Ditemukan 2150 data
19 — 4
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
1.Fahrullah
2.Gusti Asnun Kamariah
17 — 2
YAMAN di ubah menjadi GUSTI MOH YAMAN;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama suami harusberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon memangtertulis nama orangtua dari Pemohon Gusti Asnun Kamariah adalah Gt.
8 — 6
Penetapan No. 87/Pdt.P/2018/PA.BJbPutus tgl. 21 Maret 20184.serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tandaP.3;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3041a/SKB/CS.KB/XII89 atasnama Ratri Wulandari tanggal 28 Desember 1989 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati Il Banjar, Martapura, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!
7 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telahberalasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturanyang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepadaNovelinda binti M.
15 — 7
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.6, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
31 — 3
Halaman 9 dari 11 halamanArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
12 — 1
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois acs JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
30 — 5
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikahn antara ParaPemohon, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suami istriharus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
HARIYONO SH
Terdakwa:
DODI als DODI bin BASRI
23 — 6
dapat di edarkan setelah mendaat iinedar dari menteri, berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesual dengan ketentuan dalam undangundang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatHalaman 24 dari 35 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Jmbketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
dapat di edarkan setelah mendaat iinedar dari menteri, berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
10 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :ea dcnally ba gic Lic sil cgle abelf pactArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanHal 10 dari 12 hal, Pen.
13 — 3
, ( dua ratus ribu rupiah ) dengan carabertemu langsung didepan Pasar Baru, Pecenongan Jakarta Pusat;Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sarif ( belumtertangkap ) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 20.30 wibdengan cara membeli seharga Rp.200.000, ( dua ratus ribu rupiah ) dengan carabertemu langsung didepan Pasar Baru Pencenongan Jakarta Pusat;Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai narkotika Golongan 1bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menter
39 — 2
Halaman 9 dari 11 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Sendi Jayanti
77 — 33
Bagian B.Pelaksanaan Rencana Kerja, Bidang Kesiswaan Lampiran Peraturan Menter!
7 — 6
Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor atas namaTermohon, tanggal 06 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah LandasanUlin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!
I Wayan Keneng Astawa
Tergugat:
I Nengah Kariasa
77 — 30
Amlapuradibawah Register Nomor: 150/Pdt.G/2019/PN Amp tanggal 3 Juli 2019 telahmengemukakan halhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;1.Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari Tergugat yang jugamerupakan anak kandung dari Nyoman Geroyoh (alm) dengan NiNyoman Ratih (alm) ;Bahwa, dari perkawinan antara Nyoman Geroyoh (alm) dengan NiNyoman ratin (alm) dikaruniai 6 (enam) orang anak antara lain 4(empat) perempuan dan 2 (dua) lakilaki yaitu : Ni Nyoman Ngembeng(alm) dan menikah keluar, Ni Nyoman Menter
36 — 25
Dua kelompok pemberi kuasa diantaranyaAdy Sudibyo Cs menggugat di PN Jakarta Selatan danSyamsul Muarif Cs menyurati Panglima TNI, Dekopin,Gubernur dan Menter i Koperasi UKM danTEPQUGAT ~~~ mmm men win mn wi es me iToenggal Saragih, S.H. selaku Kuasa Ady Sudibyo Cs,telah mengajukan Gugatan ke Pangadilan Negeri JakartaSelatan dengan nomor perkaraNo.1617/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL.
14 — 8
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372065604850002 tanggal 23 Juni2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!
11 — 5
atau tidakmemperdulikan Penggugat sejak Mei 2018 sampai perkara ini diajukanpada bulan Juni 2019;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelisberpendapat bahwa Pengugat telah menunjukkan sikap tidak rela atastindakan Tergugat terhadap dirinya;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl( pengganti ) berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menter
20 — 2
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah Pemohon denganPemohon Il, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suamiistri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
13 — 4
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois asc JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!