SRI MURYANINGSIH,M.M :Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kejasaan TinggiMataram, dan keterangan yang diberikan benar semua ;Bahwa saksi mencatat Aset Daerah dalam Neraca Pemdasebagai Pertanggung jawaban Bupati setiap tahunnyadan itu dokumen NegaraBahwa daftar asset sebagai dasar saksi untuk menyusunNeraca Kabupaten Lombok Barat setiap tahun ;Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuatNeraca yang sesuai asetnya;Bahwa neraca yang saksi buat dibuat sejak 2007 s/d2012 semua berdasarkan daftar

.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi :e Bahwa~ Terdakwa tidak pernah memerintahkan untukmenggunakan uang prona untuk membayar THR;e Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);47e Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk membayarCatering dari uang prona;Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap padaketerangannya;11.Saksi LALU INDAR JAYA, dibawah sumpah menerangkan;Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kejasaan

NINGTYAS M.Kes dibawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungankeluarga baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan,namun saksi dengan Terdakwa samasama bekerja di RSUD Karawangtetapi saksi tidak menerima gaji dari Terdakwa ; Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kejaksaan NegeriKarawang, keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar danmembenarkan pula tanda tangannya ; Bahwa saksi memberikan keterangan di Kejasaan

saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungankeluarga baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan, namunsaksi dengan Terdakwa samasama bekerja di RSUD Karawang tetapisaksi tidak menerima gaji dari Terdakwa ;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan NegeriKarawang dan BAP tersebut adalah benar dan saksi membenarkan pulatanda tangannya pada BAP tersebut ;Halaman 119 dari 286 halaman, Putusan Nomor : 110/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg.120Bahwa saksi memberikan keterangan di Kejasaan

,karena sebelumnya temanteman dari Pengadaan tidak pernahmelaporkan ada permasalahan yang terjadi, jadi Direksi inginmengetahui permasalahan yang terjadi pada pengadaan genset tersebutsehingga dari Kejasaan terustersan memeriksa kami ;Bahwa pada pertemuan itu, apakah ada usulan mengenai tanggaldatang genset Terdakwa tidak terlalu ingat, ketika itu Terdakwa dalamkeadaan kebingunan masalah apa yang terjadi, namun ada perdebatanantara PPTK dengan PPHP ;Bahwa benar, ketika pengadaan genset itu Direktur

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat olehDrs.Effendi,SH Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 September 2017 ditujukankepada Kejasaan Negeri Pidie dan Penasihat Hukum Terdakwa untukmempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelumpengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa

Kejaksaan Tinggi dipinpin olehKepala Kejasaan Tinggi atau disingkat Kajati yang mengendalikan pelaksanaan tugasdan wewenang kejaksaan didaerah hukum. Tugas Kejaksaan Tinggi adalahmelaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan didaerah hukumKejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai peraturan perundang undangan dankebijaksanaan yang ditetapkan Jkasa serta tugas lain yang ditetapkan oleh JaksaHalaman 65 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2019/PN MdnAgung.

W10.U1/14.83/HN.05.XII.2014.03 telah memberikan kesempatan kepada PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa untuk mempelajari bekasperkara pidana No.48/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Jkt.Pst..selama 7 (tujuh ) hari terhitung mulaitanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 24 Desember 2014 .yang putusannya dimintakanpemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum Pada Kejasaan NegeriJakarta Timur maupun Terdakwa

HPS ini benar sumua panitia tandatangan ;Bahwa yang menyusun HPS saya dan pak Miduk Sitompul ; Bahwa untuk menentukan HPS. saksi surfai dulu cari perbandinganharga ke tokotoko dan ke Pabrik ;Bahwa laporan/berita acara tersebut saya ikut tanda tangan dansepengetahuan saya sudah sesuai dengan spek danditandantangi oleh pengawas Internal maupun pengawasEkternal ;85Bahwa sepengetahuan saya proyek berjalan sesui prosedurdan tidak ada masalah ;Bahwa sayatahu proyek bermasalah setelah saya dipanggiloleh Kejasaan

Mutiara Abadi mengerjakan Proyek Liftsudah sesuai dengan ketentuan ;Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal Lift tidak ada masalah, namunsetelah saksi dipanggil olen Kejasaan dimintai keterangan yang olehKejaksaan ditemukan penyimpangan ada dugaan pekerjaan Lift tidaksesuai dengan ketentuan ;Bahwa Panitia menandatangi berita acara yang dinyatakan sebagaipemenang lelang kemudian diajukan ke KPA.

