PUTUSANNomor 1/Pid.SusAnak/2020/PN.MjnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana anak dengan acarapemeriksaan biasa, dalam Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak yaitu :Nama lengkap : ME;Tempat lahir : Majene ;Tanggal lahir : 17 Tahun / 31 Desember 2001 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, KecamatanBanggae Timur, Kabupaten Majene ;

Agama : Islam ;Pekerjaan : Buruh Bangunan ;Pendidikan : SMA Negeri 3 Majene (Kelas II) ;Anak tersebut tidak dilakukan penahanan :Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap perkara ini diPengadilan Negeri Majene melakukan diversi tanggal 4 Februari 2020 dan dalamdiversi tersebut tidak tercapai kesepakatan ;Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

Anak, sebelum Hakimmengucapkan putusannya.

Anak Juncto Pasal 71 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perlumemerintahkan Anak untuk segera berada di Pelayanan Pembinaan dalam lembagayang diselenggarakan oleh pemerintah setempat yaitu di Balai Latihan Kerja padaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene ;Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah celengan masjid warna putih terbuat dari besi ; 1(satu) buah gembok warna gold ; Uang tunai sejumlah

2002;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat Tinggal : Kabupaten Bener Meriah;Agama : Islam;Pekerjaan : Ex PelajarAnak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengonkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR : Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika Juncto UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;SUBSIDAIR : Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika Juncto UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAceh Tengah tanggal 4 Februari 2019 sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 1685 K/Pid.Sus/2019Tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidairmelanggar Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika Juncto UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Anak selama 3 (tiga)tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) Subsidair Pelatihan Kerja dikurangi selama Terdakwa Anakberada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya TerdakwaAnak

4/PID.SUS.ANAK/2019/PT BNA tanggal 28 Februari2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor2/Pid.SusAnak/2019/PN Tkn tanggal 8 Februari 2019 tersebut harusdiperbaiki mengenai pidana pelatihan kerja pengganti denda yang dijatuhkankepada Anak;Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika Juncto UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana

Anak, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan

MENGADILI

1. Menyatakan Anak VIKTORINUS MARIO SUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak pidana : Pencurian sebagaiman diataur dan di ancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak ;
2. Menjatuhkian Pidana terhadap anak VIKTORINUS MARIO SUA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang

Menyatakan Anak Victorinus Mario Sua, telah terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalan melakukan tindakpidana Pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (2)KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Victorinus Mario Suadenganpidana Penjara selama 2 (dua) tahun3.

Sehingga akibat dariperbuatan Anak Victorinus Mario Sua dan saksi Yesaya Lakafin, saksi korbanTelly Timbuleng mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.20.300.000, (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu.Perbuatan Anak Victorinus Mario Sua diatur dan diancam pidanadalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak ;Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum, Anak yang didampingi pendamping dari Bapas menyatakan sudah mengerti

mendorong sepeda motor saksi korban Telly Timbuleng menuju jalanArteri kota Sorong.Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpeniuhi:;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan anak berdasarkan faktafakta dipersidangan, Hakim memandang bahwa perbuatan anak telah terbuktisecara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal JaksaPenuntut Umum pada Pasal 363 ayat (2) KUHP , maka anak haruslahdinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan UU RI Nomor 11 tahun 2012Tentang Sistim Peradilan Pidana

Anak atas perbuatan anak tersebut;12Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalampersidangan, maka Hakim akan memutuskannya dalam amar putusannyadibawah ini;Menimbang, bahwa anak dalam hal ini telah ditahan, maka untuk itumasa penahanan anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdikenakan terhadap anak seperti yang terkandung dalam pasal 22 ayat (4)KUHAP;Menimbang, bahwa perbuatan anak telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah, selain dijatuhi pidana maka Negara dibebani

Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaikiperilakunya;Mengingat akan bunyi Pasal 363 ayat (2) KUHP, UU RI Nomor 11tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak , serta peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Menyatakan terdakwa NANANG AFRIYANTO Alias TEMON Bin SUTOWIJOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHPidana jo UUNo.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; 2.

