No. 759 PK/Padt/2009Bahwa oleh karenanya Penggugat pada tanggal 15 Agustus 1994melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Bekasi dengan No. 593/SPPL/VIII/1994/Sekte (bukti P.6), akan tetapi laporan Penggugat tidak pernah adakelanjutannya walaupun Penggugat telah berkalikali melakukan teguran kepihak Polsek, dari Polsek ini kemudian Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan jual beli dengan Tergugat Il yang diwakili Tergugat Ill atastanah milik Penggugat dengan Akte Notaris Ny. HS.

(Lelang Ketiga), diberi tanda bukit TI18 ;19 Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: 001/SPL/7137/0414 Tanggal 1 April 2014 (Lelang Pertama) Tanda Terima SuratPemberitahuan Lelang, diberi tanda bukit TI19 ;20 Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 001/SPPL/7137/0814 Tanggal 07 Agustus 2014 (Lelang Kedua).

S2565/WKN.10/KNL01/2014,tanggal 21 Juli 2014, diberi tanda bukit TII6 ;Foto copy Pengumuman Lelang melalui selebaran/pengumuman tempel padatanggal 23 Juli 2014, diberi tanda bukit TII7a ;Foto copy Pengumuman Lelang melalui surat kabar Memorandum yang terbit padatanggal 7 Agustus 2014, diberi tanda bukit TII7b ;8 Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang No. 001/SPPL/7137/0814, tanggal 7Agustus 2014, diberi tanda bukit TH8 ;9 Foto copy Surat Peringatan I No. 003/UMKKRIAN/I/0213, tanggal 8 Pebruari2013,

Bukti T8 Foto kopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama AB Sahil/ CV. TRY ARTAGOLDEN tertanggal 15 Desenrber 2015, terdaftar dengan Nomor 660.1/ 6/SPPL/LHPKL/2015.9. Bukti T9 Foto kopi Surat Keterangan No. 583/ASFDIR/XII/20I5 yangdikeluarkan oleh PT Alma Sentra Sertifikasi tentang Sertifikasi CV. TRYARTA GOLDEN, tertanggal 21 Desember 2015.10.

Foto copy Rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan(SPPL), diberi tanda T3;4.

Terpadu Satu Pintu tentang Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP 17.01.5.57.03426, tanggal 13 Februari 2018;

HAMKA tanggal 11 Oktober 2019;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang TandaDaftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP17.01.5.57.03426, tanggal 13 Februari 2018; Copy 1 (satu) lembar surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 503/00227/1701/PK/100.26/2018 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Keciltanggal 13 Februari 2018;Halaman 4 dari 106 Putusan No. 299/Pid.BLH/2020/PN Smr Copy 5 (lima) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

HAMKA tanggal 11 Oktober2019; Copy 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan PerdaganganPemerintah Kota Samarinda, Perihal Rekomendasi untuk PermohonanPerpanjangan PKAPT tanggal 11 Mei 2016; Copy 2 (dua) lembar Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota SamarindaPerihal Kewajiban Menyusun Surat Pernyataan Kesanggupan LingkunganHidup (SPPL) tanggal 10 Oktober 2019; Copy 1 (Satu) lembar Nota Angkutan Kayu Olahan CV.

Pemerintah Kota Samarinda, DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang TandaDaftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP17.01.5.57.03426, tanggal 13 Februari 2018;Copy 1 (satu) lembar surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 503/00227/1701/PK/100.26/2018 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Keciltanggal 13 Februari 2018;Copy 5 (lima) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

HAMKA tanggal 11 Oktober2019;Copy 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan PerdaganganPemerintah Kota Samarinda, Perihal Rekomendasi untuk PermohonanPerpanjangan PKAPT tanggal 11 Mei 2016;Copy 2 (dua) lembar Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah KotaSamarinda Perihal Kewajiban Menyusun Surat Pernyataan KesanggupanLingkungan Hidup (SPPL) tanggal 10 Oktober 2019;Copy 1 (Satu) lembar Nota Angkutan Kayu Olahan CV.