Selanjutnya Aspidsus mengeluarkan surat tanggal 13Oktober 2017 kepada Kepala Kejasaan Negeri Pariaman kemudiandidisposisikan kepada Kepala Tindak Pidana kusus untuk ditelaah ataslaporan yang dimaksud. Kemudian telaah atas laporan tersebutdiserahkan oleh Tim Penelaah pada tanggal 17 Oktober 2017 (buktiT.2). Selanjutnya diterbitkan surat Perintah Penyelidikan KepalaKejaksaan Negeri Pariaman (Bukti 1.3).

yang mengatakan saksi mengetahuikalau isi kardus tersebut adalah barang narkotika jenis shabu karenasaksi tidak mengetahui kalau isi kardus tersebut adalah barangnarkotika jenis shabu;Bahwa pada waktu saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Parepare SaksiNursia yang menulis keterangan saksi, tetapi saksi sendiri menyuruhSaksi Nursia menuliskan keterangan saksi karena tulisan saksi jelek;Bahwa tidak ada yang paksa saksi pada saat diperiksa di Kejaksaan;Bahwa keterangan saksi pada waktu diperiksa di Kejasaan

olehPenyidik, Pengawas Penyidik, Tersangka dan Pengacara, Pelapordan Pengacara (bukti T.29d), bahwa gelar perkara ke 4 dilakukanoleh Termohon karena adanya Surat Pengaduan Masyarakat(Dumas) dari pengacara tersangka (bukti T.28); Bahwa berdasarkan gelar perkara ke 4 (bukti T.29d) tersebutdirekomendasikan untuk menghentikan Penyidikan, dan untuk ituselanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan/SP3 dikarenakan tidak cukup bukti dan telah pulamemberitahukannya kepada pihak Kejasaan

Membebankan biaya perkara sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Jaksa PenuntutUmum pada Kejasaan Negeri Malang tanggal 5 Desember 2016 sebagaimanadalam akte permintaan banding Nomor 137/Pid.SusTPK.Bdg/2016/PN Sby Jo.Nomor 141/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan MemeriksaBerkas Perkara tanggal 8 Desember

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat olehDrs.Effendi,SH Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 September 2017 ditujukankepada Kejasaan Negeri Pidie dan Penasihat Hukum Terdakwa untukmempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelumpengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa

Pelaksanaantugas dalam pemberian Bantuan Keahlian Hukum oleh Terbanding sebagaiAhli hukum telah sesuai dengan permintaan Kejasaan Negeri Ruteng danbuktibukti surat yang terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut telahdisampaikan atau diberikan semuanya dalam persidangan pada sidang Tigaperkara terdaulu seperti yang disebut di atas yang saat ini masih menungguhasil Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia;Selain itu, dalam masa waktu menunggu Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia terhadap

dari 99 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN PreBahwa keterangan Terdakwa Nursia yang mengatakan saksimengetahui kalau isi kardus tersebut adalah barang narkotika jenisshabu tidak benar;Bahwa pada wakiu saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri ParepareTerdakwa Nursia yang menulis keterangan saksi, tetapi saksi sendirimenyuruh Terdakwa Nursia menuliskan keterangan saksi karena tulisansaksi jelek;Bahwa tidak ada yang paksa saksi pada saat diperiksa di Kejaksaan;Bahwa keterangan saksi pada waktu diperiksa di Kejasaan

Ketua KPK/ Komnas HAM ditandatangi oleh atas nama JaksaAgung Republik Indonesia (Jampidsus), atas nama Jampidsus (Dirdik) ataukepala Kejasaan Tinggi atau Negeri atau Cabjari merupakan contoh formatSurat dinas yang digunakan apabila diperuntukkan untuk antar atau keluarinstansi pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakimberkesimpulan bahwa penggunaan Nota Dinas oleh Termohon sebagai SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor R34/L.2.31/Fd.1/07/2020tanggal 16 Juli 2020

ARIE LASTARIO KUSUMADEWA, MSc. melakukan gugatanbalik atau Gugat Rekonpensi atas penyitaan asset asset dan dokumen yang telahdilakukan oleh penyedidik pada Kejasaan Negeri Jakarta Selatan, dan atas GugatanRekonpensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkaraperdata dalam putusannya Nomor : 196/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 17 September2002 mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi menolak danmenyangkal gugat rekonpensi

LIA dan IMAM ROFTI ; Pengaspalan ...75Pengaspalan jalan dalam Proyek PPIP Desa Kapuran tahun 2008 itu hanyamenghabiskan aspal sebanyak 24 Drum, sehinga masih ada sisa aspal sebanyak 6Drum dan sekarang aspal itu ada disita oleh Kejasaan Negeri Bondowoso ; Proyek PPIP dalam Pengaspalan jalan dan pembutan plengsengan di Desa KapuranKec. Wonosari Kab.

. ;109(contexpatenm2 Hasil Expose Penyidik Kejasaan Tinggi Kalimantan Tengah diKantorPerwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 1 Oktobereae a3 Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor:S8614/PW 16/5/2010 tanggal 29 November 2010 .

DEDE KAMALUDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .Bahwa terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan yaang telah dibacakanoleh Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkannya.Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan denganadanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Proyek PembangunanRuang belajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pacet Kabupaten Cianjurtahun Anggaran 2011.Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kejasaan

Bahwa dengan demikian tidak tepat jika Judex Factimemutuskan bahwa in casu adalah tindak pidana korupsiMerugikan Keuangan Negara karena secara nyatakegiatan penegakan hukum pada Kejasaan NegeriWamena telah terlaksana dengan baik sehinga tidakterdapat kerugian negara;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa unsur a quoterbukti bertentangan dengan fakta persidangan dengan demikian Judex Factitidak menerapkan hukum pembuktian sesuai dengan fakta persidangan;Dalam Amar Putusan Judex