Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni 2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 Oktober 2012(fotocopy legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5Desember 2013 (fotocopy legalisir).101.

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 25 Juni2014 (fotocopy legalisir).102. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 10September 2015 (fotocopy legalisir).103. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 28September 2016 (fotocopy legalisir).104.

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 Oktober2012 (Fotocopy Legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5Desember 2013 (Fotocopy Legalisir).101.

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni 2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30 Oktober2012 (Fotocopy Legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5 Desember2013 (Fotocopy Legalisir).101.

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Juni2010.99. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 30Oktober 2012 (fotocopy legalisir).100. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD BKK Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tanggal 5Desember 2013 (fotocopy legalisir).101.

dikarenakan Pemohon tidak pernah mendapatkan haknya selakupemegang saham sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku,maka Pemohon (pada saat itu masih sebagai Komisaris Perseroan) telahmengajukan perintah kepada Direksi Termohon untuk verifikasi dan auditterhadap laporan keuangan Termohon, Maka pada tanggal 16 Juni 2008telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohonuntuk verifikasi dan audit terlebin dahulu tehadap laporan keuangan yangmerupakan salah satu agenda yang ada pada RUPSLB

Tetapi sampaipelaksanakan RUPSLB, Direksi Termohon tidak melaksanakan permintaanyang dimintakan Pemohon tersebut.Bahwa Pemohon mengetahui Termohon mekasanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 23 Desember 2008untuk pengesahan dan persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan danlaporan auditor independen sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.Padahal Pemohon telah melakukan penolakan terhadap Laporan Keuanganyang diajukan oleh Termohon tersebut dan Pemohon telah meninggalkanruangan

pada saat RUPSLB tersebut berlangsung, dikarenakan DireksiTermohon tidak melaksanakan perintah Pemohon dalam kapasitasnyasebagai Komisaris untuk melakukan verifikasi dan audit terlebin dahuluterhadap laporan keuangan yang akan dilaporkan tersebut, sesuai denganSurat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohontertanggal 16 Juni 2008;Sehingga terbukti bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasatersebut di atas adalah dilakukan tanpa kehadiran Pemohon, sehinggadengan demikian Rapat Umum

pada ketentuan hukum UUPT Pemohon Kasasi hanyamemberikan data dan bahkan Laporan Keuangan tahun 2013 tersebutdalam forum RUPS atau RUPSLB;4.

Bahwa oleh karena Judex Facti tidak secara adil mempertimbangkan buktibukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi, maka pertimbanganhukum Judex Facti sangat terlihat berat sebelah dan merugikan PemohonKasasi, hal ini terbukti karena apabila Judex Facti melihat danmempertimbangkan vide bukti T16 dan T1/7 dimana secara nyataTermohon Kasasi menerima undangan RUPSLB tertanggal 27 Desember2013 akan tetapi tidak menghadiri RUPSLB tersebut sebagaimana temyatadalam Daftar Hadir tertanggal 16 Januari

Bahwa Penggugat berencana menjual sahamnya sebanyak 240(Dua ratus empat puluh) lembar saham kepada Tergugat danTergugat berminat membeli Saham milik Penggugat, maka untukitu disampaikan dalam RUPSLB pada tanggal 07 September2012 dan hasil dari RUPSLB PT. Avia Global Teknologi tersebutdiantaranya menyetujui Penjualan sahamsaham milikPenggugat sebanyak 240 (Dua ratus empat puluh) lembarsaham kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam BeritaHal 2 dari 33 hal Put.

Acara RUPS 7/9/2012 ~=yangmendokumentasikan persetujuan Penggugat untuk menjual saham yang dimilikinya kepada Tergugat dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan padatanggal 7 September 2012 (RUPSLB 7/9/2012).33. Bahwa dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang diketahuioleh Penggugat dan Tergugat telah disepakati beberapahal, yang mana salah satunya sebagaimana tercantumpada butir (B) keputusan RUPSLB 7/9/2012 adalahHal 17 dari 33 hal Put.

PENGGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN APAPUNKARENA PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM BATAL DANSAHAMSAHAM A QUO KEMBALI MILIK PENGGUGAT.44.45.Bahwa sesuai dengan bunyi Persetujuan RUPSLB tanggan7/9/2012 yang direalisasikan dalam Perjanjian Jual BeliSaham, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan padabutir 38 di atas, Perjanjian Jual Beli Saham batal demihukum, jika tidak ada pembayaran selambatlambatnyatanggal dua puluh tujun September dua ribu dua belas (27092012).Apabila salah satu atau semua cek tersebut

Bahwa perjanjianperjanjian jual beli saham antaraPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi yang seluruhnyatertanggal 7 September 2012 mencantumkan denganlengkap tanggal pembayaran dengan mengacu pada caradan sumber dana sebagaimana telah disetujui olehPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi dalam RUPSLB tanggal7/9/2012 tersebut.4.

Bahwa persetujuaan RUPSLB tanggal 7/9/2012 mengenaicara pembayaran harga jual beli sahamsaham Perseroanmilik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yangdilakukan secara bertahap oleh TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi sesuai dengan danaprogress pekerjaan yang diterima Perseroan tersebut,haruslah dianggap sebagai suatu perikatan bersyaratsebagaimana diatur dalam Pasal 1253 KUHPer, yangkutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:Hal 25 dari 33 hal Put.

Sebagaimana Laporan Keuangan tahun buku2011 dan tahun buku 2012 yang diterima oleh Pemohon selaku pemegangsaham pada 23 Nopember 2013 beberapa hari sebelum diselenggarakannyaRUPS/RUPSLB;Bahwa, berdasarkan laporan keuangan tahunan untuk tahun buku tahun 2011dan tahun 2012 tersebut, kemudian dijadikan alasan oleh Fadjar Kanginanbersama Maria Elena Kanginan yang juga didukung Meiliana Halim (selakuKomisaris) untuk melakukan RUPSLB guna melakukan Pengeluaran SahamDalam Simpanan, atau disebut juga Penambahan

GKM.Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkan dalam Akta BeritaAcara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119 tanggal 27 Nopember2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM, yaitu: Akta No. 120 tanggal 27Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris diSurabaya;Bahwa, Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisi suatuketerangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.

;Bahwa, di sisi lain dalam RUPS Tahunan dan RUPSLB direksi PT.

Sedangkan surat laporan tahunan pada RUPS dan RUPSLB disampaikan di depan notaris selaku pejabat umum untuk dimasukankedalam Akta No. 119 tanggal 27 Nopember 2013 tentang akta Berita AcaraRUPS Tahunan PT. GKM, dan Akta No. 120 tanggal 27 Nopember 2013tentang Berita Acara RUPSLB PT.GKM.

Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkandalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119tanggal 27 Nopember 2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM,yaitu: Akta No. 120 tanggal 27 Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapanDevi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya;Bahwa Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisisuatu keterangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.

elektronik antara PENGGUGAT REKONVENSIdengan TERGUGAT REKONVENSI tersebut merupakan suatu tindakanmaupun perbuatan yang sudah melebihi dari suatu pengajuan surattercatat kepada Direksi TERGUGAT II sebagaimana yang diamanatkanketentuan Pasal 79 Ayat 3 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas.Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 telah terjadi RUPSLB PerseroanTERGUGAT Il, dimana pada RUPSLB tersebut PENGGUGATREKONVENSI menjual atau mengalihkan 75.000 (tujuh puluh lima ribu)saham miliknya

,M.Kn (T24/TTI1) padahari dilaksanakan RUPSLB tanggal 23 Mei 2018, Pembanding semulaPenggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak hadir dan RUPSLB PT DabiAir Nusantara dilaksanakan dengan tanpa kehadiran PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi ;Menimbang, bahwa alasan Tergugat Konpensi/ PenggugatRekonpensi dan Tergugat II Konpensi/ Turut Tergugat Rekonpensi tidakadanya panggilan RUPSLB dengan surat tercatat, karena sesuai surat buktiHal.82 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKIT11A sampai dengan T11M yang pada

RUPS atau RUPSLB, maka ketentuan Pasal86 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang mensyaratkan RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari setengahbagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, tidakdapat diterapkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka persyaratan kuorumkehadiran dan persetujuan dalam RUPSLB yang menjadi acuan dalamputusan ini adalah sebagaimana Pernyataan Rapat PT Dabi Air NusantaraNomor 10 tanggal 24 Mei 2018 (T24

/ TTI1) ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam RUPSLB tanggal 23Mei 2018 kuroum kehadiran pemegang saham tidak melebihi dari jumlah 75%(tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan denganhak suara, maka hal tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1)huruf f dan ayat (3) huruf a Berita Acara Rapat Nomor 56 tanggal 21 April 2015yang menghendaki kuorum kehadiran dalam RUPSLB lebih dari 75% (tujuhpuluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

