Dengan demikian gugatan incasu quo diajukan Penggugat masih dalamtenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentangHalamanddari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUNPDGPerubahan UndangUndang No. 5 tahun 1986 jo. UndangUndang No. 51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara.D.

NAZIRWAH, telah menjualtanah milik kaum Penggugat tersebut kepada pihak lain yaitu ERVAFRANS,SH dan ELFRIMA alamat di Padang, dan setelah terbitnya sertifikat objekperkara pada tanggal 24 Mei 2004 sertifikat incasu langsung dibalik namakeatas nama ERVAFRANS, SH dan ELFRIMA oleh TERGUGAT, pada halHalaman10dari 76 Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUNPDGseharusnya balik nama sertifikat objek perkara sejak berlakunya PP No.24tahun 1997, maka balik nama sertifikat dilakukan atas dasar terbitnyasertifikat

Bahwa adanya sertifikat tersebut baru Penggugat ketahui pada tanggal 12September 2016 yaitu karena Penggugat baru mendapat informasi yangdapat dipercaya, sehingga tanggal 13 September 2016 Penggugat langsungmelakukan pengecekan ke lokasi, bahwa ternyata setelah dilakukanpeninjauan terhadap tanah yang dimaksud dlama sertifikat incasu, di lokasiSertifikat incasu telah terbit sertifikatnya dan malahan Penggugat baru tgl 2oktober 2016 mendapatkan copy sertifikat incasu, sehingga tepatnya padatanggal

yangbersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lainyang dianggap perlu; 229 nnn nn nnn nn nen ne nnn nnn enn nnn ncnMCLG faeces rcs ert re rcDan tindakan Tergugat yang tidak mengumumnkan peta bidang tanahsebagai hasil pengukuran tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut diKantor tersebut tanpa mengumumkannya terlebin dahulu hasilpengukurannya/Peta Bidang tanah pada kantor WALI NAGARI SETARANANGGALO / Kepala Desa telah mengakibatkan Penggugat hampirkehilangan tanah sertifikat incasu

Kiri;

Sertipikat Hak Milik Nomor 525 Tahun 2004, surat ukur Nomor659/ 2004, tanggal 2 Agustus 2004 atas nama Arbain ( incasu TergugatI);e Bahwa, namun ternyata fenomenafenomena hukum yang dibuat olehperadilan tersebut seharusnya menjadi berbeda dan berkehendak lain,karena dalam faktanya ada 5 (lima) Sertipikat Hak Milik yang telah terbitdan atau diterbitkan oleh Tergugat II baik dengan pengakuan maupunberdasarkan Surat Keterangan tetantang status lokasi objek tanah yangdisebutkan dalam Sertipikat Hak Milik

Utr.Madjid berubah menjadi atas nama Tergugat (incasu Arbain) yang secarafakta telah disesuaikan kedalam isi Penetapan Ketua Pengadilan NegeriPekan Baru, sedangkan bunyi dari amar putusannya tidak sama dengan bunyiyang disebutkan dalam isi Penetapan tersebut, sehingga telah terjadipelanggaran dalam pelaksanaan Eksekusi yang tidak sesuai dengan buktikepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat tersebut, oleh karenanya sangatlahjelas perbuatan Tergugat yang telah melakukan upaya paksa pengosonganterhadap

tidak menyerahkan Tanah yang telah berSertipikat Hak Milik Tergugat tersebut kepada Para Penggugat, dan kiranyamohon Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)terhadap objek perkara tersebut, serta meletakkan sita Jaminan berikutnyaterhadap harta kekayaan milik Tergugat yaitu: Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Wilayah Jakarta Utara,yang dikenal Jalan Danau Agung 14/30, RT. 07RW. 16, Sunter Agung,Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, atas nama milikTergugat (incasu

Sertipikat Hak Milik Nomor 525 Tahun 004, Surat Ukur Nomor659/2004, tanggal 2 Agustus 2014 atas nama ARBAIN (incasu Tergugat 1).

(incasu Tergugat 1!) cacat hukum/tidak sah dan atau tidak mempunyaikekuatan hukum;6. Menyatakan menurut hukum Tergugat tidak berhak lagi atas tanah yangmenjadi objek perkara;7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditetapbkan sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu riburupiah);8.

Menerima Permohonan Pemohon Banding (incasu PemohonPeninjauan Kembali) dan bahwa karena itu, membatalkan koreksiterhadap biaya Master Card dan Visa Card sebesarRp831.864.555,00, dan Koreksi terhadap software ATICAPEXsebesar Rp3.116.170.471,00;b. Mempertahankan koreksi Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) atas biaya bunga Obligasi Subordinasi a quo sebesarRp10.763.658.587,00 dan karenanya menolak Permohonan Bandingterhadap koreksi a quo;.

