Seharusnya yang dipertimbangkan olehmajelis komisioner adalah terkait Legal standing Pemohon dalam artianada atau tidaknya hubungan/ korelasi antara Pemohon dengan informasiyang dimohonkan. Sehingga dapat diketahui adanya akibat hukumataupun akibat terhadap kepentingan Pemohon ketika informasi yangdimohonkan tidak diperoleh oleh Pemohon.

mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 denganmendasarkan pada alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut : 1.Bahwa dalam pertimbangan hukum tentang kedudukan hukum (legalstanding) Pemohon, Majelis Komisioner dalam pertimbangan hukum halaman15 point. 4.14 menyampaikan bahwa legal standing pemohon adalah warganegara Indonesia, seharusnya yang dipertimbangkan terkait legal standingPemohon dalam artian ada atau tidaknya hubungan/korelasi

buktibukti surat dan saksisaksi yang diajukan baik oleh Para Pihakdalam persidangan telah diperiksa dengan teliti oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara in litis dan kemudian dijadikan sebagai dasarpertimbangan dalam putusannya, namun jika ada bukti Surat dan keterangansaksi yang tidak dipertimbangkan, tentunya hal tersebut sahsah sajasepanjang menurut pertimbangan Majelis Hakim bukti tersebut tidak memilikikekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat dan bisa saja bukti tersebuttidak memiliki korelasi

buktibukti Surat dan saksisaksi yang diajukan baik oleh ParaPihak dalam persidangan telah diperiksa dengan teliti oleh MajelisHakim yang memeriksa perkara in /itis dan kemudian dijadikan sebagaidasar pertimbangan dalam putusannya, namun jika ada bukti suratdan keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan, tentunya haltersebut sahsah saja sepanjang menurut pertimbangan Majelis Hakimbukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat danmengikat dan bisa saja bukti tersebut tidak memiliki korelasi

dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukanoleh undangundang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukanmemori banding yang pada pokoknya sbb:Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 158/PDT/2019/PT SMRDALAM POKOK PERKARA:1.Pembanding semula Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri TanjungRedeb Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tnr, karena dalam pertimbangan Majelis Hakimmengatakan tidak ada korelasi

pendukung bahwa telah terjadi perjanjianhibah yang diperjelas dengan adanya sket lahan, karena pada sket terdapatpenjelasan luasan lahan tanah, letak dan luasannya yang dilepas dengan luasantanah yang dihibahkan oleh Terbanding semula Tergugat yang disetujui danditanda tangani oleh Terbanding semula Tergugat dan juga disaksikan MajelisHakim pada waktu sidang setempat (waktu pemeriksaan objek perkara setempat);Pembanding semula Penggugat menolak pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan tdak adanya korelasi

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriTanjung Redeb dalam putusannya sudah sangat tepat karena tidak dapatmendudukkan Tergugat (Terbanding) dalam perkara aquo, sehingga Majelis Hakimberpendapat jikalau terhadap dalildalil bantahan dalam hal hubungan antaraPenggugat dan Tergugat serta bukti bukti surat yang diajukan, tidaklan perludipertimbangkan karena tidak mempunyai korelasi atau hubungan hukum denganesensi dari gugatan Penggugat (Pembanding) sehinggah halhal tersebut

Banding dapatmenyetujui Karena sudah tepat dan benar, untuk itu pertimbangan tersebut diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam tingkat banding, sehingga olehkarenanya eksepsi ini dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;Dalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa seperti tersebut dalam pertimbangan hukum putusanPengadilan Negeri Tanjung Redeb perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tnr tanggal 22Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan: bahwa antara Penggugat danTergugat tidak ada korelasi

sesuai denganpasal 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diadakan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, dan pasal 56 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yaitu hakim harusmenggali hukum yang hidup dalam masyarakat yang disebut Living Law makaperubahan nama tersebut adalah sahsah saja;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwahukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut, maka majelis hakimberpendapat perubahan nama masih ada korelasi

