Akan tetapi perkawinan paraPemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.Menimbang, bahwa atas pengakuan Para Pemohon serta berdasarkanbukti P1 terbukti Pemohon tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Mataram dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan UndangUndang Nomor50 tahun 2009, maka secara relatif perkara a quo yang diajukan oleh ParaHim

Konsideran Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan bahwa pejabat yangberwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan adalah PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, oleh karena pernikahan paraHim. 7 dari 9Penetapan No.105/Pdt.P/2019/PA.MrbPemohon dilaksanakan di KUA. Barambai Kabupaten Barito Kuala, makakepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodatatersebut ke KUA.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, ParaHim. 2 dari 10 hlm.

aslinya, alatalatbukti tersebut juga bersesuaian dengan dalildalil permohonan para Pemohon,karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkansebagai alat bukti;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh paraPemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masingmasing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan ataspengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan adarelevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan parahim

sebenarnya adalah namaPemohon (Wiwik Wulyaningsih binti Sarwi);Bahwa perbedaan antara identitas Pemohon dan Termohon yang dicatatdalam akta nikah dengan identitas yang sebenarnya terjadi karena kelalaianPara Pemohon yang hanya menyerahkan pengurusan pencatatan perkawinanPara Pemohon kepada aparat desa tanpa memperhatikan penulisan identitasPara Pemohon benar atau tidak; ;Bahwa Saksi mengetahui akibat dari kesalahan penulisan identitas tersebutdalam mengurus Kartu Tanda Penduduk Pemohon , Kartu Keluarga ParaHIm

Pasal 102 huruf b, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan terhadap UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon dan Pemohon Ildiperintahkan agar mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikahdimana Pemohon dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair,maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada ParaHim. 8

penetapan ini, ditunjuk halhalsebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukanpara Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelasmenunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil paraHim

tentang Perkawinan jo.Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secarahukum Islam Para Pemohon dibolehkan melangsungkan perkawinan, dansesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonanPara Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapatdipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Majelis Hakimberpendapat tidak ada hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yangtelah dilaksanakan oleh Para Pemohon, karenanya permohonan ParaHIm

Badria Kumalasari Syarifah binti Sugianto dan Ayu Sanjaya binti Subandi,yang telah dewasa dan disumpah serta telah memberi keterangan di depansidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syaratsyarat formil sehinggadapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmeteri kesaksian saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitandengan perkara ini dimana saksisaksi Penggugat menerangkan salingbersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya paraHim

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karenakeduanya saling mencintai, dan Para Pemohon sebagai orang tua tidaksanggup lagi mengawasi anak kandung Para Pemohon karena hubunganmereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga ParaHim. 2 dari 11Penetapan 6/Pdt.P/2021/PA.MrbPemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung ParaPemohon ;4.

SitiAisyah yang berbunyi :Joe sapli 9 Wy Yi clG YArtinya :" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya walidan dua orang saksi yang adil";Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannyadapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk menguruspenerbitan Akta Nikah dan dokumendokumen lain, alasan mana dapatdipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan paraHim

., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh paraHim 9 dari 10 hlm put. no. 237/Pdt.G/2019/PA.Ek.Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai PaniteraPengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;Hakim Anggota,Naharuddin, S.Ag., M.H.Hakim Anggota,Yusuf Bahrudin, S.HI.Perincian biaya :PendaftaranATK PerkaraPanggilanPNBP PanggilanRedaksi

P.2, telah terbuktiPemohon dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan AgamaGiri Menang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan,berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undangundang nomor 7tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agamaberwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonanPemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon danPemohon Il, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan paraHim

telahmemenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR.sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapatditerima sebagai bukti;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon danPemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karenaitu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172HIR;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atasketerangan Pemohon dan Pemohon II bukti surat serta keterangan parahim

bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca,meneliti dan mempelajari secara saksama berkas perkara dan salinan putusanPengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1479/Pdt.G/2014/PA.JT, tanggal 23Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 Hijriah,maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:DALAM KONVENSI:DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding dan gugatan intervensidari Terbanding Il sebagaimana dalam gugatannya, Para Pembanding dan ParaHim

para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang undangNomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undangundang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telahmendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah secara agamaIslam pada tanggal 16 Februari 1984 di Desa Lingadan, KecamatanDakopemean, Kabupaten Tolitoli, namun belum memiliki buku nikah karena tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan paraHim

, XXXXX, (keponakanperempuan), XXXXX, bin XXXXX, (keponakan lakilaki), XXXXX, binti XXXXxX,(keponakan perempuan), XXXXX, bin XXXXX, (keponakan lakilaki), XXXXX,binti XXXXX, (keponakan perempuan), XXXXX, bin XXXXX, (keponakan lakilaki), XXXXX, (keponakan perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris darialmarhumah XXXXX bin XXXXX binti XXXXX yang wafat pada tanggal 17 Juli1976, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagaikeponakan almarhumah (ahli waris pengganti dari bapak dan ibu paraHim

Islam disebutkan bahwatujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh AlQuran surat ArRum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatsebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas telah menunjukkanbahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dantidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari paraHim

Pemohontersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaGiri Menang Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 09 Maret 2020, paraHim

pernikahan yang telahdilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinanmenurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yangdilaksanakan di Dusun Labuan Poh, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong,Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 3 April 2001, dengan wali nikah Ayahkandung Pemohon II bernama Sapar dan dihadiri saksi nikah masingmasingbernama Karni Badar dan Harun Nurasid dengan mas kawin berupa uangsejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun ParaHim