Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili ParaPemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, makaperkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama KabupatenMalang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga peru mempertmbangkan terlebih dahulutentang

yangmenyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctoPasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undanghalaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0997/Pdt.P/2016/PA.Kab.MlgUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan

Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang

Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang

Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Bitg.Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili paraPemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka perkara inmerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;Menimbang bahwa para Pemohon dalam

Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama BangIl;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung

Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang, bahwa Maijelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulutentang keabsahan

Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili paraPemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu

Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulutentang keabsahan

Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkanterlebih dahulu tentang keabsahan

Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah

Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1397/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon

Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulutentang keabsahan

Perkaiwnan semacam ini tentu tidak akan memberikankonstribusi apaapa lagi, dan tidak akan menciptakan suasana kondusif, lebihlebih suasana harmonis dan rukun, karena kedua belah pihak sudah samasama krisis kepercayaan, sudah tidak lagi saling hormat menghormati satusama lainnya, dan bahkan dipersidangan dengan sikap antipati mereka salingsalah menyalahkan, sehingga untuk menghindari halhal yang tidak diinginkankedua belah pihak , tiada ada jalan lain kecuali mengakhiri ikatan perkawinanmereka.Menimbang

Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebin dahulutentang keabsahan

ketentuan pasal dan pasal 33 Undangundang Nomor Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suamiistri itu wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikanbantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.Adapun maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 3 KompilasiHukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkaiwnan

ketentuan pasal 1 danpasal 33 Undangundang Nomor Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami istri itu wajib salingcinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satukepada yang lain, Adapun maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 3Kompilasi Hukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkaiwnan

mengadakanperkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinanperkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu yangdilakukan dengan caracara sebagai berikut : Terdakwa meminta bantuan saksi Mukti Subhan dan saksi Wihartoalias Bejo untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas namaTerdakwa dengan status perkawinan adalah belum kawin/jejaka yangakan dipergunakan untuk kelengkapan persyaratan menikah dengansaksi Rudia Rinawangsih padahal sebelumnya Terdakwa telah memilikiKTP dengan status perkaiwnan

menuntut mutah berupa seperangkat alatshalat, dan oleh Tergugat dalam jawabannya telah bersedia ataumenyanggupi tuntutan Penggugat tersebut, namun sebelumnya MajelisHakim perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata antara Penggugat danTergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 8 (delapan)tahun, dalam artian telah menjalin hubungan sebagai suamiisteri, makasesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkaiwnan

Adapun maksud dan tujuan perkawinanmenurut ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah sejiwa dengan26 dari 35 halaman putusan Nomor 1513/Pdt.G/PAJU.maksud dan tujuan perkaiwnan yang terkandung didalam AlQur'an surat ArRuum ayat 21 yang artinya:S358 pSily dass (gla) btu S508 OoSwl 158 oS ols Dol walle DyesY) O9$8aH Oolgal Dex T BU 99 5 Udall> 55Artinya: Dan diantara tandatanda kekuasaanNYA ialah Dia menciptakanuntukmu isteriister!