menyalahi/melanggarkompeten/kewenangan relatif yaitu Gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta, maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapatditerima.Bahwa Gugatan Penggugat secara format Gugatan dalam Hukum AcaraPerdata adalah salah mutlak, keliru dan tidak tepat, dikarenakan GugatanPenggugat tidak urut/runtut, teratur, tidak sistematis, tidak terpenuhi dalammenjabarkan kronologis peristiwa hukum sebagai dalildalil Gugatan pada alurcerita yang benar dan tepat serta tidak adanya korelasi

penjualan barangbarang toko Mayar (obyeksengketa tersendiri), berarti dalam Perkara Aquo ada 2 Obyek Sengketayang dipermasalahkan oleh Penggugat.Bahwa Penggugat salah dan keliru karena pada petitum 4 GugatanPenggugat menyatakan Tergugat menguasai tanah sengketa adalahmelawan hukum, padahal pada kenyataannya/fakta hukum Tergugattidak menempati, menguasai tanah pekarangan tersebut dan dalamposita Gugatan Penggugat tidak mendalilkan Tergugat menempaiti,menguasai tanah pekarangan tersebut, kemudian tanpa korelasi

Kenyataan inimembuktikan kalau gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas;Menimbang, bahwa untuk memperjelas pembuktian dari eksepsi pihak tergugat tersebutmaka tentunya memiliki korelasi (connnexiteit) yang linier dan tersistimatis dengan fakta riil yangmengemuka dan nyata terhadap tanah sebagai objek perkara, namun pengungkapan akan faktayang demikian tidaklah serta merta secara substantive memasuki penilaian dan pembuktian dalamsengketa pokok perkara karena hal ini hanya semata memberikan

Menimbang, bahwa untuk itu adalah wajar dan patut bila untuk membuktikan kebenarandari eksepsi tergugat tersebut tentunya Majelis Hakim akan melihat secara teliti dan cermat darikesesuaian antara dalil dalam surat gugatan dengan fakta riil yang terlihat pada objek perkarasehingga bisa memberikan pengertian dan kejelasan terhadap formalitas gugatan baik yang terkaitdengan pihakpihak yang bersengketa maupun penguasaan riil dari objek perkara dimaksud;Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang demikian maka korelasi

nilai limit lelang, dan apalagi para pemilik Objek Sengketakeberatan atas pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh Tergugat,sedemikian rupa sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum yangmemenuhi unsurunsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: Tiapperbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikerugian tersebut.Bahwa perbuatan Tergugat melakukan rencana pelelangan atas ObjekSengketa, mempunyai korelasi

apalagipara pemilik Objek Sengketa keberatan atas pelaksanaan lelang yang akandilaksanakan oleh Tergugat/Terbanding, sedemikian rupa sehinggamerupakan Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi unsurunsurdalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi :Tiap perbuatanmelanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itumengganti kerugian tersebutBahwa perbuatan Tergugat / Terbanding melakukan rencana pelelanganatas Objek Sengketa, mempunyai korelasi

berikut ;Artinya: Pembuktian bagi Penggugat/ Pemohon, sumpah bagi Tergugat/ Termohon(yang ingkar) ;Menimbang, bahwa didalam pembuktian, Pemohon dipersidangan telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah didengar keterangannyadibawah sumpah masing masing bernama, SAKSI I dan SAKSI I;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diterangkan kedua saksitersebut diatas, setelah isinya dipelajari dan diteliti dengan seksama, kemudiandihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata terdapat korelasi

No. 26/Pdt.G/2013/PA.TTE.hukum dari perceraian (cerai talak) itu sendiri, tidak termasuk untuk perkaraperkaralainnya yang tidak ada korelasi secara langsung dengan perceraian (cerai talak)tersebut ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau, nafkah Iddahdan uang mutah, karena gugatan balik (rekonpensi) Penggugat sesuai denganketentuan Pasal 66 Ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor

telah berusaha mencari tahutentang keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama telah salingbersesuaian dengan keterangan saksi kedua di mana saksi pertama tahusendiri kepergian Tergugat ke kampungnya di Jawa secara baikbaiknamun tidak pernah kembali lagi, sedangkan saksi kedua mengetahuisendiri bahwa Penggugat telah menderita semenjak ditinggalkan olehTergugat, maka antara melihat penderitaan Penggugat dengan usahapencarian yang tidak berhasil, telah terdapat korelasi

keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak pernah rukun,adalahdisebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkahkepada Penggugat, dan Tergugat telah mengembalikan Penggugatkepada orang tuanya, kemudian pada bulan Juni 2012, Penggugat danTergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang.Menimbang, bahwa saksisaksi tersebut adalah keluarga ataukerabat Penggugat yang keterangannya telah berdasarkan ataspengetahuannya sendiri, kemudian antara satu) dengan yanglainnyamempunyai korelasi

sesuai dengan pasal 2 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diadakan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 56 Undangundang Nomor 7 tahun1989, yaitu hakim harus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat yang disebutLiving Law maka perubahan nama tersebut adalah sahsah saja;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwa hukumperkawinan sebagaimana dalam bukti P.3 tersebut maka majelis hakim berpendapatperubahan nama masih ada korelasi

Dengan demikian,dalam konteks unsurunsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antarasikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obatyang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesisyang dapat menyebabkan penurunan atau perobahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat dan dapat menimbulkanketergantungan yang dikatakan

Dengan demikian,dalam konteks unsurunsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antarasikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yangberasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapatmenyebabkan penurunan atau perobahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri dan dapat dan dapat menimbulkan ketergantungan yangdikatakan

No. 1362 /Pid.Sus/ 2016/PN.LbpPBdalam konteks unsurunsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antarasikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yangberasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapatmenyebabkan penurunan atau perobahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri dan dapat dan dapat menimbulkan ketergantungan

Indah Kiat Pulp & Paper,sementara Tergugat Konvensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai karyawan dariTergugat Konvensi yang berdasarkan bukti yang sah telah melanggar PerjanjianKerja Bersama (PKB) PT.Indah Kiat Pulp & Paper Perawang Bab X, Pasal 51,sehingga hal ini tidak ada korelasi antara Penggugat Konvensi sebagai pengurus SP/SB dengan sebab musabab Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PenggugatKonvensi oleh Tergugat Konvensi, oleh karena

Tergugat Konvensi tidak mengenal secara pasti Penggugat Konvensi, karenakedudukan hukum Penggugat Konvensi tidak jelas serta tidak adanya uraiankejadian yang menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi denganTergugat Konvensi;Bahwa dasar gugatan, dalildalil gugatan serta tuntutan yang diajukan olehPenggugat Konvensi tidak jelas dan mengadaada sehingga tuntutan yang diajukanoleh Penggugat Konvensi sangat mengambang dan kabur (obscuur libels) sertaTergugat Konvensi tidak menemukan adanya korelasi

Terdakwa tidak ada membuat surat pernyataan damai dengan SaksiKorban Alfonsius Nyoman Als Kostan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (ade charge);Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN SgtMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1(satu ) Buah Parang Dengan Panjang 40 Cm, Ujung Runcing Dan GagangTerbuat Dari Kayu;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dantelah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi

Dikarenakan kedudukan unsur Barangsiapa sebagai subyekhukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yangsangat penting dan menentukan dalam hubunganya terhadap terjadinya suatutindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader)dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkinada tindak pidana (no actor no crime actions);Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsurparangsiapa sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat

benang merah ini berkesesuaian pula denganpertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.137/Pdt.G/1998/PN.Sgr (bukti surat T.3) ;Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan jika ia adalah satu satunya ahliwaris dari Ni Nengah Gunasih dan disisi lain, Tergugat mendalilkan bahwa ianyalah ahli waris Ni Nengah Gunasih karena orangtua Tergugat menikah denganNi Nengah Gunasih;Menimbang bahwa selanjutnya apakah permasalahan saling klaim sebagaiahli waris Ni Nengah Gunasih tersebut mempunyai korelasi