Denganhanya melihat pada objek pajaknya, yaitu bunga obligasia quo maka langsung saja dikenakan PPh Pasal 26, sulitmenghindarkan kesan bahwa Majelis Hakim nampakseperti menerapkan sistem pengenaan Pajak Objektif(seperti halnya PPN) karena pajak yang seharusnya jadibeban si penerima bunga di Cayman Island harusditanggung oleh Pemohon Banding (incasu PemohonPeninjauan Kembali).

(incasu Pemohon PeninjauanKembali) seolaholah sebagai pihak yang bertindaklansung melakukan pembayaran bunga obligasi diCayman Island. Padahal, penerbitan obligasi danpembayaran biaya bunga obligasi kepada Wajib Pajak diCayman Island adalah PT. Lippo Bank, Tbk. cabangCayman Island yang merupakan badan usaha sendiriHalaman 30 dari 36 halaman.

pemerintahan yangbaik karena Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) sebagai unsur pemerintahan yang seharusnyamentaati hukum malah justru melanggarnya.

Putusan Nomor 112/B/PK/PJK/2014dikenakan pajak di Indonesia, seperti yang telahdilakukan oleh Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali);1.

Motifasi pemberian kreditperumahan oleh Bank Panin Incasu Tergugat II kepada Tergugat bertentangan dengan facta lapangan karena :1. Tergugat adalah nasabah Bank dan sudah macet kreditnya ;2. Tergugat tidak credible diberikan kredit perumahan karena usahanya dancicilan Mobil sudah macet dan Tergugat sudah memiliki rumah tinggalpermanen yang berdekatan dengan rumah Penggugat / Pembanding.Rumah tinggal Tergugat ini tidak bisa dijadikan agunan di Bank olehkarena belum bersertifikat.

Dalam konteks inilah unsur perbuatan melawan hukum( On recht matigedaad ) terpenuhi, Dengan kata lain Terggat Il telahmelakukan perbuatan melawan hukum bersama dengan Tergugat danTurut Tergugat.Alasan Banding ke LimaJudex factie seharusnya melakukan Investigasi yang serius terhadap Notarisselaku rekanan Bank Incasu Turut Tergugat I, sebab kasus seperti ini banyakdijumpai diseluruh Indonesia.

Halaman 9 dari 14 Hal.Put.No.318/PDT/2016/PT.Mks.5.Yang seharusnya dilindungi adalah Pihak yang dirugikan Incasu Penggugat/ Pembanding sekarang.Alasan Banding Ke EnamBahwa Majelis Judex factie telah keliru dalam pertimbangan hukumnyadengan mengatakan jual beli tersebut adalah sah menurut hukum.Bagaimana mungkin jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut hukumjika facta dan rangkaian peristiwa yang dikemukakan diatas benar benarterjadi serta dalam jual beli tersebut sampai saat ini tidak pernah

Terguagt Halaman 10 dari 14 Hal.Put.No.318/PDT/2016/PT.Mks. / Terbanding sudah berada dalam kondisi tidak dapat membayar tagihan,tetapi Tergugat II Incasu Bank panin tetap memberikan kredit Perumahan,maka terjadilah transaksi yang pada hakekatnya Tergugat II Incasu BankPanin Tealah melanggar peraturan yang berlaku di kwalifisir sebagai suatuperbuatan melawan hukum ( On rechtmatige daad ).Danyang harus diterapbkandalamperkarainiadalahPasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut TIADA SEPAKAT

T.dK/P.dR1 : Sertifikat Hak Pakai No. 6 Tahun 1988 an.DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Ca.PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API (incasu Tergugat dK /Penggugat dR) berikut lampirannya berupa Gambar Situasi No.316/1988 ;2. T.dK/P.dR 2 : Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 0035/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2011, Tanggal 1 Desember 2011, antara PT. KeretaApi Indonesia (incasu Tergugat dK / Penggugat dR) dengan Ir. NURAMIN (incasu Penggugat 1 dK / Tergugat dR 1) ;3.

T.dK/P.dR 3 : Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 0053/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, Tanggal 23 September 2013, antara PT.Kereta Api Indonesia (incasu Tergugat dK / Penggugat dR) dengan Ny.Hj. SRI HARTATI (incasu Penggugat 2 dK / Tergugat dR 2) ;4. T.dK/P.dR 4 : Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, Tanggal 19 September 2013, antara PT.Kereta Api Indonesia (incasu Tergugat dK / Penggugat dR) dengan Drs.MUKIJAT (incasu Penggugat 3 dK / Tergugat dR 3) ;5.

T.dK/P.dR 5 : Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 0029/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, Tanggal 25 September 2013, antara PT.Kereta Api Indonesia (incasu Tergugat dK / Penggugat dR) dengan Hj.MILAH KARMAN (incasu Penggugat 4 dK / Tergugat dR 4) ;6. T.dK/P.dR6 : SURAT KETERANGAN tertanggal 23 September2013 atas nama Ny. Hj. SRI HARTATI (incasu Penggugat 2 dK /Tergugat dR 2) ;7. T.dK/P.dR 7 : SURAT KETERANGAN tertanggal 19 September2013 atas nama Drs. MUKIJAT (incasu Penggugat 3 dK / Tergugat dR3);8.

