Hal 13 dari 16 halamanMenimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf zonder schuld) ; Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orangyang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yangdiancamkan, pada diri para terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana(criminal responsibility) ; 22222 20 n2 noneMenimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telahdiajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syaratsyarat yang ditentukanoleh undangundang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapatditerima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukankeberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal27 Oktober 2021 Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bsk tersebut karena putusan MajelisHakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan karena straaf

ancamankekerasan terhadap orang lain;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengantuntutan Penuntut Umum yang dalam tuntutannya menyatakan Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaanKesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Zdarurat No. 12 Tahun 1951;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair; Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat 1Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayajo.Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 T:2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyattelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pisebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didperundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan pidana tanpa kesalahan (geen straaf

dakwaanPertama diatas telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam PasalPasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanoleh penuntut unum dalam dakwaan kedua;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalamperundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiadapidana tanpa kesalahan (geen straaf

perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaanSubsidairitas, dimana dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidairitas tidak perlu dipertimbangkan lag;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya halhal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka pidanatersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal mana sesuaidengan asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf

pertimbanganpertimbangan sebagaimana teruraidi atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaanPrimair Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya,sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Penadahan; Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

Wiranta No.31 Bandung, oleh karena barangbukti tersebut milik orang lain, yaitu milik saksi korban maka Majelis memerintahkan agardi kembalikan kepada saksi VIRGIAWAN SUPRATMAN ;11Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pada diri para terdakwa tidakterdapat adanya bukti sebagai alasan pemaaf ( Straaf Uitsluiting Gronden ) yang diaturdidalam pasal 44 s/d pasal 51 KUHP, maka terhadap para terdakwa haruslah dimintapertanggung jawaban atas kesalahannya / perbuatannya sesuai dengan dakwaan PenuntutUmum

meresahkan masyarakat sehingga hal itu kKemudian disampaikan kepenyidik kemudian terdakwa ditindak karena laporan masyarakat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan latar belakang terdakwa tersebut makakiranya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalamamar putusan dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan programpemerintah agar Indonesia bebas narkotika mengingat Indonesia telah dikategorikansebagai darurat narkotika yang perlu disikapi secara bijak melalui straaf

dinyatakan terbukti telah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan dalam perkaraini, Majelis Hakim tidak menemukan dasardasar yang menjadi alasan yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik alasanpembenar atau pun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harusdinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujudpetanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ( azas geen straaf

Pasal 112 ayat (1) Undangundang' RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengankualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amarDUCTUS) jensnessensesee nessa seen ren etnMenimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakimtidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa, olehkarenanya tidak perlu dipertimbangkan lebihMenimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf Zonder schuld) sebagai asaslegalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orangyang melakukan suatu perbuatan

memiliki, menyimpan psikotropikaGolonhan IV telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurutMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 62UndangUndang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, majelis sependapatdengan maiteriil feit yang terbukti dipersidangan akan tetapi mengenai straaf

. : 129/Pid.B/2014/PN.Nnk20Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf zonder schuld);Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yangmelakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan,pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility );Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis

terpenuhisecara sah ;Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh dakwaan kedua JaksaPenuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (asas geen straaf

Kesalahan Terdakwa;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpakesalahan" (geen straaf Zonder schuldy ;Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yangmelakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan,pada diri terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility);Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap bathin dan sifat

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurdi dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan SengajaMengangkut Hasil Hutan Tanpa Disertai Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) ;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalamperundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiadapidana tanpa kesalahan (geen straaf

Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telahterbukti perbuatannya memenuhi unsurunsur dari pasal dakwaanPenuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun2014 Jo UU No.17 Tahun 2016;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbuktimelakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum,maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana danperundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakantiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf

bantuandalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidanapenjara lima tahun atau lebih, sedangkan ancaman pidana maxsimun padaPasal 310 ayat (1) KUHP adalah 9 (Sembilan) bulan, dan pasal tersebut tidaktermasuk dalam beberapa pasal yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat(4) huruf b KUHAP, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubahamar tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan amar ke2 tentang penjatuhanpidana (straaf

Majelis Hakim menilaibahwa unsur memiliki narkotika golongan bukan tanaman telahterpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa dari unsurunsur pasal yang didakwakantersebut maka terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhiunsurunsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitumelanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika; Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan, dikenal adanya asas hukum yangmenyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf

kontra memorie Banding Jaksa Penuntut Umumcukup untuk dikesampingkan ;Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana anak mengenai penjatuhanhukuman tidaklah sama dengan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa,sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang=undang RI Nomor 3 tahun 1977adalah % dari orang dewasa.Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkatBanding,telahsependapat dengan pertimbangan hokum yang dilakukan oleh Hakimtingkat pertama terhadap penerapan pasal yang terbukti maupun straaf