Ditemukan 3581 data
52 — 35
Terbanding IV/Turut Tergugat IV sangat keberatan denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan terkesan tidakmempelajari permasalahan terhadap tanah objek perkara dan dengan tegasmenolak seluruh dalildalil Memori Banding terbanding kecuali yang secarategas diakui Kontra Memori Banding ini ;Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Sela Nomor 10/Padt/2018/PT MDNBantahan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan danyang telah Salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan Hukuma
MUH ANDHIKA KALIWIRAATMADJA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
219 — 137
April 2016 mengajukan keberatan ke PoldaSulsel atas peristiwa yang menimpa Penggugat dan di terima olehStaf Bid Propam Polda Sulsel bernama Nurhayati, SH, pada tanggal19 April 2016, namun tidak ditindak lanjuti oleh para Pimpinan di Poldabahkan yang mengherankan Penggugat diajukan kepersidangankarena tes urine penggugat dinyatakan positif dan Penggugat divonisbersalah oleh pengadilan Negeri Makale sebagai pengguna Narkotikameski alat bukti yang dipakai hanya tes urin dan Penggugat dijatuhidengan hukuma
1.KARI MANYARU
2.FRANSISCO BUDI HANDOKO
3.JIMMY TJOKROSAPUTRO
Termohon:
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. JAKSA AGUNG MUDA PIDANA KHUSUS
254 — 190
DASAR HUKUMA. Penyitaan adalah Obyek Praperadilan.1.
99 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Juris pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yangmemeriksa dan memutus perkara ini, agar lebih teliti dan seksama dalammemeriksa dan menganalisa Memori Peninjauan Kembali PemohonPeninjauan Kembali, satu dan lain hal untuk menghindarkan kekeliruandan kesalahan berat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Judex Factitingkat pertama maupun Judex Juris tingkat kasasi ;Bahwa Judex Juris tingkat kasasi sama sekali tidak mencermati subtansidari subjek sengketa maupun pangkal sengketa dari permasalahan hukuma
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Binti Idup;Menimbang, dengan demikian surat perjanjian yang dibuat demikian tersebutadalah sah dan mempunyai hukum mengikat bagi para pihak yang membuatdan menandatanganinya;Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggitersebut, adalah sangat keliru dan salah dalam memberi penilaian danmenerapkan hukum terhadap faktafakta hukum, antara lain :Kedua perjanjian sewa dalam Bukti Surat P.1/T.II1A dan P.3/T.II1B adalahtelah ternyata tidak memenuhi syarat objektif adalah batal demi hukuma
Terbanding/Tergugat I : PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL
Terbanding/Tergugat II : ISMAIL RIDWAN
Terbanding/Tergugat III : BAMBANG KARYONO RIYADI SH
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
Turut Terbanding/Penggugat II : ACHMAD SOFIAN
58 — 49
./2017/PN Bpp. dengan alasanalasan sebagai berikutPokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek GugatanHal. 3 dari 68 Putusan No. 145/PDT/2018/PT.SMR1) Akta Perjanjian Kredit Nomor : 15 tanggal 16 Juni 2015 yang berlakuselama 120 (seratus dua puluh) bulan yang dibuat oleh notarisBAMBANG KARYONO RIYADI, SH., Notaris di Balikpapan.2) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 6361/KelurahanDamai, Luas : 68 m2 atas nama H.
160 — 63
Menyatakan tidak sah dan batal demi hukumA.
94 — 43
Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Antara Tergugat dan TurutTergugat Adalah Jual Beli Yang Sah Secara Hukuma. Turut Tergugat selaku pembeli Tanah pada saat itumemenuhi kewajiban hukum selaku pembeli dengan telahmem bayarkan lunas harga jual beli kepada Tergugat;b.
PT. NAKADA UTAMA diwakili oleh RAMADHANI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 33 BP2JK WILAYAH BANGKA BELITUNG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2021
248 — 112
Kepentingan dalam arti suatunilai yang harus dilindungi oleh hukuma. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat: Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri; Kepentingan itu harus bersifat pribadi; Kepentingan itu harus bersifat langsung; Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luasmaupun intensitasnya;b.