MILAH KARMAN (incasu Penggugat 4 dK /Tergugat dR 4) ;9. T.dK/P.dR9Q : Surat Nomor : 60/PNA/I/D.II2014 Tanggal 28Januari 2014 berikut lampirannya dari PT. Kereta Api Indonesia (incasu Tergugat dK / Penggugat dR) kepada Para Penghuni termasukdidalamnya kepada Para Penggugat dK / Para Tergugat dR ;10.

Indolok Bakti Utama ( Incasu TERGUGAT) yang juga membuktikan secara sah PENGGUGAT ( Incasu ShirleyTamtomo ) telah memeliki saham sebanyak 20.000 lembar di PT. IndolokBakti Utama ( Incasu TERGUGAT ), berdasarkan Akta Pernyataan Nomor :01, tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Putut Mahendra,SH ;Bahwa, sehubungan dengan kepemilikan saham oleh PENGGUGAT ( Incasu Shirley Tamtomo ) seperti yang telah diuraikan tersebut diatas,yaitu saham sebanyak 20.000 lembar di PT.

Indolok Bakti Utama (Incasu TERGUGAT ) danselanjutnya ternyata saham kepemilikan PENGGUGAT II dimaksud telah dialihkankepada Tuan Leonard Mamahit (Incasu TERGUGAT III ) seakanakan dan atauseolaholah selaku pembelinya yang mewakili representing dari PT.

INDOLOK BAKTI UTAMA ( Incasu TERGUGAT I!

INDOLOK BAKTI UTAMA (Incasu Tergugat !)

INDOLOK BAKTI UTAMAdan GUNNEBO HOLDING APS (Incasu TERGUGAT dan TERGUGAT1) eee i.

NusantaraWahau Coal (incasu Tergugat II Intervensi) seluas 14.890 Ha yang terletak diKecamatan Busang, Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur yangditerbitkan pada tanggal 17 Juli 2008 (vide bukti T Il. Intv2) sertaberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/K.148/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) EksplorasiTahap I kepada PT.

Ridlatama TradePowerindo (incasu.

Penggugat), dan apabila benar terbukti agarmengadukannya ke penegak hukum;e Mempersyaratkan kepada para pemohon agar memiliki ijin pinjam pakaikawasan hutan bila areal kerjanya berada pada kawasan hutan sesuaidengan ketentuan yang berlaku ;9 Bahwa berdasarkan kesimpulan telaahan staf dari Kepala DinasPertambangan Dan Energi Kabupaten Kutai Timur kepada Bupati KutaiTimur (incasu Tergugat) adalah diperlukan pencabutan terhadap IUP PT.Ridlatama Group (incasu Penggugat) sebagaimana rekomendasi MenteriKehutanan

; 10 Bahwa berdasarkan telaahan staf dari Kepala Dinas Kehutanan KabupatenKutai Timur kepada Bupati Kutai Timur (incasu Tergugat) adalahmendukung pengenaan sanksi bagi perusahaaan yang tidak memenuhiprosedur, ketentuan dan peraturan serta perundangundangan yang berlakudalam hal penggunaan kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan.Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 38 ayat (1)UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwaKepentingan pembangunan diluar

Ridlatama Trade Powerindo (incasu Penggugat) ;Hal 17 dari 20 hal. Put.

, dan Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 1091/Desa Petisah Tengah tertanggal 17 September 1991, terdaftaratas nama OESMAN HALIM dahulu bernama ONG ENG LIM (incasuTergugat I) .. ..........15Tergugat ), adalah merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak GunaBangunan No. 631/Petisah Tengah, terdaftar atas nama OESMANHALIM dahulu bernama ONG ENG LIM (incasu Tergugat !)

, adalah merupakan pemisahan dariSertipikat Hak Guna Bangunan No. 631/Petisah Tengah, terdaftar atas namaOESMAN HALIM dahulu bernama ONG ENG LIM (incasu Tergugat ), sertaSertipikat Hak Guna Bangunan No. 631/Petisah Tengah yang diterbitkanberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional No.

Berdasarkan fakta yang didalilkan Penggugattersebut dan dihubungkan dengan azas causalitas dalam hukum"onrechtmatige daad, serta dihubungkan lagi dengan azas "processdoelmatigheid dalam hukum perdata dan praktek peradilan yang beriaku,maka terdapat pihak yang "nollens vollens harus turut ditarik sebagai"processuel partij (Tergugat) incasu yaitu : Dinas Tata Kota dan TataBangunan Kota Medan;3.