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana Jo UU No.11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidakmengajukan keberatan ; 22222 nnn nnn en nn nn ne enon neMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut : 1.

Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : 1.

Anak,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : 1.

Anak menyebutkan bahwa : 1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :a.

PUTUSANNomor 1/Pid.SusAnak/2020/PN CrpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana Anak denganacara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :1. Nama lengkap : ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM2. Tempat lahir : Curup;3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/26 September 2002;4. Jenis kelamin > Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6.

Pekerjaan : Turut Orang Tua;Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Anak berdasarkanketentuan Pasal 1 Angka 3 UndangUndang No. 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan pidana Anak;Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagaiberikut :1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2020 s/d tanggal 23 Januari 2020;2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2020 s/d tanggal31 Januari 2020;3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 s/d tanggal 3 Februari2020;4.

Anak;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Anak, pada pokoknya berbunyisebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orangtua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.

Anak, Undangundang No. 8 Tahun 1981 tentangKitab Undangundang Hukum Acara Pidana dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan,MENGADILI1.

Register Litmas : 43/VII.A/2016, telah memberirekomendasi yang pada pokoknya apabila dalam masalah ini Klienterbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi Anak, kiranya klien dapatdijatuhi Pidana Penjara yang ditempatkan di LPKA (LembagaPembinaan Khusus Anak) Kutoarjo, sebagaimana dimaksud dalampasal 71 ayat (1) huruf e, dan ayat 3, subsidair pasal 78 UndangUndangRI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, denganpertimbangan : 2222222 nnn nena nnn nn nnn nnn nnn nen ee nnn1.

Register Litmas : 44/VIIA/2016, telahmemberi rekomendasi yang pada pokoknya apabila dalam masalah iniKlien terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi Anak, kiranya kliendapat dijatuhi Pidana Penjara yang ditempatkan di LPKA (LembagaPembinaan Khusus Anak) Kutoarjo, sebagaimana dimaksud dalampasal 71 ayat (1) huruf e, dan ayat 3, subsidair pasal 78 UndangUndangRI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, denganpertimbangan : 222 ona nnn nnn nn nnn nn nnn n ence1.

Anak, Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaanadalah sebagai upaya Terakhir dan Penghindaran Pembalasan ; Menimbang, bahwa menurut penjelasan UndangUndang RI Nomor11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksuddengan perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir padadasarnya adalah Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecualiterpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara, Ssedangkan yaangdimaksud dengan penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkanupaya pembalasan dalam

proses peradilan pidana ; Menimbang, bahwa menurut pasal 80 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem PeradilanPidana Anak, pidana pembinaan di dalam lembaga dijatunkan apabilakeadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat,sedangkan menurut Pasal 81 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,pidana penjara di LPKA dijatuhkan kepada Anak apabila keadaan danperbuatan Anak akan membahayakan masyarakat

Anak,ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktudilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasarpertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakantindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan,perbuatan Anak dan Anak II adalah mengambil tabung gas ukuran 3 kg,seharga Rp.105.000, (Seratus lima ribu rupiah), yang kemudian dijualolah Anak dan Anak II dengan harga Rp.100.000

tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo Pasal 1 ke3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Pertama;2.

Anak.

Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana jo Pasal 1 ke3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak mempunyai unsurunsur delik sebagai berikut :1.

PUTUSANNomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN KbaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana Anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak:1. Nama lengkap : Anak;2. Tempat lahir : Lubuk Besar (Bangka Tengah);3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun /13 Juni 2003;4. Jenis kelamin : Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6.

