Oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan maksud pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikutHal dari 9 Nonor 233/Pdt.G/201 1/PA Mp.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danketerangan saksi saksi di persidangan serta dikuatkan pula denganalat bukti (PP) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

dirukunkan kembali disebabkan sikap Pemohon yangdingin terhadap Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

Oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan maksud pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikutHal 9 dari Nonor 187/Pdt.G 201 1/PA Mp.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danketerangan saksi saksi di persidangan serta dikuatkan pula denganalat bukti (P) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

perselisihan dan pertengkaranyang sulit untuk dirukunkan kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, (tigaribu rupiah);Halaman3dari7halaman Putusan No. 10/Pid/2018/PT.SMRMenimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan padapokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah,menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Nunukan dalam putusannya Nomor1/Pid.S/2017/PN.Nnk tanggal 7 Desember

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriNunukan bahwa pada hari tanggal 11 Desember 2017 bahwa SANTHYEKAWATY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan telahmengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor1/Pid.S/2017/PN.Nnk tanggal 7 Desember 2017 tersebut;2.

memiliki SITUminuman beralkohol SIUP minuman beralkohol yang dikeluarkan olehBupati, sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum dan oleh karenanyadijatuhi pidana, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alihHalamanSdari7halaman Putusan No. 10/Pid/2018/PT.SMRdan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 7 Desember 2017 Nomor1

HasanBasry Komplek Unlam Kayu Tangi Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor1/Pid.SusAnak/2018/PN Mrh tanggal 09 Mei 2018;Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kals Banjarmasin yaitu Sdr. BAHRANI, S.H., Nip.19650805 199303 1001, serta IbuKandung dari Anak tersebut;Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/PID.GSUSANAK/2018/PT BJMPENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca:I. Berkas perkara dan semua Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;Il.

Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2018 Nomor1/Akta.Pid/2018/PN Mrh;Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/PID.GUSANAK/2018/PT BJMVi.VIL.Vil.Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penasihat Hukum Anaktanggal 5 Juni 2018 Nomor : 1/ Pid.SusAnak/2018/PN.

Mrh;Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 28 Mei 2018 Nomor1/Akta.Pid/Bad/2018/PN Mrh, oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan,yang isinya berbunyi antara lain:ahwa Penuntut Umum keberatan ternadap Putusan yang telah dijatunkan olehPengadilan Negeri Marabahan tersebut.eBahwa putusan Hakim yang menjatuhkan anak dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan adalahmencederai Hukum

Lakilaki, Agama Budha, pekerjaan ,alamat Kabupaten Aceh Jaya (Sekarang beralamat di RumahTahanan Calang), selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal11 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Calang pada tanggal 11 Maret 2019 dalam Register Nomor1

,M.H. danPaijal Usrin Siregar, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor1/Pdt.G/2019/PN Cag tanggal 1 April 2019, putusan tersebut pada hari itu juga,Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2019/PN Cagdiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yudiansyah S.H.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha ara Bandung Nomor1/G/2017/PTUNBdg., tanggal 15 Mei3. Berkas perkara tersebut dan su at lainnya yang berhubunganDUDUK SENGKETAmenerima keadaankeadaan mengenaiamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIMenyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat IlIntervensi tidak diterima ; ""DALAM POKOK PERKARA ; 2202 2022 nno nnn1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 2.235.000.00dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ; 49409 on o nneBahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Ne Bandung Nomor1/G/2017/PTUNBdg. diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada tanggal 15 Mei 2017 dengan dihadiri, Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergug banding dan Kuasa HukumTergugat Il Intervensi/Pembanding Bonen ec cece cece ccc ccctencne ce ccececenteneneeeeeeBahwa Tergugat

untukmempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantumdalam berita acara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon dalam setiap persidangan dan pula kedua belah pihak telah didamaikanmelalui mediasi, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiiStri ;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga haruslebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yangberbunyi: 222 nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnLj> Leo 2 ww px do el de LvArtinya: Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan; Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.I1)harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anakPemohon I dengan anak Pemohon II tersebut, sudahdiberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah = KantorUrusan Agama Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, akantetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan(ditolak) karena umur kedua calon mempelai belummemenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor1

tahun 1974 ;Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor1 tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpanganterhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor1 tahun 1974, Para Pemohon harus meminta dispensasikepada Pengadilan =;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) dan saksisaksi, Pemohon I baru berumur 15 tahun, 4 bulan danbukti (P.3) Pemohon II baru berumur 16 tahun, 11bulan ;Menimbang, bahwa anak Pemohon II meskipun belummencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidanganterbukti

2016/PAPal.SUBSIDAIRApabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Penggugat telahhadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secarasah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Paltanggal 26 Juli 2016 dan 25 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan.Bahwa upaya perdamaian sebagaimana maksud PERMA Nomor1

461/Pdt.G/2016/PA Pal.Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatuapapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyabertetap pada pendirian semula;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yangtermuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor1

berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis lagi sudah pecah (broken mariage) hal ini diperkuatdengan sikap Penggugat dalm fase kesimpulan bahwa Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, serta kondisi akhirdimana sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudahberpisah rumah sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinansebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor1

Nomor1 743/Pdt.P/2018/PA.JrBukti Saksi :1.

Nomor1 743/Pdt.P/2018/PA.Jr Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatusperawan ; Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ; Setelah menikah Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istridan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai anak PutriWulandari dan Muhammad Riyan Saputra; Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri yaituPemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon

Nomor1 743/Pdt.P/2018/PA.JrMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umumUndangUndang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 KompilasiHukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dengan Pemohon IIuntuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember,

Dispensasi Pernikahan yang diajukanoleh:Sufian bin Ardi, H umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanPedagang, tempat tinggal di RT.02 Desa Cempaka, KecamatanAmuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 02 Januari2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor1/Pdt.P/2019/PA.Amt dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp 151000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hariRabu tanggal 16 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh Drs. H.

hukum;SUBSIDER:Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telahhadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secarasah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 440/Pdt.G/2016/PA.Paltanggal 22 Juni 2016 dan tanggal 14 Juli 2016 yang dibacakan dipersidangan .Bahwa upaya perdamaian sebagaimana maksud PERMA Nomor1

/PA Pal.Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatuapapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyaPenggugat bertetap tetap pada pendirian semula;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yangtermuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang,bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor1

berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis lagi sudah pecah (broken mariage) hal ini diperkuatdengan sikap Penggugat dalam fase kesimpulan bahwa Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, serta kondisi akhirdimana sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudahberpisah rumah sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinansebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor1

SUBSIDER :Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telahhadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secarasah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Paltanggal 10 Agustus 2016 dan tanggal 23 Agustus 2016 yang dibacakan dipersidangan .Bahwa upaya perdamaian sebagaimana maksud PERMA Nomor1

Pdt.G/2016/PA Pal.Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatuapapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyabertetap tetap pada pendirian semula;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yangtermuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang,bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor1

berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis lagi sudah pecah (broken mariage) hal ini diperkuatdengan sikap Penggugat dalam fase kesimpulan bahwa Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, serta kondisi akhirdimana sejak 28 Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisahrumah sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinansebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor1

Nomor 1803 K/PID.SUS/2016 Bukti Penerimaan Surat (SPT masa 9 PPN dan PPnBM) 02/2011 lbr asli10 SPT Masa PPN (Formulir 1111) 02/2011 lor asliRekapitulasi penyerahan dan perolehan11 Formulir (1111 AB) 02/2011 lor copyD Bukti pencatatan atas transaksi senilaiRp2.717.890.960,00Bukti pembayaran AU. 12 Nomor1 001406 lbr asliBukti Penerimaan Surat (SPT masa2 PPh Pasal 23/26) 03/2011 lbr asliBukti Penerimaan Negara SuratSetoran Pajak 03/2011 lbr asliSSP lembar ke1 dan ke5 PPh Ps 23 03/2011 lor asliSPT Masa

2011 04/2011 lbr copyDaftar bukti pemotongan pajak6 penghasilan Pasal 23/26 04/2011 lbr copyBukti pemotongan PPh 23 (Nomor7 481/PTPNVII/2011 04/2011 lbr copyF Bukti pencatatan atas transaksi senilaiRp2.769.913.650.,00Bukti pembayaran AU.12 Nomor1 008618 lbr asliBukti Penerimaan Surat (SPT masa2 PPh Pasal 23/26) 08/2011 lbr asliBukti Penerimaan Negara SuratSetoran Pajak 08/2011 lbr asliSSP lembar ke1 PPh Pasal 23 08/2011 lor asli +copy5 SSP lembar ke3 PPh Pasal 23 08/2011 lbr copy Hal. 26 dari 65

Formulir (1111 AB) 06/2011 1 lor asliG Bukti pencatatan atas transaksi senilaiRp8.223.906.250.,00Bukti pembayaran AU.12 Nomor1 012714 1 lbr asliBukti Penerimaan Surat (SPT masa2 PPh Pasal 23/26) 12/2011 1 lor asliBukti Penerimaan Negara Surat3 Setoran Pajak 12/2011 1 lbr asliBukti Penerimaan Negara SuratSetoran Pajak 12/2011 1 lbr asliSSP lembar ke1 PPh Pasal 23 12/2011 1 lor asliSSP lembar ke1 PPh Pasal 23 12/2011 1 lor asliSPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa7 Desember 2011 12/2011 10 = Ibr asliBukti

SPT Masa PPN (Formulir 1111) 12/2011 lor copyRekapitulasi penyerahan dan perolehan12 Formulir (1111 AB) 12/2011 lor asliasliJ Bukti pencatatan atas transaksi senilaiRp12.784.232.430.,00Bukti pembayaran AU.12 Nomor1 009784 lbrBukti Penerimaan Surat (SPT masa2 PPh Pasal 23/26) 10/2012 lbrBukti Penerimaan Negara SuratSetoran Pajak 10/2012 lbrSSP lembar ke1 dan ke5 PPh Ps 23 10/2012 lor asliSPT Masa PPh Pasal 23/26 MasaOktober 2012 10/2012 lbr asliDaftar lampiran jasa lain ex Per. 10/2012 lbr asli Hal