87 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asas Kepastian Hukuma. Tergugat kurang tegas dan jelas dalam memberikanpertimbangan hukum, sehingga menetapkan Penggugatbersalah dan melanggar dalil sebagaimana tercantum dalamKeputusan Tergugat (objek sengketa) dalam konsideranttMenimbang poin d yang menyebutkan: dan ternyataterdapat buktibukti yang meyakinkan atas perbuatan yangbersangkutan yaitu. melakukan perbuatan berupa tidakHalaman 52 dari 71 halaman.
Pembanding/Tergugat II : H. Jajang Nugraha
Pembanding/Tergugat III : Atin Suhartini
Pembanding/Tergugat IV : Emma Nurohima, SH.,
Terbanding/Penggugat : Hj. NURYAMAH
Terbanding/Turut Tergugat I : Ade Komar Suryana
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Tasikmalaya
52 — 43
Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim di atas adalah keliru danDan Tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Pembanding IIserta Pembanding III tidak sependapat dengan pertimbangan hukuma quo, tersebut, dengan alasanalasan hukum sebagai berikut;1. Bahwa, ketentuan tentang prestasi dan wanprestasiantara lain di atur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbuny!
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Adi Sucipto
294 — 199
Unsur ke2 : Dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukuma: Unsur ke3 : Dengan memakai namapalsu. atau. martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,atau Ssupaya memberi hutang maupun menghapuskanMenimbangMenimbang33piutang: Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Unsur ke1 : BarangsiapaYang dimaksud dengan Barangsiapa
185 — 73
Perbuatan Tersebut Melawan Hukuma. Bahwa status hukum Pegadaian pada waktuPenggugat (Direksi Pegadaian) membuat danmenyalurkan kredit Krista dan Kreasi (Fidusia)pada tahun 2006 adalah Perusahaan Umum(PERUM) dimana peraturan yang mengaturkeberadaan Pegadaian pada waktu itu adalahPeraturan Pemerintah (PP) No.103 Tahun2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM)PegadaianHalaman 44 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN SDAb.
PT. GAHARU KAPITA INDONES. Diwakili oleh MOHAMAD VICTOR AKHIRUDIN
Tergugat:
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
565 — 493
Putusan Nomor 245/G/2019/PTUNJKT.penyelenggaraan negara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarhukum, dengan alasan:1) Asas Kepastian hukuma) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukumsebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggaraan pemerintahan;b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa, Tergugattelah
AMRI
Tergugat:
kepala kantor pertanahan kabupaten tangerang
Intervensi:
THE KRISTIANDRA
220 — 133
Legal Standing / Kedudukan Hukuma. Bahwa berdasarkan dokumen persidangan yang berupa Surat KuasaNomor : 031/S.A.TJG & F/SK/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 yangditandatangani oleh AMRI sebagai Pemberi Kuasa dan SEPRI ARDITANJUNG sebagai penerima kuasa telah menyebutkan, bahwa kuasakhusus ini diberikan kepada penerima kuasa untuk mengajukan gugatandengan obyek gugatan Sertipikat Hak Milik No. 699/Kosaambi Timur atasnama The Kristiandra.b.
70 — 7
bahwa kuasa Penggugat, Tergugat A.1, Tergugat A.2,kuasa Tergugat B, dan kuasa Tergugat , masingmasing telah mengajukankesimpulan pada persidangan tanggal 9 Februari 2016;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
197 — 88
dasar itu dibuatlah MOU antara KIP Aceh dan RumahSakit Zainal Abidin.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulanmasingmasing di persidangan tanggal 17 November 2016Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang berjalannya proses pemeriksaan telahdimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Hal 78 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUNMDNFormul02/proksi03/KIMTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
68 — 18
Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek GugatanAkta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 227 tanggal 10 November 2015yang dibuat oleh ZULKARNAIN, SH., M.Kn ditandatangani oleh para pihakantara PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan konsumen EDI HARIANTO diBandar Lampung.B. Dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum1.
129 — 42
Unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dengan dalildalil hukuma.
177 — 61
penyelesaian sengketa Ormas sedang38diselesaikan di forum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Tergugatharuslah menghormati dan tidak mencampurinya termasuk denganmenerima pengesahan pihak yang mengklaim dirinya sebagaipengurus (quod non, hal mana ditolak) padahal belum mendapatkanputusan dari Lembaga Pengadilan;Bahwa lebih lanjut secara prosedural penerbitan Objek Sengketa a quopada saat Perkumpulan Nahdlatul Ulama sedang dalam sengketahukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Sengketa Hukuma