kurang empatratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu meterpersegi) berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya berdasarkanSurat Keterangan Tanah Nomor : 593/13/2011/2018 tertanggal 26April 2018 dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan PT.Flora dengan ukuran 286 M; Sebelah Selatan berbatas dengan PT.KAS dengan ukuran 358,2M;Selamat Motor dengan ukuran 693,2 M; Sebelah Timur berbatas dengan PT.Torangdengan ukuran 1.228,2M; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umumb

dalildalil yang diakui secara tegas dalamjawaban ini; Bahwa menurut Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 TentangPerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen BPSK adalah:1.Undangundang Kewenangan Nomor: 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiapkonsumen yang dirugikan dapat menqqugat pelakuusahamelaluiLembaga yang bertugas menyelesaikansengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilanyang berada di lingkungan peradilan umumb

Majelis Hakim Tingkat keliru mempertimbangkan :a) Eksepsi legal standing , yakni surat kuasa dari para ahli waris SaidUmar Husin kepada Syarifah Nuly Nazlia , berupa surat kuasa umumb) Eksepsi kurang pihak dengan mempergunakan putusan MANo.305k/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, dimana seharusnya seluruhpemegang saham digugat .Hal 51 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKIC) Mengenai batal atau tidak sahnya keputusan rapat unum pemegangsaham PT.Kodel yang tertuang dalam akta perubahan anggarandasar PT.Kodel No.16

Merugikan Kepentingan Umumb. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.c. Melakukan Kolusi, Korupsi, Nepotisme, menerima uang, barang dan ataujasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakanyang akan dilakukannya..

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,Pasal 51 huruf a, c dan f yang berbunyi : Dalam melaksanakan tugas,Perangkat Desa (Sekretaris Desa) dilarang :a) Merugikan Kepentingan Umumb) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.c) Melakukan Kolusi, Korupsi, Nepotisme, menerima uang, barang danatau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya.3.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tentangPengelolaan

Merugikan Kepentingan Umumb. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.c. Melakukan Kolusi, Korupsi, Nepotisme, menerima uang, barang danatau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya.3.

Peradilan Umumb. Peradilan Agamac. Peradilan Militerd. Peradilan Tata Usaha.Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Kudus2. Selanjutnya undangundang yang menjadi dasar keberadaan masingmasing dari empat lingkungan peradilan tersebut sudah secara tegasmenentukan batas yurisdiksi kKewenangan mengadili;3.

Nomor 234 K/Pdt.SusBPSK/2017Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)adalah:Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)

Peradilan Umumb. Peradilan Agamac. Peradilan Militerd. Peradilan Tata UsahaHalaman 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT JMB5. Bahwa selanjutnya undangundang yang menjadi dasar keberadaanmasingmasing dari empat lingkungan peradilan tersebut sudah secarategas menentukan batas yurisdiksi kewenangan mengadili.6.

Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kabupaten Kaur TahunAnggaran 2008, saksi hanya mengetahui HPS secara umum sebesar Rp.1.785.612.000,.yang sudah jadi pada saat mengikuti aanwizing.Bahwa panitia hanya menyempurnakan dokumen lelang yang dianggapmasih kurang dan panitia telah menyiapkan dokumen pengadaan untukPanitia Pengadaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa BabatKecamatan Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDMKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008. yaitu :a) Dokumen Spesifikasi Umumb

Dokumen Spesifikasi Umumb. Dokumen Spesifikasi Teknisc. Dokumen RAB kosong (Bill of Quantity)d. Gambare. Blanko PQBahwa karena sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa danditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran oleh karena itu saksi tidak bisamenolak untuk menjadi anggota panitia lelang Pembangunan JaringanListrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, PertambanganDan ESDM Kab.

dalildalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini; Bahwa menurut Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :1 Undangundang Nomor; 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:Setiap konsumen yang diuraikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembagayang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melaluiperadilan yang berada di lingkungan peradilan umumb

BapakLie King Kai menyatakan tanah dan bangunan dalam perkara a quo telahdibeli oleh Inspeksi Keuangan dan dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umumb. Surat dari Kepala Kantor Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta KaryaAsahan tanggal 2 Januari 1997 Nomor : 640/02 perihal permohonan datayang melampirkan dokumen pendukung terkait pembangunan gedungyang antara lain menyatakan bahwa pembangunan perluasan bangunankantor dilakukan pada tahun 1985 dengan dana dari APBN.5.

bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap kKonsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umumb

Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umumb. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang ,tanggal 11 Juli 2012 Momor : 39/ Pid. B/ 2012 PN. TNG yangdimintakan Banding tersebut :c. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara inidalam kedua tingkat peradilan yang dalam tinggkat Bandingsebesar Rp. 2.000 ( dua ribu rupiah )12.

Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umumb. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang , tanggal 11 Juli2012 Nomor : 39/ Pid. B/ 2012 PN. TNG yang dimintakan Bandingtersebut :c. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalamkedua tingkat peradilan yang dalam tinggkat Banding sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah )5. Bahwa oleh karenanya sangat layak dan patut, apabila TERGUGATREKONPENSI!

Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menqgugat pelakuusaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa konsummen dan pelaku usaha atau melaluiperadilan yang berada di lingkungan peradilan umumb.

Undangundang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen :a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat usaha pelakumelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen danpelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:a.

MarthinAugustinus Latupeirissa, sementara pembacaan putusan atas namaTerdakwa BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. danTerdakwa ELIAS Soplantila, S.Sos. dianggap telah dibacakan karenaMajelis Hakim berpendapat putusan lengkap akan diberikan kepadapemohon kasasi / Jaksa Penuntut UmumB.2.Majelis Hakim dalam putusan a quo melanggar ketentuan Pasal 200UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.Pasal 200 UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAPmenyatakan : Surat Putusan ditandatangani oleh Hakim dan paniteraseketika

bertentangan dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)adalah:Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluilembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb

yang menurut penilaian Majelis Hakim maupun Saudara JaksaPenuntut Umum kurang bekenan kami memohonkan maaf yang sebesarbesarnya *, sama sekali tidak terlintas sedikitpun dalam benak terdakwa untukmengurangi wibawa pengadilan ataupun mempersulit jalannya persidanganDemikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara JaksaPenuntut Umum atas uraian tuntutan yang telah disusun begitu rapi dan jelas,sehingga memudahkan bagi kami dalam mengikuti jalan pandangan dariSaudara Jaksa Penuntut UmumB

dengan ketentuan Pasal6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb

Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen :a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang beradadi lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Padt.SusBPSk/2017/PN Sima.

Undangundang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelakuusaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa konsumendan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan+umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan WewenangBadanPenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:a.Cc.i.Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui