Ditemukan 664 data
37 — 18
Yustinus Butu, SH, para Advokat/Pengacara dan Asisten Advokatdari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Papua, LembagaBantuan Hukum (LBH) Papua, KPKC Sinode GKI, dan Praktisi Hukum yangtergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan Ham DiPapua yang memilih domisili pada kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan KorbanTindak Kekerasan (Kontras) Papua yang beralamat di JIn.
297 — 279
ayat (2) ;Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari (satu) Serikat Pekerja/SerikatBuruh, maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan untukmenyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah SerikatPekerja/Serikat Buruh yang memiliki anggota lebih dari 50 % (lima puluhperseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaantersebut ;Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak terpenuhi, makaserikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi
4) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1(satu) Serikat Pekerja / Serikat Buruh, maka yangberhak mewakili pekerja/buruh melakukanperundingan untuk menyepakati penangguhansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Serikat330Pekerja/Serikat Buruh yang memiliki anggota lebihdari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlahpekerja/buruh di perusahaan tersebut ;5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (4) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/serikatburuh dapat melakukan koalisi
ayat (2) iDalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1(satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka yangberhak mewakili pekerja/buruh melakukanperundingan untuk menyepakati penangguhansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah SerikatPekerja/Serikat Buruh yang memiliki anggota lebihdari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlahpekerja/buruh di perusahaan tersebut ;Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (4) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/serikatburuh dapat melakukan koalisi
;Dalam hal ketentuansebagaimana dimaksuddalam ayat (4) tidakterpenuhi, maka serikatpekerja /serikat buruh dapatmelakukan koalisi sehinggatercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus)5656)7)dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebutuntuk mewakili perundingandalam menyepakatipenangguhan sebagaimanadimaksud dalam ayatDalam hal ketentuansebagaimana dimaksuddalam ayat (4) atau ayat (5)tidak terpenuhi, maka parapekerja/buruh dan serikatpekerja/serikat buruhmembentuk tim perundingyang
:Dalam hal ketentuansebagaimana dimaksuddalam ayat (4) tidakterpenuhi, maka serikatpekerja/serikat buruh dapatmelakukan koalisi sehingga6646)tercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus)dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebutuntuk mewakili perundingandalam menyepakatipenangguhan sebagaimanadimaksud dalam ayatDalam hal ketentuansebagaimana dimaksuddalam ayat (4) atau ayat (5)tidak terpenuhi, maka parapekerja/buruh dan serikatpekerja/serikat buruhmembentuk tim perundingyang
42 — 9
Tegalsari Baarat V No. 29 RT. 05 RW.12Kelurahan Tegalsari Kec.Candasari KotaSemarang;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pensiunan PNS;Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ARIS SOETIONO, SH.MH.Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum danKebenaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tanggal 30 Maret 2017;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor144/Pid.B/2017/PN.Smg tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
.; yang memilin domisili hukum pada sekretariat Koalisi 18+, yang beralamat diKoalisi Perempuan Indonesia, Jalan Siaga Nomor 2B Pejaten Barat, PasarMinggu Jakarta Selatan 12510, baik bersamasama atau sendirisendiri bertindakuntuk dan atas nama pemberi kuasa;Selanjutnya Pemohon , Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai wo FE ON ann nnn nnn nnn nn ee a ere imo para Pemohon;1.2 Membaca permohonan para Pemohon;Mendengar keterangan para Pemohon;Memeriksa buktibukti para Pemohon.2.