Governance) ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensitelah melaksanakan RUPSLB tanggal 23 Mei 2018 tanpa memenuhi ketentuanKuorom kehadiran dan persetujuan pemegang saham lainnya sebagaimanayang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dan Pasal 12 ayat (3) huruf aBerita Acara Rapat Nomor 56 tanggal 21 April 2015 yang dibuat dihadapanNotaris Linda Herawati,SH., maka terhadap RUPSLB tersebut haruslahdinyatakan

Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Pertama pada tanggal 02 November 2020 dan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua pada tanggal 30 November2020 di Jalan Trenggana No 161B, Penatih, Denpasar Timur yang dihadirioleh Nyonya Ade Chairani Nursafitri sebagai Direktur tetapi TuanFebriansyah selaku Komisaris tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga)kali;6.

Bahwa segala Berita Acara dilaksanakannya Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) telah dibuat yang akan dilampirkan dalamlampiran surat permohonan ini;7.

Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Pembubaran PT. Buahan, tanggal 2 November 2020, selanjutnyadiberi tanda P1;2. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB) Pembubaran PT. Buahan, tanggal 30 November 2020,selanjutnya diberi tanda P2;3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan tanggal 4 Oktober 2016, selanjutnyadiberi tanda P3;Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Padt.P/2021/PN Gin.4.

Anindya Mitra Internasional Nomor :4 Tanggal 9 Mei 2007;Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 9 Tanggal 29 Desember 2005;Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional Nomor :3 Tanggal 9 Mei 2007;Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternational Nomor 9 Tanggal 18 Maret 2008;Foto copy Surat Direktur Utama PT.

Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008 perihal:Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional:92. Foto copy surat Nomor : OO3/A/2008 tanggal 29 Februari 2008perinal : Undangan RUPSLB:93. Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008 Perihal :Materi RUPSLB;94. Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PT. AnindyaMitra Internasional sampai dengan tahun 2007;95.

Anindya Mitra InternasionalNomor : 4 Tanggal 9 Mei 2007;Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 9 Tanggal 29 Desember 2005;Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra InternasionalNomor : 3 Tanggal 9 Mei 2007;Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternational Nomor 9 Tanggal 18 Maret 2008:Foto copy Surat Direktur Utama PT.

Laporan Kinerja dan Usulan Kebijakan Perusahaan;Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 PerihalPermohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT.AMIFoto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008Perihal : Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008perinal: Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT.

AnindyaMitra Internasional:Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari 2008perinal : Undangan RUPSLB;Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008 Perihal :Materi RUPSLB;Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PT.Anindya Mitra Internasional sampai dengan tahun 2007;Foto copy Laporan auditor independent atas laporan keuanganuntuk tahun 2009 dan 2008:Fotocopy Buku kas Buffer Stock;Fotocopy kwitansi setoran ke holding;Tetap terlampir dalam berkas; Membebankan biaya perkara

Bahwa pada tanggal 07 Npopember 2012, PENGGUGAT mendapatUndangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Future Agropia Indonesia dari TERGUGAT melalui email maupunsurat tercatat, dimana RUPSLB akan diadakan pada :Hari / tanggal : Kamis, tanggal 29 November 2012 ;Pukul : 10.00 Wib s/d selesai ;Tempat : Ruang Meeting Hotel Aston Summarecon,Gading Serpong, Tangerang ;Dengan acara :Perubahan domisili alamat lengkap perseroan perusahaan ;Perubahan Anggaran dasar Perseroan Pasal 20 ayat 2 mengenaisusunan

(TURUT TERGUGAT), pada halaman 2 (dua) sangat jelasdisebutkan bahwa RUPSLB diadakan di tempat kedudukanperseroan yakni di Sunter, Jakarta Utara; Namun faktanya RUPSLB diadakan di Ruang Meeting Hotel Aston Summarecon GadingSerpong, Tangerang. Hal ini sesuai dengan Undangan RUPSLBtertanggal 07 November 2012 ;d.

