Ditemukan 3977 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-05-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 44 /Pid.Sus/2016/PN Sdw Tanggal 30 Mei 2016 — - ARHAMSYAH Als TISON Bin MUHAMMAD ARIFIN
32 — 10
32 — 10
shabushabu tersebut yang di kirim oleh Polres Kutai Barat berupasample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkotikabukan tanaman jenis Shabushabu karena mengandung ZATMETHAMPHETAMINEBahwa ahli menerangkan bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam duniaKesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , danapa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atauHak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orangtersebut telah melangar
Register : 05-02-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 5/G/KI/2018/PTUN.PLK Tanggal 12 April 2018 — Pemohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Termohon:
MEYIWATI
182 — 131
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Termohon:
MEYIWATI
182 — 131
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).5. Menghukum TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON~ INFORMASI untukmembayar biaya perkara. 20 nn enon nnn nn nnn nc nn nn onc nencnncnsell. SUBSIDAIR :Halaman 20 dari 40 hal Pkr.
Register : 27-02-2013 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 26-11-2014
Putusan PN PEMALANG Nomor 26/Pid.B/2013/PN.Pml Tanggal 10 April 2013 — SUTRISNO BIN SALEH ;
TAUFIK BIN SALIM
70 — 7
70 — 7
Penghentian tindakan tersebut bukan karenaniat Para Terdakwa tetapi sematamata karena dihentikan oleh polisi ;Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruhunsurunsur dari dakwaan Kesatu Primair, sehingga Majelis Hakimberkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadamereka, yaitu melangar Pasal 36 ayat (3) UndangUndang
Register : 16-07-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 16-12-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 100/G/2018/PTUN.MDN Tanggal 13 Desember 2018 — Penggugat:
1.DUMA SARI HUTABARAT
2.FITRIANI MARBUN
3.NUR YANITA MARBUN
4.NOVA SARI MARBUN
5.AGUS HASIAN ROHA MARBUN
6.BENNY SARI PARULIAN MARBUN
7.NELLING MARBUN
8.PURNAMA SARI MARBUN
9.HAJJAH RAYANI MARBUN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan
174 — 85
1.DUMA SARI HUTABARAT
2.FITRIANI MARBUN
3.NUR YANITA MARBUN
4.NOVA SARI MARBUN
5.AGUS HASIAN ROHA MARBUN
6.BENNY SARI PARULIAN MARBUN
7.NELLING MARBUN
8.PURNAMA SARI MARBUN
9.HAJJAH RAYANI MARBUN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan
174 — 85
Bahwa tindakan Tergugat melangar asas tidak cermat sesuai dengan Pasal53 ayat (2) Undangundang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, dimana Tergugat dalam hal penerbitan objek sengketa tidakmemperhatikan dan meneliti dengan baik apakah peralihnan hak tanah yangdilakukan antara penjual dengan pembeli cacat hukum atau adakah pihaklain yang menguasai dan menempati tanah yang akan diterbitkan hak tanahdi atasnya ;24.Bahwa dalah hal Tergugat pada saat menerbitkan Objek Sengketa ParaPenggugat
Register : 16-07-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 51/PID.B/2013/PN.TTN/PENADAHAN Tanggal 10 September 2013 — RUDI NANSAH Bin SAFRUDDIN
104 — 18
104 — 18
Siyong (dpo), makaunsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa suatubarang diperoleh dari kejahatan adalah terpenuhi;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana yangterungkap di dalam persidangan bilamana dihubungkan dengan rumusanunsurunsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum , Majelis Hakimberkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai dalamfaktafakta hukum tersebut telah memenuhi segenap rumusan unsurunsurtindak pidana dalam dakwaan Penuntut umum yaitu melangar
Putus : 30-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2131 K/Pdt/2015 Tanggal 30 Desember 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR ACEH VS H.M. YUSUF A, selaku Direktur PT Piyeung Jaya Perkasa dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR ACEH cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
30 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukan perbuatan melangar hukuma.3.1.Bahwa dalam posita point 11 Penggugat menerangkan bahwameskipun dalam resume rapat telah menghasilkn kesimpulan untukmenuntaskan pembayaran sisa volume hasil pekerjaan,... dst, namunhal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, II dan Ill dst.....;Halaman 12 dari 27 hal. Put.
Register : 05-05-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 57/Pid.B/2015/PN Tmg Tanggal 11 Juni 2015 — UNTUNG SANTOSO bin MARTO SENTONO
25 — 4
25 — 4
;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan suratdakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kKesatu melangar pasal 303 ayat (1) ke3KUHP atau kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke1 KUHP.;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanalternative Penuntut Umum tersebut dengan cara memilih sesuai dengan perbuatannyamana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai mana dakwaan alternative tersebut.
Register : 28-11-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN CURUP Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Crp Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
DWINA SANIDYA PUTRI
Terdakwa:
Gusdi Heriyanto Als Adek Bin Rifai Solok Alm
108 — 43
DWINA SANIDYA PUTRI
Terdakwa:
Gusdi Heriyanto Als Adek Bin Rifai Solok Alm
108 — 43
Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa dakwaan dibuat dan disusun secara alternatifyaitu : Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Atau Kedua melangar
Register : 02-09-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MALANG Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Mlg Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DENNY TRISNASARI,S.H.
Terdakwa:
EKO WAHYUDI als MOTO Bin SUHADI
76 — 9
DENNY TRISNASARI,S.H.