Anak, Hakim wajibmempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Pasal 73Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak memuat adanya syarat umum dan syarat khusus,pengertian syarat umum dalam ketentuan ini adalah Anak tidak akan melakukantindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat (vide Pasal 73ayat 3 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan pengertian syarat khusus adalahuntuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalamputusan

hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak (vide Pasal 73ayat 4 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak);Menimbang, bahwa terhadap syarat knusus sebagaimana Pasal 73 ayat(4) Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkanHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN Kbakebutuhan Anak untuk melanjutkan pendidikan, karena saat ini Anak dalamkondisi putus

Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkanbahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut AnakHalaman 1 dari 3 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Sdwadalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, disebutkan bahwaDalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18(delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yangbersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belummencapal umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidangAnak;Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar PidanaNomor 10 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun2017

pemeriksaan perkaraterhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan namunpemeriksaan Terdakwa telah dihentikan maka menurut pendapat MajelisHakim, Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan dan memerintahkanPenuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankankepada negara;Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN SdwMengingat, ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 20 UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, RumusanHukum Kamar Pidana Nomor 10 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

kesimpulan yaitu Hasilpemeriksaan perempuan berumur 16 tahun ini ditemukan robekan pada selaputdara dan korban dalam keadaan hamil usia kehamilan 27 minggu sampai 28minggu; Bahwa pada saat kejadian terakhir yaitu pada tanggal Juli 2012,usia saksi korban15 tahun dan 9 bulan atau setidaktidaknya belum mencapai 18 tahun ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat(2) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 65 KUHP jo UU RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut :1 Saksi TASWIR BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya persetubuhan terhadapanak perempuan saya tetapi pada saat saksi melaporkan kejadian tersebut dikantor polisi pada hari Senin tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 Wibsaksi mendengarkan keterangan dari saksi Iswara Oktari anak saksi padapersetubuhan tersebut

saya tidak ada bertanggung jawabdengan saksi Iswara Oktari sampai dia melahirkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI Nomor23 Tahun 2002 jo pasal 65 KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang;2 Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakim mempertimbangkansebagai berikut :Ad. 1.

Anak ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 65 KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yangdapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Anak,dan telah Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpadikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannyadengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baikdidalam maupun diluar perkawinan, melanggar Pasal Pasal 332 Ayat (1) Ke1 KUHPidana Jo Pasal 1 angka 3 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.2.

Anak yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.

Anak DAN Pasal 332 Ayat (1) Ke 1KUHPidana Jo Pasal 1 angka 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anakharuslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat HukumAnak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan Hakimpertimbangkan dalam halhal yang meringankan pada diri Anak;Menimbang

yangmengatur bahwa "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam Undangundang ini, kemudian berdasarkanPasal 71 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.SusAnak/2021/PN Saktentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Pidana pokokbagi Anak terdiri atas:a.

Anak DAN Pasal 332 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana Jo Pasal 1angka 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Sesuai kesimpulan tersebut Kami sebagai PembimbingHalaman 2 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak/2018/PN DumKemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas Il Pekanbaru melaluiPos BAPAS Dumai Kepada Penyidik dalam melakukan Penyidikan kepada Kilenmerekomendasikan Pidana Penjara berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf e UUNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetapmemperhatikan Asuhan, Pendidikan dan Bimbingan agar kehidupan Anakmenjadi lebih baik;Setelah mendengar pembacaan

Anak;AtauHalaman 12 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak/2018/PN DumKedua : Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umumbersifat Alternatif maka Hakim dapat memilin secara langsung salah satuDakwaan yang menurut Hakim lebih tepat untuk dipertimbangkan dandihubungkan dengan faktafakta yang

terungkap dipersidangan, maka dalam halini Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum untukmempertimbangkan Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 112ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

Anak, yangsesual dengan rasa Kemanusiaan, rasa Keadilan dan Kepastian Hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (8) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelummenjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim juga telah memperhatikan LaporanHasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register 381/SA/IX/2018 olehPembimbing Balai Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) KlasIl Pekanbaru Pos Bapas Dumai;Menimbang, bahwa Hakim setelah mendengar kesimpulan

namun berdasarkan Pasal 79 ayat (3)Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Minimum Khusus Pidana penjara tidak berlaku bagiAnak:Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Anak telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak/2018/PN DumMenimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadapAnak

Anak hanya dapat dilakukan tindakan apabilaanak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjarakurang dari 7 (tujuh) tahun (vide pasal 83 Ayat (3) UU RI No. 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), namun dalam suratdakwaan yang dikenakan kepada anak MUHAMMAD RIZKY AlsBIBINGONG Bin RUSMADI sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) UU DaruratRI No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana maksimal 10 (Sepuluh)tahun penjara.e Anak yang belum berusia 14 (empat) belas tahun hanya dapat dijatuhitindakan

(vide Pasal 69 Ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak), namun sebagaimana identitas anakMUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI bahwa anakberusia 17 (tujuh belas) tahun (lahir tanggal 07 November 1999) sertamelakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak membawasenjata penikam sebagaimana dalam fakta persidangan yangHalaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor :6/PID.SUSANAK/2017/PT BJMdilakukan secara tertutup dengan memperhatikan halhal sebagaiberikut:Bahwa Rabu tanggal

Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, ( dua ribu rupiah ).Bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir (ultimum remidium)terhadap pidana pokok bagi anak sebagaimana Pasal 71 Ayat (1) UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak denganmemperhatikan bahwa setiap tindakan~ dilakukan denganmemperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang mana dalamtuntutan tersebut Penuntut Umum Anak dengan memperhatikanpertimbanganpertimbangan sebagai berikut:1.

Bahwa dengan adanya pidana penjara 5 (lima) bulan sebagaimanadalam tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum Anak sudahtermasuk ringan serta pidana yang dijatuhkan kepada anakdikurangi % dari ancaman pidana dewasa (vide Pasal 79 Ayat 2 UUNo. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)sehingga dalam putusan hakim yang menyatakan anakMUHAMMAD RIZKY Als BIBINGONG Bin RUSMADI dikembalikankepada orang tuanya dianggap terlalu ringan serta dalam tuntutantersebut Penuntut umum anak bukan sematamata menghukumanak

Anak, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndangNomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuanketentuanlain yang bersangkutan:MENGADILI:1.

Kiranya Pihak Penyidik Kepolisian Resor Kotamobagu,Kejaksaaan Negeri Kotamobagu dan Hakim yang terhormrat yangmengadili perkara klien ini tetap memperhatikan UndangUndang SistemPeradilan Pidana Anak dalam setiap proses pemeriksaan danmengupayakan pendekatan Restoratif Justice System dalarn menanganipenkara ini;2.

Penahanan terhadap klien kiranya mernperhatikan pasai 32 ayat 1UU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan rnempertimbangkan usia klienyang rnasih muda dan masih gampang terpengaruh maka kiranya klientidak ditahan bersama orang dewasa;3.

Anak;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anakyang Berkonflik dengan hukuman Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalahanak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.7110052107100060 atas nama kepala keluarga Sarmin Mamonto, ANAK lahirMoyongkota pada tanggal 24 September 2002 dan berdasarkan

Anak.

Anak menyebutkanbahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

Anak;2.

Anak;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telahmengerti akan isi serta maksudnya, selanjutnya atas dakwaan tersebutPenasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Republik Indonesia Nomor 1tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, yangunsurunsurnya sebagai berikut :Ad.1.

Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai Anak yangberkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak tersebut;Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan HasilPenelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Penuntut Umum dalam surattuntutannya dan permohonan Anak berpendapat sama yaitu atas tindak pidanayang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk diberikan tindakan berupaperawatan

Anak, serta ketentuan peraturanperundangundangan lain yang besangkutan dengan perkara ini ;Mengadili1.

Menyatakan anak i, icahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencuriandengan Pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363ayat (1) ke4 KUHP jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak.2. Menjatuhkan pidana terhadap anak i 3inSARWEDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.3.

Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

16(empat belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sehingga Anak masihlah dalam kategorianakanak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndangNomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud Anakyang Berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas,maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Anak yang berdasarkan pemeriksaanidentitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan

Oleh karena itu,terhadap permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya serta hal yangbermanfaat bagi Anak yang disampaikan Orang Tua Anak (bapak kandung)sepanjang untuk memohon keringanan hukuman sepatutnya dapat diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 Ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokokbagi Anak terdiri atas:1.

Anak, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, serta peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan denganperkara ini.MENGADILI:1.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang PenetapanPERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak ATAUKEDUABahwa ia Anak IAT (lahir pada tanggal 23 Januari 2003 sesuai dengan ljazahSekolah Dasar Negeri 095248 Bandar Masilam, Kecamatan Bandar Masilamyang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Mintan Marpaung, S.Pd

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang PenetapanPERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak yangberkonfilk dengan hukum dan atau Penasihat Hukum Anak yang berkonflikdengan hukum tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

Anak;Kedua: Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang PenetapanPERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana makaHakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang dianggap sesuaidengan faktafakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RINo.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentangperubahan

kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak JoUU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan unsurunsur pokoknya sebagai berikut :1.

Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak/2020/PN Sim1.

, maka perlu untuk mengeluarkan Penetapan yang amarnyaakan ditetapkan di bawah ini;Menimbang, bahwa perlu ditetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buahpecahan batu bata warna merah dalam perkara ini menjadi tanggung jawabPenuntut Umum;Menimbang, bahwa sesuai permintaan dari Penuntut Umum, makabarang bukti dalam perkara ini akan digunakan untuk perkara lain;Memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah AgungNomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SistemPeradilan Pidana

Anak, Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENETAPKAN1.

Aceh Timur terdakwa ditangkap oleh anggota poliPolsek Langsa Barat dan terdakwa dibawa ke kantor Polsek Langsa Barat untuk proses hukum lebih lanjut.Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) atasetidaktidaknya lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bee= OahoiT.peaomPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP JoUU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdakwa anakMenimbang, bahwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam perkara ini adalah anakberdasarkan Undangundang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimanaanak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapibelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Anak ;Menimbang, bahwa untuk itu setelah Hakim berkoordinasi dengan Dinas Sosial diWilayah tempat tinggal dimana terdakwa berada, maka Hakim peradilan anak ini menunjuksebagai tempat pendidikan dan/atau pelatihan untuk terdakwa Jeklin Saputra alias Jeko binSarino adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ANNUR ALAZIZTY AH di desa MeunasahTengoh Kec.

BK.4730PADe Satu lembar STNK asli sepmor merk Honda NF125 TD No.Pol.BK 4730 PAD.Dikembalikan kepada yang berhak saksi Suhelpi ;Menimbang, bahwa melihat yang dikenakan terhadap terdakwa dalam perkara ini adalahberupa tindakan melakukan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yangdiadakan oleh pemerintah atau badan swasta sesuai pasal 82 ayat (1) huruf e UndangundangNo.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap terdakwa harusdiperintahkan untuk dikeluarkan dari

BK.4730PADe Satu lembar STNK asli sepmor merk Honda NF125 TD No.Pol.BK 4730 PAD.dikembalikan kepada yang berhak saksi Suhelpi ;126 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara Rp 2.000,00 (dua riburupiah) ;Demikian diputus oleh Hakim peradilan pidana anak pada hari Selasa, tanggal 18Nopember 2014, kami NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH selaku Hakimperadilan pidana anak yang memeriksa dan mengadili, putusan mana diucapkan padapersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

Pekerjaan : Pelajar;Anak tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret2019;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri RantauPrapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :Primair : Perouatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika juncto UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;Subsidair : Perouatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika juncto UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1726 K/Pid.Sus/2019Lebih Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto UndangUndang RI Nomor 11 Tahun

2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriLabuhanbatu pada tanggal 4 Desember 2018 sebagai berikut :1.Menyatakan ANAK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan PrimairPasal

114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Membebaskan ANAK dari Dakwaan Primair;3.

Anak, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU tersebut ; Memperbaiki Putusan Pengadilan