Bahwa Tergugat d.k. adalah pemilik dan pemegang hak atas tanah seluas81 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1346/Desa Petisah Tengah,tertanggal 9 September 2007 adalah merupakan peningkatan hak yang telahada sebelumnya yaitu dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1091/DesaPetisah Tengah tertanggal 17 September 1991, terdaftar atas namaOESMAN HALIM dahulu bernama ONG ENG LIM (incasu Tergugat !

d.k.)dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1091/Desa Petisah Tengahtertanggal 17 September 1991, terdaftar atas nama OESMAN HALIM dahulubernama ONG ENG LIM (incasu Tergugat d.k.) adalah merupakanpemisahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No.631/Petisah Tengah ,terdasftar atas nama OESMAN HALIM dahulu bernama ONG ENG LIM36(incasu Tergugat d.k.), serta Sertipikat Hak Guna Bangunan No.631/PetisahTengah yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional No.SK.500.550.61010

Hukumbeserta aturanatuannya, Sepanjang halhal tersebut tidak ada hubungandengan masalah peribadahannya;Bahwa dengan adanya kewenangan Negara dalam hubunganindustrial ini, maka Penggugat meneruskan penyelesaian ini ke DinasTenaga Kerja Transmigrasi DKI Jakarta, kemudian dilimpahkan keMediator Hubungan Industrial sampai pada akhirnya ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta dalam perkaraaquo;Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi DKI Jakarta Incasu

Pekerja incasu PENGGUGAT secara de facto telah mendapatUpah dalam menjalankan Pekerjaanya sesuai perintahTERGUGAT.d. Perintah TERGUGAT, kesemuanya telah dilaksanakan olehPENGGUGAT sesuai yang tercantum pada Bulletin Tiberias WartaMingguan.hal. 5 dari 19 hal. Put.

Bahwa, bersifat kontraktual (perjanjian) dapat diartikan, antaraTERGUGAT dan PendetaPendeta incasu PENGGUGAT yangbekerja dalam melayani jasa rohani terhadap para umatnya,tentunya secara de Jure antara satu dengan yang lainnya memilikihak dan kewajiban incasu memiliki hubungan hukum yangnotabene tidak menutup kemungkinan akan ada akibat hukumbilamana salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya.d.

Bahwa lebih menjamin kepastian hukum mengenai adanyahubungan hukum incasu hubungan kerja antara PENGGUGATdan TERGUGAT, secara de facto PENGGUGAT telah mendapatsurat resmi dan TERGUGAT incasu Surat Keterangan/PenggantiSlip Gaji Nomor 220/SGTI/VIII/2005, tanggal 18 Agustus 2005yang ditandatangani oleh Bendahara selaku salah satu Organyang kewenangannya sudah diatur dalam AD/ART.Bahwa, tindakan TERGUGAT memutus hubungan kerja terhadapPENGGUGAT secara sepihak, sangat teramat nyata dan jelas telahmelanggar

delapan) alineakelima dalam Putusannya yang menyatakan; "bahwaberdasarkan bukti saksisaksi yang telah terurai diatas makaMajelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah unsurunsur pekerjaaan, upah, dan perintah telah terpenuhi dalamhubungan antara Penggugat dengan TergugatPertimbangan Judex Facti ini merupakan pertimbangan yangtidak/kurang memberikan pertimbangan karena buktibuktiPEMOHON KASASI secara de facto sama sekali tidak ada yangdipertimbangkan, baik bukti keterangan saksisaksi dibawahSumpah incasu

Pemohon adalah berdasarkan perubahan nama pelanggan (ganti nama) yangsemula atas nama orang pribadi bernama DJONNY TASLIM dirubah (ganti nama)menjadi PT PANCA BUANA PLASINDO;Bahwa, dengan demikian adalah merupakan fakta pula bahwa, tidak ada kontrak(Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) tersendiri antara PT PLN (Persero) dan PTPANCA BUANA PLASINDO, melainkan meneruskan/melanjutkan kontrak (PerjanjianJual Beli Tenaga Listrik) yang sudah ada sebelumnya antara PT PLN (Persero) danpelanggan semula (incasu

PLN (Persero) yangada pada Konsumen (incasu PT PANCA BUANA PLASINDO), dan bukan orangyang menjadi penyebab kerusakan;Alasan pembenar atau alasan pema'af untuk itu hanyalah dimungkinkan apabila terjadikarena kondisi alam dan atau keterbatasan PT. PLN (Persero) dan atau kejadian diluarkendali Konsumen dan PT. PLN (Persero) atau dikarenakan PT.