.2127K/Pdt/1990 yang walau buktibukti surattersebut berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya oleh Tergugat akantetapi buktibukti surat tersebut dibenarkan oleh Penggugat atas hal ini30selanjutnya Majelis Hakim menyatakan buktibukti surat tersebut dapatdipergunakan sebagai alat bukti ;e Bahwa buktibukti surat tersebut menerangkan jika antara Ni NengahGunasih kawin dengan Pan Nika dengan tanpa penjelasan lebih lanjutmelalui pertimbangan hukumnya kapan perkawinan tersebutdilangsungkan serta adalah korelasi

Putusan PengadilanTinggi Denpasar No.168/Pdt/1989/PT.Dps dan bukti surat bertanda T.5 berupaFotokopi Putusan MARI No.2127K/Pdt/1990, ternyata dari buktibukti tersebuttidak ada satupun pertimbangan kapan perkawinan dilangsungkan danselanjutnya harapan Majelis Hakim mendapatkan keterangan ini adalah dariketerangan para saksi yang diajukan Tergugat, celakanya pula para saksi yangdiajukan Tergugat justru menyatakan tidak tahu menahu hal ikhwal adanyaperkawinan Ni Nengah Gunasih dan Pan Nika sehingga korelasi

Oleh karenanya apabila ada unsur kesengajaanTerdakwa menjatuhkan kasur springbed tersebut agar menimpa QuinaLarisa Ramadhani, sehingga seandainya kasur tersebut sengajadijatunkan oleh Terdakwa dari sandaran di dinding, sudah barang tentuakan menimpa diri Terdakwa terlebin dahulu, sedangkan berdasarkanfakta di persidangan ternyata hanya Quina Larisa Ramadhani yangtertimpa kasur spring bed tersebut;Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum tersebut, dengan demikianterdapat korelasi antara penyebab

menyatakan bahwa barang yang ada pada dirinya adalah untukPEMOHON KASASI/TERDAKWA, tidak ada bukti lain, saksi lain,ataupun petunjuk lain yang memperkuat keterangan saksi IswadiChandra.Tentunya sebagai penegak hukum kita menyadari dan memahamiadalah sebuah strategi ataupun suatu kepentingan (Conflict interest)saksi Iswadi Chandra yang juga seorang Terdakwa untukmemeringankan dirinya, dari dakwaan memiliki dan mengedarkanNarkotika.Sehingga sudah seharusnya Judex Facti memperhatikan denganseksama tentang korelasi

Judex Facti Tingkat Pertama Telah Memutus Perkara DenganTidak Mempertimbangkan Keseluruhan KeteranganKeteranganSaksi Dan Alat Bukti serta korelasi alat bukti dan saksi YangDiberikan Di Dalam Persidangan.Bahwa poin di atas cukup membuktikan bahwa Putusan pada tingkatpertama di Pengadilan Negeri Jakarta TIMUR telah cacat secara hukumkarena banyak fakta persidangan (termasuk korelasi barang bukti) tidakdijadikan sebagai aspek pertimbangan hukum sebagai acuan dalammemutus perkara pidana, begitu juga

Judex Facti Tingkat Banding Tidak mengkoreksi kesalahan JudexFacti Tingkat Pertama yang Telah Memutus Perkara Dengan TidakMempertimbangkan KeteranganKeterangan Saksi Dan Alat BuktiSerta Korelasi Alat Bukti Dan Saksi Yang Diberikan Di DalamPersidanganBahwa tidak ada satupun keterangan saksi dan alat bukti lainnya yangsecara tegas menggambarkan bahwa PEMOHON KASASI/dahuluTERDAKWA turut serta dalam perencanaan ataupun permufakatantransaksi atau narkotika.Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan

sesuai dengan pasal 2 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diadakan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 56 Undangundang Nomor 7 tahun1989, yaitu hakim harus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat yang disebutLiving Law maka perubahan nama tersebut adalah sahsah saja;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwa hukumperkawinan sebagaimana dalam bukti P.3 tersebut maka majelis hakimberpendapat perubahan nama masih ada korelasi

Berita Acara Sidang, maka untukmempersingkat uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis menunjuk BeritaAcara Sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapanini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terural dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahannama sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis diubahdengan nama , Majelis Hakim berpendapat perubahan nama tersebut masihada korelasi