Tanjung Alam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetio, SH;tetap terlampir dalam berkas perkara;38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;39. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;40. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Tanggal

TanjungAlam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris ErlindaRidwan Prasetio, SH;Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara39. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram UtaraNomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentangpemberian Izin Tempat Usaha;40. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;41. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) Tanggal 16 September

Februari 2019; Surat keterangan membangun dari pejabat pemerintahan NegeriWahai Nomor : 23/ KPNW/V1/2019 tanggal 28 Juni 2019; Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor:511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang PemberianIzin Tempat Usaha; Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananSatu Pintu Kabupaten Maluku tengah Nomor : 570/131/IMB/VII/2019tanggal 12 Juli 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan; Surat Penyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup(SPPL

Tanjung AlamSewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda RidwanPrasetio, SH;1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram UtaraNomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberianIzin Tempat Usaha;1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK

Tanjung AlamSewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda RidwanPrasetio, SH;yang tersebut dalam lampiran perkara ini, yang diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkasperkara;38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram UtaraNomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberianIzin Tempat Usaha;39. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

TanjungAlam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris ErlindaRidwan Prasetio, SH;tetap terlampir dalam berkas perkara;38.30.40.Al.42.43.44.1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram UtaraNomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentangpemberian Izin Tempat Usaha;1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) Tanggal

Petunjuk Pengelolaan Lingkungan Nomor 124/1071/8/SPPL/BP2T/11/2014 (yang kelak akan diajukan sebagai Bukti P7):Yang kesemua biaya administrasi dan retribusinya ditanggung sertadibayarkan oleh Penggugat kepada Pemerintah Kota Manado;.

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen Upaya KelolaLingkungan (UKL) dan upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau AnalisisMengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;Bahwa selain syarat diatas petugas dari kantor juga akan melakukan survey kelapangan setelah ada pengajuan ijin ;Bahwa setahu Ahli terdakwa belum pernah mengajukan ijin usaha industri di kantortempat Ahli bekerjaBahwa perusahaan yang sudah ada ijinnya maka dari Dinas Industri akan adapembinaan usahanya, sedangkan kalau tidak

S110/RHS/PPHH/ PBBP/HPL.3/2/2017 Tentang Pemberian User ID dan Pasword dalamRangka Pelaksanaan RPBBI secara online system tanggal 3 Februari2017, dari, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengelolaandan Pemasaran Hasil Hutan;Asli 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi atas SPPL CV. Duta layarTerkembang No. 660/48/BAPLH/2016 dari Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab.

S110/RHS/PPHH/PBBP/HPL.3/2/2017 Tentang Pemberian User ID dan Pasword dalamRangka Pelaksanaan RPBBI secara online system tanggal 3 Februari2017, dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengelolaandan Pemasaran Hasil Hutan;Asli2 (dua) lembar Surat Rekomendasi atas SPPL CV. Duta LayarTerkembang No. 660/48/BAPLH/2016 dari Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana;Halaman 57 dari 85 halaman Put.

S110/RHS/PPHH/ PBBP/HPL.3/2/2017 Tentang Pemberian User ID dan Pasword dalamRangka Pelaksanaan RPBBI secara online system tanggal 3 Februari2017, dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengelolaandan Pemasaran Hasil Hutan;Asli2 (dua) lembar Surat Rekomendasi atas SPPL CV. Duta LayarTerkembang No. 660/48/BAPLH/2016 dari Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab.

Bahwa dengan melihat fisik di lapangan tentang penggunaan 7(tujuh) unit mesin dan bahan stok bahan baku jamu di perusahaantersebut juga disukung dengan isian persyaratan pada saatmengurus perpanjangan izin HO pada tanggal 7 Oktober 2013,Terdakwa mencantumkan modal atas perusahaan penggilinganbahan jamu tersebut sebesar Rp. 60.000.000, (Enam puluh jutarupiah) dan isian modal ke Dinas Lingkungan Hidup KabupatenWonogiri yaitu surat pernyataaan kesanggupan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidup (SPPL

Yogyakarta dankepada Tergugat II Intervensi, Camat Gamping minta (antara lain) agarTergugat II Intervensi sebelum membangun MENARA TELEKOMUNIKASIsegera memenuhi segala ketentuan yang berlaku di Kabupaten Sleman baikPeraturan Daerah maupun peraturan lainnya tentang yin pembangunan/pendiran MENARA TELEKOMUNIKASI, mempertimbangkan aspek sosialdan aspek teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Tergugat II Intervensi membuat SURAT PERNYATAAN KESANGGUPANPENGE LOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL

Putusan No. 18/G/2015/PTUNYK04.05.06.07.08.09.10.11.1213.14.T10T 13T14Fotokopi dari fotokopi cap basah Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal2 Desember 2014; Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Sosial Kabupaten Sleman No. 560/281 tentang Pengasahangambar rencana instalasi penyalur peti tertanggal + 08Desember20 1 4;Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris yang dibuat Nany WianaSetiawan, S.H. nomor 9 akta PT.