152 — 41
DKK, LEMBAGA BANTUAN HUKUM Koalisi LSM Dan PengacaraPenegak Hukum dan Kebenaran Beralamat di Jalan Wonodri Kopen Timur Ill No.64 Semarang, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan NegeriSemarang tanggal 11 Juli 2018 Nomor 405/Pid.Sus/2017/PN Smg ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 Juli 2018 Nomor405/Pid.Sus/2018/PN Smg, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini ;Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal
604 — 607 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 5 Desember 2012;Fotokopi Lampiran Nomor 2, Surat Majlis Musyawarah Pimpinan PondokPesantren Kabupaten Garut, Tanggal 17 Desember 2012;Fotokopi Pernyataan Sikap Pimpinan Pondok Pesantren Di KabupatenGarut, Tanggal 17 Desember 2012;Fotokopi Maklumat Patriot Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK)Kabupaten Garut, Tanggal 4 Desember 2012;Fotokopi Surat Pemberitahuan Aksi Gerakan Rakyat Anti Korupsi(GERAK), Tanggal 28 November 2012;Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Koalisi
NUR INDAH S,SH
Terdakwa:
ANDREANUS PRASETYO ADI als MANAN bin ADI WALUYO
24 — 7
Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum ARIS SOETIONO.SH.MH, Pekerjaan Advokat/ Pengacara alamat kantor Advokat/ Pengacarapada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Koalisi LSM dan PengacaraPenegakHukum dan Kebenaran Jl.
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD
323 — 332
Udin Hianggio) dibentuk olehSaksi, oleh inisiatif masyarakat lalu mereka menyampaikan kepada Saksi danbiasanya Saksi sepakat;Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa merupakan Sekretaris PDI Puntuk Tarakan karena Saksi tidak tinggal di Tarakan;Bahwa Ketua Tim Pemenangan Koalisi Parpol IRAU/ Koalisi Kaltara Bersatu,ketuanya Jhonny L Impang selaku ketua PDIP Kalimantan Utara;Bahwa Saksi belum mengetahui jika dalam Tim Pemenangan Koalisi KaltaraBersatu Terdakwa menjabat sebagai wakil ketua;Bahwa Saksi
tidak baca semua untuk Tim Relawan IRAU ada yang Saksi SKkan secara langsung ada yang juga di SKkan oleh tim koalisi pengusungIRAU jadi kalau dari Saksi seingat Saksi tidak pernah mengSKkan Terdakwajadi jawaban Saksi seperti itu di BAP, kalau ada yang mengSKkan Saksitidak tahu;Halaman 20 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN TjsBahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai tim sukses pemenangan IRAUsetelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Saksi mengucapkan terimakasih;Bahwa sebelumnya tidak ada
SK (SuratKeputusan) tersebut karena ketika pembentukan tim tersebut juga dengankehadiran calon, kemudian setelah terbentuk juga dilaporkan ke calon; Bahwa bentuk loyalitas dan sepak terjang yang dilakukan oleh Terdakwakepada Tim IRAU (lriantoUdin) karena Terdakwa dan Saksi adalah penguruspartai yakni Saksi di Partai Demokrat dan sebagai anggota dewan,Halaman 56 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjssedangkan Terdakwa adalah Sekretaris PDIP, Terdakwa selain sebagai wakilketua tim pemenangan koalisi
15 — 3
,DKKpada Lembaga Bantuan Hukum KOALISI LSM DAN PENGACARAPENEGAK HUKUM DAN KEBENARAN yang beralamat di Jalan Wonodri KopenTimur Ill No. 4 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan KetuaHalaman 1 dari 21 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2017/PN.SmgMajelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 11/ BH/ IX/ 501/ Pid.Sus/2016/ PN.Smg, tanggal 18 Agustus 2016.Pengadilan Negeri tersebut .Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SemarangNomor : 501/Pen.
25 — 5
., padaLembaga Bantuan Hukum KOALISI LSM DAN PENGACARA PENEGAK HUKUMDAN KEBENARAN yang beralamat di Jalan Wonodri Kopen Timur III No. 4 Semarang,Halaman 1 dari 20 Putusan No. 808/Pid.Sus/2016berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Pengadilan NegeriSemarang Nomor : 29/BH/XI/808/Pid.Sus/2016/PN.Smg, 24 tanggal Nopember 2016;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor :808/Pen.
LUQMAN EDY,SH
Terdakwa:
HERU SETYAWAN Bin MAHMUD
19 — 5
., MH danRekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Koalisi LSM dan PengacaraPenegakHukum dan Kebenaran Jalan Wonodri Kopen Timur IIl No 4 Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor27/PID/K.Kh/2019/PN Smg tanggal 10 Januari 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN SmgSetelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 68/Pid.Sus/2019/PNSmg tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan
40 — 29
., Para Advokat pada OBH Koalisi PerempuanRonggolawe Tuban yang beralamat di JI.