Bahwa demikian pula halnya dengan keputusan RUPSLB tertanggal 29November 2012 yang dituangkan dalam Akta Notaris padaa TURUTTERGUGAT adalah tidak sah, oleh karena telah melanggar Pasal 105ayat (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Hal 7 dari 53 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.10.11.12.dimana di dalam RUPSLB tersebut PARA TERGUGAT tidak pernahmemberikan kesempatan kpada PENGUGAT untuk membela dirisebelum PENGGUGAT diberhentikan sebagai Komisaris Perseroan,sehingga

Nomor 118 tertanggal 12 Desember 2012, bahwa RUPSdilaksanakan pada hari Kamis, pukul 10:05 sampai dengan pukul 21:00pada tanggal dua puluh sembilan Nopember tahu dia ribu dua belas(29112012) Indonesia berkedudukan di Jakarta Utara ;Dalam poin 2, Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa agenda RUPSLB adalah susunan Komisaris, pertanggung jawaban Komisaris, perubahanssunan pemegang saham perseroan ;Akan tetapi dalam surat undangan agenda RUPSLB adalah :1.

hukum ;Akan tetapi dalam kenyataannya dalam surat undangan RUPSLB ada yangtidak sesuai dengan UU PT Pasal 82 ayat 3 dan ayat 5, bertentangandengan dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 1 ;Dimana Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan bukanlah hal yang mengaturRUPSLB, akan tetapi mengatur tentang Rapat Direksi yang tidak adakatanya dengan RUPSLB ;Sehingga RUPSLB tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas BAB VI Pasal 76 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5);Pasal 82

Karena Tergugat kepemilikan sahamnya di PT.MOLDPIA belum jelas sehingga Tergugat tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kepada Pengadilan Negeri Bekasi dan jelas hak suaranya tidak sah(tidak mempunyai kapasitas memberikan hak suara);Bahwa oleh karena itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang diadakan di Hotel Horizon yang risalahnya dibuat di NotarisRUSMAN, SH (turut Tergugat Il) Notaris Kota Bekasi cacat hukum dan atautidak sah

No.1542 K/Pdt/2008(RUPSLB) PT. MOLDPIA tanggal 9 Juni 2006 yang dilaksanakan diBusiness Center Room, Hotel Horlson, berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri Bekasi Nomor : 52/Pdt.P/2006/ PN.Bks, tertanggal 17 Mei 2000Bekasi sesuai Berita Acara RUPSLB PT. MOLDPIA Nomor 13 tanggal 9 Juni2006 yang dibuat dihadapan Rusman, SH, Notaris di Bekasi, jelas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :a. Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar PT.

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masihberada di areal pabrik Tergugat Il walaupun sudah diberhentikan secara saholeh RUPSLB PT.

Bahwa tidak benar dan berlebihan sekali pertimbangan hukumMajelis Hakim Tinggi Bandung pada halaman 12 alinea terakhiryang menegaskan bahwa pelaksanaan RUPSLB 9 Juni 2006bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 73 ayat 4 UU Nomor1 Tahun 1995.Sebab Pemohon Kasasi Ill telah 2 (dua) kali menyampaikanpermintaan RUPSLB PT. MOLDPIA kepada Termohon Kasasitetapi tidak ada tanggapan apapun dari Termohon Kasasi.

Haltersebut dimulai dari permintaan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Pertama yang disampaikan kepadaTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 20Februari 2006 dengan agenda Pergantian Direksi Perseroan danpermintaan RUPSLB Kedua, yang telah disampaikan olehPemohon Kasasi Ill (dahulu Tergugat Ill/Terbanding Ill) kepadaTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sesuai suratnya padatanggal 2 Maret 2006 dengan Agenda Laporan Keuangan tahun2005.

PETRO INDAH INDONESIA sebagai pemegangsaham 49 (empat puluh sembilan) % telah mengajukan gugatanpembatalan RUPSLB yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kendaridengan Nomor: 13/Pdt.

PETROINDAH INDONESIA sebagai pemegang saham 49 (empat puluh sembilan)% telah mengajukan gugatan pembatalan RUPSLB yang terdaftar diPengadilan Negeri Kendari dengan Nomor: 13/Pdt. G/2019/PN kdi,Tanggal 11 Februari 2019;Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor13/Pat.

G/2019/PN.Kdi14.15.UndangUndang Perseroan dan dengan alasan yang dicaricarimengajukan permintaan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) melalui Pengadilan Negeri Kendari sesuaidengan penetapan Nomor: 138/PDT.P/2018/PN.KDL.."; Poin 20,Bahwa kemudian hasil RUPSLB tersebut Mengangkat anggotaDireksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru yangbukan dinominasikan oleh Penggugat dengan susunan sebagaiberikut:a. DirekturUtama : Tuan AKHMAD BULDAN NURIb. Direktur : Tuan YUDO KASYANTOc.