Bahwa, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan Persetujuan Camat,maka pihak Tergugat II Intervensi melengkapi syaratsyarat lainnya berupa: Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganHidup (SPPL) yang diketahui oleh: Kepala Kantor Lingkungan HidupKabupaten Sleman tertanggal 2 Desember 2104 (lihat bukti T4 = buktiT.I.Int8); === === === Surat rekomendasi ketinggian menara/Antena dari Komando Pangkalan TNIAU Adisutjipto tertanggal 4 Desember 2014 (lihat bukti T12 = T.II.Int9

tentang Ketentuan dan Tata CaraPemeberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri; Bahwa kegiatan produksi minuman beralkohol berupa arak juga harusdilengkapi dengan Tanda Daftar Industri karena kegiatan yang dilakukanTerdakwa tersebut masuk kategori industri kecil; Bahwa syarat untuk membuat Tanda Daftar Industri harus memiliki Izinmendirikan bangunan, Surat Izin Gangguan, Surat Ilzin UsahaPerdagangan dan Tanda Daftar Gudang serta surat PernyataanPengelolaan Lingkungan (SPPL

Bara MegaQuantum tanggal 15 Nopember 2019 (copy dariSURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEBGELOLAAN DANPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) No.32/Adm.BMQ/X1/2019 tanggal 14 Nopember 2019 (copy dariHal. 17 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKLP3P4P5P6P7Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 468 Tahun 2013Tentang Perubahan Kedua Peta dan Koordinan Atas KeputusanBupati Nomor 339 Tahun 2010 Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi PT.

Foto copy Rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan(SPPL), diberi tanda T3;4.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah kartu atm Bank Mandiri dengan nomor: 4617 0037 5536 6953 800;
2. 1 (satu) lembar Dokumen Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
3. 3 (tiga) lembar Dokumen Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
4. 1 (satu) lembar Dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

ayat (1) diberikanoleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinaskesehatan kabupaten/kota.Pasal 26 ayat (1): Untuk mendapatkan izin mendirikan, penyelenggaraKlinik harus melengkapi persyaratan:a. identitas lengkap pemohon;b. salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecualliuntuk kepemilikan perorangan;c. salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yangdisahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun;d. dokumen SPPL

per KK; Bahwa Jika lahan lebih dari 2 (dua) hektar, membuka lahan harus adajin; Bahwa jika ada lahan luas 10 (sepuluh) hektar dan caramembersihkan dalam hal ini, dikumpulkan lalu dilakukan membosting,membiarkan membusuk dan bukan membakar, sesuai denganPeraturan Menteri Pertanian; Bahwa ada beberapa syarat di dalam membuka lahan, tetapi di DinasLingkungan Hidup, membuka lahan tersebut dapat diartikan denganmembuka usaha dalam kegiatan, selain itu harus dilihat dari isinya,dalam artian izinnya, SPPL

SPPL.

Kecamatan bisa ditingkatkan statusnya menjadiSertifikat Hak Milik;Bahwa pihak Kecamatan mencatatkan atas penguasaanlahanberdasarkan pengakuan orang yang menguasai lahan tersebut;Bahwa jika ada pihakpihak yang bersengketa mengenai penguasaanlahan, itu sudah masuk dalam ranah gugatan yang seharusnya diajukanmelalui Pengadilan Negeri setempat, bukan diputuskan hanyaberdasarkan catatan registrasi dari Kantor Camat semata;Bahwa kantor Kecamatan mengeluarkan suratsurat tanah berupa SuratKeterangan Tanah, SPPL

setempaty;Bahwa perbuatan membuka lahan dengan cara membakar adalahtermasuk kejahatan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Ayat(1) Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012Tentang izin Lingkungan Pasal 3 menjelaskan bahwa untuk kegiatan yangdilakukan oleh orang perorangan izin lingkungan yang wajib dimilikiadalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN PlwMenimbang, bahwa Ahli DAVIS RISWAN, S.HUT, M.SI., memberikanpendapat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentangIjin Lingkungan pasal 3 menjelaskan bahwa untuk kegiatan yang dilakukan olehorang perorangan Ijin Lingkungan yang wajib dimiliki adalah AMDAL atau UKLUPL, jika usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan tidak termasuk dalamcriteria AMDAL atau UKLUPL, maka wajib mempunyai Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL