Ditemukan 3979 data
WAYAN ARYAWATI, S.kom.M,Kes
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
194 — 147
Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar Asas Bertindak Cermat danAsas tidak menyalahgunakan kewenangan ;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan pokok perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga olehkarenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan DirektoriPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) yaitu melangar
127 — 27
Kesimpulan dan Permintaan Penasihat Hukum Terdakwa:Berdasarkan teori hukum tentang dakwaan dan PutusanPutusan Mahkamah Agungtersebut diatas, jika dibandingkan dengan perkara ini, maka kami berkesimpulan,bahwa walaupun terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika terobukti mengkonsumsiNarkotika jenis shabu, namun karena dalam persidangan ini terdakwa dapatmembuktikan bahwa urine terdakwa positif mengandung Methaphetahamine bagidirinya sendiri, maka terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Subsidairyaitu melangar
1.NUGROHO WISNU PUJOYONO SH.
2.Bayu Teguh Setiawan, SH
Terdakwa:
1.NIAT PRAMONO Bin AMAT TARYONO
2.DIRIN Bin NURSITO
3.RASIDI MUHIMIN Bin MARTANI
4.TRIYONO Bin SURYANTO
5.SUKUR Bin RUSMANTO
108 — 25
Wonosobo atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara, menggunakan kesempatan main judi yangdiadakan dengan melangar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan olehpara terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam23.00 Wib, terdakwa NIAT PRAMONO Bin AMAT TARYONO bersamaHalaman 6 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Wsbsama
66 — 11
Secara Lelangterhadap 2 (dua) SHM milik PENGGUGAT yang menjadi jaminan atas hutangH.ABDUL JALIL tersebut, lelang mana akan dilaksanakan pada tanggal 10Nopember 2011 dengan perantaraan TERGUGAT Il sebagaimana ternyatadari Pengumuman Lelang (Kedua) Eksekusi Hak Tanguungan Dan FidusiaHalaman 4 dari 52 halaman, Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2015/PN.Ptk.Nomor:B.2488XV/KC/ADK/10/2011 bertanggal 27 Oktober 2011 yangdiumumkan melalui Koran Pontianak Post bertanggal 27 Oktober 2011 (BuktiP.9), perbuatan mana Melangar
LAWAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk Cabang Kediri (Bank JATIM Kediri)
43 — 14
Cohen pada tahun1919, terdapat 4 (empat) criteria perbuatan melawan hukum, = yaitu1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2 Melanggar hak subyektif orang lain ; 3 Melanggar kaidah tatasusila ; 4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain ; Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau. dengandemikian untuk adanya suatu perbuatan melangar
1.Dr. MUIDAH RAHMAN
2.DRA. MUIDAH RAHMAN
Tergugat:
1.SUTRISMIN ROSWATY
2.KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI CQ. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA CQ. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN. CQ. SATUAN KERJA INVENTARISASI DAN PENGADAAN JL. TOL PALEMBANG-INDRALAYA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMSEL CQ. PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG - INDRALAYA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina marga
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA SELATAN
89 — 12
PenyerahanBahwa Turut Tergugat II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya, telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlaku danasasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak pernah Melakukan perbuatan melangar Hukum;Bahwa dilihat dari dafttar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya Taha Dua Nomor : 2565/1016/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014,
118 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Koperasi Dengan Dasar Rapat Anggota Tahunan untukdigulirkan kepada kelompok tani mana.dalam Peraturan tidak ada aturan yang mendasarinya, sebagai dasaraturan perbuatan melangar hukum formil dalam surat dakwaan JaksaPenuntut Umum.2.3.
173 — 132
Oleh karena hal tersebut telah salingbertentangan dengan Berita Acara Pelaksanaan Paparan NasionalNomor: 99/BAHGK/OJVII/2015 tertanggal, Jakarta 5 November 2015 ; .Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 03/Pbt/BPN73/2017 tertanggal 15 Maret 2017, yang mana menurut hematPenggugat Tergugat telah melangar AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik (General of Good Goverment) yaitu teristimewa pada AzasKepastian Hukum Azas
33 — 11
.: 371/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 18 September 2013 Page 3 of 511 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukantidak pidana melangar Pasal 374 KUHPidana;2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umumperkara a quo;3 Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnyasebagai manusia;5 Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Telah
96 — 47
Keputusan TUN dapat mengajukan = gugatan tertuliskepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, maka denganini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang untuk sudi dan berkenan memeriksa danmemutuskan : 522 ee eee ee eee eeeDALAM POKOK PERKARALl; Mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya; 23Menyatakan Tergugat telah melangar
39 — 8
Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif,maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan dari Penuntut Umumberdasarkan faktafakta di persidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan Kesatu melangar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1)UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya sebagaiberikut:1. Unsur setiap orang;2.
187 — 457
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB).2.7.
4329/1997, tanggal 25 Agustus 1997 luastanah 49,8 hektar terletak di Kampung Terbanggi Subing,Halaman 119 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN GnsKecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, ProvinsiLampung, dalam proses penerbitan sertipikatnya:1.a FF WNSudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlakuatau sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar
Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlakuatau sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;ao fF wnTidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturanperundangundangan;c). Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;d).
112 — 92
Haltersebut secara tidak langsungmengakibatkan penundaan penetapan danpengangkatan Dekan di Fakultas FilsafatUGM (vide uraian tersebut di ataskhususnya butirBahwa Tergugat tidak melangar Keputusan MWAUGM No. 12/SK/MWA/2003 tanggal 18 Desember 2003tentang Anggraan Rumah Tangga UGM, dan jugatidak melanggar Keputusan Rektor UGM Nomor114/P/SK/HT/20024 tanggal 17 Mei 2004 tentangTata Cara Pemilihan Dan Penetapan Dekan SertaPengangkatan Wakil Dekan. Adapaun alasan alasan sebagaiberikut : 8.2.1.
105 — 65
Bahwa dengan telah beralinnya sebidang tanah tersebut sesuai denganprosedur maka tindakan Syawaluddin Batu Bara Bin Abdul Karim Batu Baramenjadikan sebidang tanah seluas 8.154 m2 (delapan ribu seratus lima puluhempat meter persegi) menjadi obyek gugatan warisan yang harus dibagikanmerupakan suatu tindakan yang keliru dan melangar hukum serta harus ditolak;12.
151 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padapokoknya sependapat Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melangar Pasal3jo. Pasal 18 UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.
71 — 29
107Permen Pemberian dan Pembatalan adalah (i) kesalahan prosedur, (ii)kesalahan penerapan peraturan perundangundangan, (iii) kesalahan subyekhak, (iv) kesalahan objek hak, (v) kesalahan jenis hak, (vi) kesalahanperhitungan luas, (vii) terdapat tumpang tindih hak atas tanah, (viii) data yuridisHalaman 12 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 106/G/2014/PTUNJKT.39.40.41.atau data fisik tidak benar, atau (ix) kesalahan lainnya yang bersifathukum administratif ; Bahwa selain dibuat dan/atau diterbitan secara melangar
105 — 27
atributatribut dari badanKepegawaian Negara, sehingga saksi korban dan anaknya percaya akanperkataan dan perbuatan Terdakwa, namun kenyataannya anak saksi korbantidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim akanmemilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dan mendekatipada pembuktian perkara ini, yaitu sebagaimana didakwakan dalam dakwaanKesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, terdakwa didakwa telahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dalam Melangar
HAPPY AL HABIEBIE, SH
Terdakwa:
ANSORI bin MUHAMMAD
50 — 6
TERHADAP PEMBUKTIAN DAKWAAN KEDUABahwa dakwaan Kedua dari perkara ini adalah Tanpa Hak dan Melawan HukumMemiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yang diatur dan diancam pidana melangar pasal 112 ayat (2) UndangundangRI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undangundang RINo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur unsurnya adalah sebagaiberikut : Unsur Setiap Orang Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan
52 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebenarnya telah disadari oleh Judex Facti untuk beban pembuktianperbuatan melawan hukum telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 1365KUHPerdata, yang menyatakan : Tiap perbuatan melangar hukum, yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.; Dalam ketentuan perbuatan melawan hukum, terdapat dua unsur yang harusdibuktikan, yang terdiri dari :e Adanya kesalahan pelaku baik disengaja (wilfull) atau karena kalalaian
59 — 23
Bahwa seharusnya berita acara pelaksanaan eksekusi No.92/PDT.G/BA.EKS/ 2001/PN KPG pada tanggal 18 maret 2010 hanyamelaksanakan sesuai dengan bunyi amar dictum putusan no.92/pdt.g/2001/ pn.kpg tertangal 28 november 2010 yang batas batasnya tersebut diatas sehingga jurusita Pengadilan Negri Kupangsudah mempunyain patokan batas batas tanah yang akan dieksekusisehingga dalam pelaksanaan tidak melampui batas atau melangar batastanah milik yang disebut dalam batas tanah tersebut diatas;.