PANCA BUANA PLASINDO (incasu Jimmy SunNursalim) secara bebas dan keinsyafan bathin sendiri telah membuat danmenandatangani Surat permohonan tanggal 08092011 yang materi isinya memohonHal. 17 dari 34 hal.Put.No.621K/Pdt.Sus/2012.18agar sanksi atas pelanggaran dimaksud dapat dicicil/diangsur sebanyak 12 bulan, danmenandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 321.PJ/SPH/WILSU/2011 tanggal 08September 2011 (vide: bukti PU I, PU m dan PU8);C.3.

phasa 10 A), dantugas untuk memeriksa dan menindak pelanggaran (incasu perubahan31Juse fink dari phasa 6 Ampere menjadi 10 Ampere) adalah merupakantugas Tim P2TL (vide: bukti PUI, Pasal 22);e Bahwa, lagi pula dalam proses pemeriksaan oleh Majelis BPSK = a quotidak terdapat satupun bukti surat maupun saksi yang umumnya menuruthukum pembuktian dapat membuktikan Bahwa, pemasangan/penggantian fuse fink dari phasa 6 Ampere menjadi phasa 10 Amperetersebut adalah dilakukan oleh pihak Pemohon;e Sehingga

PLN (Persero) atau pihak lain, adalah tidak dapat dijadikan alasanpembenar atau alasan pema'af untuk meniadakan sanksi P2TL terhadapPT PANCA BUANA PLASINDO, sebab objekpemeriksaan dan penertiban oleh P2TL adalah instalasi milik PT.PLN (Persero) yang ada pada Konsumen (incasu PT PANCABUANA PLASINDO), dan bukan orang yang menjadi penyebabkerusakan. Alasan pembenar atau alasan pema'af untuk itu hanyalahdimungkinkan apabila terjadi karena kondisi alam dan atauketerbatasan PT.

Istimewa/1996 tanggal 16 Mei 1996 incasu segeradibatalkan (/Vetig);Bahwa demikian pula Tergugat III sebagai Penyelenggara PemerintahanDaerah di wilayah tersebut mengetahui persis diadakannya PerjanjianPengolahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola PIR Kemitraan antaraPara Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi Tergugat III telah melalaikankewajibannya dengan cara mengabaikan/mengenyampingkan hak dankepentingan Para Penggugat atas lahan incasu dan lebih mendahulukankepentingan Tergugat I, dengan demikian

Tergugat III harus ikutbertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I incasu, dan sebagaikonsekwensinya pula segala perbuatan hukum maupun suratsurat yangmelahirkan hak bagi Tergugat I dan Tergugat II terhadap usaha perkebunankelapa sawit di atas tanah seluas + 7.300.

(tujuh ribu tiga ratus hektar)incasu, maka sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat I,perbuatan hukum dan suratsurat tersebut harus dinyatakan TidakBerkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya;Bahwa Para Penggugat/Masyarakat 6 (enam) Desa tersebut semula berharapdengan diadakannya program pembangunan perkebunan kelapa sawitdengan pola PIR kemitraan Bapak Angkat incasu dapat memperbaiki tarapekonomi dan kesejahteraan Masyarakat setempat, akan tetapi kenyataannyajustru Tergugat I selaku

(sepuluh ribu tiga ratus hektar) incasu kepada Para Penggugatdalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga;Bahwa sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, ParaPenggugat secara riel (konkrit) telah dirugikan karenanya, yakni berupa:Tergugat I telah menikmati sendiri hasil keuntungan dari pembangunanperkebunan kelapa sawit di atas lahan milik Para Penggugat tanpamemperhatikan hakhak Para Penggugat incasu, sehingga adalah wajar danadil jika Tergugat I dihukum untuk

(tujuh ribu tiga ratus hektar) incasu, maka sebagai akibat wanprestasi yangdilakukan Tergugat I, perbuatan hukum dan suratsurat tersebut harus dinyatakanTidak Berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya (seperti di dalamgugatan Para Penggugat halaman 6 Point 10).

sebagai berikut :a. opernyataan yang disampaikan oleh Pemohon pada bullet ( ) 4 adalah kabur (ObscuurLibel ) bahkan tidak relevan karena Pemohon tidak memahami dan mengerti bahwayang menjadi objek disini adalah permainan judi (hazardspel ) yaitu tiaptiappermainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnyabergantung kepada untunguntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadibertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan sebagaimanaperbuatan yang dilakukan oleh Pemohon incasu

para tersangka yang diduga kerasdilakukan di tempat umum.b. bahwa kalaupun Pemohon berpendapat bahwa Pemohon /ncasu paratersangka hanya main judi ringan, itu hanyalah menurut kuasa hukumPemohon dan patut untuk dikesampingkan termasuk perihal tidakdidampingi oleh penasehat hukum dapat Termohon jelaskan bahwaTermohon sudah memenuhi hak para Tersangka incasu Pemohondengan mengupayakan pendampingan hukum berdasarkan ketentuanperundangundangan namun dalam pernyataan yang disampaikan olehPemohon incasu

para tersangka tidak mau untuk didampingisebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan dan Berita Acaratidak bersedia didampingi sehingga dalil Pemohon lebih patut lagi untukdikesampingkan.c. bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPemohon incasu para tersangka telah dilakukan pengarahan danpembinaan oleh Termohon melalui pihak Polsek Dulupi oleh Kapolsekdan anggotanya namun tidak diindahkan oleh Pemohon incasu paratersangka sehingga pernyataan Pemohon patut untuk ditolak.

Untukkejelesan mengenai hal tersebut akan Termohon sampaikan dalamsidang pemeriksaan saksi.d. bahwa tindakan hukum berupa penahanan yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon incasu para tersangka berdasarkan buktiyang cukup berupa adanya Laporan Polisi, Keterangan Saksi, barangbukti berupa kartu domino, sejumlah uang adanya pengakuan dari paratersangka incasu Pemohon .

dasar seseorang untukdilakukan penahanan, apabila tersangka/terdakwa yang didugamelakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam haladanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa melarikan, merusakatau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatan.( vide Pasal 21 ayat (2) KUHAP )3. bahwa jika mencermati pernyataan pada uraian fakta dari Pemohon incasupara tersangka maka Pemohon dalam hal ini mengakui telah terjadi perbuatanmelawan hukum berupa perjudian dan tahu perbuatan Pemohon incasu

., Bahwa Penggugatdalam hal ini tidak memiliki kejelasan bertindak selaku Pengugat, apakahPenggugat dalam gugatan incasu bertindak selaku orang pribadi ataupenggugat yang mewakili Tentara Nasional Indonesia Angkatan DaratRepublik Indonesia Kodam VI Mulawarman, sebagaimana dalam suratgugatan Penggugat yang terdaftar dalam gugatan perdata Nomor :27/Pdt.G/2016/PN.Smr tertanggal 25 Februari 2016 dan dalam SuratKuasa Penggugat tertanggal 18 Maret 2015 Penggugat hanyamenyebutkan nama Penggugat Benny Indra

Pujihastono, S.IP, PekerjaanTNI AD, pangkat Mayor Jendral TNI, jabatan Pangdam VI/Mlw sebagaiPenggugat, bahwa dalam perkara incasu sebagaimana surat gugatan dansurat kuasa tersebut diatas tidak menyebutkan secara jelas bahwaPenggugat dalam hal ini penggugat mewakili kKepentingan hukum TentaraNasional Indonesia Angkatan Darat Republik Indonesia Kodam VIMulawarman selaku badan atau instansi.Bahwa sama halnya dalam SuratKuasa Penggugat dalam perkara incasu hanya . mencantumkan SuratPerintah Pangdam

dan 4 (empat) unit rumah dinas yang diberi nomor pendaftaran S111, S112, S113 S114, bahwa ada 4 objek sengketa yang digugat olehPenggugat dan akan tetapi pada posita poin 6 (enam) sampai denganposita poin 10 (sepuluh) sebagaimana penggugat dalilkan bahwaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalamperkara incasu yaitu terhadap kepemilikan Rumdis S.111 sebagaimanadidalilkan, bahwa perlu TergugatI pertegas yang menjadi dasar gugatanpenggugat dalam surat gugatannya ada 5 (lima) objek

yang disengketakanoleh penggugat yang seolah olah Tergugat menguasai seluruh objekdalam perkara incasu tersebut dan dikarenakan ke 5 (lima) objek lainnyabukanlah dalam penguasaan Tergugat seharusnya Penggugat jugamenarik pihakpihak lain yang menguasai objek sengketa yang diberinomor pendaftaran S112, S113 dan S114 dalam perkara incasu.Bahwa objek sengketa incasu yang diklaim oleh penggugat sebagaiRumdis Nomor 1 (S.111) yang awalnya ditempati oleh TergugatI yangkemudian Tergugat melakukan penjualan

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas mengenai batasbatasletak dan luasan tanah objek yang diakui oleh penggugat telah dikuasaioleh Tergugatlll secara melawan hukum dalam perkara incasu dan padaposita gugatan penggugat pada poin 1 (Satu) disebutkan oleh penggugatbahwa objek tersebut terletak di JI. Milono Kel. Bugis Ulu KotaHalaman 14 dari 42 Putusan No .169/PDT/2017/PT.SMRSamarinda sedangkan pada petitum poin 5 (lima) disebutkan letak objeksengketa terletak di JI. Milono Kel. Bugis Kec.

