Ditemukan 3328 data
76 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.SUNARYO, SH.MH. NIP. 040044338Hal. 91 dari 91 hal. Put. No. 04PK/PID.SUS/2010
Terbanding/Tergugat I : PT. ASURANSI WAHANA TATA
Terbanding/Tergugat II : PT. WILLIS INDONESIA
183 — 128
Harifin A Tumpa, S.H. dalambukunya yang berjudul Menguak Roh Keadilan Dalam Putusan HakimPerdata, Penerbit CV Tanjung Agung, Jakarta, 2012, halaman 98,menyatakan hal sebagai berikut:DISAYANGKAN DALAM PRAKTEKNYA SERING DITEMUKANPERMINTAAN UANG PAKSA TANPA MENGHIRAUKAN PERATURANTERKAIT PENGENAANNYA.
84 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A Tumpa, S.H., M.H., Andar Purba, S.H.,Prof. Dr. Valerine J.L.
133 — 34
Kemudian dari hubungan hukum tersebut, Penggugat telahmenyerahkan sejumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikt HakMilik kepada Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atassedangkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukanpembayaran ~~ setelah ditandatanganinya PPJB tersebut danmenandatangani Akta Jual Beli Tanah tersebut;Menimbang, bahwa menurut Harifin A.
1793 — 2145 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin Tumpa, S.H., MH.Sedangkan dalam perkara No. 84/PENINJAUAN KEMBALI/Pid/2006 dimanaMahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan olehJAKSA PENUNTUT UMUM, susunan Majelis Hakim yang memutus perkaratersebut adalah sebagai berikut : Ketua : Iskandar Kamil, S.H. Anggota : Djoko Sarwoko, S.H., M.H. Anggota : M.
33 — 41
Di mana Menurut Harifin Tumpa dalam bukunya yang berjudulMemahami Eksistensi Uang Paksa (dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia. Uang paksa (dwangsom) adalah hukuman yangdijatunkan oleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaransejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. UangPaksa (dwangsom) tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang.
83 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH.Untuk Salinan:Mahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Perdata,MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.Nip. 040030169Hal. 72 dari 72 hal.Put.No. 1055 K/Pdt/2003
225 — 102
Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.,Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yangdiberikan pada pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harusmembuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
MUSTOFA ANSORI
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Yogyakarta
3.BAIEDAWI
99 — 10
Harifin A.Tumpa, SH. MH dalam acara Penutupan Rakerda Pengadilan TinggiSumut tanggal 30 Nopember 2012, uang paksa (dwangsom) merupakanupaya paksa tidak langsung yang bertujuan untuk memaksa secarapsychis kepada terhukum agar bersedia melaksanakan isi putusanhakim;Uang paksa (dwangsom) tersebut hanya dapat dikenakan dalam halterhukum dihukum untuk melakukan suatu perbuatan.
1586 — 2700 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 152 PK/Pid/2010penegakan hukum;Selaras dengan hal tersebut Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Harifin A.
40 — 9
HARIFIN A.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU TAMAN HARAPAN INDAH
Terbanding/Tergugat II : CV. SURYA MAS ABADI
52 — 20
Put No. 163/Pdt/2020/PT.DKIHal ini ditegaskan oleh Harifin A.
96 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alat bukti yang mendukung kenyataanini adalah bukti surat P.2, P.15, P.16, P.24, P.42, P.43, P.44, T,IL11,T.ML15, =T.IL16, T.ILIV/PR 08, T.IILM /PR09, serta keterangan saksiRobi Rubin, Sjamsul Harifin, Widodo, Ir. Hadi Purnomo, Wajan Kardiasedan Jamiat Readi. Buktibukti tersebut diatas tidak pernahdipertimbangkan oleh Hakim banding.b.
92 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. yang dimaksuddengan dwangsom adalah uang hukuman bagi seorang Tergugatkarena menimbulkan kerugian bagi orang lain yang ditetapbkan dalamputusan Hakim, yang diserahkan kepada Penggugat selaku pihakyang dirugikan;Bahwa karena Para Tergugat dan Tergugat II telah terbukti melakukanperbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagiPenggugat, dan untuk menjamin agar Para Tergugat melaksanakan suatuHalaman 34 dari 65 hal.
648 — 1537
Harifin A.Tumpa, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba,SH.MS dan DR. H.
240 — 107
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. sebagaiKetua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA, dan Prof. Dr.H.
39 — 10
Harifin A. Tumpa,SH., MH dalam Komentar & Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika halaman 257 berarti bahwa harus ada maksud terhadap barangtertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yangnilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima yangberarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.
123 — 45
Oktober 2020 dengan menolak permohonan sita, bahwa di dalam gugatanPenggugat tidak ditemukan adanya indikasi tidak baik dari Tergugat Intervensiatau Tergugat II Intervensi untuk memindahkan atau menghilangkan objekperkara, maka oleh karena itu) Majelis Hakim menolak sita jaminan(Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat dan yang seharusnyadimohon adalah sita marital;Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan uang paksa (dwangsom)Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Harifin
207 — 60
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. sebagaiKetua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA, dan Prof. Dr.H.
134 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin Tumpa, SH., MH. Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH., MH. , Prof.Rehngena Purba, SH,. MS. Prof. Dr. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2008 oleh Prof.Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH sebagai Ketua Majelis dan oleh Prof. Dr. H.Kaimuddin Salle, SH., MH. Prof. Rehngena Purba, SH., MS. , Prof. Dr. AbdulManan, SH., S.IP., dan H.