Bahwa selanjtnyaTergugat dan Ill tidak memiliki peran apapun dalam pelaksanaanRUPSLB, dan pula Tergugat II telah malaksanakan RUPSLB yangjuga di ikuti oleh Penggugat dengan yang dikuaskan kepada sdr.Deni Ramon Siregar, SH;.

Duta Tambang Gunung Perkasa mengadakan RUPSLB PT. DutaTambang Gunung Perkasa dengan terlebih dahulu mengajukan Permohonanke Pengadilan Negeri Kendari dimana kemudian keputusan pada RUPSLBtersebut mengganti Susunan Komisaris dan Direksi PT.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT AMARA INDONESIA, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional yang mana akan ditentukan sendiri oleh PEMOHON dan selanjutnya melaksanakan RUPSLB PT AMARA INDONESIA tersebut;
3. Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan

diadakannya RUPSLB PT AMARA INDONESIA dan menetapkan pimpinan RUPSLB PT AMARA INDONESIA, serta melaksanakan RUPSLB PT AMARA INDONESIA dengan sebelumnya melakukan pemanggilan RUPSLB melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional yang mana akan ditentukan sendiri oleh PEMOHON;

Bahwa RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2005adalah sah karena talah didahului pemanggilan para pemegang saham dalamwaktu 14 hari sebelum RUPS diselenggarakan (Bukti T.14) dengan agendapengunduran diri Direktur Utama Arnold Gultom dengan alasan kesehatan yangdibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan penunjukan Ivan Doli Gultomsebagai Direktur Utama (Bukti T.I5);14. Bahwa fungsi Notaris dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh DireksiPT.

Keputusan RUPSLB tanggal 28 Juni 2003 yang dibuat dengan aktaPernyataan Keputusan Rapat (PKR) No. 4 tanggal 3 Juli 2003;b. Keputusan RUPSLB tanggal 25 Oktober 2005, yang dibuat denganakta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar BiasaNo. 14 tanggal 25 Oktober 2005;c. Perbuatan Hukum yang dilakukan periode 2005 s/d 2008 oleh :e Tergugat selaku Direktur Utama ;e Karmen Siregar, S.H. selaku Direktur Umum;e Sarjana Pasaribu selaku Direktur Operasi;e H.

Bahwa seharusnya para pemegang saham yang mengambil keputusandalam RUPSLB sebagaiman yang dinyatakan dalam akta PernyataanKeputusan Rapat (PKR) oleh Tergugat II No. 4 tanggal 3 Juli 2003 ikut dijadikanpihak dalam perkara Aqua ;3.

Keputusan RUPSLB yang dinyatakan dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat (PKR) oleh Tergugat II No. 4 tanggai 3 Juli 2003;danb. Keputusan RUPSLB yang dinyatakan Akta Berita Acara Rapat UmumPara Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 25 Oktober 2005;( angka 4 s/d 6 Gugatan)dan disisi lain alasannya adalah :a. Tidak adanya Laporan Keuangan dan perkembangan perusahaan(angka 7 Gugatan) yang dilakukan pengurus;b.

Presiden Taksi No. 035/B/Und/DIRUT/III/2011 yang dimuat dalam Surat Kabar Harian Terbit tanggal 8Maret 2011, selanjutnya diberi tanda dengan T 12;13.Foto copy Undangan Kedua RUPSLB PT. Presiden Taksi No. 067/A/DIREKSI/RUPSLB/X/2011 yang dimuat dalam Surat Kabar Harian Terbit tanggal 5 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda dengan T 12 ;14.Foto copy Penetapan PN.

Bahwa seharusnva yang tepatmelakukan gugatan dan meminta bahwa RUPSLB tersebut ilegal dan tidaksah adalah para pemegang saham.

SHOFWAN SUMBAHAN,SE dalam jabatannyaselaku Direktur perseroan;Yang kemudian dituangkan dalam suatu Akta Notaris Nomor 06 yang dibuatdihadapan Notaris ISRIN NAWAWI, berdasarkan RUPSLB dan ataspermintaan dari Pemegang Saham atau dari Komisaris sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 79 (2) huruf adan b UU PT. Nomor 40 Tahun 2007Jo berdasarkan RUPSLB Pasal 19 Akta No : 06 yang dibuat dihadapanNotaris SYAHIRUL ALIM, SH. MH.