Terdakwa:
EKO WAHYUDI als MOTO Bin SUHADI
76 — 9
Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN MigMenimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakansebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaandari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesualdengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak sertamerta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melangar
Register : 03-05-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg Tanggal 21 September 2016 — HARFIAN, dkk.; Melawan; PT. INDOMARCO ADI PRIMA;
112 — 17
112 — 17
Para Penggugat menerima gratifikasi dari bengkel sekitar bulanMaret atau April 2015 ;Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat ;Bahwa isi surat pernyataan yang Para Penggugat buat adalah intinyaPara Penggugat mengakui perbuatannya ;Bahwa didalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani olehPara Penggugat tidak ada tercantum kalau Para Penggugat harusmengembalikan uang yang sudah Para Penggugat terimatersebut ;Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor:Bahwa sanksi bagi karyawan yang melangar
Register : 21-05-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 36/Pid.Sus/2014/PN Pml Tanggal 23 Juli 2014 — MOHAMMED ALI MOHAMMED BA HADI.
54 — 4
54 — 4
pertimbangan hukum tersebut diatas,maka unsur dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yangtidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinyasendiri telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, ternyataperbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaan Tunggal,sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melangar
Register : 17-10-2013 — Putus : 28-06-2013 — Upload : 17-10-2013
Putusan PN LABUHA Nomor 01/Pid.Pra/2013/PN.LBH Tanggal 28 Juni 2013 —
72 — 50
72 — 50
Bahwa pemohon dilaporkan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/85/V/2013/Malut/Res Halsel tertanggal 20 Mei 2013 adalah melangar ketentuan Hukum yangberlaku..
Putus : 25-06-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 40/Pid.B/2013/PN.MSH Tanggal 25 Juni 2013 — LA NO alias NO
170 — 43
170 — 43
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasalpasal tindak pidana yang23didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari PenuntutUmum sebagaimana tersebut di bawah ini ;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan dandidakwa atas dakwaan subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 353 ayat (2)KUHP, Subsidair melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP, Lebih Subsidair melanggarPasal 351 ayat (2) KUHP, Lebih Subsidair Lagi melangar
Register : 05-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN CURUP Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Crp Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H
Terdakwa:
DEFRI ARIANTONI Als DEF Bin Alm SUTRISNO
152 — 23
LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H
Terdakwa:
DEFRI ARIANTONI Als DEF Bin Alm SUTRISNO
152 — 23
, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsur tindakpidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatif yaitu : Pertamamelanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentangNarkotika, Atau Kedua melangar
Putus : 07-04-2015 — Upload : 17-04-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/PID.B/2015/PN Gto Tanggal 7 April 2015 — FANY LARENGKENG alias FANY
35 — 5
35 — 5
satu minggu, sehingga saksi Adawiya Halil percaya akan perkataanTerdakwa, namun sampai batas watu satu minggu hingga beberapa bulankemudian uang yang dipinjam terdakwa tersebut tidak dikembalikan, sehinggaMajelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang lebihrelevan dan mendekati pada pembuktian perkara ini, yaitu sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, terdakwa didakwa telahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dalam Melangar
Putus : 15-04-2015 — Upload : 17-04-2015
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN.Sdw Tanggal 15 April 2015 — ALI SYAFAâÂÂAT Bin MOCH SALAM
37 — 22
37 — 22
Saksi ahli menerangkan bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danobat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , dan apa bila ada orang lain yangtelah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalamtahap pengobatan maka orang tersebut telah melangar Undangundang sebagaimana di aturdalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan.Meni mbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
Putus : 01-11-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 208/Pid.B/2017/PN Gto Tanggal 1 Nopember 2017 — - NURHIKMAH SOGA alias DEWI
68 — 14
68 — 14
INDACO WARNA DUNIA tersebut terdakwa terimadari sales dan uang hasil tagian tersebut tidak disetorkan ke pusat olehterdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim = akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR terdakwa didakwa melangar pasal 374KUHPidana SUBSIDIAIR terdakwa didakwa melanggar pasal
Register : 25-05-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 226/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. Tanggal 9 Februari 2016 — PETER SUGITA >< NYONYA LILIK KRISTIWATI, S.H,Cs
505 — 549
505 — 549
merupakan permintaanMendiang Nona Tio Gwat Lie kepada Tergugat terhadap Akta WasiatNomor 6 tertanggal 10 Juni 1998 dan hal tersebut telah sesuai denganPasal 875 KUHPerdata yang berbunyi "Adapun yang dinamakan SuratWasiat atau Testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorangtentang apa yang dikehendakinya akan terjadinya setelah ia meninggaldunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi", sehingga nyatanyataproses pembuatan Akta Pembatalan Wasiat No. 11 tertanggal 30September 2010, tidak melangar
Register : 02-07-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN MALANG Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Mlg Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
ALFADI H SIPAHUTAR, SH
Terdakwa:
SEPTIA YOLANDA VITALOKA ALS SEPTI
48 — 6
ALFADI H SIPAHUTAR, SH
Terdakwa:
SEPTIA YOLANDA VITALOKA ALS SEPTI
48 — 6
didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
Register : 06-06-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 578/Pid.Sus/2018/PN Pbr Tanggal 31 Juli 2018 — Penuntut Umum:
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
MAYA SARI ALS MAYA BINTI SUMADI
23 — 3
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
MAYA SARI ALS MAYA BINTI SUMADI
23 — 3
Menyatakan Terdakwa MAYA SARI ALS MAYA BINTI SUMADI terbukti secarasah dan melawan hukum bersalah melakukan Tindak Pidana MelakukanPermufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, MenyimpanAtau Menguasai Narkotika Golongan Bukan Tanaman Jenis ShabuShabu,sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melangar Pasal 112 Ayat (1) Jo132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika2.