menelitibarang bukti ;Setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi

.; dan RUDOLOF KIRIHIO, S.H. masingmasing sebagai Advokat /Pengacara dan Asisten Advokat/ Pengacara yang tergabung dalam Koalisi PenegakHukum dan HAM untuk Papua beralamat pada Kantor Perkumpulan Pengacara HakAsasi Manusia Untuk Papua di Jalan Merak B2, Kelurahan VIM RT 008/RW 001,Kecamatan Abepura 99351 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena dengan Nomor :22/Pid.SusAnak/PH/SKU/2019/PN.Wmn tanggal 11 Nopember 2019;Halaman 1