Ditemukan 3979 data
53 — 21
Sedangkan PerbuatanTergugat Il ikut menikmati hasil perobuatan Penggugat, bukanlahperbuatan melangar Hukum (Onrechtmatigedaad). Oleh karena itumenurut hemat kami Tergugat Il tidak memiliki kapasitas untuk ditariksebagai Tergugat Il dalam Perkara ini.112. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) a.
75 — 32
terlibat tindak pidana dan belum pernah dijatuhipidana sebelumnya;e Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwaserta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahbenar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:Dakwaan Primair : Melangar
99 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung YangTerhormat untuk menyatakan pertimbangan hukum Judex Facti dalam hal ini adalahtidak tepat dan Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melangar peraturanyang berlaku serta membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri perkaraini dengan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;Pemohon Kasasi Telah Melaksanakan Semua AspekAspek Yang DiperlukanDalam Penilaian Yaitu Aspek Keuangan, Aspek Nasabah, Aspek Proses
109 — 61
+Total Kervgiati = is takistcssnannmaaemnenamennamaneiom IDR. 1,625.377.080.00.Atas Penilai Kerugian Asuransi tersebut diatas jelas dan nyata bahwakalaupun ada kerugian yang dialami olen Penggugat adalah sebesar Rp.1.625.377.080.00. bukan seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat (Rp.2.400.000,000,00), terlebih Penggugattelah melangar Warranty VesselClass and Class Maintenance yang diatur didalam polis sehingga LaporanAkhir dari Adjuster (Penilai Kerugian Asuransi) PT.
85 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gambar Ukur Sementara baru bisa disesuaikan bila ada kesepakatanatau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa, dengan demikan terbukti Tergugat telah melangar Pasal 18 danPasal 19 di atas, sehingga Tergugat seharusnya tidak boleh melakukantahapan berikutnya seperti melakukan pengumuman (Pasal 26) apalagimenerbitkan objek sengketa, karena tidak ada kesepakatan dan tidak adaputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa, berhubung Penggugat dapat membuktikan
41 — 19
.: Bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkandakwaan Oditur Militer dan oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifatkumulatif, maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkankeselurunhan dakwaan dan untuk itu terlebih dahulu akan diteliti dandipertimbangkan tentang dakwaan sebagai berikut :Kesatu : Melangar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :Unsur kesatu : BarangsiapaBahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam pengertianKUHP
: Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secarabersamasama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliksendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diaturdan diancam dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Kedua: Melangar
73 — 22
MshNarkotika atau Ketiga melangar pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum berdasarkan keterangan saksisaksi,keterangan terdakwa dan buktibukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akanmembuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam DakwaanAlternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undangundang No. 35tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
DIAN REZKI AUGUSMI TAJUDDIN, SH
Terdakwa:
IMRAN H DJAFAR Alias IM
70 — 9
saksi Erik Manggasaramemberitahukan bahwa terdakwa mau mengundurkan diri, dan saksi ErikManggasara mengatakan haknya terdakwa mundur ; Bahwa ijazah terdakwa tidak di tahan saat mengundurkan diri ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melangar
1.WITONO BUDI SUSILO
2.QOSIDAH IMAWATI
Tergugat:
BANK KOSPIN JASA PUSAT PEKALONGAN CQ BANK KOSPIN JASA CABANG SURAKARTA
69 — 23
Namun Para Pelawantelan melangar ketentuan sebagaiamana yang diperjanjikan, tidakmengindahkan Perjanjian, telah ingkar janji dan sudah diperingatkanbaik secara lisan maupun tertulis.
54 — 4
Menyatakan terdakwa KABUL SUCIPTO Als.WAHYU Bin SUPARJO(Alm)bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalamdakwaan KEDUA melangar pasal 378 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KABUL SUCIPTO Als WAHYU BinSUPARJOdengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun di kurangiselama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetapberada dalam tahanan;3.
HARIYADI
Tergugat:
1.SRI SUSANA
2.HARYONO
3.HARTINI
4.PATEMI
90 — 35
hubungan kausal.Bahwa hubungan kausal adalah hubungan sebab akibatantara perbuatan melanggar hukum dengan akibat yangditimbulkannya sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan.Oleh karena itu. sebagaimana di dalam dalil GugatanPenggugat yang menurut Penggugat kalau Para Tergugattelah menempati dan menguasai tanah dan bangunan miliknyabelum lah bisa dibuktikan kebenaranya dan masih di dalamproses persidangan saat ini, maka dari itu tidak dapatdikualifikasikan kalau Para Tergugat telan melakukanperbuatan melangar
95 — 12
pasalyang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan Dakwaan yang berbentuk Susideritas yaitu Primair melanggar Pasal 81ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Subsidair Pasal 82Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Susideritas maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Primair terlebin dahulu yaitu melangar
279 — 224
hartahartanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pat.G/2019/PNSgr1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak ataspersetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yangdisahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlakujuga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melangar
382 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 234 K/Pdt.SusHKI/2015Pasal 85 dan 86 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,untuk menerbitkan surat penetapan yang sederhana dan efektif untukmencegah berlanjutnya pelanggaran hak atas merek milik Penggugat,khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melangar hak atssmerek milik Penggugat ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakanimportasi;18.Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai sangkalan yang cukup beralasanTergugat dan Tergugat Il untuk menghindar dari tuntutan Penggugatmembayar
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 3
denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar AsasBertindak Cermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;25.Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan poko perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehinggaoleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan denganDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
106 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 785 K/Pdt.Sus/PHI/201616.17.Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Judex Factitelah melangar asas audi et alteram partem dan asas imparsialitas,sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Putusan PHISurabaya tersebut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis HakimMahkamah Agung yang memeriksa dan memutus PerkaraHubungan Industrial a quo;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, telah jelas terbuktibahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan dan telahmelanggar ketentuan hukum
52 — 26
ditunjuk PDPDE dan uangnya disetorkan ke kasirPDPDE dan dimasukan kerekening PT.PDPDE Hilir bukanrek.joint account.e Deposit yang melalui transferan masuk ke rekening PDPDE Hilir,bukan ke rekening Joint Acount.Berdasarkan faktafakta diatas sejak dimulainya kerjasama ini sudah bisadipastikan bahwa operasional dan manajemen SPBU bukan dijalankan olehPenggugat tetapi sepenuhnya dijalankan Tergugat dan hal ini juga diketahuioleh Dewan Komisaris sebagai penandatanganan Joint Account.Halhal tersbut diatas melangar
GUSMAN
Tergugat:
1.SONY WAHYUDI
2.RIDWANSYAH
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kab Kaur.ATR.BPN
122 — 67
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);f. Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kekuatan hukummengikat.Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bhn3. Menetapbkan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatanmelawan hukum.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.ll.
160 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
KualaKapuas melakukan perbuatan melanggar hukum tentang penadahan baranghasil tindak pidana melangar Pasal 480 KUHP di ancam dengan pidanapenjara selama empat tahun;54.Bahwa dengan telah di terimanya oleh Koperasi Pulau Telo Lestari danCV Tiga Saudara cab. Kuala Kapuas Mesinmesin milik Penggugat (inlitis),barang bukti dari Tergugat pada tanggal16 September 2002 maka telahterjadi Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Koperasi Pulau TeloLestari dan Turut Tergugat ;55.
WAYAN ARYAWATI, S.kom.M,Kes
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
194 — 147
Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar Asas Bertindak Cermat danAsas tidak menyalahgunakan kewenangan ;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan pokok perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga olehkarenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan DirektoriPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) yaitu melangar