Oleh karena Judex Facti PengadilanTinggi dalam mengabulkan gugatan Penggugat incasu TermohonKasasi dengan pertimbangan hukumnya pada halaman lima aleniapertama menyatakan Menimbang ..... jual beli tanah kebun dimaksudyang semula diketahui Kepala Desa, ternyata dibatalkan oleh KepalaDesa yang bersangkutan.

saksi Penggugat menerangkan,Obyek sengketa milik Penggugat berasal dari orang tuanya bernama DG.Kati keterangan saksi yang dikutip oleh Judex Facti tersebut tidak sesuaidengan berita acara pemeriksaan dipersidangan dan keterangan parasaksi Penggugat tersebut didasarkan dengan pemberitahuan dariPenggugat, maka secara hukum keterangannya dapat dikualifisir sebagaisaksi yang bersifat Testimonium De Auditu, dan tidak mempunyai nilaipembuktian serta harus dikesampingkan;Sedangkan bukti surat Penggugat incasu

Oleh karena bukti surat danketerangan para saksi, para Tergugat incasu Pemohon Kasasitersebut dapat melumpuhkan pembuktian Penggugat/TermohonKasasi. Sebab keterangan para saksi Tergugat incasu PemohonKasasi dan dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tandaT121 T1.23, makaterungkap fakta hukum dipersidangan bahwa para Tergugat/PemohonKasasi mampu membuktikan dalil bantahannya dan melemahkanpembuktian Penggugat/Termohon Kasasi ; Vide BAP dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMHal. 7 dari 8 hal.

Pemohon selaku ibu Kandung Pewaris (incasu sebagai Pemohon Pemohon II selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon II);Pemohon III selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon Ill);Pemohon IV selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon IV);Pemohon V selaku saudara kandung (jncasu sebagai Pemohon V);ac & & DfPemohon IV selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon VI)Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, sertaketerangan saksisaksi membuktikan bahwa ayah Almarhum ALMARHUMtelah

Tabungan Bank BNP Cabang Sudirman atas nama NasabahJONG GWAN AN Nomor Rekening 000.3.3025027 ; Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi dan anak dari Pasangansuami Istri JONG GWAN AN dengan THIO TJOEI SAN ; Bahwa saksi mengetahui dari Perkawinan JONG GWAN AN dengan THIOTJOEI SAN, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masingmasing bernamaFENDY ARIANDI incasu Pemohon, anak pertama, berusia 57 Tahun;JONG SIU LAN, anak kedua, berusia 55 Tahun ;INDRA ARIANDY, anak ketiga, berusia 53 Tahun ;DAVID ARIANDY

FENDY ARIANDI incasu Pemohon, anak pertama, berusia 57 Tahun;2. JONG SIU LAN, anak kedua, berusia 55 Tahun ;3. INDRA ARIANDY, anak ketiga, berusia 53 Tahun ;4. DAVID ARIANDY, anak keempat, telah meninggal dunia di Bandungpada tanggal 26 September 2006, berdasarkan Kutipan Akta KematianNomor : 638/UMUM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan Kota Bandung ;5.

ayah Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 16 berupa Foto Copy SertipikatHak Milik (SHM), Nomor 2856 tercatat atas nama JONG GWAN AN, terbuktibahwa JONG GWAN AN incasu ayah Pemohon mempunyai harta berupasebidang tanah dan bangunan diatas Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor2856/Astanaanyar, setempat dikenal dengan JI.

Panjunan No. 48 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 17 berupa Foto Copy RekeningKoran atas nama Nasabah JONG GWAN AN., pada Bank BNP Cabang JendralSudirman Bandung dengan Nomor Rekening 000.3.3025027, yang dicetak padatanggal 4 Maret 2004, membuktikan bahwa JONG GWAN AN sebagai nasabahdi Bank BNP Cabang Jendral Sudirman Bandung, akan tetapi saat ini Pemohontidak bisa mengajukan Surat Keterangan dari pihak Bank BNP Cabang JendralSudirman Bandung, apakah saat ini JONG GWAN AN incasu ayah Pemohonmasih

(seratus dua puluh satu meter persegi), tercatat atas nama JONGGWAN AN ;Menimbang, bahwa terhadap Tabungan Bank BNP Cabang Sudirmanatas nama Nasabah JONG GWAN AN Nomor Rekening 000.3.3025027,sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dikarenakan tidak didukung denganadanya bukti dan keterangan saksi yang dapat menjelaskan apakah saat iniJONG GWAN AN incasu ayah Pemohon masih sebagai Nasabah atau tidak,maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai agar PemohonFENDY ARIANDI ditunjuk selaku kuasa

Pasal 78 UU Pengadilan Pajak,seharusnya putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan kepadahasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku' serta berdasarkan keyakinan, bukandidasarkan kepada kepentingan salah satu pihak, incasu TermohonPeninjauan Kembali;5.

Putusan Nomor 924/B/PK/PJK/2015Mempertahankan koreksi Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) atas biaya Bunga Subordinasi a quo sebesarRp.16.861.285.205,00. dan karenanya menolak permohonan bandingterhadap koreksi a quo.3.

Bahwa sehubungan dengan itu Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat menerima putusan dan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak yang telah mempertahankan koreksi Terbanding(incasu Termohon Peninjauan Kembali) atas Koreksi Positif DPP PPhPasal 26 Masa Pajak Januari 2008 atas beban bunga pinjamanSubordinasi sebesar Rp.16.861.285.205,00;D.

