Ditemukan 3979 data
181 — 131
Kepolisian.Bahwa saksi Husna memiliki SKT dengan luas 50 x 150 M2 atas sebagianobjek tanah Terdakwa pada bagian Timur, dan pada bulan Mei 2013 saksiHusna telah memagari tanah tersebut, dimana tanah seluas 50 x 150 M2berada di atas tanah Terdakwa yang luasnya 16.671 M2.Bahwa saat pengukuran untuk penerbitan sertifikat atas tanah Terdakwa, tidakada saksisaksi batas atau pihak pemerintah setempat yang hadir, sehinggapenentuan batas ditunjukkan langsung oleh Terdakwa, dan hal ini menurutTerdakwa tidak melangar
Haryo Nugroho, S.H
Terdakwa:
DAFIT HARIS WITULAR Bin HARIS WITULAR
60 — 28
Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;Atau:Kedua: Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Atau:Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif,maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan dakwaankedua dari Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan kedua melangar
60 — 22
Unsur melangar tindak pidana ekonomi.
56 — 9
Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang membangun rumahmiliknya dan menimbulkan kerusakan yang parah pada rumah Penggugatmerupakan perbuatan melangar hukum dengan segala akibat hukumnya ;ay Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugisecara material kepada Penggugat atas kerusakan yang ditimbulkan sebagaiakibat pembangunan rumah milik Tergugat, ganti rugi mana digunakanuntuk memulihkan kondisi rumah Penggugat sehingga layak huni sebesarRp.199.928.000, (seratus sembilan puluh sembilan
73 — 13
Dari uraian tersebut, jelas sekali bahwa Jaksa Penuntut Umum belumdan/atau tidak sama sekali menguraikan unsurunsur yang dimaksud.Sehingga penyusunan Surat Dakwaan itu sendiri selain MELANGAR Pasal143 ayat (2) KUHAP, pula MELANGGAR Surat Edaran Jaksa AgungRepublik Indonesia Nomor : SE004/J.A/1 1/ 1993 tanggal 16 November 1993tentang Pembuatan Surat Dakwaan serta Petunjuk Tehnis Pembuatan Surat16Dakwaan Nomor B607/E/11/1993, tanggal 22 November 1993, yangmenegaskan bahwa penyusunan Surat Dakwaan harus
76 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cangkuang Kulon, sehingga pertimbanganJudex Facti yang demikian telah melanggar serta bertentangan denganhukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti yang menyatakan ParaTermohon Kasasi merupakan (quod non, hal mana ditolak) pemilik tanahSertipikat Hak Milik Nomor 21/Cangkuang Kulon dan Sertipikat Hak MilikNomor 46/Cangkuang Kulon berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 455/2002dan Akita Jual Beli Nomor 462/2002 adalah pertimbangan yang salahmenerapkan atau melangar
SYAFRIDA
Terdakwa:
HASBI PUTRA HARUN Als HASBI Bin HARUN
26 — 19
PDM46/PLW/02/2019 tanggal 04 Maret 2019adalah benar identitas dirinya Terdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaansehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampumembedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampuuntuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelahdipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Melangar
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
MUHAMAD TAMRIN bin RUSLAN
13 — 14
Sdwshabushabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sampleserbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan NarkotikaBukan Tanaman jenis Shabushabu) karena mengandung = zatmethamphetamine;Bahwa ahli menerangkan obat tersebut biasa digunakan dalam duniakesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebasdan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatanmaka orang tersebut diduga telah melangar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
NOVI ALESYA Anak dari HASAN alm
59 — 26
POMSamarinda dapat diketahui bahwa sample yang di kirim oleh Polres KutaiBarat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalamGolongan Narkotika bukan tanaman jenis Shabushabu karenamengandung ZAT METHAMPHETAMINE. bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danobat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , dan apa bilaada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau Hak,resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orangtersebut telah melangar
Drs. Gatot Suparno, S.H.,M.H.
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
139 — 5
melanggar Asas BertindakCermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan poko perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganHalaman 16 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL2H28.29.perbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga olehkarenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan DirektoriPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
245 — 116
+Total KErugian haeeececseeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeaeeeeeeneeaes IDR. 1,625.377.080.00.Atas Penilai Kerugian Asuransi tersebut diatas jelas dan nyata bahwa kalaupun adakerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.625.377.080.00. bukanseperti apa yang didalilkan oleh Penggugat (Rp. 2.400.000,000,00), terlebihPenggugat telah melangar Warranty Vessel Class and Class Maintenance yangdiatur didalam polis sehingga Laporan Akhir dari Adjuster (Penilai KerugianAsuransi) PT.