Shofwan Sumbahan, S.E., dalam jabatannya selakuDirektur perseroan;Yang kemudian dituangkan dalam suatu Akta Notaris Nomor 06 yangdibuat dihadapan Notaris ISRIN NAWAW1, berdasarkan RUPSLB dan ataspermintaan dari Pemegang Saham atau dari Komisaris sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 79 (2) huruf adan b UU PT. Nomor 40 Tahun 2007Jo berdasarkan RUPSLB Pasal 19 Akta No : 06 yang dibuat dihadapanNotaris SYAHIRUL ALIM, SH. MH.

Dengan demikian, undangan tersebut menjadi tidaksah dan dianggap tidak pernah ada;Bahwa RUPSLB tanggal 07 Desember 2011 yang diadakan oleh TermohonKasasi I, II dan Ill adalah RUPSLB yang illegal (tidak sah) sehingga bataldemi hukum dan harus dianggap tidak pernah ada karena halhal sebagaiberikut:Hal. 22 dari 25 Hal.

Kolingkas yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Kolingkas yaitu Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat Il untukmeminta diadakan RUPSLB tentang pembubaran dan pemberhentiankepengurusan PT. Kolingkas sebagaimana Akta Nomor 80 (T.13) dansurat dari Termohon Kasasi Il/Terbanding II/Tergugat II tertanggal 0Desember 2011 yang ditujukan kepada Komisaris PT. Kolingkas untukmeminta diadakan RUPSLB.

RSHdJ),beralamat di Jalan Raya Pondok Gede, JakartaTimur, suatu) badan hukum Indonesia,didirikan berdasarkan Anggaran Dasar AktaNomor : 71, tanggal 17 September 2004,terakhir dirubah berdasarkan Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. RSHJ Akta Nomor : 09 tanggal 29 Maret2008, dalam hal ini diwakili oleh dr.SUPRIJANTO RIJADI, MPA, PhD, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Direktur Utama PerseroanTerbatas PT.

Dengan Keputusan Tergugat maka Tergugat telah secarasepihak mengesampingkan Berita Acara RUPSLB PenggugatNo. 09 tanggal 22 Maret 2008 yang dilaksanakan sesuaiketentuan UU yaitu Anggaran Dasar Akta PendirianPenggugat ;.

Berdasarkan Risalah/Notulen RUPSLB Penggugat yangdiadakan oleh Pemda DKI Jakarta pada hari yang sama,sabtu, tanggal 22 Maret 2008 di Hotel Gran Melia, Jl.HR. Rasuna Said Jakarta Selatan, RUPSLB ini didasarkanpada Penetapan PN. Jakarta Timur No.03/Pdt.P/RUPS/2007/ PN.Jkt.Tim tanggal 3 Maret 2008atas permohonan dari Pemda DKkKI Jakarta ;Bahwa Penetapan PN.

Reg93/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst ; Hasil RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta yaitu) mengangkat20 Direktur Utama : dr. Salimar Salim, MaRS; Komisaris : R.S.

Moeseno :Bahwa RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta adalah merupakanNotulen sehingga pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2008tidak mungkin didaftarkan pada Tergugat karena harusdibuatkan terlebih dahulu) Akta Pernyataan KeputusanRapat oleh Notaris dalam hal ini Rumonda Kesuma Lubis,SH; Bahwa Pemda DKI Jakarta tidak sepenuhnya melaksanakanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo.03/Pdt.P/RUPS/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 3 Maret 2008khususnya diktum angka 2 huruf f yang berbunyi : Ketua Rapat adalah Komisaris

Dana penyertaan modal dari Pemerintah DIY tersebutselanjutnya dimasukkan / ditransfer ke dalam rekening PT AMI pada tanggal 28Desember 2005;Masuknya dana penyertaan modal tersebut merupakan bagian darimodal yang disetor pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tertuang dalam AktaNotaris MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH.

Nomor : 9 Tanggal 29 Desember2005, yakni pada Berita Acara RUPSLB tentang Perubahan Anggaran Dasar PTAMI, di dalam Pasal 4, menyatakan bahwa : modal dasar yang semula Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp 50.000.000.000, (lima puluhmiliar rupiah) dan menyetujui setoran penempatan modalsebesar Rp14.474.000.000, (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;Bahwapenyertaan modal sebesar Rp 6.302.000.000, (enam miliar tigaratus dua juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam

Selanjutnyadana tersebut dimasukkan / ditransfer ke dalam rekening PT AMI pada tanggal28 Desember 2005; Masuknya dana penyertaan modal tersebut merupakan bagian darimodal yang disetor pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tertuang dalam AktaNotaris MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH.