23/26 04/2011 lbr copyBukti pemotongan PPh 23 (Nomor7 481/PTPNVII/2011 04/2011 lbr copyF Bukti pencatatan atas transaksisenilai Rp2.769.913.650.,00Bukti pembayaran AU.12 Nomor1 008618 lbr asliBukti Penerimaan Surat (SPT masa2 PPh Pasal 23/26) 08/2011 lbr asliBukti Penerimaan Negara SuratSetoran Pajak 08/2011 lbr asliSSP lembar ke1 PPh Pasal 23 08/2011 lor asli +copy5 SSP lembar ke3 PPh Pasal 23 08/2011 lbr copySPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa6 Agustus 2011 08/2011 lbr asli Hal. 45 dari 65 hal.

Tontang, 28 Juli 1986, agamaIslam, pekerjaan Guru Honorer di SD Tanjung Tengang,Pendidikan Strata , tempat kediaman di KabupatenMelawi sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.P/2021/PA.Ngp dari para Pemohon;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh Untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluargaatau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiistri; Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

eneMenimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluargaatau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiistri ; == === nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 4, Pasal 14 danPasal 21 ayat 1 bahagian pertama, serta Pasal 30 Inpres Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di ataspernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal23 Mei 2009 di Desa Tanjong Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Baratdapat diitsbatkan karena tidak bertentangan dengan Undangundang Nomor1

Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 7 ayat (3)huruf (a);Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 9(sembilan) tahun lamanya, dan selama itu tidak ada pihak ketiga yangkeberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakimberpendapat pernikahan tersebut benar telah ada dan telah terjadi sertatidak diragukan kesahannya oleh keyakinan hukum yang hidup di tengahmasyarakat

Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi hukum Islam Tahun 1991, atau jugadisebut sebagai mitsaqan ghalidzan (ikatan yang sangat kuat) sehinggaperkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan sehinggamendatangkan ketentraman dan kebahagiaan;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugatmempunyai alasan hukum harus dilihat dari faktafakta yang terjadi dalamrumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana alasan perceraianyang didalilkan oleh Penggugat

Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi hukum Islam Tahun 1991, atau jugadisebut sebagai mitsaqan ghalidzan (ikatan yang sangat kuat) sehinggaperkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan sehinggamendatangkan ketentraman dan kebahagiaan;Menimbang, bahwa apabila terjadi perselisihan antara suamiisteriyang berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama,maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahirbatin di antara suamiisteri tersebut

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia gugatanPenggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dengan Tergugatbukan ikrar dari suami sebagaimana maksud Pasal 117 Kompilasi hukumIslam akan tetapi atas dasar tuntutan istri yang dijatunkan oleh PengadilanAgama/Mahkamaha Syariyah menurut ketentuan Pasal 119 KompilasiHukum Islam Talak tersebut merupakan Bain Shughra, maka Penggugattidak dapat

adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugathadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir secarain person di persidangan pada persidangan tanggal 01 Februari 2021 dantanggal 15 Februari 2021, dengan demikian kehendak Pasal 26 PeraturanHal. 6 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.BuolPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur

akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok denganaslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugatadalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syaratHal. 8 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buolformal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat (Volledgen bindende bewijskracht);Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

atas, Hakimberkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telahberpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 dan tidak pernah bersamalagi (scheiding van tafel en bed), hal ini menunjukkan keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1

(lebih kurang dua ratus tiga puluh enam ribu seratusempat puluh lima meter persegi) di atas Hak Pengelolaan Nomor1/Tawangaglik Kidul;c). Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 44/Tawangsari seluas+ 72.782 m? (lebih Kurang tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapanpuluh dua meter persegi) di atas Hak Pengelolaan Nomor1/Tawangsari;d). Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 226/Tawangrejosari seluas+ 85.971 m?

(lebih kurang seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratusempat puluh meter persegi) di atas Hak Pengelolaan Nomor1/Tawangsari;k). Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2343/Tawangsari seluas+ 48.333 m?

(lebih kurang dua ratus tiga puluh enam ribu seratusempat puluh lima meter persegi) di atas Hak Pengelolaan Nomor1/Tawangaglik Kidul;c). Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 44/Tawangsari seluas +72.782 m? (lebih kurang tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapanpuluh dua meter persegi) di atas Hak Pengelolaan Nomor1/Tawangsari;d). Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 226/Tawangrejosari seluas+ 85.971 m?

(lebih kurang dua ratus tiga puluh enam ribu seratusempat puluh lima meter persegi) di atas Hak Pengelolaan Nomor1/Tawangaglik Kidul;. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 44/Tawangsari seluas+ 72.782 m? (lebih Kurang tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapanpuluh dua meter persegi) di atas Hak Pengelolaan Nomor1/Tawangsari;Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 226/Tawangrejosari seluas+ 85.971 m?