168 — 43
Selain itu Moh Suyatin dan para terdakwamelakukan perbuatan yang berupa gangguan ataskenikmatan hak milik seseorang berupa mengeluarkanbarangbarang milik Murtadho/Sumiyati dan menggantikunci rumah merupakan perbuatan melangar hukum yangbertentangan dengan melenggar hak subyektif oranglain dan melanggar norma kepatutan meskipun secaraformil telah terjadi jual beli antara Murtadho/Sumiyati dengan Moh Suyatin;Bahwa, hak subyekif adalah menunjuk suatu hak yangdiberikan oleh hukum kepada seseorang secara
SIANE F MATULESSY, SH
Terdakwa:
CARP YVONNE BEATRICE
182 — 76
didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif Pertama yaitu pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan PerbuatanTerdakwa telah melangar
107 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu dalam petitum dalampokok perkara Point 3 Pelawan juga menuntut Pengadilan agarmenyatakan bahwa Terlawan telah melakukan perbuatan ingkarjanji (wanprestasi);Bahwa selanjutnya dalam posita Pelawan point 12 halaman 4,Pelawan mendalilkan bahwa perbuatan Para Terlawan , II dan Illtelah melangar hukum (onrechmatigedaaa), yang jika diteliti lebihjauh ternyata tidak ada satupun fundamentum petendi yangmeneranqkan sebab/dasar hukum yang mendukuna daill tersebut;Bahwa sehingga dalildalil gugatan
329 — 43
awalnya harus membuat permohonan ijinpada Pihak Kepala Balai Besar KSDA NTT yang selanjutnya jika daripihak Kepala Balai Besar KSDA NTT telah mengeluarkan ijinnya barulahkegiatan dapat dilakukan sesuai dengan permintaan / permohonan jijinkegiatannya masingmasing ;Bahwa jika ada kegiatan lain yang tidak termasuk dalam kegiatan yangdisebutkan di atas seperti menebang pohon di dalam kawasan tersebuttanpa ada ijin dari pihak Kepala Balai Besar KSDA NTT adalah tindakanyang tidak benar karena hal itu melangar
63 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibagikan kepada karyawan dan Surat Pernyataan padahalaman pertama wajib disimpan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai buktisurat bahwa Penggugat Rekonvensi telah menerima buku Perjanjian KerjaBersama (PKB);Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam menyusun Perjanjian Kerja Bersama(PKB) periode 20142015 telah mengabaikan adanya putusan MahkamahKonstitusi dalam perkara nomor 012/PUU1I/2003 tanggal 28 Oktober 2004;Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 20142015 melanggaraturan hukum yang lebih tinggi yaitu telah melangar
PT. INDOMARCO PRISMATAMA
Tergugat:
SURFIFAL YADI
54 — 324
Memberikan keterangan palsu atas ketidakhadiran yang bersangkutan(melangar Pasal 10 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 18b Peraturan PerusahaanPT Indomarco Prismatama).d. Kembali mengulangi kesalahan yang sama walaupun sudah berlulangkali diperingatkan bahkan membuat kesalahan setelah mendapatkanSurat Peringatan ke Ill (melanggar Pasal 16 ayat 2 Jo. Pasal 9 ayat 4Peraturan Perusahaan PT. Indomarco Prismatama) ;4.
ANDY SUNARTEJO, S.H
Terdakwa:
AKHIRUDIN GULTOM bin AMINUDIN GULTOM alm
366 — 7
Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini tidakdiperbolehkan atau melangar undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
63 — 8
pertimbangan hukumtersebut diatas,maka Majelis berkesimpulan bahwa sub unsur sebagai pembelitelah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhidalam perbuatan para terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, yaitu melangar
102 — 19
Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan yangberkesesuaian dengan faktafakta di persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umumberbentuk Subsidaritas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebihdahulu, apabila dakwaan primair terbukti dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan danapabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa anak didakwa dengan Dakwaan Primair yaitu melangar