Berdasarkan RUPSLB tersebut, disepakati bahwa programprogram rincian penggunaan dana penyertaan modal sebagaimanaditetapbkan dalam Keputusan Gubernur DIY No Kep197/KEP/2005 tanggal20 Desember 2005 harus dilaksanakan dan selanjutnya dimasukkan dalamRencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT AMlsehingga programprogram tersebut menjadi program yang wajib dan harus dilaksanakanPerusahaan pada Tahun Anggaran 2006.Hal ini sesuai dengan Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT

Anindya Mitra Internasional No : 4Tanggal 9 Mei 2007;15.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra Internasional No.: 9 Tanggal 29 Desember 2005;16.Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTI. Anindya Mitra Internasional Nomor :7 Tanggal 26 Desember 2005;17.Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional No : 3Tanggal 9 Mei 2007;18.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra International No.9 Tanggal 18 Maret 2008;19.Foto copy Surat Direktur Utama PT.

Surya LestariAbadi) untuk menetapkan pemberian ijin kepada Pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;Bahwa sesuai ketentuan UU PT Pasal 80 ayat (3) huruf a, oleh karenanyaPemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang agar Pemohondiijinkan untuk menyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan acara untuk mengukuhkan dan mengangkat kembalianggota Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Surya Lestari Abadi, dengan jangkavaktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukan ketua rapat,Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2016/PN Tngsesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar PT. Surya LestariAbadi.Berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut diatas dengan ini Pemohonmohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kiranyaberkenan menetapkan sebagai berikut:1.

Bahwa benar sesuai ketentuan UU PT Pasal 80 ayat (3) huruf a, olehkarenanya Termohon tidak keberatan dan setuju agar Pemohon mengajukanpermohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang agar dlijinkanuntuk menyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan acara untuk mengukuhkan dan mengangkat kembalianggota Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Surya Lestari Abadi, denganjangka waktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuantentang persyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukanketua rapat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasarPT.

Surya Lestari Abadi, dengan jangkavaktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serla penunjukan ketua rapat,sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar PT.

Rencana Penutupan Perseroan;Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 diadakan RUPSLB dengan agendayang diinginkan oleh TERGUGAT Il, namun dalam RUPS LB tersebutTERGUGAT Il selaku pemegang saham mayoritas walk out karenapermintaannya untuk mengagendakan pembahasan penutupan Perseroantidak diterima dalam RUPSLB sehingga RUPSLB tersebut tidakmenghasilkan apaapa, sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat No.16, Tanggal 28 Januari yang dibuat oleh Notaris ANDALIA FARIDA, S.H.,M.H.;Bahwa saham Ny.

PST.29 Bukti P 2930 Bukti P 3031 Bukti P 3132 Bukti P 3233 Bukti P 3334 Bukti P 3435 Bukti P 35Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) ketiga PT. Dharmakarya Dhikaalambhanadengan Nomor: DKDA.001 /RUPSAI/2014 tertanggal 05Februari 2014 kepada Para Pemegang Saham PT.Dharmakarya Dhikaalambhana untuk RUPSLB yangdiadakan pada hari selasa tanggal 18 Februari 2014;Surat Nomor : 059/ESL/1/2014 tertanggal 14 Februari2014 berisi penolakan dari Ir.

DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANAtertanggal 11 Januari 2013 Perihal PermohonanPenyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Kepada Direktur Utama Bapak Ir. HeryP. Muchrodji;Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANAtertanggal 22 Februari 2013 Kepada Ir. Hery PriantoMuchrodji MSc, selaku Direktur Utama dengan agendaPemberhentian Sementara Ir.

Dharmakarya Dhikaalambhanatertanggal 11 Januari 2013 Perihal PermohonanPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB);Undangan Rapat RUPSLB PT. DharmakaryaDhikaalambhana tertanggal 21 Januari 2013, dimanaRUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 28 Januari2013 dengan Agenda Rapat:1. Penyelesaian rencana penarikan saham sebagianpemegang saham;2. Rencana penarikan jaminan aset atas nama salahsatu pemegang saham;3. Dan lainlain;Surat dari Komisaris PT.

DharmakaryaDhikaalambhana untuk RUPSLB yang diadakan pada hari Selasa tanggal 18Februari 2014, bukti P30 berupa surat Nomor: 059/ESL/1/2014 tertanggal 14Februari 2014 berisi penolakan dari Ir. Hery Prianto MSc, melalui Kuasahukumnya tentang pelaksaan RUPSLB Ketiga PT. DharmakaryaDhikaalambhana, yang dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2014, surattersebut dibacakan sebelum RUPSLB dimulai, bukti P33 berupa Surat Ny.Ridha Endarani Radinal selaku Komisaris PT.