Bahwa dengan kata lain, Putusan a quo sama sekali tidak mencerminkanpada suatu Putusan yang objektif, yang mendasarkan pertimbanganhukumnya pada landasan hukum, melainkan hanya didasarkan kepadakepentingan sepihak incasu Termohon Peninjauan Kembali.

(incasu PemohonPeninjauan Kembali) seolaholah sebagai pihak yangbertindak langsung melakukan pembayaran bunga obligasidi Cayman Island. Padahal, penerbitan obligasi danpembayaran biaya bunga obligasi kepada Wajib Pajak diCayman Island adalah PT.

Elly Sri Muljati, SH adalah akta otentik yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (Volledig) dan tidak bersifat bersifat mengikat (Bindende)

(incasu Putusan SelaCe ni 2013) dan memori banding dari kiasa PEMBANDING semulaNeus serta kontra memori banding dari TERBANDING semula Penggugat,berpendapat adalah sebagai berikut ; =Menimbang, bahwa memori banding yang dikemukakan oleh kuasaPEMBANDING semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ; Bahwa Pembanding semula Tergugat sSependapat denganpertimbangan Majelis Hakim perkara a quo sepanjang dalam Provisi,akan tetapi tidak sependapat/keberatan terhadap pokok perkara yanghalaman 5 dari

EKS)SI 22 n nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen nnn ne nnn nn nce neeBahwa Terbanding semula Penggugat dapat menerima pertimbangan hukumdalam perkara incasu, oleh karena itu Terbanding/Penggugat tidak perlumenguraikan lebih lanjut alasanalasan Terbanding/Penggugat incasu ; Dalam Pokok Perkafa ; 222 2220 none eee ccccenne eee Bahwa Terbanding semula Penggugat dapat menerima sebagianpertimbangan putusan a quo sebagaimana diuraikan pada putusanhalaman 7 dari 13 Perk.

No. 213/Pdt/2014/PT.BDG.perkara incasu No.47/Pdt.G/2013/PN.Cbn. a quo pada bagian pokokperkara mulai halaman 59 alinea ke 5 sampai dengan halaman 65 alineake 4 sepanjang menyatakan Pembanding/Tergugat terobukti melakukanperbuatan melawan hukum ; 222 n2n nen ne nnn nnn ne n=Bahwa namun demikian Terbanding/Penggugat tidak setuju atau tidaksependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangpada pokoknya berpendapat bahwa oleh karena Tergugat II/TurutTerbanding adalah pihak pembeli yang

berkesimpulanbahwa apa yang telah dilakukan oleh Torus adalah hal yang sahmenurut hukum ; oO won cn nena ncn nena nn nn nn nc nnn nnnneBahwa apabila perbuatan Pembdfcing semula Tergugat kepadaTerbanding semula Penggu takan perbuatan melawan hukum,maka jelas eli objek sengketa yang dilakukaneremannRERS pada Turut Terbanding/Tergugat Il harusdinyatakan tid menurut hukum, maka jelas Majelis Hakimneoton Pertama telah melakukan kesalahan fatal danmel (cf asa keadilan sehingga pertimbangan a quo dan putusana a incasu

Pasal 169 HIR. tentang batas jumlah minimal alatbukti saksi.Bahwa secara materi, keterangan dua saksi Penggugat dan satu orangsaksi Tergugat tersebut kesaksian langsung yang berkaitan denganperistiwa pernikahan dan kehidupan rumah tangga setelah dilangsungkanpernikahan Penggugat dengan Tergugat sejalan ketentuan Pasal 144, 146ayat (1), 147 dan Pasal 171 HIR karena para saksi tersebut hadir danmenyaksikan langsung pernikahan incasu, sedangkan keterangan saksiHalaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor

Darulquthni)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim menemukan fakta hukum incasu sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bawah tanganyang menikah tahun 2014. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam.

Pasal 4Kompilasi Hukum Islam perihal keabsahan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti keabsahanpernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan incasu harusdinyatakan sah.Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah conditio sine quo nondari Suatu perceraian yang sah, sehingga oleh karena pernikahan incasu sah,maka gugatan cerai incasu dapat diperiksa dan dipertimbangkan untuk diadilidan diputus.Menimbang

, bahwa terhadap gugatan cerai incasu, Majelis Hakimmenemukan fakta persidangan sebagai berikut: Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugatpada awalnya rukun, akan tetapi karena sikap kasar Tergugat dan karenaTergugat tidak betah tinggal bersama orangtua Penggugat, makaPenggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak November 2017 yang lalu,kemudian sejak Juli 2018 sampai dengan sekarang Penggugat danTergugat berpisah rumah dan menjalankan hidup masingmasing tanpapeduli satu sama