meminta untuk mengecek uang tersebut keBank dan pada tanggal 30 Agustus 2013 terdakwa mendapat kabar darisaksi Marianda Jumali Absti alias Ary J Absti memberitahukan padaterdakwa bahwa uang tersebut telah masuk ke rekning CV Mecom Stardan diambil pada tanggal 3 September 2013 tetapi sebelumnya terdakwabertemu saksi Marianda Jumali Absti alias Ary J Absti untukmenginformasikan jumlah uang yang masuk yang telah dikurs kan kerupiah menjadi Rp. 738.793.800. dan juga untuk membahas fee karenaterjadi prubahan

Bahwa tentu Penggugat tidak bermaksud mengenyampingkanketentuan dari Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang Prubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tapi sebuah keputusasaan dari Penggugat atas keberlangsungan rumah tangga Penggugatdan Tergugat yang semakin dilanda pertengkaran dan memangmengarah pada perpecahan, dan Penggugat sangat meyakini bahwaTergugat merasakan hal yang sama seperti apa yang Penggugatrasakan, tentunya jika Tergugat jujur dan tanpa ada unsur kebenciandan/ataupun

diizinkan menemui anak,namun tidak jadi menemuinya; Bahwa sekarang tidak bisa lagi ketemu anak karena alasan covit; Bahwa Penggugat melalui pengacara sudah menyampaikan somasiHim 28 dari 39 hlm Putusan No. 296/Pdt.G/2021/PA.Smdsebanyak 2 (dua) kali, namun tidak ada tanggapan dari tergugat; Bahwa terakhir penggugat bertemu anak setelah /sesudah lebaranIdul fitri 2021namun tidak dibolehkan untuk dibawa tinggal bersamapenggugat; Bahwa anak yang bernama ANAK I setelah tinggal bersamapenggugat ada mengalami prubahan

KEBERATAN:Bahwa selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I, Il dan Tergugat Ill, dapatmengajukan keberatan dan menolak terhadap prubahan gugatan (Renvoiatau Perbaikan Gugatan) yang dilakukan oleh Penggugat principal dalamperkara ini.

tanggal 31 Desember Tidaktermasuk Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakanmelalui Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UndangUndang Nomor :5 tahun 1986 Jo UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo UndangUndangNomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 2 huruf edan perkara aquo jelas melanggar kompetensi absolut; EKSEPSI ABSCUURLIBEL Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang No : 51 Tahun 2009tentang Prubahan

unit.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD KabupatenLampung Timur Nomor : 29/445/11049/RSUDS/SK/HI/2010 tanggal 09Maret 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada RumahSakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran2010 dan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit UmumDaerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur Nomor : 29/445/11003/10/RSUDS/SK/IN/2010 tanggal 30 Maret 2010 Tentang Prubahan

unit.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD KabupatenLampung Timu Nomor : 29/445/11049/RSUDS/SK/III/2010 tanggal 09Maret 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada RumahSakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran2010 dan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit UmumDaerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur Nomor : 29/445/11003/10/RSUDS/SK/IN/2010 tanggal 30 Maret 2010 Tentang Prubahan

oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan UndangUndang No. 4 Tahun 2004, UndangUndang No.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan prubahan

Semarang, tanggal 22012011, Penggugatbukanlah sebagai Pemegang Saham PT Sealjet Indonesia;Bahwa menurut Akta Nomor 9, Notaris Anna Kurniawati, SH.Semarang, tanggal 22012011 aquo mengenai Prubahan AnggaranDasar Perseroan PT. Sealjet Indonesia diatur dalam Pasal 20 tegasberbunyi sebagai berikut :Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggarandasar ini, akan diputu dalam RUPS;Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannyasebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa ;1.

Dan Mahkamah Agung juga menegaskankebolehaan prubahan gugatan tersebut dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas DanAdministrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007,yang diatur : bahwa perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelumTergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, makaperubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta di persidangan,perubahan permohonan tersebut diajukan oleh pemohon

di Bogor.beralamat di Ruko V Point, JlRaya Padjadjaran No.1.Blok ZPZQ adalah Badan HukumPerseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia,sesuai dengan Berita Acara Akta Pendirian No.11 tanggal 11 Juli2007 beserta perubahannya sesuai Salinan Akta No.58 tanggal 18Januari 2008,yang telah mendapat pengesahan berdasarkanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No. .AHU14520.AH.01.01 Tahun 2008 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 25 Maret 2008dengan prubahan

KEBERATAN; Bahwa selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I, Il dan Tergugat Ill, dapatmengajukan keberatan dan menolak terhadap prubahan gugatan (Renvoi atauPerbaikan Gugatan) yang dilakukan oleh Penggugat principal dalam perkara ini.Karena setelah dicermati ternyata materi perubahan itu tidak bersifat redaksionalnamun sudah menyangkut posita dan petitum gugatan, sehingga sudahtermasuk dalam pokok perkara , yang mana sangat merugikan dan mempersulitpara Tergugat dalam mempertahankan hak hukumnya; Perbaikan

Pasal 43 ayat (1)Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Prubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64ayat (1) KUHP serta dianggap pula telah tercantum dalam putusan di tingkatbanding;Halaman 40 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT DKIMenimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama

.,14Tahun 2017 tentang Prubahan Tata cara pembagian dan penetapan rincianDana Desa Tahun 2017, penggunaan dana desa terdapat dalam Pasal 1 1yaitu :a) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan danpemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat desa, peningkatan kwalitas hidup menuasia sertapenanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana Kelijapemerintahan Desa (RKPDesa) ;b) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacupada

penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, berdasarkanPeraturan Bupati Subang No.11 Tahun 2017 tentang Tata Cara pembagian danpenetapan rincian dana desa Tahun 2017 ;Bahwa sumber anggaran Dana Desa dari APBN ;Bahwa penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati Subang Nomor11 Tahun 2017 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana DesaTahun 2017 dan telah dirubah dalam Peraturan Bupati Subang No.,14 Tahun2017 tentang Prubahan

penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, berdasarkanPeraturan Bupati Subang No.11 Tahun 2017 tentang Tata Cara pembagian danpenetapan rincian dana desa Tahun 2017;Bahwa sumber anggaran Dana Desa dari APBN;Bahwa penggunaan Dana Desa diatur dalam peraturan Bupati Subang Nomor11 Tahun 2017 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana DesaTahun 2017 dan telah dirubah dalam Peraturan Bupati Subang No.,14 Tahun2017 tentang Prubahan

berdasarkanketerangan saksisaksi Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa keterangansaksisaksi tersebut hanya menemani Penggugat Rekonpensi untuk mengambil buktitransfer uang, sedangkan keterangan saksi ketiga (orang tua Penggugat Rekonpensi)tidak dapat diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tidak terbuktidan Majelis Hakim menyatakan harus ditolak ;Dalam Konpensi dan RekonpensiMenimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf(a) Undangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang prubahan

yang ternyata oleh pengakuan Tergugat sendiri telah bersertipikatPutusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PAKjn hal 38 dari 61 hal.SALINANg.Bahwa pun dipandang sebagai sengketa hak milik maka denganadanya ditetapkannya UU No. 3/2006 tentang Prubahan UUNo.7/1989.

., M.H dalam perkaraNo.342/Pdt.G/2019/PN.Cbi, diberi tanda T1 a;: Fotokopi Prubahan Gugatan Wanprestasi tanggal 26 November 2019 yangdiajukan oleh Hartawati, SH dan Aswar, S.H., M.H dalam perkaraNo.342/Pdt.G/2019/PN.Cbi, diberi tanda T1 b;Fotokopi Print out pendaftaran Perkara ( eFilling )/ ECourt padaPengadilan Negeri Cibinong, diberi tanda T1 c;Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 342/Padt.G/2019/PN Cbi10.11.12.13.Fotokopi Print out system informasi Penelusuran Perkara pada PengadilanNegeri

Kegiatan Swakelola Pada Suku DinasPekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara TA 20132014 DISITA DARI LAELA SAROYA Tanggal 22 Maret 2017 129 Perda Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013tentang APBD Tahun Anggaran 2013 130 Peraturan Gubernur DKI Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 25Februari 2013 tentang Penjabaran APBD TA 2013 131 Perda Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 132 Peraturan Gubernur DKI Nomor 119 Tahun 2013 tanggal 24Oktober 2013 tentang Penjabaran Prubahan

Kegiatan Swakelola Pada Suku DinasPekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara TA 20132014 DISITA DARI LAELA SAROYA Tanggal 22 Maret 2017 129 Perda Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013tentang APBD Tahun Anggaran 2013130 Peraturan Gubernur DKI Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 25Februari 2013 tentang Penjabaran APBD TA 2013131 Perda Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013132 Peraturan Gubernur DKI Nomor 119 Tahun 2013 tanggal 24Oktober 2013 tentang Penjabaran Prubahan

Peraturan Gubernur DKI Nomor 119 Tahun 2013 tanggal 24Oktober 2013 tentang Penjabaran Prubahan APBD TA 2013 133. MDPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor :316/DPA/2013 Tahun Anggaran 2013 134. Laporan Harian Cahs Register Pengembalian Ke Kas DaerahSisa Anggaran Swakelola Tata Air Jakarta Utara Tahun 2013 135. Perda Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang APBDTahun Anggaran 2014 136.

Kegiatan Swakelola Pada Suku DinasPekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara TA 20132014 DISITA DARI LAELA SAROYA Tanggal 22 Maret 2017 129.Perda Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013tentang APBD Tahun Anggaran 2013 130.Peraturan Gubernur DKI Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 25Februari 2013 tentang Penjabaran APBD TA 2013 131.Perda Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 132.Peraturan Gubernur DKI Nomor 119 Tahun 2013 tanggal24 Oktober 2013 tentang Penjabaran Prubahan

AHU-AH-01.03-0284588 Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020;

lokasinya berada dalampemukiman penduduk yang sangat padat (penduduk Lingkungan KampungBaru 239 KK atau 717 Jiwa) disamping itu pula adanya Ketentuan kriteriagangguan yang kemungkinan muncul akibat kegiatan usaha tersebut sesuaiketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok TimurNomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan Yo.Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan IzinGangguan di Daerah yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 22Tahun 2016 Tentang Prubahan

Int. 3Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 11 tanggal 15 januari2010 yang dibuat oleh dan dihadapan EDDY SOEBIANTO, S.H.Notaris di Sidoarjo,, (fotocopy sesuai dengan aslinya); Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU07001.AH01.02.Tahun 2010 tentangPersetujuan Akta Prubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 10Pebruari 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya);Akta Berita Acara Nomor 25, tanggal 11 September yang dibuatoleh dan dihadapan H.