JUMADI, SH.
Terdakwa:
SEPTIAN ADI WIDYANANDA Bin EDY ISWANTO
41 — 6
Ketua Pengadilan Negeri Semarang ; Sejak tangal 16 Januari 2019 s/dtanggal 13 Pebruari 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DION S MARHENDRA, SH.MH.DKK, LEMBAGA BANTUAN HUKUM Koalisi LSM Dan Pengacara PenegakHukum dan Kebenaran Beralamat di Jalan Wonodri Kopen Timur III No. 64Semarang, berdasarkan surat Penunjukan sebagai Penasihat Hukum dariPengadilan Negeri Semarang tertanggal 27 Desember 2018 No.914/Pid.Sus/2018/PN Smg ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 23 Putusan
Darwin Situmeang, SH
Terdakwa:
1.ANDI ROCHMAD Bin AHMAD ROCHMAD.
2.HARIYANTO bin SURIPTO
3.GANDEWO WIJAYA bin ARIF NGADIMAN
34 — 4
Semarang sejak tgl : 28 Agustus 2018 s/d 26 September 2018 ;Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN.Smg Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal27 September 2018 s/d 25 November 2018 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ARIS SOETIONO,SH.MH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Penegak Hukum danKebenaran, beralamat di Jl.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AGUS ROBANI, SH
84 — 49
., MH.Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum KOALISI LSMDAN PENGACARA PENEGAK HUKUM DAN KEBENARAN, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah tanggal 20 September 2018 #=Nomor17/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk mengadili perkara ini;2.
36 — 11
Bahwa para Penggugat merupakan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya periodetahun 20102015 yang diusung oleh Gabungan PartaiPolitik yaitu Partai Gerakan Indonesia( 4)Raya, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia,Partai Peduli Rakyat Indonesia, Partai PersatuanDaerah, Partai Pemuda Indonesia dan Partai Demokratserta dikenal dengan Koalisi SENTUHAN KASIH ; .
105 — 46
Anggota Komisi Informasi Provinsi dan KomisiInformasi Kabupaten/Kota tanggal 18 Maret 2010 besertalampirannya lengkap (fotocopy dari print out);Fotocopy Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaProvinsi Sumatera Barat Nomor : 555/371/Kominfo2014 tanggal10 Maret 2014 dan Nomor : 555/372/Kominfo2014 tanggal 10Maret 2014 perihal Bantuan Tenaga ditujukan kepada RektorUniversitas Andalas, Rektor Universitas Negeri Padang, KetuaLBH Padang, Ketua Bundo Kandung, Ketua LKAAM Padang danKoordinator Koalisi
13 — 10
PUTUSANNomor : 1260/Pdt.G/2016/PA.Tbn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkaracerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkarayang diajukan oleh :PENGGUGAT, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan MTS,Pekerjaan lbu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di DusunTaraan XX 1 RW 3 Kecamatan Merakurak, KabupatenTuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ViraMeyrawati Raminta, SH, Advocat/Penasehat Hukum yangberkantor di Koalisi
27 — 8
Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai DamaiSejahtera No : 11/MUNASLUB/PDS/V/2010 tentang PengesahanPerubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiDamai Selahtera yang menyebukan sebagai berikut :Pasal 25 ayat 226DPP berwenang :a.Menentukan segala kebijakan partai tingkatnasional sesuai dengan AD/ART, KeputusanMUNAS/MUNASLU, keputusan Rapat TingkatNasional, serta PP PDS;Menjalankan hubungan dan kerjasama denganlembanga Pemerintah Swasta, LembagaKemasyarakatan, maupun Partai Politik lainnya(koalisi
Puji Andrayani , SH
Terdakwa:
TONNY DWI PRASTOWO Alias ANTON Bin Alm SUMARTONO
81 — 17
,Advokat/Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM danPengacara Penegak Hukum dan Kebenaran JI.