Ditemukan 3586 data
75 — 10
kuasanya telah mengajukan kesimpulan secaratertulisdipersidangan tanggal 06 Oktober 2016 yang selengkapnya sebagaimanaterlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa masingmasing pihak menyatakan tidak akanmengajukan sesuatu apaapa lagi, dan selanjutnya kedua belah pihak mohonputusan ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dipersidangan,kesemuanya telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
199 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bebas dan Batal Demi HukumA. Pengadilan Negeri Denpasar:a.1. Bebas Demi Hukum Berita Acara Pengeluaran Tahanan NomorW20.EDP.PK.01.01.01.666.BA.2013;b.2. Batal Demi Hukum Pengadilan Negeri Denpasar Nomor559/Pid.B/2013/PN.Dps.;Banding Pengadilan Tinggi BaliBagan A.
123 — 36
PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKANTINDAKAN KESEWENANGWENANGAN DAN BERTENTANGANDENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUMa. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggihukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) sehingga azashukumpresumption of innosenceatau azas praduga takbersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut.
106 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan terhadap putusan yang menihgilkan fakta hukum yang telahpula menjadi fakta dalam persidangan.Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti oleh karenaternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukuma quo yang telah pula menjadi fakta dalam persidangan sehingga di dalammencermati fakta hukum serta membuat pertimbangan dalam putusannya :a) Bahwa saudari Dewi Padjar selain mensupply barang kepada TokoSumber Kemakmuran milik Pemohan Kasasi (d/h.
61 — 49
causalition in fact) merupakan masalahfakta atau apa yang secara faktual telah terjadi, yaitu PENGGUGAT yangmempertahankan haknya adalah perbuatan yang dibenarkan secara yuridis, tidak adahubungannya dengan kerugian yang di derita oleh TERGUGAT I ; 42.Bahwa mencermati dari beberapa unsur yang menyatakan TERGUGAT I telahmelakukan perbuatan melawan hukum seperti yang terurai di atas, perlu pulaPENGGUGAT kemukakan tentang rentetan buktibukti lengkap yang berkaitanTERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukuma
24 — 4
Terdakwa Asan Als Acek tidak di temukan halhal yangdapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pembenar ataupemaaf Terdakwa adalah orang yang sehat Jasmani dan rohani mauunmempertanggung jawabkkan atas perbuatannya oleh karenanya,terdakwa tetapmdinayatkan berslah dan harus di jatuhi hukuman yangsetimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa mengenai hukuman terhadap TerdakwaMajelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum terendiri dari pdatuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa hukuma
36 — 13
rr rnnnurnraseunnirtnerananwinruinnernrn3coon Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuatoleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi, menerangkan pada tanggal 15Januari 2015 telah diberitahukan kepada Pembanding , Il semulaTergugat , ll dan tanggal 21 Januari 2015 telah diberitahukan kepadaKuasa Terbanding semula Penggugat , bahwa para pihak telah diberikesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14hari dari tanggal pemberitahuan tersebut ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMa
1.Satria Adhitama Sukma
2.Raihan Hudiana
3.Alfian Tegar Prakasa
4.Bimo Maulidianto Putra Bono
Tergugat:
1.Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
2.DR. Bambang PS Brojonegoro
3.Erick Tohir
4.Saleh Husin, S.E., M.SI.
402 — 311
Bahwa dalildalil Para Penggugat tersebut merupakan dalildalil yang keliru serta tidak benar dan oleh karenanya haruslahditolak untuk seluruhnya dengan dasar dan alasan sebagai berikut: Mengenai Asas Kepastian Hukuma. Bahwa KTUN Objek Sengketa tidak melanggar AsasKepastian Hukum seperti yang didalilkan oleh ParaPenggugat.
406 — 297
Eksepsi Dakwaan Atau Tuntutan JPU Tidak Dapat DiterimaHalaman 3 dari 91 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN KpnBab ill : Analisa PerkaraAnalisa Peristiwa Dan Analisa HukumA. Tentang PengaduB. Tentang Pokok DakwaanBab IV : PenutupKesimpulanIl.
92 — 38
Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek Gugatan Surat pemesanan tanah dan bangunan nomor:0030/BLSP/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 yangditandatangani oleh para pihak antara konsumen H.HARTAWAN dengan PT Cilra Land Celebes c/q PT. CiputraFajar Mitra yang PT. Ciputra Fajar Mitra diwakili oleh : ARYSETIAWAN Jjabatan sebagai : Project Manager dan ANITA MAYAKUSUMA jabatan sebagai: Marketing.
32 — 2
Bahwa tidak benar tergugat I secara diamdiam dan tampa izinPenggugat mengurus sertifikat Hak Milik atas tanah perkara sehinggaterbit Sertifikat Hak Milk Nomor 1307 Surat Ukur Nomor 4498/1988Tanggal 09 Mei 1988 atas nama Tergugat I tampa hak dan dasar hukuma.
NURMA RUSIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Intervensi:
1.Hj Kalsum
1.Ir. Jhoni Hartono, S. Msc
2.Sri Wahyuni
3.Sri Wahyuni 2
4.I Nyoman Indraprasta Gowinda
297 — 189
Pihak Penggugat dapat menggunakan sarana hukuma quo untuk menyelesaikan sengketa KTUN. Namun,Penggugat tidaklah sungguhsungguh untuk melaksanakannya. Upaya administrasi yang dilakukan hanyamenggugurkan syarat formal, atau sebatas pemenuhanformalistik (menggugurkan kewajiban prosedural) untukterpenuhinya alasan Penggugat memiliki standing in judiciountuk mengajukan gugatan ke PTUN. Dan menjadikanalasan pihak tergugat yang tidak menjawab bandingadministrasi untuk membenarkan sikap Penggugat.
57 — 208
Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukuma. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat , Il dan Tergugat III dengandalil telah melakukan Perobuatan Melawan Hukum yaitu memiliki,menguasai, menempati tanah milik Penggugat;b.
NURDIANA, S.PI
Termohon:
Kepala Kejaksaan RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan
87 — 42
selanjutnya Pemohon dan Termohon masingmasingtelah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 2 Juli 2021;Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakantidak akan mengajukan apaapa lagi dan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalamberita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
83 — 6
Tergugat menyatakansudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, danmenyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 April 2019 yangselengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 25 April 2019;Bahwa, selanjutnya para Penggugat dan para Tergugat menyatakanmohon putusan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepadaberita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA
109 — 31
GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DIKUALIFIKASIKAN BUKANGUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMA.
1.SURADI
2.SAMTONI
3.LEGIMIN
4.PARDI
5.WAKIYO
6.SITI
7.DARYONO
8.RUSLI
9.SUYANI
10.SURYADI
11.WAGIMAN
12.EDI OKTA
13.WARDI
14.ZAH ROZI
15.SARWOTO
16.BAKRI
17.SITI MARIAH
18.DAMIRI
19.WARNO
20.ROHMAN
21.SARDI
22.IWAN
23.HOLILI
24.JAINAL
25.SUPANGAT
26.KARYANTO
27.ALIMUDIN
28.EDI SUYANTO
29.MUKRI
30.SUNARMI
31.TASRIFAH
32.DAL DIRI
33.SAKIMAN
34.BUYUNG
35.SUNYOTO
36.ROJIN
37.MEMET
38.SARJONO
39.IFIN SABANI
40.WARTINI
41.WARSI
42.HENDRA SAPUTRA
43.MAS HENDRO
44.MISMAN EFENDI
45.SITI KHADIJAH
46.AHMAD MUSLIM
47.NENGAH ADI SUKIRNO
48.BAHRUDIN
49.SUPARDI
50.ABU BAKAR
51.WAGIMAN.AS
52.MADAMIN
53.ARIEF SYAFARI
54.TOHIRIK
55.KASDULLOH
56.AMIR
Tergugat:
1.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan C.q. Balai Pemantapan Kawasan Hutan
2.Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar Kantor Wilayah BPN, C.q Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan
3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat jalan bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas jalan Daerah, Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar, Satuan Kerja Pengadaan tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar II C.q. Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Bakauheni Terbanggi Besar
Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia C.q Presiden RI C.q Pemerintah Provinsi Lampung
64 — 14
Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukuma. Dalam gugatan yang disampaikan Para Penggugat halaman 11angka 7.1, bahwa salah satu alas hak tanah yaitu Sertifikat HakMilik No. M.21/Pn dengan surat ukur No. 1799, tanggal 1 Juli 1978,luas 7.450 M? atas nama Zaini pemilik awal, kKemudian Akta JualBeli dari Zaini kepada A.S. Siregar No. 20/Kec/1979 tanggal 1Agustus 1979, dan Akta Jual Beli dari A.S. Siregar kepadaPenggugat a.n. Suradi No. 004/PPATPN/2011 tanggal 13 Januari2011;b.
287 — 247
ARTHA PRIMAFINANCE cabang Singkawang untuk membayar cicilan mobil ;e Bahwa pada saat pembayaran itu, saksi hanya menunggu di luar kantor ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuatdalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang takterpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon telahmengajukan
TENDI RAHMAT
Tergugat:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
148 — 75
menguatkan, seandainya(quod non) unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi (padahaltidak terpenuhi), Terlawan Il berpendapat bahwa perlawananPelawan a quo tetap harus ditolak karena Pelawan tidak dapatmemenuhi atau membuktikan adanya kesalahan/schuld (unsur 2)dan hubungan kausalitas antara perbuatan yang dituduhkannyaterhadap Terlawan II dan kerugian yang diklaimnya (unsur 4).Bahwa berdasarkan apa yang telah TERLAWAN II uraikandi atas, maka apa yang dimaksud oleh PELAWAN tentangPerbuatan Melawan Hukuma
135 — 135
PERTIMBANGAN MAJELIS TINGKAT PERTAMATERHADAP PLEIDOI PENASIHAT HUKUMa. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelispada halaman 88 yang menyatakan : Bahwa pada prinsipnyaMajelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam halpembuktian unsurunsur dakwaannya..... yang artinya Majelissependapat bahwa Pembanding/Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam DakwaanSubsidier Oditur Militer.b.