Yani bypass Rawamangun Jakarta Timur baru dimulai tahun 1978,sehingga jelas adalah tidak benar dan merupakan suatu keterangan palsusebagaimana dikemukakan oleh Tergugat Ivan Doli Gultom yang bertindakuntuk dan atas nama Perseroan selaku Direktur Utama dalampermohonannya tanggal 21 Juli 2011 yang disampaikan kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Timur dengan maksud untuk memohonPenetapan RUPSLB Ketiga;Bahwa PT President Taksi adalah suatu perseroan terbatas yangberbentuk badan hukum milik sejumlah

Yani tersebutbaru ditempati pada tahun 1978; Bahwa Tergugat mengajukan Permohonan ke Pengadilan NegeriJakarta Timur untuk menetapkan jumlah kuorum RUPSLB Ketigasebesar 5 persen dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkanyang mempunyai hak suara yang sah, dengan acara RUPSLB Ketigauntuk pengisian jabatan yang lowong, padahal sejak tanggal 26 Oktober2008 s/d tanggal 21 Juli 2011 PT.

President Taksi sudah tidak adapengurusnya, sehingga Permohonan RUPSLB Ketiga untuk pengisianjabatan yang lowong adalah suatu keterangan palsu;6.

mereka mengadakan RUPSLB Ketiga pada tanggal 12Oktober 2011 selain acara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri JakartaTimur juga mengukuhkan jabatan mereka terhitung 2011 s/d 2016.

President Taksi (Penggugat beserta pemegangsaham lainnya) untuk menyelenggarakan RUPSLB sekaligus melakukanpemilinan Pengurus PT.

Bahwa sebenarnya gugatan PENGGUGAT pada intinya mempersoalkankeabsahan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT AJI tertanggal 17 September 2010 dan pemberhentianSaudara Dananjaya Trihardjo (in casu PENGGUGAT) dari jabatanDirektur Utama PT AJ. Anehnya, PENGGUGAT mengajukan gugatanpada tanggal 31 Agustus 2010, jauh sebelum RUPSLB PT AJI tersebutdilaksanakan.2.

Jkt.Sel.telah diberhentikan (in casu PENGGUGAT) diberikan hak untukmengajukan pembelaan diri dalam RUPSLB PT AJI.A.3. RUPSLB PT AJI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UUPTDAN ANGGARAN DASAR PT AJI1.

Bahwa Surat Komisaris PT AJI yang memberhentikan DirekturUtama PT AJI (in casu PENGGUGAT) tertanggal 24 Agustus 2010,Kemudian, RUPSLB yang memberikan kesempatan kepada DirekturUtama PT AJI yang telah diberhentikan (in casu PENGGUGAT)untuk membela diri diselenggarakan pada tanggal 17 September2010. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPSLB tersebut telahsesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (4) UUPT.4.

Bahwa sebagaimana Risalah RUPSLB tertanggal 17 September 2010,agenda RUPSLB antara lain adalah pembelaan diri dari Dananjaya A.Trihardjo (In casu. PENGGUGAT) atas pemberhentian yangbersangkutan dari jabatan dan kedudukannya selaku Direktur UtamaPerseroan PT AJI.Bahwa kemudian PENGGUGAT telah tidak menghadiri RUPSLBtersebut selaku Direktur Utama PT AJI yang telah diberhentikanuntuk menggunakan haknya guna membela diri.

Atas ketidakhadiranPENGGUGAT untuk membela diri dalam RUPSLB tersebut,kemudian RUPSLB mengeluarkan keputusan yang pada pokoknyamenyetujui dan menguatkan keputusan pemberhentian Dananjaya A.Trihardjo (In casu PENGGUGAT) sebagai Direktur Utama Perseroan(PT AJI), sehingga dengan demikian memberhentikan Dananjaya A.Trihardjo (In casu PENGGUGAT) sebagai Direktur Utama terhitungsejak ditutupnya RUPSLB.Bahwa keputusan RUPSLB tersebut telah sesuai dengan ketentuanPasal 106 ayat (6) dan ayat (7) sebagai berikut

.- (750 lembar saham) adalah 75 % dimiliki Deddy Gunadi (yang wafat pada tanggal 28 Oktober 2019 karena sakit) untuk melakukan RUPS LB dengan agenda RUPSLB yaitu :